Tak hanya itu, ada sejumlah dugaan lainnya yang dilaporkan Paula.

Dia mendatangi kantor Komnas Perempuan pada Rabu (30/4/2025) bersama tiga pengacaranya, termasuk Alvon Kurnia Palma dan Siti Aminah.

Siti Aminah mengatakan setidaknya ada dua laporan utama yang mereka sampaikan ke pihak Komnas Perempuan, yakni dugaan kekerasan dalam rumah tangga oleh mantan suami Paula, Baim Wong, serta diskriminasi.

Diskriminasi tersebut terkait perbuatan humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diduga mendiskriminasikan Paula. Komnas Perempuan juga disebut menerima pengaduan terkait berbagai bentuk kekerasan berbasis gender.

Dalam laporan tersebut, pihak Paula turut menyertakan bukti, yakni rekaman CCTV yang telah dianalisis ahli forensik digital.

“Komnas Perempuan yang diwakili ketiga komisioner menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami Ibu Paula sebagai istri,” kata Ami pada Rabu (30/4/2025).

“Keterangan ahli digital forensik yang menilai, rekaman CCTV memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula,” lanjutnya. “Untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam khasanah hak asasi perempuan itu, dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi,”

Data ini ia dapat dari survei yang ia lakukan bersama dengan mitra satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

“Dari hasil survei yang diisi 661 kampus itu kemarin dari Komnas Perempuan ketika acara ngobrol bareng bersama mitra satgas PPKS, itu data yang terkumpul sekitar 1.133 (kasus) dan 94 persennya korbannya perempuan,” kata Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Qibtiyah dikutip dari Kumparan, Rabu (24/7/2024).

Lanjutnya bahkan ada perguruan tinggi yang sudah menangani 70 kasus.

“Bahwa untuk setelah empat tahun ini setelah Permendikbudristek dan undang-undang TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) disahkan akan sangat mungkin orang-orang yang selama ini korban itu silent (mulai melaporkan),” jelasnya.

Dari data Komnas Perempuan, 80 persen korban kekerasan seksual selama ini memilih diam.

“Silent tidak melaporkan. Itu ibarat gunung es itu sudah mulai meleleh esnya sehingga keberhasilan daripada program Kawasan Bebas dari Kekerasan di perguruan tinggi itu bukan diukur dari menurunnya kasus tapi diukur sejauh mana laporan atau aduan yang disampaikan kepada institusi itu diselesaikan dengan baik,” jelas dia.

Lanjutnya, dia juga telah memberikan penjelasan ke sejumlah pihak bahwa menurunnya kasus bukan indikasi keberhasilan.

“Mungkin untuk lima tahun ke depan (baru) bisa jadi ukurannya adalah menurunnya kasus,” jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Istri Rizal Djibran, Maesarah Nurzaka alias Sarah, menyambangi Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Sarah bermaksud untuk meminta perlindungan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan kekerasan seksual yang dialaminya dari sang suami.

“Jadi, hari ini saya mendampingi Sarah untuk mendatangi Komnas Perempuan, di mana tujuan kami ini untuk mendapatkan dukungan, Support dari Komnas Perempuan,” kata kuasa hukum Sarah, Tris Haryanto, Rabu (1/3).

Sarah berharap, kasus yang dialaminya tak menimpa perempuan lain. Ia juga mengimbau agar korban berani bersuara.

“Kedatangan saya ke Komnas Perempuan ini biar kejadian yang seperti saya alami enggak terjadi ke perempuan-perempuan lain. Bila ada kejadian seperti yang saya alami, minta bantuanlah sama pihak yang berwenang,” ujar perempuan berhijab ini.

Sarah juga menyebut sampai detik ini tak ada komunikasi dari pihak Rizal Djibran kepadanya. Sebabnya, ia ingin sang suami mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

“Intinya saat ini Sarah berharap permasalahan ini tetap on the track ya, inginnya Sarah ini RD mendapatkan sanksi yang setimpal. Harapan kami harap dimaksimalkan,” ujar Tris.

Sebelumnya, Sarah melaporkan Rizal Djibran atas kasus dugaan KDRT dan penyimpangan seksual ke Polda Metro Jaya pada 13 Februari 2023. Sarah mengaku mengalami KDRT setelah satu bulan menikah dengan Rizal Djibran. Sebagai informasi,  Sarah menikah dengan Rizal Djibran di Surabaya pada 22 Februari 2022.

JAKARTA, Eranasional.com –Artis Venna Melinda dan Roro Fitria terlihat menyambangi kantor Komisi Nasional (Komnas) Perempuan.

Dalam kedatangannya itu Venna Melinda mengaku ingin menyampaikan aduannya sebab mengaku sebagai korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suaminya. Di dalam, ia berniat untuk mendiskusikan beberapa hal terkait dengan apa yang dialaminya.

