Penasihat hukum keluarga Winda Lorenza, Utreck Richardo Siringoringo, menilai kesimpulan itu masih terlalu dini karena sejumlah pertanyaan mendasar terkait kematian kliennya belum terjawab, terutama menyangkut aspek forensik dan rekonstruksi kejadian.

“Kami menolak kesimpulan prematur. Jawab dengan bukti, bukan sekadar kata solid. Kami tidak meminta hukum berpihak kepada keluarga. Kami hanya meminta hukum berpihak kepada kebenaran,” ujar Richardo kepada merdeka.com, Jumat (25/9).

Menurut Richardo, masih terdapat sejumlah kejanggalan yang menurut keluarga belum mendapatkan penjelasan secara ilmiah. Salah satunya berkaitan dengan mekanisme luka tembak yang ditemukan pada kepala Winda.

Keluarga mempertanyakan arah tembakan, jarak, hingga lintasan proyektil. Mereka juga menyoroti adanya luka pada bagian kening sebelah kiri korban.

“Jika benar bunuh diri, buktikan secara ilmiah. Jika terdapat fakta lain, ungkap secara transparan. Jangan tutup pertanyaan dengan kata solid. Jawab dengan bukti,” tegas Richardo.

Sebelumnya, Kompolnas menyatakan penyidikan kasus kematian Winda Lorenza yang dilakukan kepolisian telah berjalan secara solid, logis, dan sesuai prosedur scientific crime investigation.

Komisioner Kompolnas Choirul Anam menyampaikan penilaian tersebut setelah pihaknya melakukan peninjauan serta evaluasi langsung terhadap penanganan perkara, baik dari sisi administrasi maupun substansi penyidikan.

“Logika peristiwanya solid. Menggunakan kata solid karena berbagai kepentingan kami harus jaga. Khususnya kepentingan anak korban dan keluarganya,” kata Anam dalam konferensi pers di Polrestabes Medan, Rabu (23/9).

Kompolnas menyebut kesimpulan itu diperoleh setelah mencermati kesesuaian sejumlah alat bukti, di antaranya keterangan para saksi, rekam komunikasi digital antara Winda Lorenza Gowasa dengan mantan suaminya, Brigadir Imansyah Harefa, serta bukti fisik.

Bukti fisik yang turut menjadi bahan evaluasi antara lain hasil autopsi dan pemeriksaan residu tembakan.

Winda Lorenza sebelumnya ditemukan meninggal dunia dalam kondisi bersimbah darah di kamar mandi rumah Brigadir Imansyah Harefa di Perumahan Bumi Asri, Jalan Pondok Kelapa, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada Minggu (2/8) sekitar pukul 17.00 WIB.

Berdasarkan keterangan kepolisian, Winda diduga mengakhiri hidupnya menggunakan senjata api milik mantan suaminya.

Namun, keluarga Winda tidak menerima kesimpulan tersebut. Mereka menilai terdapat sejumlah kejanggalan yang mengarah pada dugaan bahwa kematian Winda bukan akibat bunuh diri.

Atas dasar itu, keluarga kemudian melaporkan perkara tersebut ke Polda Sumatera Utara dengan dugaan adanya tindak pidana pembunuhan. []

Korban dalam kasus ini adalah aktivis dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, yang menjadi sasaran serangan air keras oleh orang tak dikenal. Insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran luas di kalangan masyarakat sipil karena dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap aktivis yang selama ini aktif menyuarakan isu hak asasi manusia dan keadilan.

Komisioner Kompolnas, Mohammad Choirul Anam, menegaskan bahwa aparat kepolisian memiliki tanggung jawab besar untuk mengusut kasus tersebut secara menyeluruh. Ia menilai Polri memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menelusuri pelaku hingga pihak yang mungkin berada di balik aksi kekerasan tersebut.

Menurut Anam, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan terbuka kepada publik. Penegakan hukum yang jelas dinilai penting untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum dalam kasus kekerasan terhadap aktivis.

Ia menegaskan bahwa polisi harus mengungkap kasus ini secara terang benderang, tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual yang merancang atau memerintahkan penyerangan tersebut. Selain itu, motif dari tindakan tersebut juga harus diungkap secara jelas agar masyarakat memahami latar belakang peristiwa tersebut.

