Penundaan terjadi akibat ketidakhadiran Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Syahardiantono.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Dewi Kartika, menyampaikan bahwa audiensi tersebut sebenarnya berfokus pada pembahasan lintas isu untuk mendorong percepatan penyelesaian sengketa tanah melalui pembentukan Pansus Konflik Agraria di DPR.

“Sebenarnya pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa pihak kepolisian paham apa itu konflik agraria struktural,” ujar Dewi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 20 Agustus 2026.

Dewi meminta aparat kepolisian menghentikan tindakan penangkapan sewenang-wenang terhadap petani dan masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas tanahnya.

Ia menilai penindakan berlebihan di tingkat polda hingga polsek kerap dipicu oleh instruksi dari tingkat pusat.

Ketidakhadiran pihak Mabes Polri ini juga memicu kritik dari anggota parlemen.

Anggota Komisi III DPR, Adang Daradjatun, menegaskan agar kepolisian tidak meremehkan agenda forum legislatif.

“Mengundang dari pihak Konsorsium sudah hadir, dari Mabes Polri tidak hadir. Saya rasa jangan dibiasakan hal-hal seperti ini,” tegas mantan Wakapolri tersebut.

Menanggapi pembatalan ini, KPA berharap Komisi III DPR dapat menghadirkan Kapolri secara langsung pada agenda rapat berikutnya. []

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar, Barkah Yoelianto, menekankan bahwa pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik. Baginya, keberhasilan di Desa Soso terjadi karena semua pihak mau duduk bersama untuk mencari solusi.

“Kita memfasilitasi. Mereka yang berkonflik kita dudukkan bareng. Mau diselesaikan apa tidak? Ketika mau, ya selesai. Kuncinya adalah kolaborasi. Pertama kita samakan visi, lalu berbagi peran, siapa melakukan apa,” jelas Barkah Yoelianto dalam keterangan resminya di Kantah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Senin (5/01/2026).

Ia juga menerangkan, kesepakatan apa pun yang diputuskan bersama wajib dijalankan. Setelah redistribusi, pemerintah tidak berhenti pada penerbitan sertipikat, tetapi juga melakukan penataan akses pasca redistribusi.

“Selesai diberikan sertipikat, mereka mau ditata. Ditata tanahnya, ditata juga pengelolaannya,” ujar Barkah Yoelianto.

Dia menambahkan penyelesaian konflik di Desa Soso bukan hanya meredakan ketegangan masyarakat dan perusahan, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan ekonomi lokal.

“Ke depan, kolaborasi yang telah terbangun ini, diharapkan menjadi bukti bahwa konflik agraria dapat ditangani tanpa konfrontasi, melainkan melalui komunikasi, empati, dan komitmen bersama dalam mewujudkan Reforma Agraria yang berkeadilan,” tandas dia.

Sementara itu, Kepala perkebunan PT Kismo Handayani, Dwi Setyo Rahadi (47) mengakui, konflik di Desa Soso bisa saja tidak selesai jika kala itu Kementerian ATR/BPN tidak memulai proses penanganan sengketa melalui mediasi berkelanjutan dan fasilitasi Redistribusi Tanah.

“Kadang perusahaan tidak menyadari bahwa komunikasi yang kurang bisa berdampak besar. Setelah turun langsung ke masyarakat, kami jadi lebih mengerti konflik sebelum dan sesudah redis. Bagi kami, menyelesaikan konflik dan membangun sinergi dengan masyarakat Desa Soso adalah kebanggaan dan sangat membekas,” terang Dwi Setyo Rahadi, di Desa Soso, Kabupaten Blitar.

Hasilnya, sekarang petani dapat mengelola tanah secara mandiri. Pihak perusahaan juga tetap menjalankan operasional perkebunannya dan aktif memberikan pendampingan bagi warga.

“Saya sering keliling bukan untuk mengatur, tetapi memberi edukasi agar tanah difungsikan maksimal. Kalau dilihat sekarang, hasilnya jauh lebih bagus,” kata Dwi Setyo Rahadi.

JAKARTA, Eranasional – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Perjuangan angkat suara terkait konflik agraria di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Konflik agraia itu melibatkan warga dengan Badan Pengusaha (BP) Batam.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto meminta agar masalah tersebut diselesaikan dengan baik.

Semua harus diserahkan ke pemerintah, namun dia mengingatkan agar kasus tersebut tidak mengorbankan masyarakat.

“Kita percayakan ke pemerintah. Intinya tidak boleh mengorbankan masyarakat,”tegas Hasto di Kantor DPP PDIP, Selasa (19/9/2023).

