Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Rabu (17/6), Gibran mengatakan pembenahan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berlangsung tepat sasaran dan terhindar dari praktik penyimpangan.

“Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan tata kelola MBG dan KDMP untuk memastikan setiap rupiah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” ujar Gibran.

Menurutnya, langkah evaluasi dan perbaikan tersebut diperlukan agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif, efisien, serta bebas dari praktik korupsi yang dapat mengurangi manfaat bagi masyarakat.

Gibran menilai tata kelola yang baik juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus memperkuat kapasitas fiskal negara.

“Langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap perekonomian nasional,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan di tengah munculnya kritik terhadap dua program pemerintah tersebut.

Pekan lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia menggelar aksi demonstrasi yang salah satu tuntutannya meminta penghentian program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.

Menanggapi berbagai masukan yang berkembang, Gibran sebelumnya juga menemui kelompok mahasiswa yang menggelar aksi pada Senin (15/6).

Dalam pertemuan itu, ia menegaskan pemerintah membuka ruang dialog dan siap menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa.

“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” ujar Gibran. []

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan operasional 1.061 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).

Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan tanggung jawab langsung seorang kepala negara kepada rakyatnya.

Karena itu, ia mengaku tidak ingin setengah-setengah dalam menjalankan program swasembada pangan nasional.

“Saya sebagai presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar saya yang bertanggung jawab,” tegas Prabowo.

Ia mengatakan, memenuhi kebutuhan pangan bagi ratusan juta penduduk bukanlah pekerjaan ringan.

Namun menurutnya, Indonesia telah menunjukkan kemampuan besar untuk mencapai target swasembada pangan dalam waktu cepat.

“Menjamin pangan 287 juta rakyat kita bukan pekerjaan ringan. Tapi kita berhasil. Saya beri tugas kepada Kementerian Pertanian dan semua timnya untuk swasembada pangan dalam empat tahun, mereka bisa wujudkan dalam satu tahun,” ujarnya.

Prabowo juga menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan tidak boleh dipandang remeh karena menyangkut kedaulatan bangsa.

Ia menyebut ketahanan pangan menjadi fondasi utama agar Indonesia tidak bergantung pada negara lain.

Selain itu, Presiden turut mengapresiasi percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat ekonomi rakyat dan distribusi pangan nasional.

“Dalam tujuh bulan kita bisa operasionalkan 1.061 koperasi. Tadi dilaporkan Menko Pangan, secara fisik yang sudah siap lebih dari 9.000 gedung, 9.000 gudang, 9.000 sistem. Saya kira ini prestasi bagi bangsa Indonesia,” kata Prabowo.

Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bergerak cepat dan mandiri apabila seluruh elemen bangsa bekerja bersama untuk kepentingan rakyat. []

Total lowongan yang tersedia mencapai 35.476 posisi, terdiri dari sekitar 30.000 manajer koperasi desa serta 5.476 posisi tambahan yang tersebar di sektor kampung nelayan. Seluruh proses rekrutmen dan pengelolaan tenaga kerja ini berada di bawah koordinasi perusahaan milik negara, yakni PT Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara, yang ditunjuk sebagai pelaksana program.

Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan pekerjaan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk membangun sistem ekonomi desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan adanya manajemen profesional di tingkat koperasi desa, diharapkan aktivitas ekonomi lokal dapat berkembang lebih cepat, efisien, dan mampu bersaing di tingkat nasional.

Menariknya, kesempatan ini terbuka luas bagi lulusan pendidikan tinggi, tidak hanya terbatas pada jenjang sarjana. Pemerintah memberikan kesempatan bagi lulusan Diploma (D3), Sarjana Terapan (D4), hingga Sarjana (S1) dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan tenaga kerja dalam program ini tidak hanya berfokus pada latar belakang akademik tertentu, tetapi lebih pada kemampuan manajerial dan kesiapan untuk bekerja di lapangan.

Adapun persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon pelamar antara lain memiliki pendidikan minimal D3 hingga S1 dari semua jurusan, usia maksimal 35 tahun, serta memiliki indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75. Selain itu, pelamar juga diwajibkan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, mengingat cakupan program ini yang menjangkau berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil.

]]> https://eranasional.com/100687/rekrutmen-besar-kopdes-merah-putih-2026-peluang-kerja-35-ribu/feed 0 Aditya https://eranasional.com/98490/koperasi-desa-merah-putih-tembus-80-000-pengusaha-ritel-optimistis-hadapi-tantangan https://eranasional.com/98490/koperasi-desa-merah-putih-tembus-80-000-pengusaha-ritel-optimistis-hadapi-tantangan#respond Fri, 20 Feb 2026 17:20:28 +0000 https://eranasional.com/98490/koperasi-desa-merah-putih-tembus-80-000-pengusaha-ritel-optimistis-hadapi-tantangan Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Solihin, menegaskan bahwa para pelaku usaha ritel, termasuk minimarket, tetap optimistis terhadap prospek pasar domestik meski pemerintah tengah mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara masif.

Menurut Solihin, kehadiran pelaku usaha baru di sektor tertentu tidak selalu berarti ancaman. Sebaliknya, hal itu justru mencerminkan potensi pasar yang besar dan peluang pertumbuhan yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha.

“Prinsipnya, sebagai perusahaan, kami selalu taat pada aturan yang diterapkan pemerintah. Dinamika bertambahnya pemain usaha itu wajar, dan justru menunjukkan pasar ritel Indonesia masih luas,” ujar Solihin saat diwawancarai oleh Katadata.co.id, Jumat (20/2).