Anam juga menyoroti bahwa penggunaan air keras sebagai alat penyerangan merupakan bentuk kejahatan yang sangat brutal dan tidak manusiawi. Serangan semacam ini tidak hanya menimbulkan luka fisik yang serius, tetapi juga berpotensi menyebabkan cacat permanen bagi korban. Dampak psikologis yang dialami korban juga bisa berlangsung dalam jangka panjang.

Menurutnya, tindakan semacam itu tidak dapat ditoleransi dalam negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Ia menilai penyerangan terhadap seorang aktivis juga berpotensi merusak iklim demokrasi karena dapat menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat sipil.

Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto menyebut dari hasil klarifikasi kepada Polda Jawa Barat, penyidik masih terus melakukan pengejaran terhadap ketiga pelaku yang masih buron.

Oleh karenanya, ia meyakini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat bakal mampu menuntaskan kasus tersebut.

Terlebih, kata dia, Polda Jawa Barat sebelumnya juga telah berhasil mengungkap kasus pembunuhan Subang yang tidak kalah sulit.

“Saya optimis terungkap, karena Kombes Surawan Dirkrimum Polda Jabar, berhasil mengungkap kasus pembunuhan Subang dan akhirnya maju ke pengadilan. Ini sebuah prestasi dan saya harap dikasus ini juga sama,” jelasnya kepada wartawan, dikutip Selasa 21 Mei 2024.

Di sisi lain, Benny mengaku semakin yakin kasus tersebut bakal terungkap lantaran telah mendapatkan atensi dari Bareskrim Polri.

Ia meyakini penyidik akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengusut keberadaan ketiga DPO tersebut.

Termasuk kata Benny dengan membuka kembali barang bukti dan pemeriksaan terhadap para narapidana.

“Tentunya Polri akan memfokuskan kekuatannya untuk segera mengungkapkan dan menuntaskan kasus pembunuhan ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Benny juga membantah ihwal adanya kabar keterlibatan anggota Polri yang dengan sengaja menutupi kasus tersebut.

Ia justru mengatakan salah satu korban pembunuhan yakni Eki merupakan anak dari Perwira Pertama Polri.

“Apa yang beredar di media sosial (keterlibatan angggota) sudah disampaikan Kombes Surawan bahwa itu tidak benar. Justru salah satu korban merupakan anak perwira polisi, bukan dari ketiga pelaku,” pungkasnya. []

“Atasan langsung para pelaku, yang seharusnya mengawasi mereka, juga harus diperiksa karena jika anggota diduga melakukan pelanggaran dan tindak pidana maka atasan langsung juga harus bertanggung jawab,” kata Poengky di kutip dari Antara, Selasa (23/4/2024).

Jumat pekan lalu, Tim Buser Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Depok menggerebek lima anggota polisi yang diduga pesta sabu di sebuah rumah di Cimanggis Depok. Dari 5 polisi yang sedang berkumpul itu, hanya empat yang positif mengonsumsi narkoba, yaitu mereka yang bertugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Satu polisi lagi adalah anggota Polres Jakarta Timur, yang telah dilepas karena tidak terbukti ikut memakai narkoba.

Poengky menduga atasan dari empat polisi yang nyabu tersebut tidak menjalankan pengawasan melekat (waskat) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengawasan melekat di lingkungan Polri.

Waskat dilakukan dalam rangka mencegah penyimpangan perilaku pegawai negeri pada institusi Polri, yang diperlukan pengendalian dari atas terhadap tindakan dan kegiatan bawahan dalam bentuk pengawasan melekat.

“Atasannya telah gagal mengawasi anggotanya,” kata Poengky.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta kepada Polda Sumatera Utara untuk mengusut dugaan AKBP Achiruddin Hasibuan (AKBP AH) menodongkan senjata api laras panjang dalam rangkaian kasus penganiayaan yang dilakukan anak AKBP AH, Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, Polda Sumut juga perlu mengembangkan kasus tersebut tidak hanya perihal kasus penganiayaan yang dilakukan tersangka Aditya.

“Mengembangkan perkara ini tidak hanya dugaan kejahatan tersangka, tetapi juga orang-orang yang membiarkan terjadinya penganiayaan tersebut, serta dugaan ayah tersangka menodongkan senjata api kepada korban,” ujar Poengky dalam keterangannya, Kamis (27/4/2023)

Peristiwa penodongan menggunakan senjata laras panjang disebut terjadi saat Ken mendatangi rumah AKBP AH dengan tujuan meminta ganti rugi atas perbuatan Aditya yang sempat merusak mobilnya.