Menurut Hasto, pengelolaan negara, termasuk investasi di dalamnya harus tetap berpijak pada keadilan dan keseteraan.

Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan (Wamen ATR/Waka BPN) Surya Tjandra menyampaikan selain melaksanakan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga terus berupaya menghilangkan ketimpangan dalam kepemilikan dan penggunaan tanah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

“Selain itu, upaya tersebut juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas konflik agraria,” ujarnya melalui keterangan pers, Jakarta, Senin (15/11)

Lebih lanjut, Surya Tjandra menuturkan bahwa konflik agraria terjadi karena permasalahan ketimpangan akses dan kepemilikan atas tanah sehingga dibutuhkan sejumlah strategi yang matang untuk dapat menangani konflik agraria. Salah satu strategi atau kebijakan yang sedang dilaksanakan ialah One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta.

“Jadi ada program yang sudah disepakati, namanya One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta. Kebijakan Satu Peta ini merupakan kebijakan dari Presiden karena memang tidak ada lagi visi misi dari menteri, adanya itu hanya visi misi dari Presiden. Kebijakan Satu Peta merupakan salah satu program prioritas dalam pelaksanaan Nawa Cita. Dengan adanya Kebijakan Satu Peta ini, perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin dan hak atas tanah, serta berbagai kebijakan nasional dapat mengacu ke data spasial yang akurat,” ungkapnya.

Selain itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menyebut jika Kebijakan Satu Peta berjalan optimal maka konflik agraria di Indonesia pun dapat diberantas. Kebijakan Satu Peta sangat dibutuhkan karena kebijakan antar-Kementerian/Lembaga memiliki perspektif data peta yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan konflik.

“Artinya, koordinasi antara Kementerian/Lembaga ini sangat penting dalam rangka penyelesaian konflik agraria. Ini merupakan salah satu strategi kunci. Hingga kini, memang koordinasi terus berjalan dan bahkan saat ini KPK ikut bergabung sebagai suatu langkah untuk membereskan sumber-sumber pendapatan yang memiliki permasalahan,” ujarnya.

Ia meyakini, jika permasalahan konflik agraria dapat terselesaikan karena keseriusan, baik dari Presiden maupun Kementerian/Lembaga dalam memberantas setiap permasalahan.

“Konflik agraria mungkin suatu hal yang tabu atau suatu momok yang dihindari. Namun jika kita melihat dengan jeli, ada suatu kebutuhan dari masyarakat di dalamnya dan Presiden sangat serius dalam penyelesaian konflik agraria ini. Jadi, semua sudah jelas maka bagaimana kita dari pemerintah yang memang masih banyak pekerjaan rumah dapat bekerja sama dan menyelesaikan setiap konflik yang ada,” ungkap

Medan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra, bersama Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatra Utara, Dadang Suhendi, menghadiri Seminar Agraria dengan tema “Penyelesaian Konflik Agraria di Provinsi Sumatera Utara”, di Universitas Sumatra Utara, Medan, Kamis (21/10/2021).

Dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menjadi pembicara kunci dengan tema “Posisi Penanganan Konflik Agraria di Sumatra Utara dalam Sektor Perkebunan”.

Wamen ATR/Waka BPN mengatakan, dalam penyelesaian konflik agraria dibutuhkan hati oleh para pelaksana karena menurutnya, hal ini bukan semata-mata pekerjaan pokok yang dikerjakan secara rutin, tapi merupakan kebijakan politik yang diharapkan akan menjadi kebijakan hukum.

“Kalau terkait politik, saya kira Presiden sudah jelas, melalui Kantor Staf Presiden (KSP) sebagai eksekutor dari kebijakan politik Presiden, telah melakukan orkestrasi dalam penyelesaian konflik agraria,” ucapnya.

Surya Tjandra melanjutkan, bukan hanya butuh hati, tetapi dibutuhkan kombinasi antara hati para pelaksana, kemudian hukum dan political will menjadi penting.

Dalam kesempatan ini, ia mengajak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut andil mendalami kasus yang terjadi karena harus ada keterbukaan dan kejujuran dari kedua belah pihak, baik itu pemerintah maupun masyarakat. “Keterbukaan dan kejujuran menjadi penting kalau memang mau membereskan persoalan konflik agraria ini,” ujarnya.

Berkaca dari penanganan konflik agraria di Sumatra Utara, tepatnya di Simalingkar dan Sei Mencirim, Wamen ATR/Waka BPN mengungkapkan beberapa pembelajaran yang didapat. Pertama, kemampuan masyarakat untuk mengartikulasikan kebutuhan menjadi sangat krusial bagi pemerintah untuk memahami apa yang sesungguhnya dibutuhkan.