Solihin menekankan bahwa penambahan pelaku usaha baru, termasuk koperasi desa, tidak harus dipandang sebagai kompetisi langsung.

“Kalau ada satu bisnis, dan pemainnya bertambah, itu artinya pasarnya besar dan masih ada ruang untuk semua,” tambahnya.

Meski optimistis, Solihin mengakui bahwa dampak konkret dari kebijakan pemerintah terkait KDMP terhadap kinerja ritel modern belum bisa dipastikan. Pasalnya, program ini masih dalam tahap implementasi dan pengoperasian koperasi desa secara menyeluruh belum berlangsung.

“Dampaknya ke kami belum bisa diketahui karena kebijakan itu belum diterapkan sepenuhnya. Namun, prinsip kami adalah mengikuti setiap peraturan pemerintah. Setiap program pasti sudah melalui kajian matang,” ujarnya menambahkan.

Pernyataan Solihin ini sejalan dengan pandangan banyak pengusaha ritel lain. Kepatuhan terhadap regulasi dianggap sebagai bagian dari komitmen menjaga stabilitas industri ritel nasional. Menurutnya, hal ini juga memastikan ekosistem usaha tetap sehat dan tidak menimbulkan persaingan yang merugikan masyarakat.

]]> https://eranasional.com/98490/koperasi-desa-merah-putih-tembus-80-000-pengusaha-ritel-optimistis-hadapi-tantangan/feed 0 Aditya https://eranasional.com/92234/kemendes-berikan-imbalan-20-kepada-desa-bentuk-komitmen-pemerintah https://eranasional.com/92234/kemendes-berikan-imbalan-20-kepada-desa-bentuk-komitmen-pemerintah#respond Thu, 25 Sep 2025 09:16:48 +0000 https://eranasional.com/92234/kemendes-berikan-imbalan-20-kepada-desa-bentuk-komitmen-pemerintah Jakarta, ERANASIONAL.COM- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memberikan imbalan jasa 20 persen kepada desa dengan ketentuan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) benar-benar b”ermanfaat.

Di antaranya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja, memajukan ekonomi desa, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal ( Mendes PDT ) Yandr Susanto jugaga kembali mengingatkan agar para kepala desa berikut dengan pengurus secara serius memanfaatkan dukungan pemerintah khususnya dalam hal pembiayaan.

“Dengan demikian maka tidak akan terjadi kredit macet sehingga 30 persen pagu dana desa yang disebutkan dalam PermendesPDT 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan dari Kepala Desa dalam Rangka Pembiayaan KDMP bisa dimanfaatkan untuk bidang lainnya,” ujarMendes PDT Yandri saat membuka 1.000 Musyawarah Desa Khusus ( Musdesus ) secara virtual seperti dikutip laman Kemendes di Jakarta, Kamis (25/09/2025).

“30 persen ini sebaiknya tidak digunakan (untuk KDMP). Artinya kalau tidak digunakan Koperasi Desa Merah Putih benar-benar sukses yang tentu ekonomi desa akan bergerak. Efek positifnya nanti ke desa karena dari awal pembentukan, pembiayaan dan permodalan, operasional nanti desa akan langsung terlibat maka desa akan mendapat imbal jasa sebesar 20 persen dari keuntungan kopdes merah putih,” tutur Mendes Yandri

Hal senada terkait aturan 30 persen dana desa untuk pengembalian pinjaman juga disampaikan Wakil Menteri Desa ( Wamendes ) Ariza.

Wamendes Ariza menilai KDMP dikatakan berhasil salah satunya jika tidak menyentuh 30 persen dari pagu dana desa untuk m diengembalikan pinjaman.

“Salah satu ukuran keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih ini tidak tersentuh dana desa untuk pengembalian pinjaman. Maka kepala desa harus betul-betul memastikan seluruh proses pengajuan dari dana desa yang sudah akan kita mulai hari ini,” tegas Wamendes Ariza.

Buka 1000 Musdesus

Mendes PDT Yandri membuka 1.000 Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam Pemberian Dukungan Pengembalian Pinjaman Melalui Dana Desa untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) secara virtual.

Total ada 1.000 peserta yang hadir dengan target 20.053 desa mandiri untuk Musdesus berikutnya.

Dilaksanakannya Musdesus perdana ini diyakini Mendes Yandri sebagai langkah besar yang penting dan strategis sebagai pembuka pintu kesuksesan setiap unit usaha KDMP.

Pasalnya desa/kelurahan mendapat dukungan penuh dari pemerintah tidak hanya dalam teknis bisnis dan payung hukum namun juga pembiayaan sejak pendirian pertama.

“Mohon kiranya benar-benar dilihat dipastikan diteliti karena apapun yang Bapak Ibu tuju dalam musyawarah desa ini menetukan arah dan sukses atau tidaknya Koperasi Desa Merah Putih di desa Bapak Ibu masing-masing. Ini adalah pintu gerbang, ini artinya langkah awal yang sangat menentukan bagaimana proses model kerja dan lain sebagainya untuk Koperasi Desa Merah Putih di lingkungan Bapak Ibu,” papar Mendes Yandri didampingi Wamendes Ahmad Riza Patria.

Dalam kesempatan ini, peserta Musdesus juga mendapat penjelasan secara rinci terkait sistem informasi KDMP untuk mengetahui tahapan pengajuan bisnis proposal, disampaikan langsung Plt. Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi Risa Azmi.

Selanjutnya seluruh ketua koperasi yang telah mengikuti Musdesus akan didampingi penyusunan proposal bisnisnya oleh Bank Himbara yang menjadi mitra di wilayahnya masing-masing. []