“Ketika korban meminta ganti rugi ke rumah pelaku, ayah pelaku diduga menodongkan senjata api laras panjang ke korban,”katanya.

Oleh karenanya, ia meminta kasus dugaan penodongan senjata dibuktikan jika memang benar-benar terjadi maka AKBP AH perlu diproses pidana dan diperiksa dugaan pelanggaran kode etik.

“Jika benar demikian, maka ayah tersangka yang merupakan anggota Polri perlu diproses pidana dan diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik,” kata Poengky

“Kami berharap proses penyidikan dilakukan secara profesional dengan dukungan scientific crime investigation dan disampaikan secara transparan kepada publik,”tambahnya

JAKARTA, Eranasional.com – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mendukung Richard Eliezer atau Bharada E untuk kembali bekerja di institusi Polri. Hal tersebut disampaikan Poengky saat ditemui di Kantor Kompolnas, Senin (20/2/2023).

“Harapan saya dia dapat diterima kembali dan ini seolah akan menjadi reborn atau lahir kembali dan harapannya dia akan bisa bekerja dengan baik dan kemudian bertobat menjadi polisi yang baik” ujar Poengky.

Bharada E diketahui telah divonis 1,5 tahun pidana penjara atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Poengky mengatakan majelis hakim PN Jaksel pasti mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang ada. Sebagai seorang polisi dengan tingkat rendah, posisi yang dihadapi Bharada Eliezer cukup sulit saat diperintah Ferdy Sambo menembak Brigadir J.

Perkara Bharada E telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah karena terdakwa dan jaksa penuntut umum memutuskan tidak mengajukan banding. Selanjutnya, Bharada E akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang akan menentukan statusnya sebagai anggota Polri.

Poengky menilai sidang etik Richard Eliezer akan mempertimbangkan putusan majelis hakim PN Jaksel. Terutama terkait tekanan yang dihadapi Eliezer saat diperintahkan Ferdy Sambo.

Selain itu, Poengky menilai sidang perkara Brigadir J telah menunjukkan betapa pentingnya peran justice collaborator dalam mengungkap kebenaran.

“Kode Etik dalam persidangan itu tentu akan ada banyak menjadi pertimbangan, dengan putusan ringan tersebut apakah bisa kembali di pertahkan di Brimob,” ujarnya. **

JAKARTA, Eranasional.com- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta pelaku duel polisi di SPN Polda Riau ditindak tegas dan dijatuhi sanksi etik dan pidana.

Seorang polisi bernama Ruslan yang bertugas di SPN Polda Riau, tewas setelah ditikam rekannya sesama polisi, usai perkelahian pada Selasa (20/12).

”Kepada pelaku perlu diberikan sanksi yang tegas dan berat, etik maupun pidana,” kata Ketua Harian Kompolnas Irjen (Purn) Benny Mamoto, kepada wartawan pada Rabu (21/12).

Menurut Benny, pihaknya telah mendapatkan informasi serta laporan terkait insiden tersebut. Dia menyayangkan terjadinya kasus yang dapat merusak citra Polri.

Benny juga mengatakan kasus tersebut telah ditindaklanjuti dan diusut Polda Riau. Menurut dia, Kapolda Riau Irjen Pol Muhammad Iqbal membentuk tim untuk mengusut serta mengungkap latar belakang kejadian.
”Saya mendengar bahwa Kapolda membentuk tim untuk mengusut kasus tersebut dan mengungkap latar belakang atau akar masalahnya,” ucap Benny.

Seperti diketahui, Aiptu Ruslan selaku Banit Provos SPN Polda Riau ditikam rekan kerjanya Bripka WF setelah keduanya sempat terlibat cekcok. Pertikaian bermula saat korban menegur pelaku lantaran tidak mengikuti apel pembagian tugas. Saat itu pelaku menolak mengikuti apel dengan alasan sedang bertugas.

Mendengar jawaban tersebut, korban kemudian menyuruh pelaku untuk push up, namun ditolak pelaku. Keduanya sempat cekcok dan adu mulut sebelum akhirnya dilerai anggota polisi di sekitar lokasi.

Ternyata, kejadian tersebut tidak selesai, pukul 19.15 WIB, Bripka WF datang ke SPN dengan orang tuanya dengan niat menjumpai Wakil Kepala SPN Polda Riau guna melaporkan perkelahian tersebut.