“Bagi saya pribadi, kehadiran Civil Society Organization (CSO) yang memberikan data dan mengadvokasi itu penting. Buktinya ketika ada momentum Presiden membuka diri, langsung kita bergerak membereskan 137 konflik pertanahan, baik yang APL maupun dalam kawasan hutan. Jadi, memang hati hukum politik harus digabung dalam upaya penyelesaian masalah seperti ini,” ungkap Surya Tjandra.

Pembelajaran kedua ialah adanya ruang untuk berdialog dengan intermediaries. Ini pun menjadi penting untuk memperoleh solusi yang sebisa mungkin disepakati oleh para pihak.

“Kalau saya lihat, paling tidak dalam dua kasus tadi itu memberikan kita ruang bernegosiasi, sampai di mana kita bisa berkompromi. Melihat di satu sisi secara legal, yuridis ini milik PTPN, tetapi masyarakat minta dikeluarkan dan PTPN tidak bisa mengeluarkan begitu aja karena ini aset BUMN. Namun, kita lihat bagaimana kita memberikan ruang dan jalan tengah. Dalam poin itulah peran intermediaries menjadi sangat penting,” jelas Wamen ATR/Waka BPN.

Lebih lanjut, pembelajaran yang bisa diambil dari penyelesaian sengketa di Simalingkar dan Sei Mencirim ialah pemerintah dan kementerian/lembaga, perlu mengambil waktu dan perhatian khusus untuk memahami dan mencari solusinya bersama-sama.

“Itu yang dikerjakan KSP dan berbagai kementerian/lembaga saat ini. Jadi saya kira, ruang itu atas perintah Presiden langsung. KSP sebagai koordinator, kita ini pendukung. Itu tidak pernah kejadian, cuma di zaman Presiden Jokowi ini,” tutur Surya Tjandra.

Terakhir sebagai pembelajaran Wamen ATR/Waka BPN menyatakan, seharusnya dalam penyelesaian konflik pertanahan bisa diselesaikan pada tingkat kementerian, tidak sampai Presiden RI.

“Nah, ini dengan catatan seluruh kementerian terkait, mematuhi kaidah pemanfaatan dan pemilikan lahan, serta menyusun kebijakan yang mendukung penyelesaian konflik,” pungkasnya.

Hadir sebagai narasumber dalam seminar yang diselenggarakan oleh Komnas HAM dan Universitas Sumatra Utara, yaitu Syska Naomi Hutagalung selaku Tenaga Ahli Madya Kedeputian II KSP, Apri Dwi Sumarah selaku Kepala Balai
Perhutanan Sosial dan Kemitraan (BPSKL), Henry Saragih selaku Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI), dan hadir secara daring Abdon Nababan selaku Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di regional Sumatra. Sebagai moderator, Ketua Komnas HAM RI, Ahmad Taufan Damanik.

Manggarai Barat – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat dan menyelesaikan permasalahan pertanahan di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Kawasan Super Prioritas Nasional tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra berkesempatan mengunjungi Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat dalam rangka mengetahui permasalahan pertanahan di kawasan tersebut serta mendapatkan solusi atas masalah yang ada.

Surya Tjandra dalam kunjungannya ke Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat memberi pengarahan kepada seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat.

Ia mengatakan, Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat sudah luar biasa dalam upaya menangani konflik pertanahan, maka dari itu ia akan mempersiapkan strategi untuk mempercepat serta mengatasi permasalahan yang ada.

“Kita sedang siapkan roadmap, strategi penyelesaian konflik di sini, kemudian termasuk juga perlu dukungan dari aparat penegak hukum dan semua harus terlibat. Peran Kementerian ATR/BPN di sini harus fleksibel dan bisa mencari ruang mana yang bisa dimediasikan dan mana yang masuk jalur hukum sehingga peluang-peluang itu kita gali bersama. Langkah berikut nanti kita akan piloting bagaimana kita bereskan sengketa konflik yang konkret,” kata Wamen ATR/Waka BPN, Surya Tjandra dalam pengarahan di Kantah Kab. Manggarai, Selasa (14/09/2021).

Lebih lanjut Surya Tjandra menuturkan dalam mengatasi masalah pertanahan yang ada di Kab. Manggarai Barat ini diperlukan integritas di setiap individu jajaran insan Kementerian ATR/BPN.

