Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan pengamanan dimulai sejak pagi.

“Sekitar pukul 05.30 WIB sudah dilakukan apel kesiapan dan Technical Working Group (TWG) untuk pengamanan aksi gabungan organisasi guru,” ujarnya.

Aksi Buruh di JCC Senayan

Demonstrasi pertama datang dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang menggelar aksi di kawasan Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyebut aksi dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dan diikuti ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek serta Karawang.

Para peserta membawa sejumlah tuntutan, antara lain penghapusan sistem outsourcing, penolakan upah murah, serta desakan kenaikan upah minimum sebesar 8,5–10,5 persen.

Mereka juga meminta pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pekerja Alih Daya dan segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

“Aksi ini kami pastikan berjalan damai dan konstitusional. Tidak boleh ada kekerasan atau perusakan fasilitas umum,” tegas Said Iqbal.

KSPI juga mengancam akan menggelar mogok nasional melibatkan lima juta buruh di 38 provinsi jika pemerintah tak merespons tuntutan mereka.

Aksi Guru di Lapangan Ikada

Sementara itu, aksi dari kalangan guru terpusat di Lapangan Ikada, kawasan Monas, Jakarta Pusat. Aksi tersebut diikuti berbagai organisasi, di antaranya Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN), serta Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI).

Kombinasi dua aksi besar ini membuat aparat menurunkan total 1.597 personel untuk memastikan situasi tetap kondusif.

Imbauan Polisi: Waspadai Kemacetan

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan menuju kawasan Senayan dan Monas akibat pergerakan massa aksi.

Polisi mengimbau pengguna jalan agar mencari rute alternatif dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran mobilitas.

Direktur Regiden Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Yusri Yunus mengklaim, bentuk dan data SIM saat ini sulit dipahami negara lain atau internasional. Sehingga, Polri berniat untuk menambah dan mengubah sejumlah informasi yang bersifat umum secara global.

Menurut dia, SIM yang baru akan dilengkapi gambar kendaraan yaitu mobil atau pun motor. Gambar tersebut akan berada di samping huruf klasifikasi SIM, misalnya SIM A atau SIM C.

Selain itu, Polri tak akan lagi mengunakan nomor seri SIM. Sesuai dengan rencana single data, SIM ke depannya akan langsung menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) atau kartu tanda penduduk (KTP).

“Bukan lagi nomor SIM, tapi nomor kartu identitas. Kalau itu karena kita kan sudah menggunakan single data,” kata Yusri dikutip dari Laman Humas Polri, Minggu (21/7/2024).

Dia mengakui, bentuk SIM Indonesia saat ini kurang dipahami banyak negara. Padahal, selama ini, penggunaan SIM Internasional di luar negeri pun kerap harus menunjukkan kepemilikan SIM dalam negeri.

Masyarakat yang bisa mendapatkan atau mengajukan permohonan SIM C1 adalah pemilik SIM C yang sudah berdurasi lebih dari satu tahun. Hal yang sama juga pada syarat permohonan SIM C2 harus memiliki SIM C1 berusia satu tahun.

“Hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan launching SIM C1. Ini sebenarnya amanat Perpol tahun 2021 ya, amanat Perpol 05 2021 baru kita realisasikan tiga tahun kemudian. Dengan ini sudah mulai diberlakukan ya di seluruh Satpas di seluruh Indonesia” ujar Kepala Korlantas Polri, Inspektur Jenderal Aan Suhanan dikutip dari laman Humas Polri, Selasa (28/5/2024).

Menurut dia, Korlantas baru menerbitkan SIM C1 karena ingin memastikan perbedaan kemampuan atau kompetensi pengendara.

“Sekaligus juga kita memastikan bahwa adanya perbedaan antara kompetensi SIM C, SIM C1 nanti ada SIM C2. Itu kalau sama-sama berarti bukan peningkatan kompetensi namanya,” ujar dia.

Peresmian pembuatan SIM C1 dilakukan pada Satpas SIM Polda Metro Jaya, Senin (27/5). Dalam acara tersebut, Korlantas Polri juga mengundang Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo, dan Dirut PT Jasa Raharja Rivan A Purwantono.

“Korlantas Polri beserta stakeholder terkait sudah menetapkan jadwal contraflow yang akan diberlakukan selama libur panjang memperingati Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek berlangsung,” kata Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Eddy Djunaedi dalam keterangannya, Selasa (6/2/2024).

Menurut Eddy, waktu pelaksanaan rekayasa lalu lintas tersebut bersifat situasional karena tergantung dengan volume kendaraan yang melintas.

