Agenda tersebut menghadirkan narasumber-narasumber kompeten di bidang branding dan komunikasi, seperti Kepala Biro Humas Kementerian Agama, Akhmad Fauzin, dan pakar bisnis serta pemasaran Yuswohadi. Acara ini bertujuan untuk membekali Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan strategi branding yang efektif guna meningkatkan citra positif mereka sebagai pelayan publik.

Menurut penjelasannya, Zudan menekankan pentingnya branding positif bagi ASN dalam membangun citra yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas. Zudan menjelaskan, ASN harus mampu berperan sebagai brand ambassador bagi pemerintah di unit kerja masing-masing.

“ASN tidak hanya bekerja untuk instansi mereka, tetapi juga harus berkontribusi dalam membangun citra positif pemerintah di mata publik,” katanya.

Zudan berharap agar ASN dapat menginternalisasi nilai-nilai branding yang positif dan terus berupaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Dengan membangun citra positif melalui branding yang efektif, ASN dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mewujudkan pelayanan yang lebih baik di masa depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Akhmad Fauzin, Kepala Biro Humas Kementerian Agama, memaparkan strategi branding yang telah diterapkan di kementeriannya. Fauzin menyampaikan bahwa Kementerian Agama telah berupaya menjadikan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, sebagai pemimpin yang punya peran penting dalam menciptakan citra positif. Bahkan, Menteri Agama Nasaruddin Umar berhasil meraih predikat sebagai Menteri Berkinerja Terbaik berdasarkan survei yang dilakukan oleh Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA).

“Seluruh ASN di Kementerian Agama telah diajak untuk menjadi humas aktif yang menyampaikan program-program kementerian kepada masyarakat dengan cara yang transparan dan komunikatif,” tutur Fauzin.

JAKARTA, Eranasional.com – November 2022 lalu, Korps Pegawai Republik Indonesia (Kopri) meminta pemerintah menerapkan skema uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan sistem fully funded. Ketua Dewan Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah mengatakan Korpri berharap pemerintah bisa segera menerapkan skema tersebut.

Menurutnya, skema fully funded bisa membantu mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Skema ini juga diyakini bisa lebih bermanfaat untuk para PNS.

Dia jelaskan, system fully funded ini adalah sistem pendanaan. Jadi besarnya dana yang dibutuhkan untuk pembayaran pensiun di masa yang akan datang dipenuhi oleh pegawai.

Caranya, pegawai mengangsur selama masih aktif bekerja dan ditampung dalam suatu tempat, kemudian dikelola dan dikembangkan. Umumnya, pada sistem ini terdapat dua sumber iuran, yakni pemberi kerja dan iuran pegawai.

“Kelebihannya, pemberi kerja tidak dibebani dengan biaya manfaat pensiun. Karena biaya itu sudah dipenuhi ketika pegawai masih aktif bekerja,” kata Zudan Arif.

Dia mengungkapkan, untuk skema pensiun yang digunakan sekarang adalah menggunakan Pay as You Go (PAYG). Katanya, ini adalah sistem pendanaan pensiun untuk PNS di mana pembayaran pensiunnya masih dipenuhi oleh APBN saat pegawai sudah masuk masa pensiun.

“Jadi ada besaran beban yang dianggarkan pada APBN akan sama dengan besar manfaat yang dibayar setiap tahunnya,” ujarnya.

Apakah skema fully funded ini bisa membuat PNS lebih sejahtera. Kata dia, kesejahteraan hari tua PNS dipengaruhi oleh skema manfaat.

Saat ini ada dua manfaat, yaitu manfaat pasti (defined benefit). Di sini manfaatnya sudah ditetapkan dalam Peraturan Danan Pensiun (PDP) dengan rumus tertentu yang mempertimbangkan masa kerja dan gaji terakhir.

Kedua, iuran pasti (defined contribution). Di sini iurannya ditetapkan dalam PDP, di mana iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

“Kami dari Korpri sangat berharap pemerintah bisa mulai menerapkan skema fully funded ini,” imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran pensiun PNS semakin besar dan menjadi beban negara. Karena itu dibutuhkan reformasi di bidang pensiun.

Sri Mulyani menjelaskan, skema pensiun yang diterapkan saat ini masih menggunakan Pay as You Go (PAYG). Artinya, perhitungan skema merupakan dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN.

TNI dan Polri, menurut Sri Mulyani, juga menggunakan skema yang sama. Hanya saja, tak dikelola Taspen melainkan PT ASABRI.