JAKARTA – Anggota DPR RI, Johan Rosihan meminta pemerintah segera mengevaluasi kinerja perpajakan di tanah air, pasalnya pendapatan perpajakan tahun 2020 turun sebesar 16,88% dibanding tahun 2019 lalu.

Menurutnya dengan penurunan ini pemerintah mesti kerja keras dan tidak boleh membuat kebijakan perpajakan yang menciderai keadilan dan memberatkan beban ekonomi rakyat seperti rencana PPN sembako dan PPN sekolah.

“Saya minta pemerintah mesti evaluasi kinerja perpajakan karena ternyata pada tahun 2019 lalu penerimaan PPN bisa mencapai Rp 655,4 Triliun tanpa harus berwacana pengenaan PPN Sembako,” papar Johan setelah mengikuti Rapat Paripurna yang salah satu agendanya Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan pemerintah pusat tahun 2020 di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta (Selasa, 22/6/2021 ).

Anggota Komisi IV DPR ini juga menjelaskan agar pemerintah melakukan evaluasi terkait rencana pengenaan PPN Pangan Pokok, hal ini karena situasi data pangan di Indonesia masih amburadul sehingga rencana penerapan multitarif PPN sembako akan sangat sulit diterapkan.

“Karena biaya administrasi pemungutannya akan jadi lebih mahal. Salah satu indikator dari data pangan kita bermasalah adalah carut-marutnya data impor pangan dan belum terwujudnya kesatuan data tentang kondisi pangan nasional,” ujar Johan.

Selain itu, legislator dari NTB ini melihat bahwa sembako termasuk barang yang memiliki rantai pasok yang panjang serta sebagai sektor informal Pertanian.

Pemerintah mesti memahami bahwa rantai pasok pangan berbeda dengan rantai pasok produk dan jasa lainnya, karena perubahan yang terus-menerus dan signifikan terhadap kualitas produk pangan di seluruh rantai pasok hingga pada titik akhir produk tersebut di tangan konsumen.

“Jadi rantai pangan mengalir dari petani ke konsumen bergerak dalam rantai yang panjang dan untuk beberapa produk pangan memiliki karakter mudah rusak, busuk dan turun mutu, hal ini berakibat sulit mengendalikan pengawasan pajaknya jika diterapkan pengenaan pajak sembako,” urai Johan.

Politisi PKS ini menegaskan dampak PPN sembako akan berakibat kenaikan harga sembako yang mendorong inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat sehingga kemiskinan akan terus meningkat.

Lanjut kata legsilator asal NTB ini, kemiskinan yang terus meningkat akan menjadi beban berat bagi pemulihan ekonomi nasional dan pemerintah harus waspada dengan adanya defisit APBN sebesar Rp 947,7 Triliun atau sekitar 6,14% dari PDB karena tahun 2021 ini harus jadi pembuktian untuk mencapai pemulihan ekonomi yang mencapai target 5,5%.

“Hal ini urgent menjadi perhatian pemerintah agar rakyat jangan dibebani dengan pajak sembako demi stabilitas ekonomi nasional,” tutur Johan.

Johan menambahkan terkait hasil riset yang menunjukkan bahwa 73% kontributor garis kemiskinan berawal dari bahan pangan, artinya jika harga sembako naik maka jumlah penduduk miskin pasti bertambah.

“Jangan sampai terjadi ketahanan pangan kita semakin lemah akibat rencana pengenaan pajak sembako ini,” ujarnya.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga mengungkapkan berdasarkan LHP BPK RI disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan keuangan negara selama pandemik ini tidak sepenuhnya tercapai, bahkan manajemen bencana tidak sepenuhnya efektif.

‘Saya memberikan catatan kepada pemerintah agar memperkuat akuntabilitas manajemen bencana selama masa pandemic terutama bantuan sembako agar memiliki dampak signifikan terhadap penguatan ketahanan pangan nasional, sebab selama ini ternyata kebijakan bantuan sembako tidak berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan terutama di daerah rentan rawan pangan,” tutup Johan Rosihan.

Reporter: Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyesalkan realisasi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada per Juni tahun 2021 yang sangat rendah yakni hanya 23,9%. menurutnya hal ini sangat mengkhawatirkan karena berdampak serius pada kinerja pertanian keseluruhan dan harus ada terobosan agar penyerapan anggaran menjadi bagus karena realitasnya petani sangat membutuhkan support anggaran dari APBN.

Johan selaku juru bicara Fraksi PKS menegaskan bahwa Kementan harus melakukan tindakan dalam membagi termin realisasi anggaran minimal perbandingan 35:65 antara semester 1 dan 2 sehingga terjadi kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

“Saya minta Kementan tidak boleh santai di awal tahun dan sibuk di akhir tahun, menggenjot anggaran di akhir tahun punya resiko tergesa-gesa dan tidak tepat sasaran,” ujar Johan saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta (Senin, 21/6/2021).

Untuk itu, Politisi PKS ini meminta Kementan Fokus pada Agenda Intensifikasi Tanaman Pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional dan berkomitmen menghentikan impor pangan pokok pada tahun 2022 demi kemandirian pangan nasional.

“Kementan bertanggung jawab dalam hal ketersediaan pangan, jangan sampai ketahanan pangan kita semakin merosot hingga berdampak luas seperti meningkatnya prevalansi stunting yang saat ini sudah mencapai 27,67 persen,” papar Johan.

Legislator dari dapil NTB 1 ini mendesak Kementan harus tegas menghentikan dan mengevaluasi Program PATB (Perluasan Areal Tanam Baru) yang memiliki banyak persoalan, diantaranya pemerintah tidak dapat menunjukkan lokasi perluasan yang dimaksudkan.

“Hal ini sangat tidak efisien dan tidak ada perencanaan matang, padahal banyak pelajaran kegagalan dari program cetak sawah baru dan perluasan lahan yang tidak terencana matang,” ujar Johan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini juga mempertanyakan kinerja Kementan dalam hal pengembangan pangan lokal padahal menurutnya pada akhir tahun 2020 lalu pemerintah telah berjanji akan mengembangkan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal dengan prinsip satu komoditas per provinsi, dengan fokus pada pengembangan enam pangan lokal sumber karbohidrat yaitu ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan shorgum.

“Namun hari ini kita lihat tidak ada upaya serius peningkatan produksi pangan lokal sesuai potensi wilayah dan belum ada terobosan pengembangan UMKM pangan lokal dan juga belum terlihat adanya program edukasi dan promosi pangan lokal yang massif hingga sampai hari ini belum ada perubahan signifikan pada pola konsumsi masyarakat,” tutup Johan Rosihan.

Reporter: Agung Nugroho