“Jadi, hari ini, aku sama Roro ingin membuat satu pengaduan sekaligus juga konsultasi dengan Komnas Perempuan. Jadi, dalam hal ini, aku sama Roro pengin menyampaikan beberapa hal tentang kasus KDRT aku,” ungkap Venna Melinda di kawasan Menteng, Jakarta Pusat

Venna Melinda berharap, dengan kedatangannya ke Komnas Perempuan, dirinya memperoleh pencerahan soal kasus KDRT yang tengah dijalaninya. Ia mengakui bahwa dirinya tidak akan bisa menghadapi kasus KDRT ini sendirian

“Mudah-mudahan, InsyaAllah, dengan kedatangan aku di Komnas Perempuan yang mana aku yakin bahwa nanti kehadiran aku akan mendapatkan pencerahan, akan mendapatkan satu pandangan-pandangan, karena apa yang aku rasakan itu, ya jujur ya, banyak hal yang aku enggak akan bisa berjuang sendiri,” katanya

Bagi ibu dari Verrell Bramasta ini, korban KDRT butuh pihak yang turut mendampingi mereka. Para korban perlu diperkuat mental dan dibantu memperoleh keadilan untuk mereka.

“Kita perlu institusi di Republik ini yang bisa membantu semua korban KDRT untuk terus maju dalam kasus hukumnya, punya mental kuat, terus untuk bisa apa ya, mencari keadilan,” jelasnya

Menyambangi Komnas Perempuan ini merupakan usaha Venna guna mendapatkan dukungan perihal kasus KDRT. Ia pun berharap mendapatkan masukan usai pulang dari Komnas Perempuan.

“Itu kan kita harus ada ikhtiar juga. Dan ini salah satu yang saya upayakan dan saya yakin. Insyaallah, setelah kita ada pertemuan, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi kekuatan saya ke depan,” pungkas Venna Melinda.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menyayangkan kasus kekerasan seksual sejumlah remaja di Brebes berakhir dengan jalan damai. Ia menyebut kasus rudapaksa seharusnya dilanjutkan hingga ada hukuman kepada pihak pelaku.

“Sangat disayangkan terutama apabila korban masih di bawah umur. Kasus seperti ini tidak boleh berakhir damai,” kata Mariana pada Rabu 18 Januari 2023.

Mariana menyebut alasan mengapa kasus kekerasan seksual tidak boleh berujung damai adalah karena hal itu akan berdampak pada psikologi korban seumur hidup.

Sehingga, kata dia, para korban tersebut akan menanggung trauma berkepanjangan yang sulit untuk dipulihkan.

“Terlebih bila korban masih belum memasuki masa dewasa yang mana kondisi psikologis masih sangat rentan,” kata dia melalui pesan tertulis.

Mariana mengatakan budaya yang berlaku di tengah masyarakat di Indonesia cenderung merugikan posisi wanita korban perkosaan.

Sebab, kata dia, wanita korban kekerasan seksual cenderung mendapat stigma negatif dari masyarakat sementara pelakunya cenderung aman dari stigma di masyarakat.

“Korban kekerasan seksual seringkali dipersepsikan sebagai sedang sial, sebagai aib yang tidak perlu dibahas berkepanjangan, atau bahkan malah disalahkan. Tentu ini akan membebani psikologis korban,” kata Mariana.

Oleh sebab itulah, Mariana meminta agar kasus pemerkosaan tersebut dilanjutkan dengan pelaporan warga sekitar kepada pihak yang berwenang.

Ia mengatakan meski korban tidak melaporkan kepada pihak berwajib, laporan warga tetap bisa ditindaklanjuti oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

Sebelumnya, enam remaja perempuan di bawah umur di Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah mengalami pemerkosaan oleh 15 pria.

Kasus tersebut bermula saat dua pelaku menjemput para korban pada malam hari dari rumah mereka. Enam remaja itu dibawa ke rumah kosong yang didalamnya sudah terdapa pelaku lain.

Keenam korban tersebut kemudian dipaksa untuk menenggak minuman keras oplosan hingga mereka kehilangan kesadaran.

Setelah itu, para pelaku melaksanakan aksi bejat mereka dengan memperkosa keenam korban tersebut secara bergantian. Keesokan harinya, para korban yang telah dipulangkan kemudian mengadu kepada para orang tua mereka.

Setelah kejadian tersebut, keluarga korban dan keluarga pelaku bertemu di kantor kepala desa setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pertemuan tersebut diinisiasi oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat atau LSM.

Hasilnya, kedua belah pihak keluarga bersepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan jalan damai setelah ada kesepakatan membayar sejumlah uang.

JAKARTA, Eranasional.com –  Anggota Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Siti Aminah Tardi menyebutkan, pernyataan dalam iklan Rabbani merupakan tindakan misoginis dan melekatkan stigma bahwa perempuan adalah penyebab terjadinya kekerasan seksual.

“Pernyataan dalam iklan tersebut adalah tindakan misoginis,” kata Siti Aminah Tardi saat dihubungi di Jakarta, Antara, Selasa, 10 Januari.

Misogini merupakan kebencian atau tidak suka terhadap wanita atau anak perempuan.

Komnas Perempuan menegaskan bahwa pakaian perempuan yang terbuka tidak signifikan sebagai penyebab kekerasan seksual.

