Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam persidangan perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Dalam pelaporan itu, Nadiem diwakili kuasa hukumnya, Ari Yusuf Amir dan Dodi S. Abdulkadir. Istri Nadiem, Franka Franklin, juga hadir mendampingi.

“Alhamdulillah, kami sudah resmi membuat laporan kepada Komisi Yudisial terkait kasus yang kami tangani, yaitu perkara Nadiem Anwar Makarim di PN Tipikor Jakarta Pusat,” ujar Ari Yusuf kepada wartawan di kantor KY.

Empat hakim yang dilaporkan adalah Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah serta tiga hakim anggota, yakni Sunoto, Mardiantos, dan Eryusman.

Ari menjelaskan, laporan tersebut memuat dugaan adanya pelanggaran etik, termasuk dugaan manipulasi terhadap fakta-fakta yang muncul selama persidangan.

Menurutnya, sejumlah fakta yang semestinya menjadi bagian dari pertimbangan putusan justru tidak dicantumkan, sementara fakta yang tidak terungkap di persidangan disebutkan dalam putusan.

“Kami menyerahkan bukti-bukti secara rinci. Terlihat ada banyak fakta yang seharusnya dimuat dalam putusan, tetapi tidak dicantumkan. Sebaliknya, ada fakta yang tidak pernah muncul di persidangan justru dimasukkan ke dalam putusan,” kata Ari.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti penunjukan Purwanto S. Abdullah sebagai ketua majelis hakim. Ari menyebut Purwanto tetap ditugaskan mengadili perkara tersebut meski sebelumnya telah dijatuhi sanksi non-palu oleh Komisi Yudisial.

“Putusan sanksi non-palu dijatuhkan pada 8 Desember 2025, sementara beliau ditunjuk sebagai hakim perkara ini pada 9 Desember 2025. Hal itu menunjukkan adanya pengabaian terhadap putusan Komisi Yudisial,” ujarnya.

Anggota Komisi Yudisial Abhan menegaskan bahwa peristiwa ini menjadi catatan serius bagi dunia peradilan nasional. Menurutnya, tertangkapnya hakim dalam kasus korupsi di tengah kondisi kesejahteraan yang relatif baik menunjukkan bahwa akar persoalan tidak terletak pada faktor ekonomi, melainkan pada integritas personal dan profesional seorang hakim.

Abhan menyampaikan bahwa negara dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan hakim, baik melalui peningkatan gaji, tunjangan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, dalih kekurangan kesejahteraan tidak dapat lagi dijadikan pembenaran atas praktik korupsi di lingkungan peradilan.

“Ini menjadi catatan dan persoalan besar. Ternyata bukan karena kesejahteraan yang memicu judicial corruption, tetapi persoalan integritas hakim,” ujar Abhan saat dimintai keterangan, Sabtu, 7 Februari 2026. Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik tajam terhadap mentalitas sebagian aparat peradilan yang masih menyalahgunakan kewenangan.

Ia menilai bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam menjalankan profesi hakim. Tanpa integritas yang kuat, berbagai upaya reformasi peradilan, peningkatan kesejahteraan, dan pengawasan institusional tidak akan mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Karena itu, kasus di Pengadilan Negeri Depok harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh.

Komisi Yudisial, lanjut Abhan, berkomitmen penuh untuk turut menuntaskan perkara ini sesuai dengan kewenangan konstitusional yang dimilikinya. KY menyatakan akan mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh KPK, sekaligus menjalankan fungsi penegakan etik terhadap hakim yang terlibat.

]]> https://daerah.eranasional.com/97736/ky-tekankan-krisis-integritas-hakim-di-ott-ketua-pn-depok-jadi-alarm-dunia-peradilan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/90513/komisi-yudisial-tetapkan-13-calon-hakim-agung-dan-3-hakim-ad-hoc-ham-berikut-namanya https://eranasional.com/90513/komisi-yudisial-tetapkan-13-calon-hakim-agung-dan-3-hakim-ad-hoc-ham-berikut-namanya#respond Mon, 11 Aug 2025 14:46:58 +0000 https://eranasional.com/90513/komisi-yudisial-tetapkan-13-calon-hakim-agung-dan-3-hakim-ad-hoc-ham-berikut-namanya Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Yudisial (KY) menuntaskan seleksi panjang calon hakim agung dan hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Mahkamah Agung (MA).

Dari 23 peserta tahap akhir, 16 orang dinyatakan lolos dan akan diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan.

“Setelah melalui beberapa kali tahapan tes, dan terakhir kemarin adalah tahap tes wawancara yang diikuti 23 peserta, 16 orang calon dinyatakan lulus,” kata Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, Senin, 11 Agustus 2025.

Formasi yang terisi meliputi 4 hakim agung Kamar Pidana, 2 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 3 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, serta 3 hakim ad hoc HAM.

Penentuan kelulusan, kata Mukti, disesuaikan dengan formasi lowongan yang tersedia dan mempertimbangkan hasil dari seluruh tahapan seleksi sebelumnya.

