JAKARTA, Eranasional.com – Praktisi media sosial yang juga anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, menyebut PDIP adalah partai sombong. Dia mengatakan itu merespon ucapan Ketua DPP PDIP Said Abdullah soal “partai kecil” pengganggu.

Tanpa tendeng aling-aling Ade Armando menyebutkan apa yang dikatakan Said Abdullah menunjukkan bahwa PDIP partai sombong.

“Itu kembali menunjukkan kesombongan PDIP,” kata Ade Armando, Selasa (13/6/2023).

Terkait isu kontrak politik yang diteken antara Ganjar Pranowo dengan PDIP, menurut Ade, para relawan Ganjar perlu mengetahui kebenarannya.

“Saya mengangkat isu kontrak politik, karena saya relawan yang berjuang memenangkan Ganjar Pranowo. Menurut saya, relawan perlu mengetahui kebenarannya. Apa benar ada kontrak itu,” ujarya.

Dia pun mengingatkan, dukungan suara yang cukup besar kepada Ganjar merupakan hasil kerja para relawan.

“Tapi kalau ternyata Ganjar cuma dimanfaatkan untuk kepentingan PDIP, tentu kami sebagai relawan perlu tahu,” tegas Ade Armando.

Meski begitu, lanjut Ade Armando, PSI akan tetap tegak lurus kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Artinya, PSI mendukung tokoh yang didukung Jokowi pada Pilpres 2024.

“PSI tegak lurus pada Pak Jokowi,”pugkasnya.

Partai Kecil Pengganggu

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut “partai kecil” pengganggu saat membahas kontrak politik antara PDIP dengan bakal capres Ganjar Pranowo. Said menyebut, partai yang dimaksudnya itu juga mengganggu Kaesang Pangareb, putra bungsu Presiden Jokowi.

“Kalau partainya kecil mengganggu sesama yang kecil tidak akan jadi berita. Kalau mengganggu partai besar, supaya bisa masuk parlemen, maka selalu akan ganggu partai besar,” sindirnya.

“Setelah ganggu Kaesang juga, selanjutnya ganggu kontrak politik Ganjar Pranowo,” sambungnya.

Said mengaku bingung ada isu kontrak politik antara Ganjar dengan PDIP. Dia tegasnya, PDIP tidak mengenal kontrak politik seperti yang dicuitkan Ade Armando.

“Kita yang tahu prosesnya dan sebagainya, tidak ada kontrak politik seperti yang diisukan. Yang ada justru Pak Ganjar sendiri menyatakan bahwa ini adalah tugas kerakyatan. Kalau itu dinamakan kontrak politik, ya itulah petunjuk Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri) terhadap Pak Ganjar,” imbuhnya.