Jakarta – Implementasi Reforma Agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang kompleks, sehingga memerlukan penanganan khusus. Agar pelaksanaan Reforma Agraria berjalan dengan baik tanpa berdampak pada beberapa aspek, utamanya dari aspek ekologi dan masyarakat sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Surya Tjandra pada acara Teras Mitra Share Vol. 148 yang bertajuk “Nyanyian Pulau Kelapa: Potret Reforma Agraria di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil”, berlangsung secara daring pada Sabtu (25/09/2021).

Surya Tjandra berkata bahwa kondisi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memang cukup unik. Terletak di antara kawasan lautan dan daratan, terdapat kawasan bawah laut, hutan yang memiliki aturan dan fungsi pemanfaatan tertentu dan kondisi lainnya membuat situasi wilayah ini menjadi kompleks.

Berdasarkan hal ini, Surya Tjandra menjabarkan beberapa tantangan Reforma Agraria di wilayah pesisir dan kepulauan kecil. Ia berkata bahwa persoalan dimulai dari banyaknya regulasi berbeda terkait kawasan yang juga dijalankan oleh lembaga yang berbeda. “Kalau tidak sensitif dalam menangani maka berdampak pada ekologi, masyarakat dan situasi keseluruhan,” jelasnya.

Oleh karena itu, Surya Tjandra menegaskan perlu adanya upaya konkret terkait konsolidasi dan sinkronisasi zonasi dan sektor-sektor terkait. Surya Tjandra menyebut bahwa pihaknya tengah mempersiapkan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 yang rencananya akan berlangsung pada bulan Maret 2022 di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. GTRA Summit 2022 ditujukan sebagai forum diskusi antar kementerian/lembaga dan asosiasi terkait untuk membahas persoalan Reforma Agraria di daerah secara lintas sektor, termasuk bagi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Tak hanya itu, jika dilihat dari perspektif Kementerian ATR/BPN, Surya Tjandra berkata bahwa tentu pihaknya lebih kepada memberi kejelasan subjek hukum dan hak. “Kami mau beri hak, nanti dilihat apakah bentuknya, misalnya Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai yang tentunya kita harus koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),” jelas Surya Tjandra.

Bicara soal konflik yang sering terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Surya Tjandra mengungkapkan bahwa kiranya penting memahami konflik yang baru saja terjadi dengan segera atau bahkan pemetaan mitigasi konflik yang akan terjadi. “Penting sekali menganalisis bagaimana konflik itu muncul, siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab. Karena memahami konflik yang baru muncul ini seringkali terlupakan,” terangnya.

Lebih lanjut, Surya Tjandra juga menjelaskan pentingnya partisipasi bersama dalam pembangunan dan implementasi Reforma Agraria di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Partisipasi ini sangat penting, nanti akan dikombinasikan dengan tata ruang melalui peran pemerintah daerah yang lebih responsif terhadap pembangunan wilayahnya. Dengan pemahaman para pemangku kepentingan terkait yang lebih mendalam, rasanya peluang untuk melakukan perubahan, memahami konflik dan pembangunan yang lebih intensif di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan sangat dimungkinkan,” tutupnya.

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Sofyan A. Djalil terus mendorong tertib administrasi di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia.

Menurutnya, hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam bidang pertanahan. Dengan demikian, akan tercipta iklim investasi yang lebih baik dan kondusif.

“Kementerian ATR/BPN mau menyelesaikan masalah administrasi pertanahan. Tujuan akhirnya adalah kepastian hukum dalam bidang pertanahan. Kalau masalah hukum di pertanahan tidak pasti, tidak jelas, bisa jadi sumber konflik, bisa punya tanah kemudian digugat orang, atau punya tanah sudah ada sertipikat disikat oleh mafia tanah, atau bentuk-bentuk lain, itu akan sangat mengganggu iklim investasi,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN melalui keterangan rilis mengenai Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTT), Kamis (16/9)

Ia melanjutkan, setiap konflik pertanahan harus dihindari dalam rangka mendukung iklim investasi. Salah satunya dengan menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Dalam menciptakan iklim investasi, konflik pertanahan itu harus dihindari. Yang paling bagus adalah bagaimana mengantisipasi jangan terjadi konflik. Maka kita punya program mendaftarkan seluruh tanah. Jika mungkin seluruh tanah di seluruh Indonesia terdaftar paling lama tahun 2025. Kalau semua tanah sudah terdaftar, maka potensi konflik di masa yang akan datang akan berkurang,” terang Sofyan A. Djalil.