Hal itu disampaikan Charles dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi IX DPR, bersama sejumlah organisasi sipil membahas MBG, Senin (22/9).

Charles menilai ada potensi orang tua akan mulai melarang anaknya untuk mengonsumsi MBG setelah angka keracunan yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir.

“Saya kok punya keyakinan orang tua murid se-Indonesia akan, apa ya, punya inisiatif atau punya trauma dan ketakutan untuk tidak mengizinkan anaknya mengonsumsi MBG yang disajikan di sekolah,” kata dia.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) di dalam rapat itu menyatakan mencatat mencatat peningkatan kasus keracunan program MBG yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan.

Sejak dirilis pertama kali pada 14 September lalu, kasus keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Kini, per 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau naik 1.092 kasus dalam sepekan.

Charles meyakini jumlahnya bisa lebih banyak. Dia mencontohkan 97 siswa yang menjadi korban keracunan MBG di kelurahan Lagoa, Jakarta Utara beberapa waktu lalu yang tak terliput media.

“Dan saya yakin di tempat lain juga serupa. Mungkin di kabupaten lain, provinsi lain, kejadian keracunan tapi tidak diliput media. Sehingga kalau dikatakan underreported , ya pasti underreported ,” kata politikus PDIP tersebut.

Di sisi lain, Charles meyakini angka keracunan bisa bertambah seiring peningkatan satuan pelayanan gizi (SPPG) atau dapur MBG.

“Saat ini jumlah kasus keracunan berada di angka enam ribu dengan jumlah dapur umum sekitar delapan ribu. Tapi kalau jumlah dapur semakin banyak, maka logikanya, jumlah anak yang berpotensi menjadi keracunan juga akan semakin banyak,” katanya.

Atas dasar itu, dia menilai kasus-kasus keracunan MBG bukan semata masalah teknis di dapur atau SPPG. Menurutnya, kasus keracunan MBG merupakan kesalahan sistem.

DHak itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025).

Sebab,kata Purbaya ratusan triliun rupiah hasil pungutan pajak dan sumber penerimaan negara lain itu hanya tersimpan dan tidak bisa diakses perbankan.

“Sistem keuangan kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya dalam 1-2 tahun terakhir orang susah cari kerja dan lain-lain, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal,” kata Purbaya seperti dilansir melalui CNN Indonesia.

Purbaya mengatakan akan menarik Rp200 triliun dari total Rp425 triliun uang negara yang selama ini mengendap di BI. Ia mengaku sudah meminta izin Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan hal

Duit itu akan ia taruh di bank swasta. Menurut Purbaya, dana tersebut akan diputar dan menghasilkan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

“Saya taruh di bank saja dalam bentuk rekening pemerintah di bank. Saya enggak ada apa-apa, jaminan uang saja. Tapi kan bank enggak akan diamkan uang itu, itu ada cost -nya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost -nya,” jelas Purbaya.

“Di situlah pertumbuhan kredit mulai tumbuh. Jadi, saya memaksa mekanisme pasar berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi, memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja agar dapat return yang tinggi,” tambahnya.

Pada saat yang sama, Purbaya mengklaim sudah meminta BI untuk tidak menyerap kembali uang yang dipindahkan pemerintah ke perbankan tersebut. Purbaya mengatakan BI cukup mendukung langkah fiskal yang akan ditempuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Purbaya yakin betul upaya tersebut nantinya akan menghidupkan kembali perekonomian Indonesia. Nantinya, langkah tersebut akan direplikasi jika hasil percobaan pertama ini signifikan.

Purbaya tekanan pengendapan uang seperti ini pernah terjadi di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Saat itu, pertumbuhan uang yang beredar (uang MO) di masyarakat hanya berkisar 7 persen, bahkan tidak pernah tumbuh sama sekali dalam dua tahun.

Ia yang saat itu masih menjadi deputi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, kemudian dipanggil Presiden Jokowi untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Purbaya mengaku kaget dengan hal itu. Pemerintah memang perlu menggenjot pertumbuhan uang M0 karena 90 persen perekonomian Indonesia ditopang oleh permintaan domestik.

“Jadi 2020 saya diminta bantu, saya kaget, ‘Kenapa begini Pak (Jokowi)? Bapakbangun apa-apa mati-matian pun enggak bisa, karena mesin ekonomi kita pincang’. Hanya pemerintah yang jalan, sedangkan 90 persen berhenti atau diperlambat,” cerita Purbaya.

Permasalahan pembekuan besar-besaran beberapa waktu terakhir, menurutnya, juga disebabkan oleh pertumbuhan uang yang tersebar di level 0 persen alias tidak tumbuh. Hal itu yang membuat perekonomian di tanah air melambat, semua masyarakat akhirnya merasa susah.

“ Sektor riil susah, semuanya susah, keluar tagline #IndonesiaGelap. Kita semua menunjuk ini gara-gara global, padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90 persen perekonomian kita didorong oleh permintaan dalam negeri ,” ucap Purbaya.

Pemerintah memang memarkir dana di BI. Dana ‘nganggur’ itu di antaranya sisa anggaran lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran.[]

Hal itu diungkapkan oleh Menkeu Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/09/2025).

“Dengan mengucap syukur alhamdulillah, dalam 10 bulan pemerintahan Bapak Prabowo, kinerja ekonomi dan implementasi kebijakan fiskal kita berjalan dengan baik,” ujar Purbaya.

Menurut dia masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang perlu disempurnakan.

Purbaya mengatakan perekonomian Indonesia masih mampu terjaga stabil. Padahal, ada tawaran di level global

Ia menuturkan prestasi tersebut sejalan dengan manfaat dari beberapa program unggulan Prabowo.

Ia mencontohkan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 menembus 5,12 persen year on year (yoy). Di sisi lain, inflasi terkendali; rasio utang 39,8 persen termasuk yang terendah di G20; hingga neraca perdagangan yang surplus secara konsisten.

Purbaya menyebut defisit APBN juga tetap terkendali dalam batas aman, yakni 2,78 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Outlook 2025.

Ia memahami bagaimana Presiden Prabowo mampu membawa Indonesia mempunyai stok beras lebih dari 4 juta ton.

Program-program unggulan, antara lain makan bergizi gratis (MBG), Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, cek kesehatan gratis sudah memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” beber Purbaya.

“Mencermati dinamika perekonomian dan tantangan yang dihadapi, maka strategi ekonomi dan fiskal 2026 diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tambahnya.

Purbaya penekanan APBN 2026 akan fokus untuk mendukung 8 agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ini mencakup ketahanan pangan; ketahanan energi; MBG; pendidikan bermutu; kesehatan berkualitas; pembangunan desa, koperasi, UMKM; penegakan kekuasaan semesta; Akselerasi investasi dan perdagangan global.[]