Dalam penyelesaiannya, setiap aduan yang masuk akan disaring terlebih dulu sebelum ditindaklanjuti.

Kepala BPN Kota Depok, Indra Gunawan menegaskan setiap pengaduan yang ditindaklanjuti akan berpegangan pada aturan hukum yang berlaku, sehingga, meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari.

“Dalam menangani kasus pertanahan, kami berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kasus Pertanahan,” kata Indra Gunawan, Jumat (3/11/2023).

Dia mengungkapkan, permasalahan pertanahan yang paling dominan terjadi di Kota Depok akibat dua akar permasalahan yakni tidak dilakukan penguasaan atas tanah yang dimiliki dan pemanfaatan tanah dengan tidak optimal. Hal itu terungkap sejak BPN Kota Depok berdiri tahun 1999 setelah dilakukan pemekaran dari BPN Kabupaten Bogor.

“Pertama, tidak dilakukannya penguasaan atas tanah yang dimiliki. Bahkan cenderung abai atas asetnya sendiri hingga dibiarkan bertahun-tahun dan dianggap hanya sebatas investasi. Ini yang sering kita temukan. Kedua, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dengan tidak optimal oleh pemiliknya,” jelas Indra.

Lanjut Indra, permasalahan semakin rumit karena belum terintegrasinya data peta pendaftaran tanah atau peta offline maupun peta kerja dengan sistem Kegiatan Kantor Pertanahan (KKP) saat ini. Hal ini menyebabkan banyaknya sertifikat yang diterbitkan BPN Kota Depok, belakangan diketahui sudah pernah diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bogor.

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat kasus sengketa pertanahan dan mafia tanah masih terus terjadi. Meski demikian, agenda pemberantasan mafia tanah terus dilakukan Kementerian ATR/BPN guna mengurangi konflik agraria serta perbaikan administrasi pertanahan, juga memastikan ketersediaan dan kepastian ruang hidup yang adil bagi rakyat.

“Saya sampaikan bahwa ini bukan komitmen saya, tetapi komitmen pemerintah. Bapak Presiden sangat serius dalam pemberantasan mafia tanah ini, kami menafsirkan dan menerapkan hal tersebut yang merupakan upaya kita memperbaiki administrasi pertanahan dan kepastian hukum sehingga hak masyarakat dapat terjamin dan dipertahankan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN melalui keterangan resminya, Kamis (21/10).

Maraknya persoalan yang melibatkan mafia tanah, Sofyan A. Djalil mengimbau masyarakat agar waspada dengan modus yang dilakukan oleh para pelaku.

“Mafia tanah ini terorganisir, modus kerjanya begitu rupa. Mereka beroperasi dengan menggunakan bukti-bukti lama, meminta validasi ke pengadilan, menggugat dengan bukti palsu bahkan melibatkan berbagai pihak termasuk oknum-oknum BPN,” ungkapnya.

Lebih lanjut Sofyan A.Djalil menjelaskan, sengketa dan konflik pertanahan bisa bersumber dari internal dan eksternal Kementerian ATR/BPN.

“Saya akan lakukan tindakan disiplin kepada oknum-oknum BPN yang secara sengaja membantu mafia tanah yang menyebabkan terjadi sengketa dan konflik pertanahan. Kita juga terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait, seperti kepolisian hingga kejaksaan untuk sama-sama bersinergi memberantas masalah tanah, khususnya mafia tanah,” tuturnya.

Sofyan A. Djalil juga mengingatkan pentingnya peran aktif semua pihak, bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat untuk peduli dalam menjaga tanahnya.

“Saya imbau kepada masyarakat untuk peduli, untuk menjaga dan merawat tanahnya. Jangan ditelantarkan, itu bisa menjadi pemicu dan peluang bagi para mafia tanah. Nanti kita akan monitor dan tetapkan dengan ketentuan tanah telantar. Dengan demikian, tanah itu benar-benar memberikan manfaat,” tambahnya.

Menanggapi dialog tersebut, Direktur Lokataru Foundation, Iwan Nurdin, mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam memerangi kasus mafia tanah yang terjadi di Indonesia.

“Patut diapresiasi keseriusan Kementerian ATR/BPN selama ini yang sangat serius memberantas kasus pertanahan. Mulai dari penertiban dari internal BPN sendiri dengan menghukum para oknum yang bekerja sama dengan para mafia tanah, hingga upaya menggandeng aparat penegak hukum dalam penertiban mafia tanah ini,” ungkap Iwan Nurdin.

Hadir pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Perizinan dan Pertanahan DPP Apersi, Bambang Setiadi, mengatakan bahwa sebagai dukungan dalam pencegahan masalah pertanahan serta mendukung terciptanya tertib administrasi, Apersi sudah memberikan sosialisasi kepada para pengusaha pengembang.

“Terkait keamanan pertanahan sesuai arahan Pak Menteri, kami sudah sosialisasikan kepada para teman pengusaha untuk selalu melampirkan tanda bukti dari setiap transaksi, dari penyerahan berkas hingga pembayaran PNBP sehingga diharapkan semua upaya ini, bisa mempersempit ruang gerak para mafia tanah,” katanya.