Berikut jadwal penerapan contraflow:

Arus Mudik
– Rabu, 7 Februari 2024: Pukul 16.00 s/d 24.00 waktu setempat Dari KM 47 (Karawang Barat) s/d KM 87 (Subang)
– Jumat, 9 Februari 2024: Pukul 08.00 s/d 24.00 waktu setempat Dari KM 47 (Karawang Barat) s/d KM 87 (Subang)

Arus Balik
– Sabtu, 10 Februari 2024: Pukul 08.00 s/d 24.00 waktu setempat Dari KM 87 (Subang) s/d KM 47 (Karawang Barat)
– Minggu, 11 Februari 2024: Pukul 08.00 s/d 24.00 waktu setempat Dari KM 87 (Subang) s/d KM 47 (Karawang Barat)

Eranasional.com – Korlantas Polri memastikan pergantian plat nomor putih dilakukan bertahap. Jadwal pergantian menyesuaikan masa berlaku tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB). Sementara biaya ganti plat nomor putih tak ada tambahan.

Era baru warna plat nomor akan dilakukan mulai tahun ini. Melalui Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, plat nomor yang selama ini menggunakan dasar hitam akan diganti menjadi warna putih. Sementara tulisannya menjadi warna hitam, dari sebelumnya putih.

Pergantian warna dasar pada plat nomor bertujuan mendukung program tilang elektronik. Dengan mengganti warna dasar hitam menjadi putih dan tulisan hitam, kebijakan yang memanfaatkan teknologi kamera ini bisa berjalan maksimal.

Rumusan tentang pergantian plat nomor dengan dasar putih sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu. Kebijakan ini mengikuti jejak negara lain, seperti Jerman, Malaysia dan Amerika Serikat. Semua negara itu turut menerapkan kebijakan tilang elektronik.

Jakarta, eranasional.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai melakukan penghapusan atau blokir data kendaraan bagi yang tidak melakukan pengesahan ulang surat tanda nomor kendaraan (STNK) selama dua tahun berturut-turut sejak masa berlaku lima tahunan berakhir.

Artinya, kendaraan baik itu mobil atau sepeda motor yang menunggak pajak selama dua tahun berturut-turut dari masa berlaku STNK lima tahunan, maka otomatis menjadi barang rongsok, karena tidak ada opsi pemutihan atau registrasi ulang.

Tindakan ini merupakan realisasi dari peraturan yang secara jelas tertuang dalam Undang-undang Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 74 dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 pasal 110.

“Benar kami sedang melaksanakannya, tapi saat ini dimulai untuk kendaraan yang sudah tidak layak pakai dahulu. Kendaraan-kendaraan yang sudah lama ditinggalkan atau tidak digunakan karena rusak berat dan sebagainya. Kemudian nanti baru berlanjut ke sana,” kata Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Brigjen Halim Pagarra, kepada awak media, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

“Lebih lanjut, karena datanya ini secara nasional, jadi saya harus cek Electronic Registrastion and Identification (ERI),” kata dia.

Secara aturan, UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 74 menjelakan bahwa ada dua dasar penghapusan registrasi kendaraan, yaitu permintaan pemilik dan pertimbangan pejabat berwenang tentang registrasi kendaraan.

Pada ayat 2, penghapusan registrasi kendaraan bisa dilakukan bila kendaraan rusak berat sehinga tidak dapat dioperasikan dan pemilik tidak melakukan registrasi minimal dua tahun setelah habis masa berlaku STNK (5 tahunan).

Berikut aturan lengkapnya:

1. Kendaraan bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar:
a. permintaan pemilik kendaraan bermotor, atau
b. pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi kendaraan bermotor.

2. Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dapat dilakukan jika:
a. kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan, atau
b. pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

3. Kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.

Sementara untuk kendaraan bermotor yang tidak melakukan pengesahan selama dua tahun sejak berakhirnya masa berlaku STNK dan tidak dilakukan registrasi dan identifikasi perpanjangan akan dilaksanakan prosedur penghapusan data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Tiga bulan sebelum berakhirnya waktu dua tahun tersebut, maka akan diberikan surat peringatan pertama untuk waktu satu bulan sejak diterimanya surat peringatan melakukan registrasi dan identifikasi perpanjangan.

2. Apabila pemilik kendaraan tidak melakukan perintah dalam peringatan pertama, diberikan surat peringatan kedua untuk jangka waktu satu bulan.

3. Apabila pemilik kendaraan motor tidak memberikan jawaban atas peringatan kedua, maka diberikan surat peringatan ketiga dalam waktu satu bulan sejak diterimanya peringatan ketiga melaksanakan registrasi kendaraan motor dan penempatan kendaraan bermotor masuk dalam daftar penghapusan sementara. (Red).