Rencana ini dibuat sekaligus mencermati kasus dugaan peredaran narkoba di Rutan Salemba yang melibatkan Ammar Zoni.

“Pihaknya ingin mendalami persoalan tersebut karena bukan kali pertama dan terus berulang. Jadi kita bisa tahu kan lebih, lebih jauh dari itu, lebih mendalami persoalan, begitu juga mendengar dari masyarakat, mendengar dari para ahli gitu,” kata Andreas di kompleks parlemen, Kamis (16/10).

Andreas mendorong asesmen menyeluruh imbas temuan kasus peredaran narkoba di lapas Salemba. Pihaknya ingin memastikan penyebab hal itu, apakah disebabkan murni karena kesalahan manusia atau infrastruktur pendukung.

Politikus PDIP mengaku banyak menerima keluhan dari kantor wilayah pemasyarakatan di daerah soal infrastruktur. Selain itu, jumlah petugas yang dinilai minim juga menjadi persoalan lain.

“Seorang petugas lapas itu harus mengawasi 40 orang gitu. Nah, ini juga satu, satu hal gitu. Tapi itu Indonesia secara keseluruhan,” katanya.

Meski begitu, Andreas meyakini kasus peredaran lapas bukan semata masalah infrastruktur. Melainkan ada unsur permainan dari dalam dan dari luar lapas.

“Itu pasti ada permainan dari luar dan dari dalam. Kita aja, kami aja masuk ke lapas harus diperiksa habis. Kok bisa barang itu bisa ada di dalam kan,” katanya.

Amar Zoni bersama lima napi lainnya telah memindahkan ke Lapas Nusakambangan atas keterlibatannarkoba di Rutan Kelas I Salemba. Namun untuk Amar Zoni ditempatkan di Lapas Keamanan Super Maksimal Karang Anyar

Peristiwa HAM yang paling tersorot baru-baru ini adalah yang dialami oleh masyarakat di Pulau Rempang, Batam, Kepulaun Riau hingga sekarang.

Menurut Mafirion ada tiga warga asli Rempang Siti Hawa (67 tahun) alias Nek Awe beserta dua warga lainnya Abu Bakar alias Pak Aceh (54 tahun) dan Sani Rio (37 tahun) ditetapkan tersangka, cuma karena mempertahankan tanah kelahirannya.

“Saya tidak melihat apa yang dilakukan oleh Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa orang yang ditangkap? Berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 67 tahun hari ini ditersangkakan,” kata Mafirion saat rapat kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian HAM, di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pria kelahiran Pulau Kijang, Reteh, Inhil itu menekankan menteri yang berlatar belakang aktivis sekaligus pegiat HAM itu untuk melihat suatu peristiwa dengan logika akal sehat.

“Pernah gak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal bertahun-tahun secara turun temurun, datang orang hari ini suruh kita pindah apa itu bisa kita terima secara akal sehat? Saya mau Pak Menteri coba kembalilah kepada harkat jati diri yang sebenarnya,” ucap anggota DPR RI dapil Riau II.

Lebih lanjut, banyak pelanggaran HAM itu dibiayai oleh negara dengan dalih pembangunan program strategis nasional (PSN) yang dibentengi oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Namun lagi-lagi rakyat menjadi korban.

“Hari ini, pelanggaran HAM itu dibiayai sama APBN. Ada 36 kasus polisi di belakangnya, 30 kasus pemerintah daerah, 48 kasus TNI. Rempang dipindahkan, bangun rumahnya dari APBN, yang datang ke situ aparat pemerintah,” jelasnya.

Mantan Jurnalis ini juga mengatakan bukan tidak mendukung program pemerintah atau PSN, namun ia tidak suka ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat kecil dengan alasan PSN. Karena bagi dia pembangunan itu pada hakikatnya untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat bukan kesengsaraan.

“Tapi kita harus ingat dalam lima tahun 2019-2023 ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN. Memindahkan orang satu pulau yang luasnya 17.000 kilometer lalu seluruhnya disuruh pindah itu pembangunan apa namanya itu? PSN apa namanya?,” ujarnya.

Tambah Mafirion, sepanjang 5 tahun terakhir ratusan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat dan rentetan peristiwa itu terus bertambah.

Pasalnya, menurut Pangeran Khairul Saleh ada prinsip-prinsip yang dilanggar karena keberadaan pagar laut tersebut.

“Pagar laut dapat melanggar HAM jika pembangunannya mengabaikan hak-hak masyarakat, merusak lingkungan, dan membatasi akses terhadap sumber  daya laut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pembangunan pagar laut dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM dan  keberlanjutan lingkungan,” ungkap Pangeran kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).

Pangeran juga melihat, keberadaan pagar laut tidak hanya berpotensi banyak melanggar aturan tetapi sudah terindikasi melanggar hak asasi manusia bagi masyarakat sekitar dengan pembatasan akses tersebut dan mendegredasi lingkungan, lain hal apabila pagar laut dibangun untuk konservasi dan tentu partsipasi publik  dilibatkan sebelum pagar laut itu dibangun.

“Atas akses dan pemanfaatan sumber daya, Pagar laut yang dibangun oleh pihak swasta atau individu dapat membatasi akses masyarakat umum terhadap  sumber daya laut, yang merupakan milik bersama,” kata politikus PAN ini.

Legislator dapil Kalsel ini pun menegaskan demi menuntaskan hal tersebut, Komisi XIII DPR akan memanggil Menteri mitra kami untuk menjelaskan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Sebelum nya, Presiden RI Prabowo Subianto sudah memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono dan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 Januari 2025, untuk membahas permasalahan pagar laut di kawasan pesisir Tangerang, Provinsi Banten. Dalam keterangannya usai pertemuan, Sakti menyampaikan bahwa pembangunan pagar laut di kawasan tersebut dilakukan tanpa adanya izin.