NTB – Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Negara China telah melakukan pengembalian produk hasil perikanan Indonesia karena terindikasi terpapar virus Covid-19.

Maka atas kejadian tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan memberikan respon dengan mempertanyakan belum optimalnya sistem jaminan mutu terintegrasi dan sistem ketelusuran terhadap semua produk perikanan di Indonesia.

Lebih lanjutan kata Politikus PKS, serta mempertanyakan dimana fungsi pengendalian mutu atas surat Kesehatan ikan sehingga muncul kasus ikan yang terpapar virus bisa lolos sebagai produk impor ke negara lain.

“Hal ini patut disayangkan karena akan mengurangi kepercayaan dunia internasional terhadap keamanan pangan dari produk perikanan Indonesia,” ujar Johan melalui keterangan rilis yang diterima oleh Eranasional di Nusa Tenggara Barat, Sabtu (26/6/2021)

Politisi PKS ini berharap pemerintah segera memperbaiki kualitas layanan karantina ikan ekspor, termasuk kinerja layanan sertifikasi Kesehatan ikan untuk memastikan bahwa ikan atau hasil perikanan yang dikeluarkan dari dalam wilayah NKRI bebas dari hama penyakit ikan karantina atau tidak memiliki potensi sebagai media penyakit yang bersifat menular ke manusia.

“Harus ada penguatan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai upaya pencegahan yang harus selalu diperhatikan supaya kejadian pengembalian produk perikanan ekspor kita oleh negara lain tidak terulang lagi,” ucap Johan.

Legislator Senayan ini berharap kasus ini dijadikan pelajaran berharga untuk memperbaiki pelayanan sertifikasi Kesehatan ikan menuju pelayanan prima yang memiliki standar mutu tinggi sehingga memiliki akurasi yang tepat dalam penerapannya.

Selama ini, lanjut ia menilai implementasi pelayanan sertifikasi ekspor ikan belum dilakukan secara maksimal dan belum sepenuhnya mencapai tujuan dan sasaran dari sistem jaminan mutu terhadap semua produk perikanan kita.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini meminta pihak otoritas yang berkompeten segera menelusuri berbagai informasi pergerakan produk perikanan yang telah dikembalikan tersebut serta melakukan verifikasi lapangan agar dapat ditindaklanjuti dengan respon yang tepat, cepat dan terkoordinasi sesuai dengan bukti jaminan mutu dan keamanan produk perikanan yang telah diterbitkan.

“Harus ada pengujian terhadap proses sertifikasi yang digunakan sehingga bisa ditelusuri mengapa produk ikan ekspor tersebut bisa lolos dari proses karantina sebagai produk ekspor ke negara lain namun ternyata terindikasi terpapar virus Covid-19,” tutur Johan.

Selanjutnya Johan meminta agar pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dilakukan berdasarkan prinsip analisis resiko, transparan dan bebas dari konflik kepentingan serta sesuai dengan standar nasional dan internasional.

Politikus PKS juga meminta agar dilakukan keterlusuran bagi pelaku usaha karena perilaku usaha juga harus bertanggung jawab terhadap jaminan mutu dan keamanan produk perikanan nasional.

“Semoga ke depan jaminan mutu dan keamanan pangan dari produk perikanan kita bisa lebih baik dan berkontribusi bagi kejayaan pembangunan perikanan nasional,” tutup Johan Rosihan.

Reporter: Agung Nugroho

Jakarta– Menteri LHK Siti Nurbaya beserta jajaran KLHK dan BRGM serta Perhutani, mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (23/6).

Pada Raker tersebut, Menteri Siti menjelaskan progres DIPA Tahun Anggaran (TA) 2021, usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2022, Dana Transfer Daerah Bidang LHK, serta laporan Menteri tentang kebakaran hutan dan lahan serta perubahan iklim.

Secara khusus Komisi IV DPR RI menyoroti tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang LHK pada DAK Fisik dan DAK Non-fisik yang rata-rata hanya teralokasi 0,3-0,4% saja dari DAK APBN setahun.

Menu baru DAK bidang LHK akan direkomendasikan kepada Badan Anggaran sehingga cakupan penanganan di tingkat tapak menjadi lebih luas. Menteri Siti menyatakan gembira atas dukungan Komisi IV untuk dukungan DAK.

Lanjut ia menambahkan urusan tentang aspek lingkungan merupakan urusan/kewenangan wajib daerah, di satu sisi, namun disisi lain bersifat cost centre, daerah sulit untuk alokasikan dari APBD nya.

