korupsi bnpb – Eranasional.com

Mabes TNI Buka Suara Terkait Dugaan Keterlibatan Prajurit Aktif dalam Korupsi Dana Kebencanaan BNPB

Rio Anthony — Thu, 22 Oct 2026 05:48:53 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) menyatakan sikap tegas untuk menghormati proses hukum serta bersiap menjalin koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah ini diambil menyusul munculnya dugaan keterlibatan anggota TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI M. Nas, menegaskan komitmen pihaknya untuk menindaklanjuti seluruh temuan dan informasi resmi yang dilayangkan KPK berdasarkan tata cara hukum yang berlaku.

“TNI menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan akan berkoordinasi dengan KPK serta menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ungkap Nas dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/10/2026).

Indikasi keterlibatan unsur militer aktif ini bermula dari pengembangan penyidikan kasus korupsi dana penanganan bencana, yang diawali operasi tangkap tangan (OTT) oleh tim lembaga antirasuah pada 13 Oktober 2026.

Sebagai tindak lanjut, penyidik KPK melayangkan surat resmi kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada Selasa (20/10/2026).

Dokumen tersebut merinci konstruksi perkara beserta porsi dugaan keterlibatan personel militer di dalamnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memaparkan bahwa berdasarkan hasil pendalaman sementara, sedikitnya ada dua oknum prajurit TNI aktif yang terseret dalam kasus ini.

“Sejauh ini yang kami sampaikan ada dua oknum TNI aktif yang ada di dalam konstruksi perkara tersebut,” kata Budi saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).

Budi menambahkan bahwa penyidikan masih berjalan di tingkat awal, sehingga peluang pengungkapan keterlibatan pihak-pihak lain masih terbuka lebar.

“Ini kan masih awal, ya. Tentu nanti juga bisa terus dilakukan pengembangan,” tuturnya.

Terkait desas-desus mengenai nama Letjen TNI Suharyanto yang disinyalir ikut terseret, Budi mengimbau masyarakat untuk memantau proses pemeriksaan lebih lanjut yang ditangani institusi militer.

“Ya, detailnya nanti kita tunggu, ya, prosesnya di Puspom TNI,” jelasnya.

KPK Tahan Lima Tersangka Kasus OTT di BNPB, Uang Rp1,4 Miliar Turut Diamankan

Rio Anthony — Thu, 15 Oct 2026 01:00:19 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara hasil operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, kelima tersangka terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangan mereka dalam kondisi diborgol.

Mereka kemudian dibawa menggunakan mobil tahanan menuju Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK sekitar pukul 16.50 WIB.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa perkara tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah dibahas dalam forum ekspose internal lembaga antirasuah itu.

“Penyidik menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka,” ujar Budi kepada wartawan.

Meski demikian, Budi belum mengungkapkan identitas maupun peran masing-masing pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Sebelumnya, tim KPK mengamankan 14 orang dalam OTT yang berlangsung di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Selasa (13/10/2026).

Sejumlah pihak yang diamankan berasal dari unsur pejabat BNPB hingga kalangan swasta.

Budi menyampaikan bahwa pihak-pihak yang diamankan di antaranya Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta sejumlah pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Selain mengamankan sejumlah orang, penyidik KPK turut menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia sebagai bagian dari barang bukti dalam operasi tersebut.

Hingga kini, perkembangan lebih lanjut mengenai konstruksi perkara, identitas para tersangka, serta dugaan tindak pidana yang menjerat mereka masih menunggu keterangan resmi dari KPK. []

Lima Orang Tersangka BNPB dari Swasta dan Internal

Rio Anthony — Thu, 15 Oct 2026 00:31:29 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Langkah tegas kembali diambil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan rasuah di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebanyak lima orang tersangka resmi dijebloskan ke sel tahanan pada Rabu (14/10/2026).

Sebelum ditahan, para pihak terkait telah menjalani pemeriksaan maraton sejak Selasa (13/10/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, keputusan penahanan ini berawal dari penelusuran fakta serta barang bukti yang dipaparkan dalam forum ekspos bersama jajaran Direktorat Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, hingga Deputi Penindakan.

“Dari hasil ekspos itu, disepakati penetapan tersangka yang terdiri dari pihak swasta dan pejabat di internal badan tersebut,” tutur Setyo saat berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Guna mempermudah proses hukum, para tersangka kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Lembaga antirasuah tersebut juga mengisyaratkan bakal melakukan langkah paksa lainnya, seperti penggeledahan dan penyitaan, seiring berjalannya penyidikan. []

Bayang-Bayang Korupsi Dana Bencana: Ironi di Balik Susutnya Anggaran BNPB

Rio Anthony — Wed, 14 Oct 2026 23:00:36 +0000

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti kerentanan pengelolaan anggaran di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kasus yang menyeret sejumlah pihak, mulai dari pejabat hingga tenaga ahli dan pihak swasta, memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan dana kemanusiaan.

Terlebih, anggaran tersebut berkaitan langsung dengan upaya penyelamatan masyarakat saat bencana melanda.

Di tengah mencuatnya dugaan praktik korupsi tersebut, publik perlu melihat persoalan ini dari sudut pandang yang lebih luas.

Seberapa besar anggaran yang dikelola BNPB, bagaimana perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir, dan sejauh mana pengawasan diperlukan agar dana penanggulangan bencana benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat?

Anggaran BNPB: Dari Triliunan hingga Rp491 Miliar

Anggaran BNPB memiliki peran strategis dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

Dana tersebut mendukung berbagai kegiatan, mulai dari mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana.

Berdasarkan catatan historis anggaran negara yang menjadi rujukan dalam naskah ini, alokasi BNPB pada periode 2011–2024 umumnya berada di atas Rp1 triliun.

Pada tahun-tahun tertentu, terutama ketika kebutuhan penanganan bencana meningkat, anggarannya bahkan disebut mencapai lebih dari Rp3 triliun hingga Rp5 triliun. Namun, kondisi berbeda terlihat pada anggaran 2026.