“Dibutuhkan perjuangan keras dan setidaknya ada tiga hal yang perlu dimiliki yakni intelegensi, energi dan integritas. Kenapa integritas penting, karena tidak ada sekolahnya. Itu merupakan pilihan masing-masing dan perlu menjaga integritas khususnya di Kab. Manggarai Barat ini,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo berkata karena Kab. Manggarai Barat ini terdapat kegiatan PSN (Program Strategis Nasional) maka dari itu jajaran Kementerian ATR/BPN di Provinsi NTT terus melakukan perbaikan dan koordinasi atas permasalahan yang ada.

“Tipologi kasus di sini cukup besar, tipologi tumpang tindih besar karena terjadi di pekerjaan masa lalu yang melebihi update data dan ini menjadi perhatian untuk melakukan koordinasi data dalam rangka peningkatan kualitas data yang dapat kita manfaatkan sehubungan dengan pelayanan kita yang sudah berbasis elektronik,” imbuhnya.

Kakanwil BPN Provinsi NTT juga memberikan pesan kepada jajaran Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru.

“Tuntuan pelayanan tinggi di sini, tidak sedikit, permasalahan sangat tinggi sehingga perlu ekstra hati-hati. Kenapa itu perlu? Supaya jangan sampai kita menimbulkan permasalahan baru di atas hak, saya ingatkan untuk lebih teliti,” pesannya.

Sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat, Budi Hartanto mengatakan upaya mengatasi permasalahan pertanahan yang ada di sini terus dilaksanakan. Agar permasalahan yang ada di Kab. Manggarai Barat ini cepat terselesaikan, salah satunya dengan mendaftarkan bidang tanah dengan PTSL. “Alhamdulilah target PTSL dan pengukuran sebanyak 2.520 bidang tahun ini sudah terealisasi 100%,” pungkasnya.

Penulis : Agung Nugroho

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan akan terus berupaya mempercepat Reforma Agraria serta penyelesaian konflik agraria yang terjadi di sejumlah wilayah secara bertahap, hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya dengan mempercepat program serta penyelesaian konflik di Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

“Seluruh pihak yang terlibat harus bergerak lebih cepat lagi untuk menyelesaikan permasalahan ini, bukan hanya LPRA yang bekerja sama dengan Civil Society Organization (CSO) saja tetapi juga redistribusi yang lainnya juga harus dimonitor. Tentu juga banyak redistribusi di luar kerja sama dengan CSO maka seluruhnya harus diselesaikan juga, sehingga penanganannya dapat diselesaikan secara menyeluruh,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil, melalui keterangan pers, Jakarta Sabtu (28/8).

Lebih lanjut Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan bahwa segala macam yang berhubungan dengan konflik agraria harus segera diselesaikan.

“Siapapun itu, mafia tanah harus disikat tuntas, itu pula yang menjadi instruksi dari Presiden Joko Widodo,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra mengungkapkan terkait dengan LPRA dalam pelaksanaannya diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama yang erat antar kementerian/lembaga, seperti dalam penyelesaian konflik yang melibatkan beberapa instansi.

Ia menambahkan bahwa dalam pertemuan dengan Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa waktu lalu, KSP akan memfasilitasi pertemuan antar instansi dan intinya memang diharapkan ada dukungan dari yang lainnya sehingga penanganan konflik dapat segera terselesaikan.

Surya Tjandra juga mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan yang terlibat dan bekerja langsung di lapangan.

“Saya sangat mengapresiasi sekali, beberapa kali saya bersama dengan beberapa direktur turun langsung untuk melihat dan memang luar biasa semangat bekerjanya. Semoga hasil dari kerja keras tersebut dapat membuahkan hasil dengan maksimal,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau memaparkan progres penanganan LPRA. Ia menyampaikan bahwa pada LPRA Prioritas 1 (satu) yang telah selesai diredistribusi terdapat 6 (enam) lokasi yaitu Buleleng, Bengkulu Utara, Kolaka Timur, Tanjung Jabung Barat, Konawe Selatan, dan Nganjuk serta nantinya akan dilaksanakan penyerahan sertipikat redistribusi tanah pada LPRA oleh Presiden sebagai bentuk glorifikasi dan pembuktian atas pencapaian kerja bersama, yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2021 (dalam rangka Hari Tani Nasional).

Andi Tenrisau menambahkan pada LPRA Prioritas 1 (satu) terdapat 10 (sepuluh) lokasi yang masih dalam proses penyelesaian, yaitu Bengkulu Tengah, Kepahiang, Minahasa Selatan, Semarang, Ciamis, Pemalang, Lebak, Batu, dan Malang. Ia juga menegaskan bahwa ditargetkan seluruhnya akan diselesaikan akhir tahun 2021 ini.