JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebut total transaksi dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya mencapai Rp240 triliun. Dia mengungkapkan, ada aliran dana dari Indosurya ke 10 negara.

“Terkait kasus Indosurya, total yang kita temukan hasil transaksi saja hampir Rp240 triliun,” kara Ivan usai rapat bersama Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Namun, dia tidak menyebutkan satu per satu negara-negara mana yang dimaksud. Dia hanya mengatakan, negara-negara tersebut adalah negara yang suaka pajak alias tax haven, seperti wilayah negara Bermuda.

“10 negara. Ada Bermuda, ada tax haven. Banyak lah,” ujarnya.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Ivan melaporkan bahwa hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) Indosurya digunakan untuk kepentingan hura-hura pribadi. Dia menyebut dana milik nasabah digunakan untuk membeli jet, yacht, hingga operasi plastik.

“Banyak dana nasabah itu dipakai, ditransaksikan ke perusahan terafiliasi. Contohnya, dibelikan jet, dibayarkan yatch, bahkan dibayarkan untuk operasi plastik, untuk kecantikan, suntik, macam-macam,” ungkap Ivan.

Saat ini, Ivan menyebut, PPATK terus menelusuri aliran dana Indosurya. Dia menyebut aliran dana sampai ke luar negeri.

“Jika ditanya, apakah ada aliran ke luar negeri, saya jawab ya. PPATK mengikuti aliran dana itu sampai ke luar negeri,” imbuhnya.

Kata Ivan, tindak pidana ini dilakukan Indosurya dengan skema Ponzi. Dia mengaku telah melaporkan hal ini kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

“Alirannya sebenarnya sederhana. Secara keseluruhan skemanya sebenarnya skema Ponzi. Itu sudah kami sampaikan ke Pak Menteri Koperasi, Pak Teten. Koperasi KSP Indosurya ini skemanya skema Ponzi,” jelas Ivan.

Untuk diketahui, skema Ponzi adalah bentuk penipuan yang memikat investor dan membayar keuntungan kepada investor sebelumnya dengan dana dari investor yang baru.

JAKARTA, Eranasional.com – Aliansi 896 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya menggelar aksi damai di Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Senin (9/1/2023). Mereka berharap Mahkamah Agung (MA) memulihkan hak-hak korban KSP Indosurya.

Dalam aksinya, Aliansi 896 Korban KSP Indosurya menyuarakan tiga tuntutan kepada MA. Pertama, meminta agar tuntutan JPU pada sidang perkara Nomor 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt terkait penyitaan aset terdakwa Henry Surya dikabulkan untuk memulihkan kerugian para korban.

“Tuntutan JPU yang meminta barang bukti aset bergerak dan tidak bergerak yang telah disita untuk dirampas dan dilelangkan untuk pemulihan kerugian para korban sudah sangat tepat. Namun kami menyadari bahwa putusan akhir tetap berada di Majelis Hakim,” Ketua Aliansi 896 Korban KSP Indosurya, Wan Teddy.

Tuntutan kedua adalah meminta agar aset yang disita dari terdakwa Henry Surya dikembalikan sepenuhnya kepada korban.

“Kedua, mengembalikan aset sitaan kepada seluruh korban, dan tidak dirampas untuk negara,” ucapnya.

Dan, tuntutan terakhir, meminta agar lembaga penegak hukum dapat mengawal kasus penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya agar putusan akhir dapat berpihak dan memberi rasa keadilan bagi para korban.

“Kami berharap agar lembaga penegak hukum seperti MA, Komisi Yudisial (KY), KPK, dan Menko Polhukam memperhatikan kasus ini dan dapat mengawal agar putusan nanti dapat benar-benar berpihak kepada korban sehingga menciptakan rasa keadilan kepada korban,” tegas Teddy.

Dalam aksi tersebut, korban KSP Indosurya juga membawa sejumlah spanduk. Salah satu tulisan dalam poster yang dibawa itu berbunyi, ‘Banyak korban sakit, meninggal dan gila’.

Teddy mengatakan pihaknya juga melihat Putusan MA Nomor 365 PK/Pid.Sus/2022 terkait kasus PT First Anugerah Karya Wisata (First Travel) yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon untuk mengembalikan seluruh aset First Travel kepada jemaah yang menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana Andika Surachman. Hal inilah yang menjadi dasar para korban menaruh harap pemulihan haknya pada MA.

“Para korban sangat mengharapkan terdapat keadilan serupa bagi korban KSP Indosurya seperti halnya para korban First Travel. Kami memohon agar Mahkamah Agung mau mengawasi jalannya persidangan dalam perkara ini agar sesuai dengan prinsip dan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman,” pungkasnya.