Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Kamis (1/10).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebanyak 383 anggota dewan tercatat hadir dalam rapat tersebut.

Sebelum pengesahan di paripurna, Komisi III DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi.

Proses tersebut berlangsung sekitar 30 menit dan menghasilkan persetujuan terhadap Suyudi sebagai calon tunggal Kapolri.

Dalam rapat paripurna, Puan kemudian meminta persetujuan anggota dewan atas pencalonan Suyudi.

“Selanjutnya kami meminta persetujuan Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri, apakah dapat disetujui?” tanya Puan.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir. Puan kemudian mengetukkan palu sebagai tanda pengesahan Suyudi sebagai calon Kapolri.

Proses pencalonan Suyudi mengacu pada Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 tertanggal 30 September 2026.

Setelah mendapat persetujuan DPR, Suyudi selanjutnya menunggu pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pelantikan tersebut dijadwalkan berlangsung bersamaan dengan agenda reshuffle kabinet pada Kamis sore.

Suyudi saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), posisi yang diembannya sejak Agustus 2025.

Sebelum memimpin BNN, Suyudi pernah menjabat Kapolda Banten dan Wakapolda Metro Jaya. []

Komitmen itu ditegaskan dalam pertemuan silaturahmi pengurus PWI Pusat dengan Kepala BNN RI, Komjen Pol. Suyudi Ario Seto, di Gedung BNN, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Rombongan PWI Pusat dipimpin oleh Ketua Umum Akhmad Munir, didampingi Sekretaris Jenderal Zulmansyah Sekedang serta sejumlah pengurus lainnya.

Pertemuan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara BNN dan insan pers nasional dalam membangun kesadaran publik terhadap bahaya narkoba melalui pemberitaan yang konstruktif dan edukatif.

Dalam sambutannya, Komjen Suyudi menyampaikan apresiasi kepada jajaran PWI Pusat atas dukungan dan perhatian terhadap program BNN.

Ia menegaskan bahwa peran media sangat penting dalam menguatkan pesan-pesan positif tentang bahaya narkoba dan hasil kerja BNN di lapangan.

“Kita bekerja keras, tapi kadang tidak terlihat. Rekan-rekan wartawanlah yang membuat upaya itu tampak dan dirasakan masyarakat,” ujar Suyudi.

Menurutnya, publikasi media menjadi faktor kunci agar program pencegahan dan pemberantasan narkotika memiliki dampak luas.

“Media adalah mata dan telinga masyarakat. Melalui berita yang mencerahkan, pesan tentang bahaya narkotika bisa menjangkau lebih banyak orang,” tambahnya.

Dalam pertemuan itu, Kepala BNN juga memaparkan sejumlah strategi penanganan narkotika, mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, hingga penegakan hukum.

Suyudi menyoroti munculnya ancaman New Psychoactive Substances (NPS) narkotika jenis baru seperti narkoba cair, ganja sintetis, hingga tembakau gorilla yang direndam cairan NPS.

“Para pelaku terus berinovasi memanfaatkan celah hukum dan permintaan pasar. Ini tantangan baru bagi kita semua,” ujarnya.

PWI Siap Jadi Mitra Strategis

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyambut baik ajakan kerja sama tersebut. Ia menegaskan bahwa PWI siap menjadi mitra strategis BNN dalam menyebarkan informasi yang edukatif dan mendorong kesadaran kolektif melawan narkoba.

“Kami di PWI siap berkolaborasi dengan BNN. Ini bagian dari tanggung jawab sosial insan pers untuk ikut menyelamatkan generasi muda bangsa,” kata Munir.

Munir juga menambahkan, sinergi kedua lembaga akan diteguhkan dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar di Provinsi Banten.

“Kami berharap kerja sama ini berlanjut dalam bentuk pelatihan jurnalisme tematik, kampanye publik, dan pemberitaan positif di berbagai daerah,” tandasnya.

Pertemuan antara BNN dan PWI Pusat ini menjadi awal dari langkah nyata memperkuat sinergi antara lembaga pemerintah dan media massa. Kedua pihak berkomitmen menjadikan kolaborasi tersebut sebagai bagian dari gerakan nasional untuk mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba (Bersinar).