Jakarta- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengkritik Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil atas carut-marut konflik pertanahan antara masyarakat dengan para pengusaha.

Junimart mengatakan konflik tersebut terjadi dikarenakan izin Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) kepada para pengusaha oleh Kementerian ATR/BPN yang kerap kali mengesampingkan hak hukum atas tanah masyarakat.

“Carut-marut pertanahan di Indonesia semakin menggurita terbukti dari konflik-konflik yang terjadi di masyarakat menyangkut pemberian HGU, HGB, dan izin lainnya kepada para pengusaha di beberapa daerah menimbulkan keresahan di masyarakat, karena seringkali dari hak atas tanah yang diberikan itu masyarakat justru menjadi kehilangan tanah,” katanya melalui keterangannya, Kamis (21/10)

Ditambah lagi, kata dia, realita kian maraknya aksi mafia tanah di Indonesia yang justru melibatkan para oknum dari Kementerian ATR/BPN secara bersama-sama dengan para mafia tanah. Hal itu, kata Junimart, hasil dari aksi pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Sofyan Djalil kepada para bawahannya.

“Belum lagi, makin maraknya mafia-mafia tanah yang melibatkan internal dari Kementerian ATR/BPN itu sendiri. Permafiaan ini diamini oleh Sofyan Djalil dan memang ada yang dilakukan secara sistemik dan terstruktur. Menurut saya, ini adalah buah dari pola pembiaran yang selama ini dilakukan oleh Menteri Sofyan Djalil,” ujarnya pula.

Ketua Panja Mafia Tanah Komisi II DPR itu, juga mengungkapkan setidaknya terdapat sebanyak lima poin yang menjadi catatan buruk Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Sofyan Djalil.

Pertama, penyebab sertifikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bermasalah, karena pengukuran melibatkan pihak ketiga dalam hal ini surveyor yang ditunjuk lewat lelang pekerjaan oleh BPN Pusat.

“Di mana validitas pengukurannya menurut saya semi ilegal dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, karena dilakukan oleh pihak ketiga yang mana kontrol kualitas pekerjaan pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan hukum (recht kadaster). Bahkan, ada oknum pengukuran yang melakukan pengukuran tanah cukup di atas meja seperti potong tahu,” ujar Junimart.

Selain itu, dalam catatan kedua, kata Junimart lagi, seleksi pejabat eselon III dan II di lingkungan Kementerian ATR/BPN selama ini berlangsung sangat diskriminatif cenderung korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di mana banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memenuhi syarat tidak bisa menduduki jabatan strategis, bahkan sebaliknya.

“Sistem pemilihan seperti ini menyuburkan mafia tanah, karena sebagai akibatnya para kepala kantor di tingkat daerah kabupaten/kota dan kepala kantor wilayah di tingkat provinsi pada akhirnya tidak berani menindak para mafia tanah di daerah masing-masing sebagaimana yang diinginkan Presiden Jokowi. Dengan alasan memilih aman demi jabatan mereka, sebaliknya para kepala kantor yang ingin menumpas mafia tanah malah tidak diizinkan,” kata Junimart.

Ketiga, keberadaan Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra selama ini dinilai kurang bekerja menjalankan “land reform” dan penanganan konflik agraria. Hal tersebut dikatakannya sebagai salah satu penyebab selama satu tahun terakhir pengukuran ulang terhadap konflik HGU tidak pernah bisa terealisasi.

“Keempat, maraknya buku tanah atau warkah pendaftaran tanah yang hilang. padahal warkah itu kumpulan berkas penerbitan sertifikat tanah yang disimpan oleh BPN. Ketika barang berharga itu hilang, akibatnya kepastian sertifikat tidak terpenuhi dan ironisnya lagi banyak sertifikat tanah terbit yang lokasinya tidak bisa ditemukan,” ujarnya.

Sedangkan catatan kelima, Kementerian ATR/BPN dianggap lebih memprioritaskan program pemberian sertifikat tanah gratis atau PTSL yang tidak sesuai sasaran dibandingkan dengan pemberian sertifikat tanah redistribusi kepada para petani penggarap atas lahan yang dibagikan oleh negara sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.

“Sertifikasi redistribusi terhambat, karena Kementerian ATR/BPN lebih memprioritaskan PTSL dari pada redistribusi,” ujar Junimart.

Oleh karena itu, ia menyakini Kementerian ATR/BPN di bawah kepemimpinan Sofyan Djalil dalam menjalankan program pertanahan Presiden Jokowi, di antaranya pemberian sertifikat tanah gratis atau PTSL, redistribusi, dan reforma agraria hanya sebatas euforia semata dan jauh dari target.

“Saya meyakini Presiden Jokowi tidak mengetahui fakta-fakta permasalahan pertanahan yang terjadi ini di masyarakat. PTSL, redistribusi, reforma agraria hanya sebatas euforia, jauh dari target yang dicanangkan oleh Presiden bahwa tanah harus prorakyat sesuai Pasal 33 UUD 1945. Ditambah lagi keluhan masyarakat tentang sistem pelayanan badan pertanahan untuk pengurusan sertifikasi SOP-nya yang tidak berjalan,” kata dia pula.