“Apalagi Dinas LHK di daerah umumnya bukan Dinas SOTK kelas satu, serta tidak mendatangkan atau generating pendapatan daerah, sehingga tidak akan mudah DPRD akan meloloskan persetujuan anggaran. Oleh karenanya, dukungan DAK menjadi sangat penting. Ketika kita menyatakan bahwa masalah lingkungan semakin berat dan serius, maka DAK dari pemerintah pusat bagi daerah menjadi sangat penting dan seharusnya masalah lingkungan menjadi prioritas,” terang Menteri Siti Nurbaya.

DAK lingkungan non fisik dibutuhkan untuk program peningkatan kapasitas masyarakat. Selain itu, DAK untuk program-program unggulan Pemerintah antara lain Perhutanan Sosial, RHL, Peningkatan Ekonomi Sirkular Pengelolaan Sampah dan Limbah, Ekoriparian, serta IPAL. Guna memudahkan evaluasi sesuai fungsi parlemen, Komisi IV DPR juga meminta daftar prioritas kerja setiap unit eselon I.

“Saya setuju untuk ini, saya juga meminta hal tersebut dan bahkan saya minta jurnal kerja Eselon I melalui Perintah Harian Menteri sekitar 1 atau 2 kali seminggu,” kata Menteri Siti Nurbaya merespons hal tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, meminta KLHK serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk lakukan percepatan kegiatan, program, dan anggaran tahun 2021. Pada Raker ini, Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu KLHK TA 2021 pasca penyesuaian sebesar Rp. 9,1 T.

Komisi IV juga meminta untuk dilakukan penyesuaian kembali dengan perkembangan kebutuhan dan akan dilakukan evaluasi pada Agustus mendatang untuk dilakukan penyesuaian anggaran 2021 terkait dengan aspek keberpihakan pada masyarakat untuk hal-hal yang bermanfaat langsung di saat sulit pandemi Covid.

Untuk Tahun Anggaran 2022, Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Pagu Indikatif KLHK sebesar Rp. 7,1 T serta mendukung usulan penambahan pagu anggaran KLHK TA 2022 sebesar Rp. 5,9 T.

“Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk menetapkan program, kegiatan, dan anggaran tahun 2022 pada masing-masing Eselon I atas revisi penambahan pagu anggaran yang diusulkan, sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Sudin.

Meski begitu, Komisi IV DPR RI meminta KLHK untuk melakukan koreksi atas usulan penambahan pagu anggaran Tahun 2022 terutama pada beberapa Eselon I, yaitu Ditjen KSDAE, Ditjen PSLB3 dan Ditjen PPKL, serta Ditjen PSKL dan BP2SDM. Hal itu dimaksudkan agar menyesuaikan anggaran dan kegiatannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kapasitas masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis.

DPR juga menyoroti pengaturan kewajiban pemulihan lingkungan, dan penguatan untuk hukuman pidana dan denda administrasi atas tindak kejahatan perusakan kawasan hutan, termasuk di dalamnya tindak kejahatan pembakaran hutan dan lahan.

Pada Raker kali ini, Menteri LHK Siti Nurbaya didampingi oleh Wakil Menteri LHK Alue Dohong, jajaran Eselon I KLHK dan BRGM, serta Direksi Perhutani dan Inhutani. Sedangkan Pimpinan Rapat sekaligus Ketua Komisi IV DPR RI Sudin didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, G. Budisatrio Djiwandono dan Anggia Erma Rini, serta dihadiri 44 dari 54 anggota Komisi IV DPR RI.

Reporter: Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PKS, H. Johan Rosihan, menghadiri Launching Wisata Bahari di Dusun Prajak, Desa Batu Bangka, Kabupaten Sumbawa, (Rabu/24/06/2021).

Bersama Sekda, Pimpinan DPRD, Kadis Perikanan, juga segenap unsur masyarakat, Politisi yang dikenal vokal itu melaksanakan acara gunting pita sebagai tanda diresmikannya Prajak sebagai salah satu destinasi wisata bahari di Kabupaten Sumbawa.

Dalam sambutannya, Johan menegaskan bahwa industri pariwisata itu tidak terlalu rumit, tapi juga tidak mudah. Yang terpenting adalah adanya keberpihakan dan komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah.

“Satu lagi kita sudah punya destinasi yang layak untuk dikunjungi. Pariwisata itu bukanlah industri yang susah-susah amat pengelolaannya, tapi juga tidak mudah. Kuncinya adalah komitm en dan keberpihakan kita bersama.” Ungkap politis asal Sumbawa itu.

Lebih lanjut Johan menjelaskan bahwa yang tidak kalah penting adalah soal kebersihan. Ia mencontohkan beberapa tempat wisata di nusantara yang selalu mengedepankan aspek kebersihan ini sebagai salah satu daya tarik utamanya.