Saat itu, Wakil Kepala SPN minta agar persoalan tersebut diselesaikan esok hari karena masih disibukkan dengan persiapan pelantikan. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, Bripka WF berniat menemui Kepala SPN Polda Riau.

Setelah menjumpai, Bripka WF kemudian keluar tanpa pamit dan menuju ke penjagaan bertemu dengan Aiptu Ruslan, sehingga kembali terjadi perkelahian. Tidak hanya sekadar cekcok, dada kiri Aiptu Ruslan menancap sebilah sangkur milik Bripka WF yang membuatnya tewas.

JAKARTA, Eranasional.com – Anggota Kompolnas Poengky Indarti menyarankan istri mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, Hanifah Husein melaporkan penetapan tersangka atas dirinya ke Kompolnas. Hanifah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penggelapan saham perusahaan batu bara.

Poengky meminta Hanifah Husein dkk yang merasa dikriminalisasi untuk melaporkan kasus ini ke pihaknya. “Kami persilahkan untuk mengirimkan pengaduan kepada Kompolnas,” kata Poengky kepada wartawan, Rabu (17/8).

Menurutnya, setelah laporan tersebut diterima, maka selaku pengawas fungsional Polri akan meminta klarifikasi ke pejabat terkait dan pejabat tinggi Polri.

“Tugas kami sebagai pengawas fungsional Polri. Jika laporan sudah kami terima maka kami kami klarifikasi ke penyidik dan Irwasum Polri,” ujarnya.

JAKARTA – Komisioner Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti mengatakan, Bhayangkara Mural Festival 2021 menunjukkan keterbukaan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terhadap kritik, juga merupakan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

“Saya senang melihat keterbukaan Kapolri terhadap kritik. Beliau mendengar kritik dan asprirasi masyarakat, serta menindaklanjutinya,” kata Poengky, di Jakarta, Minggu (31/10/2021).

Menurut Poengky, apa yang dilakukan Kapolri harus menjadi contoh para pimpinan dan anak buah di bawahnya agar terbuka, tidak antikritik, mau berdialog dengan masyarakat, sehingga segala permasalahan dapat diatasi dengan baik.

“Apa yang ditunjukkan Kapolri ini juga merupakan bentuk penghormatan pada HAM, khususnya kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat melalui seni melukis mural,” ujarnya.

Poengky optimistis, keterbukaan yang dilakukan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo secara gradual (berangsur-angsur) akan mengubah mindset anggota Polri, karena polisi pascareformasi adalah polisi sipil yang humanis dan menghormati HAM.

“Selain sudah ada seperangkat aturan hukumnya, Kapolri juga sudah memberikan contoh nyata. Kompolnas mendukung dan berharap pelaksanaan reformasi kultural Polri akan menjadi lebih baik,” tutup Poengky.

Polri menggelar Bhayangkara Mural Festival 2021 Piala Kapolri untuk pertama kalinya. Diikuti 803 karya yang dikirim oleh peserta dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Lalu diseleksi menjadi 154, dan dikurasi hingga terpilih 80 karya yang berkompetisi di tingkat Mabes Polri pada 30 Oktober kemarin.

Dari 80 mural bertema penanganan pandemi Covid-19 dan sub tema kritik untuk Polri, dipilih 10 pemenang untuk menjadi juara 1,2 dan 3, serta 7 juara harapan.

Terpilih sebagai juara pertama karya seniman asal Jabodetabek La Ode Umar yang menggambar visual berisi berbagai persoalan terjadi di tubuh kepolisian, seperti pungli, hukum tembang pilih, momok polisi yang menakutkan, hingga pembungkaman terhadap karya seni.

Seluruh karya mural peserta akan dilukis kembali di media didik yang tersedia di fasilitas milik Pemerintah DKI Jakarta. Sedangkan 10 pemenang, karyanya dilukis kembali di tiang Jalan Tol Non Tunai Transjakarta depan Mabes Polri, Jalan Trunodjoyo, Jakarta Selatan.

JAKARTA, Eranasional.com | Komisioner Kompolnas Poengky Indarti murka dan menganggap tindakan dua oknum polisi berinisial Brigadir JO dan Bripda AS sebagai pengkhianatan terhadap Polri.

Brigadir JO merupakan anggota Polres Nabire dan Bripda AS anggota Polres Yapen. Mereka ditangkap Rabu (27/10) lalu.

