Dia menambahkan di antaranya dengan memastikan keberadaan lahan untuk kantor koperasi baik di desa maupun kelurahan sehingga koperasi segera beroperasi. Targetnya adalah seluruh Indonesia, tidak terbatas pada wilayah tertentu.

Setelah lahan dipastikan ada, tahap berikutnya adalah bagaimana bangunan kantor disiapkan dalam jangka panjang. Dengan demikian maka satu bangunan ini akan bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lama hingga memberikan keuntungan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan warga.

“Mungkin perlu juga kita cari solusi soal tanah ini. Tidak cuma pemerintah daerah tapi juga pemerintah pusat yang harus ambil alih,” ujar Mendes Yandri saat Rapat Koordinasi Terbatas tentang evaluasi perkembangan Kopdes/Kelurahan Merah Putih dan peningkatan kapasitas SDM Kopdes/Kelurahan Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Solusi tersebut akan segera tertuangkan dalam regulasi yang diterbitkan kementerian terkait. Hal ini dipastikan mempercepat realisasi Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya bangunan secara fisik namun juga SDM sebagai aktor dalam program tersebut melalui beragam pelatihan.

Pelatihan Akan Diberikan oleh K/L

Pelatihan ini akan diberikan oleh Kementerian/Lembaga yang saling bekerja sama. Memanfaatkan kemajuan teknologi dan mempererat komunikasi dalam rangka menguatkan kolaborasi, setiap koperasi di seluruh Indonesia akan saling bersinergi.

Di antaranya dalam pemenuhan produk yang menjadi kebutuhan harian masyarakat maupun peningkatan kualitas produk bahkan jasa di koperasi. Dengan demikian tidak hanya secara kuantitas yang terus bertambah namun juga pemasaran yang semakin luas.

“Nanti kita latih semuanya. Kita harap juga 81 ribu koperasi ini nyambung satu dengan yang lain. Nanti ada korelasi, jadi semua koperasi inline,” ujar Menko Pangan Zulhas.

Hal ini disampaikan Mendagri saat memimpin Rapat Internal Percepatan Penyiapan Lahan dan Bangunan Kopdeskel Merah Putih di Ruang Rapat Mendagri, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (30/10/2025).

Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir, serta sejumlah pejabat tinggi di lingkungan Kemendagri.

Mendagri menjelaskan bahwa pihaknya akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk memastikan percepatan pembangunan Kopdeskel Merah Putih, termasuk memonitor kesiapan lahan dan bangunan.

Satgas itu akan dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto bersama Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta didukung pejabat tinggi Kemendagri yang akan memantau progres operasional Kopdeskel di seluruh daerah.

“Bahwa ini (Kopdeskel Merah Putih) adalah perintah Bapak Presiden, Program Strategis Nasional [yang harus didukung oleh Pemda],” ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan pada kesempatan pertama akan menggelar rapat teknis bersama Pemda untuk memastikan perkembangan di masing-masing wilayah. Ia juga menugaskan Satgas untuk secara rutin melaporkan capaian daerah kepada Mendagri.

Dengan adanya Satgas, setiap capaian, hambatan, dan tantangan di daerah akan terpantau lebih tepat dan komprehensif. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan solusi guna mempercepat operasionalisasi Kopdeskel Merah Putih.

“[Kita] melihat progresnya saja. Progresnya sudah nyampai belum, yang kira-kira kabupaten/kota progresnya lamban [dapat] didatangi (ditinjau oleh Satgas),” tandasnya.

Ia mengingatkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar mendukung program prioritas nasional, salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.

Dalam arahannya, Bima menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang diteruskan melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera mempercepat pembangunan gerai Kopdeskel yang ditargetkan mencapai 80 ribu unit di seluruh Indonesia.

“Ditargetkan kita akan mulai pembangunan di bulan ini, dan akan selesai pembangunannya di bulan Maret,” ujarnya.

“Setiap gerai akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3 miliar, yang terdiri atas Rp2,5 miliar untuk bangunan dan kendaraan, serta Rp500 juta untuk modal dan kebutuhan barang. Skema teknis pendanaan dan pengembalian akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Yang pasti harus ada akselerasi untuk kesiapan pembangunannya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kementerian/lembaga terkait bertugas memastikan ketersediaan serta pemanfaatan lahan dan aset milik daerah atau negara yang akan digunakan untuk pembangunan gerai tersebut.

Ia meminta para Sekda segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi, serta Satgas di tingkat kecamatan. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan terpenuhinya empat kriteria utama lahan, yakni alas hak, luasan, lokasi strategis, dan kondisi lahan.

“Jadi, ketika [peserta Rakor] kembali ke daerah tolong langsung berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini untuk memastikan ketersediaan lahan,” jelasnya.

Bima Arya menjelaskan, lahan harus memiliki status kepemilikan yang jelas, luas lahan yang memadai, mudah diakses masyarakat, serta berada di lokasi yang stabil dan bebas dari risiko bencana. Ia menegaskan bahwa dana Rp2,5 miliar untuk pembangunan tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembebasan lahan.

Terakhir, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Rakor atas masukan dan kerja sama yang telah diberikan selama acara berlangsung. Ia menyebut banyaknya masukan program dari daerah menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam menyusun rencana pembangunan.

Namun demikian, ia menekankan bahwa pemerintah akan memfokuskan dukungan pada daerah-daerah yang paling membutuhkan untuk memastikan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM). Tujuannya agar jangan sampai penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) berdampak terhadap SPM.

“Semoga yang kita lakukan hari ini memberikan dampak yang signifikan bagi kita bersama, memastikan pelayanan publik terus berjalan, dan juga terhadap sinkronisasi pusat dan daerah,” tandas Bima.