Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Depok, Heridianto, mengatakan konsolidasi ini dilakukan setelah partai menyerap aspirasi dari yang sudah diinisiasi anggota DPRD hingga tingkat akar rumput bawah. Langkah tersebut dinilai penting, guna membangun sinkronisasi dan penyamaan frekuensi antara pengurus yang saat ini menjadi pejabat publik dengan pimpinan kecamatan hingga tingkat ranting.

“Jadi pesannya adalah dari kegiatan ini, selain dari pada kita berbuka puasa bersama tentunya dalam rangka mencari rahmat Allah. Tapi juga bagaimana agar sinkronisasi terkait dengan kerja-kerja struktur partai dengan kerja anggota DPRD itu bisa berjalan sebagaimana mestinya,” kata Heridianto kepada awak media, Minggu (8/3/2026).

Selain itu Herdianto memaparkan arah gerakan politik partai dengan tagline “Harmoni dan Sinergi” sebagai tujuan untuk membangun keselarasan dalam berbagai agenda di internal maupun eksternal partai.

“Harmoni yang kami maksud untuk membangun keselarasan dalam berbagai macam tujuan dan agenda, tentunya di internal maupun eksternal. Jadi kami tidak sanggup untuk punya rival dalam situasi saat ini ya, kalaupun seandainya nanti dalam kontestasi, itu kan kontestasi pemilu seperti hal biasa, dan agendanya itu kini sudah selesai,” paparnya.

Oleh karenanya, dia menegaskan kini PKS berusaha kembali untuk membangun dan merangkai seluruh komponen strategis partai politik bersama Pemerintah Daerah maupun Kepala Daerah, dan pihak lainnya.

“Kami berusaha untuk membangun harmonisasi itu. Dan bersinergi, agar bagaimana seluruh kekuatan-kekuatan itu kita rangkai sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah energi positif yang besar, sehingga nantinya bisa memberikan kemaslahatan untuk masyarakat Kota Depok,” tegasnya.

Jika sudah terbangunnya harmoni sinergi itu. Maka kata dia, apa yang menjadi agenda untuk kepentingan masyarakat banyak di Kota Depok akan bisa terwujud dengan baik.

“Jadi inti dasar dari kegiatan kita tadi itu, bagaimana melakukan sebuah sinkronisasi, harmonisasi, dan juga penyamaan frekuensi ya. Antara rekan-rekan yang saat ini mendapatkan amanah pejabat publik dengan pejuang-pejuang di level DPD, DPC, hingga DPRa, dari bingkai itu semuanya target kita hanya untuk mencari ridho Allah SWT,” pungkasnya.

Kaitan aspirasi apa yang menjadi sorotan yang disampaikan pengurus kecamatan hingga akar rumput bawah. Herdianto menjelaskan bahwa masing-masing memiliki karakter peta politik berbeda berdasarkan wilayah Kecamatan yang ada di Kota Depok.

“Kita itu kan ada enam Daerah Pemilihan (Dapil) ya. Enam Dapil itu memiliki karakteristik dan kearifan lokal masing-masing. Jadi dari trigger acara kita ini, di mana semuanya disatukan dalam level kota ya, yang diharapkan nantinya dapat ditindaklanjuti pembahasannya di level Dapil. Supaya apa? Lebih khas kebijakan maupun aksi-aksi yang harus dilakukan, triggernya adalah kegiatan sebagai awal,” tandasnya.

Meski tak membahas secara merinci terhadap isu tertentu. Namun yang menjadi fokus utamanya. Kata dia bagaimana kini dapat menyamakan terlebih dahulu apa yang menjadi pemikiran serta masukan para pimpinan pengurus kecamatan hingga akar rumput bawah.

“Setelah ini nanti sama pimpinannya, kemudian masing-masing berkonsolidasi di level Dapil ya. Nah, baru setelah itu akan ada kebijakan yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing Dapil,” tuturnya.

Melalui momentum konsolidasi ini, dirinya berharap dapat menjadikan silaturahmi sekaligus penguatan semangat struktur partai. Sehingga ke depan dapat menselaraskan serta menyambungkan dari seluruh komponen yang ada.

“Nanti sudah tidak ada lagi Anggota DPRD kerjanya ke mana, DPC kerjanya ke mana, kemudian DPRa kerjanya ke mana. Jadi kami semua satu garis komando, yang jelas utamanya adalah bagaimana nanti semua komponen tersebut dapat tersinkronisasi dengan baik,” pungkasnya. (**)

JAKARTA, Eranasional.com – Jelang 25 tahun reformasi Bulan Mei mendatang, keresahan melanda sejumlah aktivis 98 yang sudah berdiaspora di berbagai sektor profesi. Masih maraknya praktik korupsi kolusi dan nepotisme, menjadi salah satu alasan mereka berefleksi dalam diskui bertajuk “Bacapres dalam Pusaran KKN”. Kegiatan ini merupakan rangkaian Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 (KDA98).

Salah satu tagline yang disimpulkan dalam diskusi yang digelar di markas Jokowi Mania (JoMan) di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (16/02/2003), adalah soal reformasi gagal karena KKN masih marak.

Menariknya dalam diskusi ini adalah para aktivis yang kini aktif mendukung bakal calon presiden (bacapres), yakni  Sukma Widyanti aktivis KBUI yang kini mendukung Anies Baswedan, Dadi Palgunadi Aktifis Front Jakarta kini aktif di Gema Puan Maharani Nusantara (GMNP), dan Teguh Eko Prastyono aktivis dari kampus ISTN yang mendirikan Ganjar Pranowo untuk Rakyat (GUNTUR).

Sedangkan moderator dalam diskusi ini adalah Febby Lintang aktivis 98 dari kampu IISIP Jakarta. Para pendukung bacapres tersebut sepakat kalau praktik KKN masih marak, bahkan mungkin makin merajalela.

Menurut Dadi, salah satu sebab maraknya KKN adalah mahalnya biaya politik.

“Ini akibat dari sistem elektoral yang masih berciri popularisme. Sehingga untuk mengejar popularitas para calon harus merogoh kocek yang dalam,” ujar Dadi.

Dia juga menuding Lembaga survey sebagai salah satu pemicu politik mahal ini.