Mereka ditangkap oleh Satgas Operasi Nemangkawi di Nabire setelah diduga terlibat penjualan amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Jika terbukti benar menjual amunisi kepada KKB, maka mereka adalah pengkhianat,” kata Poengky di Jakarta, Jumat (29/10).

Poengky menyebut kedua anak buah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu harus dijatuhi hukuman berat bila terbukti menjual amunisi kepada kelompok yang oleh pemerintah telah dilabeli sebagai teroris.

Menurut Poengky, keduanya dapat dijerat dengan Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Berdasarkan UU tersebut, Brigadir JO dan Bripda AS dapat dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup atas perbuatannya.

“Atau bisa penjara setinggi-tingginya 20 tahun,” ucapnya.

Poengky murka lantaran di saat TNI-Polri yang tergabung dalam Satgas Nemangkawi tengah memberantas KKB di Papua, Brigadir JO dan Bripda AS justru berkhianat dengan menjual amunisi kepada teroris itu.
“Sungguh ironis,” ucap Poengky.

Sebelumnya, Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani mengakui Brigadir JO dan Bripda AS ditangkap setelah diduga menjual amunisi kepada KKB.
Namun, Kombes Faizal mengatakan saat penangkapan keduanya, petugas tidak menemukan barang bukti amunisi karena diduga sudah dijual.

Oleh karena itu, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut, terhadap Brigadir JO dan Bripda AS.

“Keduanya terindikasi sudah menjual amunisi tersebut ke KKB, tetapi kepada kelompok mana, itu yang sedang didalami,” ucap Kombes Faizal.

JAKARTA- Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Komisi Kepolisian Nasional secara khusus memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolri dan jajarannya yang selama setahun terakhir ini, telah membuat berbagai inovasi pelayanan kepada masyarakat, seperti Tilang Elektronik (ETLE), pembuatan SIM online (SINAR), Dumas Presisi, SP2HP online, call center 110, dan sebagainya.

“Inovasi pelayanan tersebut sejalan dengan tantangan di era Revolusi Industri 4.0, sehingga membuat masyarakat merasa dilayani dengan cepat, transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” ujar Menko Polhukam.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam sambutannya selaku Ketua Kompolnas, dalam pertemuan seluruh Komisioner Kompolnas dalam Rapat Evaluasi pelaksanaan tugas selama satu tahun pertama, sejak dilantik oleh Presiden pada tanggal 19 Agustus 2020 lalu. Acara dilakukan secara hybrid pada Kamis (19/8).

Hadir dalam acara seluruh Komisioner Kompolnas secara daring. Hadir dari kepolisian, Wairwasum Polri, Irjen Pol. Agung Wicaksono.

Mahfud menyampaikan bahwa, ia memberikan apresiasi kepada Irwasum Polri selaku pengawas internal Polri yang telah membuat inovasi sistem pengawasan internal secara online yaitu Dumas Presisi.

“Hal ini sangat membantu Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri karena semua dilakukan secara online. Sinerji antara pengawas internal dan pengawas eksternal Polri sangat diperlukan agar Polri professional dan mandiri,” kata Menko.

Sebagai wujud sinerji tersebut, juga juga diresmikan pengintegrasian antara aplikasi e-office Kompolnas Kompolnas dengan Dumas Presisi.

Dalam kesempatan itu, Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto melaporkan sejumlah perombakan perbaikan, terutama perbaikan bidang IT dan penyempurnaan alur pelaporan. Ia mengatakan, “Kedepan tidak ada lagi komisioner piket. Kedepan modelnya adalah komisioner menerima laporan dalam bentuk pleno untuk diputuskan arahan dan sebagainya.”

Kemudian Benny juga memaparkan, apresiasi kepada Irwasum Polri, atas inisiatif inovasi sistem Dumas Presisi dengan ketersambungan terintegrasi. “Ini memudahkan tugas Kompolnas meneruskan pengaduan-pengaduan ke pihak Polri,” ujar Benny.

Menko lantas juga menyoroti bahwa, selama pandemik Covid 19 ini Kepolisian dihadapkan pada tantangan dan keterbatasan. Termasuk tantangan baru sebagai dampak sosial, ekonomi, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kita menghadapi keterbatasan di bidang anggaran (refocusing), mobilitas, dan akses dalam melakukan penelitian lapangan. Namun tantangan dan keterbatasan itu justru akan membuat kita semakin inovatif dan kreatif untuk mengatasinya,” demikian Menko Mahfud berpesan. (*)