‎Hal itu disampaikan Iwan usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama di Kantor PWNU Kalimantan Tengah, Jalan G. Obos, Kota Palangka Raya, pada Sabtu (7/3/2026).

Jendral Bintang Dua itu menuturkan, bahwa upaya penyelesaian konflik telah dilakukan secara bertahap melalui forum mediasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari tingkat kecamatan hingga pemerintah kabupaten.

“Yang penting konflik itu kita upayakan diselesaikan melalui mediasi. Dari tingkat kecamatan sampai kabupaten sudah kita dorong untuk mencari penyelesaian bersama,” ujar Iwan.

Meski sebelumnya telah digelar pertemuan antara pihak-pihak terkait, namun hingga kini kesepakatan final belum tercapai sehingga diperlukan pertemuan lanjutan.

“Memang kemarin sudah ada pertemuan, tetapi belum sampai pada kesepakatan. Karena itu masih perlu ada pertemuan mediasi lagi,” katanya.

Ia juga menyebut, situasi pasca-insiden tersebut berdampak pada aktivitas perusahaan yang sempat terhenti.

‎Sementara itu, terkait warga yang mengalami luka dalam insiden tersebut, Kapolda memastikan kondisi mereka saat ini sudah tertangani.

“Untuk yang terluka sudah ditangani,” ujarnya singkat.

‎Seperti diketahui, konflik lahan yang melibatkan masyarakat dan PT Asmin Bara Bronang di Desa Baronang sebelumnya sempat memicu bentrokan yang menyebabkan sejumlah warga mengalami luka beserta beberapa aparat juga ikut terdampak.

‎Polda Kalteng menegaskan akan terus mendorong penyelesaian konflik melalui pendekatan dialog dan mediasi guna menjaga stabilitas keamanan di wilayah tersebut.

Yogyakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP), mendapat tugas baru berupa pencegahan untuk mengoptimalkan penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan. Bidang pencegahan ini bertujuan menekan jumlah kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan di kemudian hari.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra, mengatakan bahwa pencegahan merupakan tugas yang tidak mudah. Menurutnya, sengketa dan konflik pertanahan yang terjadi saat ini karena berbagai masalah yang timbul dari kesalahan di masa lalu.

“Apa yang terjadi sekarang ini, problem dari masa lalu yang harus dihadapi sekarang. Namun bagaimana, apa yang bisa kita pelajari dari masa lalu dan tidak kita lakukan lagi hari ini, supaya tidak muncul masalah di masa depan. Itu yang menjadi hakikat dari pencegahan,” ujarnya melalui keterngan pers, Jumat (8/10)

Ia mengungkapkan, saat ini tanah menjadi sumber sengketa dan konflik, serta munculnya mafia tanah yang disebabkan banyaknya pemilik tanah, tetapi tidak menguasai tanah. Oleh sebab itu, perbaikan-perbaikan terus dilakukan mulai dari persyaratan, sampai proses dalam penguatan dan legalisasi tanah.

“Saya melihat di BPN, banyak orang BPN yang serius dan amanah dengan pekerjaannya, betul-betul melaksanakan tugasnya. Di samping memang tertib administrasi puluhan tahun berlalu, dalam 4 (empat) tahun di era Pak Menteri Sofyan A. Djalil mulai dibereskan. Digitalisasi pun dipercepat karena kita punya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), itu program strategis nasional, dengan kata lain ada target, ada waktunya,” tutur Surya Tjandra.

“Ini kerja keras Bapak Dirjen, Staf Ahli, Staf Khusus, ini sulit karena butuh dukungan banyak sekali pihak. Mudah-mudahan dua hari ini, kita semua bisa mulai memeriksa apa yang kita lakukan di masa lalu, yang membuat masalah sekarang ada. Bagaimana mulai hari ini kita tidak lakukan lagi. Mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan dan KPK, kita bisa sama-sama merenungkan agar betul-betul ada kejujuran dan keterbukaan untuk bersama membereskan masalah,” tambah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.

Direktur Jenderal PSKP, R.B. Agus Widjayanto, menyampaikan bahwa pentingnya melakukan pencegahan dalam penyelesaian kasus pertanahan untuk menekan jumlah sengketa, konflik dan perkara yang terus ada, bahkan mungkin bertambah.

“Supaya tidak bertambah bahkan menurun, penyelesaian kasus harus dibarengi dengan upaya pencegahan terjadinya sengketa, konflik dan perkara. Paling tidak kita bisa menyelesaikan sampai sengketa, konflik, juga perkaranya menjadi menurun. Oleh karena itu, tugas kita ditambah penyelesaian dan pencegahan sengketa konflik pertanahan,” jelasnya.

Ia menyebutkan, prinsip-prinsip penanganan sengketa, konflik, dan perkara harus dilakukan melalui tahapan penanganan yang jelas. Penyelesaian kasus harus didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah dan dasar hukum yang kuat atau mengikat.

“Kalau penanganan sengketa harus ada payung regulasinya, pencegahan pun harus ada payung regulasinya. Oleh karena itu, kita menyusun Rapermen Pencegahan,” terang R.B. Agus Widjayanto.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Penanganan Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang, Hary Sudwijanto, mengemukakan berbagai modus operandi kejahatan pertanahan yang terjadi. Ia pun menyebutkan tahapan penyelesaian kasus pertanahan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020.

“Saya berharap, ini menjadi momen penting untuk merumuskan suatu kajian yang betul-betul bisa dijadikan pedoman, bersama dengan teman-teman aparat penegak hukum. Bisa dirumuskan ada suatu konsep yang kita sepakati bersama sehingga dalam melaksanakan tugas memberi pelayanan kepada masyarakat, bisa berjalan dengan baik,” paparnya.

