Angka tersebut memang berada di atas target inflasi nasional 2,5 persen plus minus 1 persen atau rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Namun demikian, Mendagri menekankan bahwa kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih komprehensif.

“Tidak perlu khawatir, karena tidak menggambarkan kenaikan harga barang jasa sebenarnya,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Program Tiga Juta Rumah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (9/2/2026).

Ia memaparkan, penyumbang terbesar inflasi year on year Januari 2026 berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,72 persen. Dari angka tersebut, tarif listrik menyumbang paling besar yakni 1,49 persen.

“Karena harga listrik di bulan Januari [2026] normal tanpa subsidi, dibandingkan dengan harga listrik pada saat bulan Januari tahun 2025 itu 50 persen disubsidi pemerintah, sehingga seolah-olah terjadi kenaikan listrik, padahal tidak,” jelasnya.

Inflasi dari Sisi Month to Month 

Untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan, Mendagri mengatakan perlu juga melihat inflasi dari sisi month to month. Berdasarkan data BPS, inflasi Januari 2026 secara month to month justru mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025. Dari angka tersebut, sektor makanan, minuman, dan tembakau menyumbang paling besar yakni minus 0,30 persen.

“Berita bagus, artinya apa? Barang dan jasa terkendali dari tadinya naik didorong oleh Natal dan Tahun Baru itu turun di Januari menjadi minus 0,15 persen,” kata Mendagri.

Meski inflasi nasional relatif terkendali, Mendagri mengingatkan sejumlah daerah yang inflasinya terbilang tinggi agar melakukan langkah pengendalian. Mendagri juga meminta Pemda untuk mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas seperti cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, serta beras di beberapa wilayah.

Di lain sisi, ia juga mengingatkan Pemda agar membangun ketahanan pangan terutama yang berada di daerah rawan bencana. Ia mencontohkan pengalaman di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang sempat mengalami gangguan infrastruktur akibat bencana. Kondisi itu membuat kelangkaan pasokan dan lonjakan harga pangan.

“Belajar dari pengalaman ini, daerah-daerah yang rawan logistiknya kalau ada apa-apa harus memiliki ketahanan logistik, baik secara mandiri maupun stok. Yang mandiri itu maksudnya menanam sendiri memproduksi sendiri … minimal [untuk] 3 bulan,” jelasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung harga dan ketersediaan sejumlah komoditas pangan di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2023.) Menurut Jokowi, peninjauan tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/2023.

“Ini kan mendekati Lebaran, saya dan Pak Menteri Perdagangan ingin mengecek yang pertama stoknya, kemudian yang kedua harganya,” ujar Presiden.

Jokowi menyebut ketersediaan sejumlah komoditas pangan yang ada di Pasar Johar Baru saat ini masih terkendali. Sedangkan untuk harga, mayoritas komoditas pangan sudah mengalami penurunan harga.

“Telur turun, ayam turun, daging ayam turun, beras juga turun, kemudian bawang juga turun, yang naik hanya daging, naik sedikit,” ungkapnya.

Presiden pun mengapresiasi terjadinya penurunan harga sejumlah komoditas pangan. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat terjadinya inflasi.

“Ini bagus dalam posisi mau Lebaran tapi harga-harga turun. Itu yang saya lihat,” ucap Jokowi.

Presiden juga berharap penurunan harga sejumlah komoditas pangan dapat meningkatkan daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah. “Yang jelas harga banyak yang turun, yang bagus di situ, sehingga akan memperkuat daya beli rakyat karena harganya turun,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungan ke Pasar Johar Baru adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma.

PALANGKA RAYA, Eranasional.com – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengatakan, harga komoditas pangan di pasaran kota setempat, hingga saat ini masih relatif stabil. Namun demikian upaya menjaga stabilitas harga pangan tetap terus dilakukan.

“Terlebih menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, maka pengawasan dan pemantauan harga maupun pasokan komoditas pangan, harus maksimal dijalankan,” ungkap Fairid dalam pesan via whatsapp kepada awak media, Sabtu (25/2/2023).

Saat ini lanjut wali kota, pihaknya tengah melakukan koordinasi bersama, guna menyiapkan langkah strategis menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan. Terutama dalam menghadapi bulan Ramadan.

Tidak bisa dipungkiri imbuh dia, setiap menjelang hari besar keagamaan ada kekhawatiran akan adanya kenaikan komoditas pangan. Seperti komoditas cabai, daging ayam, telur ayam, bawang merah, bawang putih dan komoditas lainnya.

“Hal demikian terjadi, disebabkan oleh tingginya permintaan konsumen di saat menjelang hari besar keagamaan,” beber Fairid.

Maka dari itu pihaknya ucap wali kota, akan terus menangani kebijakan stabilisasi harga komoditas menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri, agar tidak mengalami kenaikan harga yang terlalu ekstrem.

“Guna menghadapi bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, maka saya harapkan koordinasi dan sinergitas antar pihak dapat terus dilakukan dalam menjaga stabilisasi harga pangan,” pungkasnya. **