“Pariwisata ini yang utama sekali juga adalah soal kebersihan. Ada fasilitas umum yang bersih seperti toilet, mushollah, atau semacamnya. Sehingga siapapun yang datang, mereka akan kembali lagi ke tempat kita ini.” Lanjutnya.

Tempat ini menawarkan beberapa pilihan wisata seperti resto apung, paket diving, camping, atraksi balap sampan dan sebagainya. Kebetulan, tak jauh dari pemukiman warga, ada gili dangar yang menawarkan sensasi lain.

Desa Batu Bangka, Dusun Prajak yang jaraknya tak seberapa jauh dari Kota Sumbawa serta infrastruktur yang bagus membuat destinasi baru ini bisa menjadi salah satu tujuan wisata pilihan bersama keluarga.

Reporter: Agung Nugroho

Jakarta– Anggota DPR RI, Johan Rosihan menilai upaya pemerintah selama ini belum berhasil memacu produksi ternak dalam negeri padahal menurutnya permintaan produk peternakan cenderung meningkat setiap tahun termasuk permintaan konsumsi daging sapi potong terus meningkat dan telah melampaui kemampuan produksi daging sapi dalam negeri saat ini.

“Saya prihatin dengan jumlah impor yang terus meningkat dimana kebutuhan konsumsi daging sekitar 65% dipenuhi dari produk impor dan setiap tahun selalu mengalami peningkatan,” ujarnya melalui keterangan resminya di Jakarta, Jumat (18/6/2021)

Legislator yang duduk di Komisi IV DPR RI ini menekankan bahwa pemerintah harus mampu meningkatkan kesejahteraan peternak dengan cara membantu peternak rakyat dapat meningkatkan produktivitasnya.

“Saya mengusulkan agar pemerintah menyiapkan program untuk meningkatkan kualitas sumberdaya peternakan lokal serta membantu peternak dalam hal pola dan pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan serta membantu permodalan dan metode produksi ternak yang lebih maju dan sesuai dengan kondisi lingkungan,” usul Johan.

Politisi PKS ini mengatakan, agar arah kebijakan pembangunan peternakan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan peternak.

“Jadi saya mendesak pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap nasib dari 13,56 juta rumah tangga peternak agar mereka memiliki produktivitas dengan jumlah kepemilikan ternak yang signifikan,” sambung Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini berharap pemerintah memberikan prioritas pada sektor peternakan untuk berperan penting dalam perekonomian nasional.

Sebab, Johan meyakini peternakan memiliki peranan yang strategis dalam pemantapan ketahanan pangan hewani, dan sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Saya mendorong pemerintah memiliki skema untuk meningkatkan kesejahteraan peternak di tanah air, dan tolong hentikanlah ketergantungan impor dari negara lain,” papar Johan.

Anggota legislatif yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini meminta pemerintah segera bekerja keras menyediakan benih dan bibit yang berkualitas, meningkatkan produksi ternak untuk memenuhi kebutuhan nasional, melakukan standarisasi bantuan ternak serta mendorong pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) yang sesuai standar.

“Saya minta program dan anggaran ke depan diprioritaskan untuk meningkatkan produksi ternak terutama sapi, kerbau dan domba yang memiliki produktivitas tinggi demi meningkatkan kesejahteraan peternak,” tutup Johan Rosihan.

Reporter: Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST mendorong pemerintah khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) agar mengoptimalkan sumberdaya lokal untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, khususnya di daerah rawan pangan.

“Saya minta Kementan terus memperkuat pengembangan pangan lokal karena potensi yang kita miliki luar biasa, kita memiliki lebih dari 200 jenis tumbuhan biji dan kacang, 450 jenis buah dan 250 jenis sayur-sayuran serta keanekaragaman ekosistem pangan dan sumberdaya pangan yang kaya akan gizi,” ujar Johan.

Politisi PKS ini berharap pemerintah menggandeng semua pihak untuk memperbaiki tata Kelola urusan pangan ini, sebab UU tentang Pangan juga telah memformulasikan

“Bahwa mewujudkan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, sistem yang dibangun pemerintah harus berbasis pada keragaman sumberdaya pangan, kelembagaan dan budaya lokal serta memperhatikan peningkatan pendapatan petani,” papar Johan.

Legislator dari NTB ini melihat pengembangan pangan lokal harus diramu dengan strategi yang jitu, dengan memanfaatkan seluruh potensi lokal untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan keragaman konsumsi pangan melalui peran agroindustry.

“Dan inovasi teknologi agar produk pangan lokal memiliki nilai tambah dan daya saing,” ,sambung Johan.

Johan melihat perlu adanya akselerasi pembangunan pedesaan secara merata dan kebijakan ketahanan pangan yang berorientasi tidak hanya pada sisi produksi namun juga memperkuat aspek aksesabilitas masyarakat yaitu sisi distribusi dan konsumsi.