“Semua dapat terjadi pada perempuan berpakaian terbuka hingga pakaian yang tertutup,” kata Siti Aminah Tardi.

Dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022, tercatat jumlah kekerasan seksual sebanyak 4.660 kasus, dengan pelakunya mayoritas orang-orang yang dikenal atau dekat dengan korban.

“Bukan orang tak dikenal yang tertuju pada busana tertentu,” imbuhnya.

Siti Aminah Tardi juga membantah pernyataan Direktur Marketing Rabbani Ridwanul Karim yang menyebut data Komnas Perempuan menyatakan pakaian perempuan yang terbuka menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual.

Pernyataan Ridwanul Karim menyiratkan bahwa seolah-olah data Komnas Perempuan turut menguatkan iklan Rabbani.

• Baca Juga: Komnas Perempuan Apresiasi Polda Jatim Profesional Tangani Perkara Polisi Ajak Rekan Setubuhi Istri

“Catatan Tahunan Komnas Perempuan selama 20 tahun, sejak 2003 hingga 2022, tidak pernah menyebutkan bahwa pakaian perempuan yang terbuka menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual,” kata Siti.

Pihaknya pun mendesak Rabbani agar menarik iklan tersebut dan meminta maaf atas kesengajaan termasuk penyebutan menyesatkan pemirsa seolah informasi iklan tersebut berasal dari data Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan juga mengajak dunia usaha ikut terlibat dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta tidak menjadikan kekerasan terhadap perempuan sebagai komoditi iklan, terutama dengan menyampaikan informasi yang tidak benar. **

JAKARTA, Eranasional.com – Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, mengapresiasi penindakan oleh Polda Jawa Timur (Jatim) terhadap oknum Polisi di Pamekasan, Jawa Timur yang menjual istrinya untuk disetubuhi oleh anggota polisi lain.

Komnas Perempuan mengungkap data kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh anggota Polri.

“Karenanya kami mengapresiasi langkah Polda Jawa Timur yang menangani kasus ini. Kasus ini menjadi peluang untuk menegakkan hukum perlindungan terhadap perempuan dan kode etik Polri, yang akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik kepada Polri,” katanya, Jumat (6/1/2023).

Komnas Perempuan kemudian memberi data mencengangkan, yakni data secara umum mengenai kasus oknum polisi melakukan kekerasan terhadap perempuan. Menurut catatan akhir tahun 2022, Komnas Perempuan mencatat pada tahun 2021, anggota Polri pelaku kekerasan terhadap perempuan berjumlah 145 orang.

“Terdiri dari 73 data lembaga layanan dan 72 dari pengaduan ke Komnas Perempuan. Sebagian besar adalah KDRT dan KDP (Kekerasan Dalam Pacaran) baik berbentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi,” katanya.

Di kasus Pasuruan, pelaku bisa disangkakan melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Hal itu diatur dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Rangga (PKDRT).

“Ancamannya adalah pidana penjara paling singkat empat tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),” kata Siti.

• Baca Juga: Aipda AD Oknum Anggota Polisi Polres Pamekasan Diamankan Propam Polda Jatim

Polisi Jual Istri

Kepolisian Resor Pamekasan membenarkan penangkapan seorang anggotanya oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur terkait kasus dugaan kekerasan seksual dan pesta narkoba.

“Benar, ada anggota Polres Pamekasan yang ditangkap, akan tetapi oleh Polda Jatim,” kata Kepala Bagian Humas Polres Pamekasan Inspektur Polisi Satu Nenang Dyah di Pamekasan, seperti dilansir Antara, Jumat (6/1/2023).

Dia menjelaskan anggota polisi yang ditangkap itu berinisial AD dengan pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) yang bertugas di Sabhara Polres Pamekasan.

Penangkapan dilakukan tim Polda Jatim pada 3 Januari 2023 setelah diadukan istrinya, MH (41), dalam perkara kekerasan seksual, pemerkosaan, narkoba, dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada 29 Desember 2022.

Selain melaporkan suaminya, MH juga melaporkan seorang anggota Polres Pamekasan berpangkat Iptu dengan inisial MHD dan anggota Polres Bangkalan berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) berinisial H dalam kasus yang sama.

• Baca Juga: Selain Nyabu Bareng, Oknum Polres Pamekasan Jual Istrinya Ke Sesama Anggota Polisi

“Ketiga oknum anggota polisi ini kami laporkan dalam tidak pidana berbeda,” kata penasihat hukum MH, Yolies Yongky Nata.

AD dilaporkan dalam tindak pidana kekerasan seksual, pelanggaran ITE sekaligus narkotika. Sementara AKP H dilaporkan dalam tindak pidana ITE dan kekerasan seksual serta pesta seks, kemudian MHD dalam perkara pemerkosaan.

“Aipda AD atau suami korban dilaporkan atas dugaan menjual sang istri sebab membiarkan bahkan mengajak orang lain untuk menggauli istrinya, padahal AD, semestinya sebagai suami harus melindungi MH,” kata Yongky. **