Junimart pun menyarankan agar Sofyan Djalil mengundurkan diri dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju jika tidak mampu menyelesaikan carut-marut pertanahan tersebut.

“Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil seharusnya sebagai seorang sosok pemimpin/akademisi yang mumpuni sebaiknya mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi,” ujar Junimart.

Manggarai Barat – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk menyelesaikan masalah pertanahan secara menyeluruh hingga ke daerah. Hal ini melatarbelakangi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin (13/09/2021). Ia mendarat di Bandar Udara Komodo, Labuan Bajo lalu mengunjungi Kantor Bupati Manggarai Barat.

Setibanya di Kantor Bupati Manggarai Barat, Surya Tjandra menghadiri acara dialog bersama Perwakilan Masyarakat Adat Kabupaten Manggarai Barat, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manggarai Barat, dan para peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).

Dalam kesempatan ini, ia menuturkan bahwa FH UI tengah meneliti situasi sengketa dan konflik pertanahan di beberapa lokasi, salah satunya di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo. Kehadirannya kali ini juga dalam rangka memastikan bahwa pemerintah tidak lupa dengan segala persoalan yang terjadi di daerah.

Seperti yang diketahui, Labuan Bajo saat ini menjadi destinasi wisata super premium. Namun demikian, wilayah ini masih memiliki masalah yang harus diselesaikan, terutama terkait pertanahan.

“Satu setengah tahun yang lalu saya diminta mewakili Pak Menteri mendampingi Presiden, dan arahan Presiden jelas, selesaikan masalah sengketa pertanahan, konflik pertanahan di Labuan Bajo,” ujar Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.

Untuk itu, Surya Tjandra meminta pemerintah daerah bekerja sama dalam menuntaskan masalah yang ada, tentunya juga dengan dukungan dari masyarakat adat.

“Kalau memulai menyelesaikan masalah, tidak bisa berhenti. Harus sampai tuntas atau tidak usah dimulai sama sekali. Ketika ada satu bidang, ada klaim, double, rebutan, bidang tersebut dalam status quo, stuck, berhenti. Permohonan tidak bisa diproses, pembangunan tidak bisa berlanjut, investor juga tidak mau masuk ke situ, bapak tidak bisa pakai, teman kita tidak bisa pakai, semua rugi sebenarnya. Jadi kalau mau selesai, harus semuanya mau mendukung penyelesaian,” tegasnya.

Ia pun memberi saran agar dibentuknya Gugus Tugas Masyarakat Adat di NTT untuk pemetaan wilayah adat, dalam hal spasial dan sosial.

“Siapa masyarakat adatnya, siapa ketuanya, strukturnya diperjelas, dan ini tidak bisa bohong, begitu terpetakan di sini, dia harus diakui oleh sebelahnya, harus diakui oleh sebelahnya lagi. Dengan demikian tata batasnya jelas. Apakah ini mungkin dilakukan atau tidak, saya tidak tahu, ibu/bapak yang harus memutuskan. Apapun putusannya, BPN bisa mendukung,” papar Surya Tjandra.

Turut hadir mendampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Jaconias Walalayo. Ia menyampaikan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas seluruh persoalan pertanahan. Dalam konteks Labuan Bajo khususnya, dibutuhkan pendekatan mulai dari masyarakat, sosial, dan juga budaya.

“Setelah Labuan Bajo menjadi super premium, beberapa masalah muncul. Oleh sebab itu, dibutuhkan pendekatan kemasyarakatan, pendekatan sosial, pendekatan budaya, kita tidak bisa melihat penyelesaian pada aspek hukum saja. Itulah yang menjadi tanggung jawab kita semua pada saat ini kami butuh masukan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi mengatakan bahwa pemecahan masalah pertanahan harus disertai dukungan seluruh pihak.

“Syarat sebuah wilayah supaya kuat investasinya, menjadi luar biasa adalah menciptakan suasana yang kondusif, termasuk dengan kepastian soal tanah. Kapan sering ribut-ribut, tidak ada kepastian tentang kepemilikan tanah, saya kira orang tidak bisa atau tidak mau berinvestasi. Di tengah kita juga ada peneliti dari FH UI, kehadiran mereka di Manggarai Barat untuk bisa mendekatkan, melihat benang merah apa sesungguhnya yang melilit ini semua sehingga kita tidak bisa keluar dari apa yang kita alami saat ini,” tandasnya.

Adapun kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Budi Hartanto beserta jajaran dan Direktur Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Shana Fatina. Melanjutkan kunjungannya di Labuan Bajo, Surya Tjandra mengunjungi Sanggar Compang Toe di Desa Melo dan disambut tarian adat setibanya ia di sana. Mengakhiri kunjungan di hari pertama, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN juga berkesempatan menyerahkan Sertipikat Hak Pakai secara langsung kepada Bupati Manggarai Barat dan disaksikan oleh Forkopimda Manggarai Barat.