Peluncuran program dilakukan secara simbolis oleh Bupati Tulang Bawang, Qudrotul Ikhwan, disaksikan jajaran pemerintah daerah, pengurus BAZNAS, KORPRI, serta masyarakat penerima manfaat.

Dalam sambutannya, Bupati Qudrotul Ikhwan menegaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian sosial dan semangat gotong royong dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, bantuan RTLH dan relokasi rumah tidak hanya sekadar menyediakan tempat tinggal yang layak, tetapi juga menjadi cerminan nilai kebersamaan, persaudaraan, dan kepedulian antarsesama.

“Program ini menjadi bukti bahwa rasa peduli terhadap sesama dapat diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat ukhuwah insaniyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah islamiyah harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Qudrotul Ikhwan.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, KORPRI, dan BAZNAS menjadi kekuatan penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.

“Kolaborasi ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah dan lembaga sosial bergerak bersama, berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara lebih efektif. Prinsip kebersamaan menjadi modal utama dalam membantu warga yang membutuhkan,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Ferli Yuledi, menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS Kabupaten Tulang Bawang atas kontribusinya dalam mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan.

Ferli mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah daerah serta peran aktif BAZNAS dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui program bantuan perumahan dan kegiatan sosial lainnya.

Ia berharap sinergi antara Pemkab Tulang Bawang, KORPRI, dan BAZNAS dapat terus diperkuat sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari berbagai program pemberdayaan dan bantuan sosial yang dijalankan. []

Reporter: Aria. S

Kemenimipas juga telah memastikan seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di wilayah terdampak bergerak cepat melakukan mitigasi maupun penanganan darurat.

Berdasarkan pemantauan cuaca ekstrem di beberapa wilayah Sumatra dan sebagian kawasan pesisir lainnya, Kemenimipas langsung mengaktifkan prosedur emergency response untuk meminimalkan risiko dan dampak banjir pada fasilitas layanan publik.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, menginstruksikan seluruh Kanwil serta UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan yang terdampak untuk memutus seluruh aliran listrik dan peralatan elektronik ketika debit air mulai naik, serta melakukan evakuasi Warga Binaan ke titik lebih aman di dalam atau luar area UPT apabila situasi mengharuskan.

Selain itu, petugas diwajibkan memantau informasi resmi pemerintah mengenai potensi banjir serta memperkuat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) guna mempercepat langkah penanganan.

Menteri Agus menegaskan bahwa seluruh instruksi ini dilaksanakan sebagai prioritas utama negara dalam menjaga keamanan serta martabat kemanusiaan di tengah kondisi darurat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya pasal 22, 30, 36, dan 48 bahwa pengeluaran Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana dapat dilakukan dalam hal kondisi darurat seperti bencana alam.

“Sesuai arahan Presiden Prabowo, kami telah menggerakkan seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi untuk bersiaga penuh menghadapi cuaca ekstrem. Keselamatan warga binaan, petugas, dan masyarakat adalah fokus utama kami. Evakuasi, pemadaman listrik, pemantauan informasi, hingga koordinasi lintas lembaga kami jalankan secara terukur dan segera,” ujar Menteri Agus di Jakarta, Jumat (28/11).

Menteri Agus menambahkan bahwa setelah bencana mereda, UPT Pemasyarakatan akan memprioritaskan pemulihan area dengan pembersihan ruang hunian, pemeriksaan keamanan instalasi listrik, ketersediaan air bersih, serta penanggulangan potensi penyebaran penyakit agar lingkungan kembali layak digunakan.

Ia menjelaskan bahwa prosedur penanganan terhadap Warga Binaan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-30.OT.02.02 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Mitigasi Bencana.

”Proses evakuasi terhadap Warga Binaan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Kondisi darurat ini membutuhkan gerak cepat, namun tetap memperhatikan prosedur keamanan. Kami juga menginstruksikan segenap jajaran yang terdampak agar meningkatkan kewaspadaan dan mengutamakan keselamatan,” ujar Menteri Agus.

Hingga saat ini, sejumlah UPT Pemasyarakatan telah melakukan pengecekan kondisi blok hunian, memastikan instalasi listrik aman, serta menyiapkan lokasi evakuasi sementara jika debit air terus meningkat.