KY menegaskan proses ini menjunjung tinggi standar kompetensi dan integritas, termasuk dengan melibatkan partisipasi publik, terutama dalam penelusuran rekam jejak dan wawancara terbuka.

“KY menjamin bahwa calon yang diusulkan memenuhi standar yang ditetapkan. Partisipasi publik juga sudah kami optimalkan,” ujar Mukti.

Daftar lengkap 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM yang lolos:

Baik, berikut susunan nama lengkap 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM sesuai urutan formasi dan jabatan:

Kamar Pidana

Alimin Ribut Sujono – Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Banjarmasin

Annas Mustaqim – Hakim Tinggi, Badan Pengawasan MA

Julius Panjaitan – Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Bengkulu

Suradi – Hakim Tinggi, Badan Pengawasan MA

Kamar Perdata

Ennid Hasanuddin – Hakim Tinggi, Mahkamah Agung

Heru Pramono – Hakim Tinggi, Mahkamah Agung

Kamar Agama

Lailatul Arofah – Hakim Tinggi, Badan Pengawasan MA

Muhayah – Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

Kamar Militer

Brigjen TNI (Purn) Agustinus Purnomo Hadi – Hakim Ad Hoc Tipikor, Mahkamah Agung

Kamar Tata Usaha Negara (TUN)

Hari Sugiarto – Hakim Tinggi, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak

Budi Nugroho – Hakim Pengadilan Pajak

Diana Malemita Ginting – Auditor Utama, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Triyono Martanto – Hakim Pengadilan Pajak

Hakim Ad Hoc HAM

Agus Budianto – Dosen Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Bonifasius Nadya Arybowo – Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung

Moh. Puguh Haryogi – Dosen Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.[]

“KY juga memastikan akan segera memanggil majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk dimintai keterangannya terkait putusan vonis bebas terhadap terdakwa GRT,” kata Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, dalam keteranganya, Rabu (7/8/2024).

Mukti mengatakan pemanggilan itu sebagai tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor 454/Pid.B/2024/PN SBY pada Senin (29/7/2024).

Adapun ketiga majelis hakim PN Surabaya yang akan dipanggil yakni Majelis Hakim Ketua, Erintuah Damanik, serta dua hakim anggota, Heru Hanindyo dan Mangapul.

“Berharap majelis hakim bisa hadir memenuhi panggilan KY. Pemanggilan terhadap majelis hakim sebagai hak jawab atas dugaan pelanggaran KEPPH yang dilaporkan oleh pelapor,” kata Mukti.

Mukti menjelaskan, dalam waktu dekat Komisi Yudisial akan memanggil pihak pelapor, dalam hal ini keluarga korban Dini Sera Afrianti untuk dimintai keterangan dan menyerahkan bukti-bukti yang dimilikinya.

“KY telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap pelapor besok untuk melakukan pendalaman berdasarkan bukti-bukti yang ada dengan berfokus pada dugaan pelanggaran kode etik hakim. Namun, pemeriksaan bersifat rahasia, sehingga digelar secara tertutup,” ujar Mukti.

Selain itu, Mukti menegaskan KY juga siap berkoordinasi dengan KPK atau aparat penegak hukum lainnya apabila membutuhkan informasi untuk pendalaman proses penegakan hukum.

“Terhadap perkara ini jika terdapat dugaan praktik jual beli dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut,” pungkas Mukti.

JAKARTA, Eranasional.com – Akhir pekan lalu, Ketua Mahkamah Agung (MA) baru saja melantik tiga hakim agung yaitu Lucas Prakoso, Imron Rosyadi dan Lulik Tri Cahyaningrum. Namun, ketiganya tidak mengadili kasus-kasus pidana. Dengan begitu, hakim agung pidana kini tersisa 10 orang atau tiga majelis saja.

Diketahui, Lucas Prakoso dilantik menjadi hakim agung perdata. Sedangkan Imron Rosyadi menjadi hakim agung agama dan Lulik Tri Cahyaningrum hakim agung Tata Usaha Negara (TUN).

Juru Bicara MA, Suharto membenarkan pelantikan tiga hakim agung baru tersebut. Ketiganya dilantik bukan untuk menangani perkara pidana.

“Hakim agung kamar pidana hanya 10 orang, tambah 1 ketua kamar (Suhadi) dan 1 lagi Ketua MA,” kata Suharto, Senin (12/6/2023).

Adapun 10 hakim agung kamar pidana yang ada saat ini yaitu Salman Luthan, Surya Jaya, Desnayeti, Eddy Army, Soesilo, Dwiarso Budi Santiarto, Jupriyadi, Suharto, Prim Haryadi, dan Yohanes Priyana.

Dengan jumlah tersebut, kata Suharto, kini majelis pidana tersisa tiga majelis dengan komposisi masing-masing tiga orang. “Sebab, Ketua MA tidak bersidang,” terangnya.

Jumlah tersebut tidak sebanding dengan beban perkara yang ditangani MA. Pada tahun 2022, jumlah perkara yang ditangani MA mencapai 28.284 perkara, dan 30 persen di antaranya adalah perkara pidana.