Sebagai leading sector dalam pencegahan kasus pertanahan, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Daniel Adityajaya, memastikan pihaknya menyelenggarakan fungsi mulai dari penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan identifikasi, dan pemetaan pencegahan, serta pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait.

“Selama ini yang terjadi terkesan seperti pemadam kebakaran, bergerak setelah ada api. Sekarang kita berpikir bagamana supaya api tidak muncul. Ternyata penyebabnya ialah kasus-kasus yang berulang, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tupoksi yang baru ini mulai diberlakukan dan akan terus diberlakukan untuk menekan laju pertambahan kasus pertanahan,”

Surabaya – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi GTRA Jawa Timur pada Selasa (24/08/2021) bertempat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Surabaya. Membawa tema “Dengan Reforma Agraria, Kita Wujudkan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Produktif untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Jawa Timur,” Rakor GTRA Jawa Timur kali ini mengedepankan implementasi strategi Land-Use Conflict Identification Strategy (LUCIS) serta penguatan koordinasi antar para pemangku kepentingan agar tercipta langkah konkret pada kegiatan Reforma Agraria dan penanganan serta penyelesaian konflik agraria.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra berkata bahwa selama ini pembahasan soal konflik masih menjadi suatu yang tabu.

Ia berkata bahwa konflik adalah sebuah kenyataan sosial yang diterima, terlebih jika soal pembangunan, karena apapun tujuan pembangunan, pasti ada dampak yang ditimbulkan dari sebuah kegiatan pembangunan.

“Terlebih soal konflik agraria, sedetail apapun perencanaan pembangunan kita, pasti akan tetap ada permasalahan tersebut. Hal yang kita bisa lakukan, bagaimana kita bisa memahami konflik tersebut dengan lebih sensitif, merangkul dengan lebih bijaksana,” tuturnya.

Dalam arahannya, Surya Tjandra juga menjelaskan terkait beberapa pendekatan pola pikir dalam menangani suatu konflik. Hal pertama adalah menanamkan keyakinan jika konflik adalah suatu hal yang tak perlu dihindari namun tetap dihadapi.

Surya Tjandra menjelaskan konflik ada karena perbedaan persepsi terkait suatu hal, terjadi karena apa yang dirasa ternyata beda dengan yang diterima, perbedaan antar pihak inilah yang menciptakan konflik.

“Perubahan pola pikir dalam memandang konflik menjadi hal yang krusial, karena sebelumnya konflik menjadi hal yang tabu, namun kemudian dapat didiskusikan dengan rileks dan terbuka,” terangnya.

Tak hanya itu, menurut Surya Tjandra, konflik juga timbul karena sikap menunggu alih-alih berinisiasi jemput bola untuk segera mencari solusi atau melakukan mitigasi awal sebelum konflik itu terjadi. Tak hanya itu, menurut Surya Tjandra, konflik tidak akan terjadi jika administrasi yang ada dilaksanakan dengan benar.

“Jika kita ingat, Pak Menteri berkali-kali mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai apa yang kita kerjakan saat ini ternyata memberi masalah di masa depan, makanya kualitas layanan administrasi yang diutamakan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Surya Tjandra beserta pihaknya kini tengah berusaha melakukan implementasi strategi LUCIS, sebuah model sistem informasi geospasial yang dapat menganalisis pola perkembangan dan hubungan historis penggunaan lahan untuk menunjukkan kecocokan suatu area untuk penggunaan tertentu.

LUCIS mengombinasikan penataan ruang dengan pengetahuan penatagunaan tanah untuk menjadi dasar kegiatan Reforma Agraria dan penyelesaian konflik agraria.

“Karena memakai data geospasial ini, sehingga dapat mengetahui potensi konflik, bagaimana potensi solusinya, bagaimana mitigasi yang perlu disiapkan,” jelasnya.

Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau, turut hadir secara daring selaku narasumber pada kegiatan ini.

Dalam paparannya, Ia mengangkat bahasan Reforma Agraria di Indonesia dalam Perspektif Birokrasi.

“Birokrasi adalah pelayan masyarakat yang melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan dan kegiatan pembangunan lainnya secara profesional, prosedural dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” terangnya.

Lebih lanjut, Andi Tenrisau menyampaikan bahwa pelaksana Reforma Agraria di Indonesia terdiri dari Tim Reforma Agraria Nasional, GTRA Pusat, GTRA Provinsi dan GTRA Kabupaten/Kota.

Ia juga menjelaskan bagaimana strategi Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan Reforma Agraria melalui suatu sistem yang disebut Sistem Penataan Agraria Berkelanjutan (SPAB) serta melalui analisis peluang dan hambatan dari arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan reforma agraria di Indonesia.

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak menyampaikan dukungan penuh terkait implementasi program Reforma Agraria di Provinsi Jawa Timur.

Ia berkata bahwa Reforma Agraria menjadi salah satu program prioritas 99 hari saat kali pertama dilantik menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur bersama Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur.

“Tujuannya tentu kami berharap bahwa ujung dari Reforma Agraria ini adalah memberikan akses kesejahteraan masyarakat namun tidak membahayakan kualitas lingkungan hidup yang ada,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Jonahar. Ia berharap bahwa rapat koordinasi ini akan menemukan rumusan yang konkret agar permasalahan dapat terselesaikan.

Jonahar juga melaporkan beberapa capaian yang dapat membantu pelaksanaan Reforma Agraria di Jawa Timur salah satunya adalah terdapat sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berstatus clean and clear sehingga dapat segera dilakukan penataan aset melalui mekanisme Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau redistribusi tanah.”Selain itu, perlunya peningkatan keselarasan di antara seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Timur agar pelaksanaan GTRA menjadi lebih baik,” tutupnya.