Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa kejadian tersebut harus diusut secara menyeluruh. Ia menilai kecil kemungkinan seorang narapidana bisa keluar dari rutan tanpa adanya keterlibatan pihak internal. Dugaan adanya praktik kerja sama antara warga binaan dan petugas menjadi salah satu hal yang perlu didalami oleh aparat berwenang.

Menurut Andreas, sistem pengamanan di dalam rutan maupun lembaga pemasyarakatan seharusnya memiliki standar ketat yang tidak mudah ditembus. Setiap pergerakan narapidana, apalagi keluar dari area tahanan, semestinya berada di bawah pengawasan berlapis dan prosedur yang jelas. Oleh karena itu, jika ditemukan adanya napi yang bebas berkeliaran di luar, maka hal tersebut patut dicurigai sebagai pelanggaran serius.

Ia juga menyoroti kemungkinan adanya praktik suap yang melibatkan oknum petugas. Dalam pandangannya, akses narapidana untuk keluar dari rutan tanpa pengawalan resmi hampir tidak mungkin terjadi tanpa adanya bantuan dari pihak internal. Dugaan ini menjadi dasar bagi DPR untuk mendesak dilakukannya investigasi mendalam, tidak hanya terhadap narapidana yang bersangkutan, tetapi juga terhadap seluruh petugas yang bertugas pada saat kejadian.

Lebih jauh, Andreas meminta agar Kepala Rumah Tahanan Kelas IIA Kendari, Sulawesi Tenggara, turut dimintai pertanggungjawaban atas insiden tersebut. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan, tetapi juga mencakup pimpinan institusi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengendalian internal.

]]> https://eranasional.com/100694/napi-korupsi-bebas-berkeliaran-dpr-tekankan-pengawasan-lapas-harus-dievaluasi/feed 0 Agung Nugroho