Komisi XI DPR RI – Eranasional.com

Purbaya Heran Isu APBN Melemah Berasal dari Internal Kemenkeu

Aditya — Tue, 07 Apr 2026 13:21:28 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara terkait beredarnya isu yang menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu bertahan selama dua minggu. Ia dengan tegas membantah kabar tersebut dan menyatakan bahwa kondisi fiskal Indonesia saat ini masih berada dalam keadaan aman dan terkendali.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di mana ia menyoroti sumber isu yang justru disebut berasal dari internal Kementerian Keuangan. Hal ini menurutnya cukup membingungkan, mengingat informasi terkait kondisi fiskal negara seharusnya disampaikan secara akurat dan bertanggung jawab.

Menurut Purbaya, tidak ada dasar kuat yang mendukung klaim bahwa APBN berada dalam kondisi kritis hingga hanya mampu bertahan dalam jangka waktu sangat singkat. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah perencanaan dan pengamanan fiskal, termasuk melalui simulasi terhadap berbagai kemungkinan tekanan global yang dapat memengaruhi kondisi keuangan negara.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah fluktuasi harga minyak dunia. Dalam paparannya, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah telah menyusun berbagai skenario dengan asumsi harga minyak berada pada kisaran 80 hingga 100 dolar Amerika Serikat per barel. Setiap skenario tersebut dilengkapi dengan langkah mitigasi yang dirancang untuk menjaga stabilitas anggaran negara.

Ia menambahkan bahwa pendekatan ini bukan hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif. Artinya, pemerintah tidak menunggu tekanan terjadi baru mengambil tindakan, melainkan sudah menyiapkan strategi sejak awal untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Dengan demikian, risiko terhadap APBN dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa defisit anggaran Indonesia masih berada dalam batas yang aman. Proyeksi defisit disebut berada di kisaran 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), angka yang masih di bawah ambang batas maksimal 3 persen sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Hal ini menjadi indikator penting bahwa pengelolaan fiskal masih berjalan secara disiplin.

Rapat Paripurna DPR Setujui Kepemimpinan Baru OJK

Aditya — Thu, 12 Mar 2026 08:22:59 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan lima pimpinan lembaga pengawas sektor jasa keuangan nasional untuk masa jabatan 2026 hingga 2031. Dalam keputusan tersebut, Friderica Widyasari Dewi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menggantikan kepemimpinan periode sebelumnya.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam rapat paripurna ke-16 masa persidangan IV tahun sidang 2025–2026 yang berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta persetujuan anggota dewan atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon pimpinan OJK.

Dalam sidang tersebut, Puan Maharani menanyakan langsung kepada anggota dewan yang hadir apakah laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil fit and proper test terhadap calon pimpinan OJK dapat disetujui.

“Apakah laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan OJK dapat disetujui?” tanya Puan kepada para anggota dewan.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan oleh mayoritas anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, sehingga lima nama yang diusulkan resmi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK untuk periode lima tahun ke depan.

Penetapan tersebut merupakan tahap akhir dari proses seleksi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Komisi XI DPR RI. Komisi yang membidangi sektor keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan nasional tersebut sebelumnya telah menggelar rangkaian uji kelayakan dan kepatutan terhadap para kandidat.

Uji kelayakan dan kepatutan tersebut bertujuan untuk menilai kompetensi, integritas, serta visi para calon pimpinan dalam mengelola lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam proses tersebut, para kandidat diminta memaparkan rencana strategis serta menjawab berbagai pertanyaan dari anggota dewan mengenai tantangan yang dihadapi sektor keuangan nasional.

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Komisi XI DPR Minta BI Bertindak Taktis

Aditya — Wed, 04 Feb 2026 06:42:58 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Tekanan terhadap nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan seiring meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Bank Indonesia (BI) untuk mengambil langkah yang lebih berani dan taktis guna menjaga stabilitas rupiah agar tidak tertekan lebih dalam.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai pelemahan rupiah saat ini tidak bisa dilepaskan dari kombinasi faktor global, mulai dari arah kebijakan moneter Amerika Serikat hingga eskalasi tensi geopolitik yang memicu volatilitas pasar.

Dalam keterangannya, Misbakhun menegaskan bahwa kondisi global yang penuh ketidakpastian menuntut respons kebijakan moneter yang lebih adaptif dan proaktif.

“Bank Indonesia perlu melakukan intervensi yang lebih agresif namun tetap terukur, baik di pasar valuta asing maupun di pasar obligasi. Volatilitas yang dibiarkan terlalu liar berpotensi membentuk sentimen negatif dan menekan kepercayaan pasar,” ujar Misbakhun, Rabu (4/2/2025).

Misbakhun menyoroti sikap bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang masih mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi dalam jangka waktu lebih lama atau high for longer. Kebijakan tersebut mendorong arus modal global kembali ke aset berdenominasi dolar AS, sehingga memberi tekanan pada mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Di sisi lain, konflik geopolitik di sejumlah kawasan juga memperkuat sentimen risk-off di pasar keuangan global. Investor cenderung menahan diri atau memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman, yang pada akhirnya memicu tekanan terhadap nilai tukar negara emerging market.

Menurut Misbakhun, dalam situasi seperti ini, otoritas moneter tidak bisa bersikap pasif dan hanya mengandalkan mekanisme pasar.

“Menunggu pasar menyesuaikan diri secara alami bukan pilihan yang ideal ketika volatilitas global sangat tinggi. Diperlukan kehadiran otoritas moneter untuk meredam gejolak yang berlebihan,” ujarnya.