“Jadi pengembangan pangan lokal ini mesti berakibat langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dengan pengembangan teknologi pangan yang tepat guna dan terjangkau oleh masyarakat,” urai Johan.

Johan mendorong Kementan menggiatkan sumberdaya lokal untuk keperluan sehari-hari masyarakat, pemanfaatan pangan lokal mesti menjadi semangat bersama yang diminati oleh masyarakat kita.

“Keberlanjutan pangan lokal akan ditentukan oleh frekuensi rumah tangga dalam mengonsumsi pangan lokal tersebut,” tutur Johan.

Wakil rakyat dari dapil Pulau Sumbawa NTB 1 ini berpandangan bahwa kebutuhan akan pangan akan sangat mudah terpenuhi jika cara mendapatkannya juga mudah, kita mesti mendorong berbagai Langkah pengembangan olahan pangan lokal untuk mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga berbasis kearifan lokal.

“Kegiatan menghidupkan pangan lokal ini terutama di daerah rawan pangan harus kita dukung sebagai bentuk kemandirian pangan dan harus ada dukungan Kementan baik dari sisi program dan anggaran yang memadai untuk pengembangan pangan lokal tersebut,” tutup Johan Rosihan.

Pewarta: Agung Nugroho

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan memandang perlunya pengaturan mengenai pengembangan dan pemberdayaan Kawasan penyangga di sekitar Kawasan konservasi karena saat ini menurutnya terdapat 6.747 desa yang berada di sekitar Kawasan konservasi  dengan jumlah masyarakat yang mencapai 16,3 juta jiwa.

“Saya melihat diperlukan pengaturan  secara khusus mengenai kemitraan konservasi agar semakin banyak jumlah masyarakat yang menerima manfaat dari kemitraan konservasi supaya kesejahteraan mereka meningkat dari sisi sosial ekonomi,” papar Johan pada saat mengikuti Rapat Koordinasi Bersama Badan Keahlian DPR RI membahas RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta (Selasa, 15/6).

Politisi PKS ini memandang bahwa paradigma di bidang konservasi saat ini tidak hanya pada aspek perlindungan semata, namun juga mesti mengakomodir aspek pemanfaatan secara bijaksana, hemat, melindungi dan berkelanjutan.

“Saya berpendapat agar RUU ini perlu ditambahkan pengaturan tentang peran serta masyarakat agar pemerintah diwajibkan untuk meningkatkan pastisipasi atau keterlibatan masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan hutan serta dibuat pengakuan istimewa terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat dalam pelaksanaan konservasi di dalam Kawasan,” ujar Johan.

Johan juga menjelaskan perlu pengaturan mengenai pengukuhan dan perlindungan spesies secara detail untuk menjaga kelestarian  Indonesia sebagai “Mega Biodiversity Country” karena telah teridentifikasi memiliki 133.693 spesies yang sangat unik dan beranekaragam seperti jenis burung mencapai 1.605 jenis, ikan sebanyak 4.724 jenis, mamalia sebanyak 750 jenis, Flora sebanyak 109.116 jenis dan masih banyak lagi kekayaan jenis spesies di Indonesia.

“Maka RUU ini perlu menitikberatkan pada aturan perlindungan konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya untuk terus menjaga kelestarian sumberdaya hayati dan ekosistemnya, karena kita memilki 554 unit Kawasan konservasi yang mencapai 27 juta Ha,” tuturnya.

Legislator dari dapil NTB1 ini menekankan perlunya diperkuat perlindungan ekosistem yang memperhatikan tantangan ke depan terutama adanya kepastian hukum kewajiban melindungi alam dalam hubungan antara masyarakat dengan sumberdaya alamnya, serta sanksi yang tegas terhadap kejahatan terkait konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya perlu diperkuat untuk menimbulkan efek jera.

Di samping itu lanjut Johan, agar dimuat secara tegas klausul mengenai ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan konservasi tingkat nasional serta pengelolaan kawasan konservasi di daratan, dan di daerah pesisir, pantai dan laut, serta kewenangan Lembaga tersebut dalam hal pengaturan kegiatan konservasi di luar Kawasan konservasi.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini menandaskan agar pemanfaatan spesies dan ekosistem hayati harus diprioritaskan pengaturannya dalam hal untuk kepentingan riset, penelitian ilmiah untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta kepentingan khusus lainnya.

“Pemanfaatan Kawasan konservasi tidak boleh didominasi hanya untuk kepentingan perdagangan, pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya apalagi sampai mengabaikan aspek perlindungan konservasi keanekaragaman hayati,” tutup Johan Rosihan.

Pewarta: Agung Nugroho