Oleh sebab itu, MA kini meminta Komisi Yudisial (KY) fokus mencari 8 calon hakim agung baru. Menanggapi permintaan MA itu, Komisioner KY mengundang seluruh elemen masyarakat, juga MA dan pemerintah, untuk mengusulkan para calon terbaik untuk mendaftarkan diri menjadi hakim agung kamar pidana.

Sebagai informasi, pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA dilakukan secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id. Jika ada yang mendaftar langsung ke kantor KY, maka dipastikan akan ditolak. Dan, detail persyaratannya dapat diakses pada laman tersebut.

Berkas-berkas terkait persyaratan, lanjut Nurdjanah, kemudian dipindai dan disimpan dalam format PDF lalu diunggah di laman tersebut. Nantinya, para calon akan menjalani serangkaian tahapan, meliputi seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

“Bagi calon yang telah mengikuti seleksi dua kali berturut-turut, maka tidak dapat mengikuti seleksi periode ini. Kami juga meminta kepada para calon agar mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi,” pungkas Nurdjanah.

BANDUNG, Eranasional.com – Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus dibacok oleb orang tak dikenal (OTK) di rumahnya di Kompleks Griya Bandung Asri, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Kejadian mengerikan ini terjadi pada Selasa (28/3/2023) sore. Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo membenarkan peristiwa itu.

“Iya betul,” kata Kusworo Wibowo, saat dikonfirmasi.

Lanjut Kusworo, akibat pembacokan itu Jaja mengalami di leher bagian belakang. Luka itu membuat dia harus dirawat di rumah sakit.

“Luka di bagian leher belakang,” ujar Kusworo.

Kusworo menyebutkan Jaja langsung dibawa ke rumah sakit seusai kejadian tersebut. “Korban dibawa ke RS Mayapada,” jelasnya.

Dalàm peristiwa itu, putrinya Jaja ikut menjadi korban dan juga dirawat di RS Mayapada Bandung.

Untuk mengusut kasus pembacokan ini, polisi mengamankan senjata tajam milik pelaku yang tertinggal di rumah Jaja. Polisi pun akan memeriksa senjata itu dan mengirim ke laboratorium forensik.

“Senjata milik tersangka sudah kami amankan, dan kami kirim ke laboratorium forensik,” kata Kusworo.

Polisi juga telah memeriksa empat orang saksi dan memasang police line di lokasi kejadian.

Dari hasil penyelidikan sementara, pelaku hanya satu orang. Dia sengaja menunggu korban pulang di depan rumah Jaja.

“Berdasarkan informasi saksi yang ada, pelaku sengaja menunggu di depan rumah korban,” jelasnya.

Begitu korban pulang dan memasukan mobil ke dalam garasi, lalu turun, pelaku langsung menghampiri dan melakukan pembacokan. Pelaku diduga menggunakan celurit untuk membacok Jaja dan putrinya.

“Ketika korban masuk ke dalam rumah dan memarkirkan kendaraannya, tersangka mendekati dan melakukan penyerangan, melakukan pembacokan kepada korban,” tuturnya.

Berdasarkan cerita saksi, putrinya Jaja sempat berusaha membela ayahnya dan melakukan perlawanan.

JAKARTA, Eranasional.com – Pengacara Razman Arif Nasution “RAN” tak terima gugatannya terhadap Dokter Richard Lee sebesar Rp 20,7 miliar ditolak. Razman pun melaporkan sang hakim ke Komisi Yudisial.

“Kami laporkan hakimnya,” ujar Razman Arif Nasution, saat menggelar jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/1).

Razman Nasution menganggap ada yang janggal dengan sikap hakim terhadap gugatan Rp20,7 miliarnya terhadap dr Richard Lee.

“Aneh, masak pokok perkaranya tidak diperiksa. Dia kasih putusan NO. Putusan NO itu kan untuk putusan sela, bukan di akhir,” kata Razman Arif Nasution protes

“Pokok perkaranya tidak disentuh sama sekali oleh majelis hakim. Main aman hakimnya,” Tambahnya

Razman Nasution juga mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak mengabulkan gugatannya terhadap Dokter Richard Lee. Ia memastikan perang mereka belum usai

“Kapan pun, di mana pun, jangan kan di dunia, di akhirat pun saya lawan,” kata Razman Arif Nasution

Sebagai pengingat, Razman Arif Nasution menggugat Dokter Richard Lee sebesar Rp20,7 miliar pada 11 Mei 2022 karena memutus kuasanya sebagai pengacara secara sepihak. Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Oleh majelis hakim, gugatan Rp20,7 miliar Razman  Nasution terhadap Dokter Richard Lee tidak dikabulkan. Permintaan sang pengacara dianggap tidak masuk akal.

Justru Razman Arif Nasution lah yang dinilai melanggar kesepakatan kerja dengan Dokter Richard Lee karena tidak memenuhi tuntutan klien. Ia juga menyalahi kode etik advokat karena menyebar data pribadi klien ke publik.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap gugatan Rp20,7 miliar Razman Arif Nasution ke Dokter Richard Lee dibacakan pada 21 Desember 2022.