Sementara itu, Menteri Agus menyampaikan layanan UPT Imigrasi, seperti pelayanan paspor, akan dihentikan sementara sampai kondisi benar-benar pulih.

Kemenimipas juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengikuti arahan pemerintah daerah, dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga.

Kemenimipas terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di seluruh wilayah kerja, dengan sistem mitigasi lebih adaptif dan responsif sesuai perkembangan cuaca ekstrem nasional.

“Dengan arahan langsung Presiden Prabowo dan kerja terpadu seluruh unsur negara, langkah penanganan darurat diharapkan mampu melindungi masyarakat dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan stabil pascabencana,” tandas dia.

Lanjut kata Letkol Teddy armada tersebut terdiri dari tiga unit pesawat Hercules dan satu unit pesawat A400.

“Keempat pesawat tersebut terbang menuju tiga provinsi sekaligus, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, dengan rute terdekat di Bandara Minangkabau (Padang), Bandara Silangit (Tapanuli), serta Bandara Banda Aceh dan Lhokseumawe,” ujar Teddy saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Setkab Teddy mengatakan jenis bantuan utama yang diterbangkan mencakup sekitar 150 unit tenda pengungsian untuk memenuhi kebutuhan shelter darurat, disusul sekitar 64 unit perahu karet, sekitar 100 unit alat komunikasi, genset, bahan makanan, serta tenaga medis dan obat-obatan.

Bantuan yang diangkut akan diprioritaskan untuk kelompok rentan yang meliputi ibu hamil, bayi, anak-anak, dan lansia.

“Jadi sejak hari pertama, tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung mengirimkan pesan kepada Bapak Menko PMK untuk mengoordinir secara langsung terkait penanganan bencana,” tambah Setkab Teddy.

Dan beberapa hari lalu, kata Teddy sampai dengan hari ini juga bantuan terus menuju ke sana. Dari sisi pesawat TNI, kemudian juga dengan pesawat sipil untuk mengangkut semua kebutuhan,” ujar Teddy.

“Kemudian juga bahan makanan siap saji, kemudian tim medis dari TNI, kemudian juga dari Kementerian Kesehatan. Tim medis terdiri dari dokter dan perawat serta bantuan obat-obatan,” lanjut Teddy.

Modifikasi Cuaca 

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan selain fokus pada penanganan korban banjir dan longsor, pemerintah juga melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengurangi curah hujan dan mengantisipasi bencana susulan.

“Kita juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan, sehingga nanti curah hujan kita membawa ke lautan. Ini juga melakukan upaya-upaya semacam ini (selain menangani korban),” ujar Menko PMK Pratikno saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Pratikno mengatakan Siklon Tropis Senyar sebagai penyebab bencana sudah mulai mereda. Meski begitu, ia meminta warga tetap waspada karena masih ada Siklon Tropis Koto yang juga dapat berpotensi memicu cuaca ekstrem di wilayah Aceh dan Sumatera Utara.

“Kita mengantisipasi karena ada Siklon Koto, tapi tempatnya di Utara. Kita masih waspada, kita kira dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia,” kata Pratikno.

Tanggap Darurat Nasional 

Pratikno mengerahkan tim Operasi Tanggap Darurat Nasional untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah termasuk di pulau Sumatera.

Pratikno menjelaskan Presiden Prabowo sudah perintahkan untuk mengirim prioritas bantuan ke daerah yang paling terdampak pada Jum’at (28/11) pagi.

“Sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami, tim PMK, langsung bergerak dibantu TNI, Polri, Pemda aktif” ujar Pratikno.

Pratikno mengatakan pihaknya sudah kerahkan bantuan ke lokasi. Lanjut kata dia bencana badai ini kan melanda beberapa provinsi, mulai Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara di wilayah Medan dan Tapanuli, juga Provinsi Sumatra Barat.

“Kami sudah mengerahkan semua kementerian/lembaga ke sana, mulai dari Basarnas, BNPB, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian PU, kemudian Kemendagri,” kata Menko PMK,” ujar Pratikno.