Untuk diketahui, Sudin merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yang beberapa waktu lalu dipanggil penyidik KPK. Rumah dinasnya di Raffles Hills, Cimanggis, Depok juga Digeledah KPK, Jumat, 10 November lalu.

“Diduga ada Komisi IV menerima aliran dana itu,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di sela acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar di Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023.

“Waktu itu sudah disebut rumah siapa yang digeledah, Sudin,” sambung Ali.

Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut tiga klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yakni klaster dugaan pemerasan yang dilakukan SYL terhadap bawahannya yang sudah naik ke tahap penyidikan, dugaan korupsi pengadaan sapi, dan dugaan korupsi hortikultura yang masih dilidik.

Sudin sendiri diduga menerima aliran dana terkait kasus pemerasan SYL terhadap pejabat di lingkungan Kementan.

Soal pemeriksaan terhadap Sudin kemarin, Ali menyebutkan bahwa yang bersangkutan ditanya tentang proyek di Kementan, fungsi pengawasan Komisi IV terhadap Kementan, dan lainnya.

“Kita konfirmasi proyek-proyek di Kementan dan lain-lainnya. Pengawasan anggaran yang dilakukan Komisi IV dan lain-lainnya,” terangnya.

Selain Sudin, KPK juga memeriksa dan menggeledah rumah anggota Komisi IV Vita Ervina yang juga politisi PDIP.

Dalam perkara dugaan korupsi di Kementan, KPK telah menetapkan SYL dan dua anak buahnya sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi.

Dua anak buah itu adalah mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

Khusus SYL, ia dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). (*)

Dalam penggeledahan itu, KPK juga mendapatkan cek senilai Rp2 triliun.

Direktur Penyidikan KPK brigjen Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya tengah mendalami aliran uang korupsi SYL, termasuk apakah digunakan oleh yang bersangkutan untuk bermain judi.

“Benar, kami menemukan itu (kartu kasino) dan sedang kita dalami,” kata Asep Guntur, Selasa,  28 November 2023.

Agus kembali menekankan, bahwa yang diselidiki KPK adalah aliran uang korupsi SYL.

Mengenai alibi lain sehingga SYL layak memiliki kartu kasino tersebut, menurutnya bisa saja karena sebagai public figure, SYL dianggap bisa menarik orang banyak untuk datang ke kasino tersebut.

“Tapi yang kita dalami sebetulnya bukan itunya, yang kita dalami itu adalah apakah uang hasil korupsinya itu, itu digunakan untuk hal tersebut atau bukan,” jelasnya.

Selain kartu kasino judi, dalam penggeledahan rumah dinas SYL, KPK juga mendapati cek senilai Rp2 triliun. Mengenai hal itu, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya akan menelusurinya,  meski PPATK menyatakan cek itu “bodong”. Terkait hal itu, kata Ali, akan dibuktikan di persidangan.

“Meski PPATK menyatakan itu bodong, palsu, atau apalah, tapi bagi kami yang terpenting adalah latar belakang itu semua perlu didalami lebih lanjut. Mengenai asli palsunya nanti akan dibuktikan di depan hakim, itu prinsip bagi kami sebagai penegak hukum. Fakta-fakta hukum jauh lebih penting, bukan sekedar kemudian argumentasi,” ujarnya.

Ali Fikri menyebutkan, berdasarkan informasi yang didapat, kasino di mana SYL memiliki kartu member-nya tersebut berlokasi di Malaysia.

“Kalau yang beredar, katanya di Malaysia ya,” tanya Ali Fikri. (*)

Kata Alex, laporan itu masuk ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) pada 2020. Kemudian, pimpinan pun sudah menerbitkan surat disposisi agar laporan itu diselidiki.

“Tapi ternyata tidak ditindaklanjuti. Belum lama ini kita perintahkan untuk menerbitkan Sprindik (Surat Perintah Penyelidikan),” kata Alex Mawarta di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 28 November 2023.

Betapa terkejutnya dia ketika menjalani pemeriksaan pelanggaran etik di Dewan Pengawas (Dewas) dengan terlapor Firli Bahuri yang diduga menemui dan memeras SYL. Saat itu, dirinya baru tahu bahwa perkara dugaan korupsi yang menjerat SYL sudah dilaporkan sejak 2020, namun penyidikannya baru dimulai per 26 September 2023.

“Kami betul-betul bleng, tidak tahu bahwa ternyata tahun 2020 itu ada laporan masyarakat soal korupsi di Kementan dan ternyata pimpinannya juga sudah mendisposisi untuk melakukan penyelidikan,” jelas Alex.

Rupanya tidak hanya laporan pengaduan masyarakat, tetapi juga Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga tidak ditindaklanjuti.

Diakui Alex, pimpinan KPK memiliki kekurangan karena tidak memiliki alat untuk memonitor apakah bawahannya menindaklanjuti disposisi yaitu menyelidiki laporan maupun LHA.

“Termasuk laporan PPATK, banyak disposisi pimpinan yang sudah kita berikan. Perintahnya, lakukan penyelidikan. Apakah itu dilakukan atau tidak, kita tidak punya alat monitoring,” jelas Alex.

Untuk mengantisipasi agar persoalan itu tidak berulang, KPK akan membuat dashboard yang bisa digunakan untuk mengawasi apakah disposisi pimpinan, terutama terkait penanganan kasus berjalan.

Menurut Alex, terdapat titik rawan dalam penanganan perkara di KPK. Karena itu, alat bantu untuk melakukan monitoring diperlukan.

“Apakah disposisi pimpinan yang memerintahkan untuk dilakukan penyelidikan itu ditindaklanjuti atau tidak. Kita harus dapat memastikan itu,” pungkas Alex. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Partai NasDen mulai pasang barikade setelah eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), salah satu kadernya terjerat kasus korupsi. NasDem mengancam akan mensomasi KPK.

Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan melayangkan somasi terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta yang menyebut ada dugaan uang hasil korupsi SYL mengalir ke Partai NasDem.

“Kami mempertimbangkan untuk mensomasi Pak Alex Marwata karena ucapannya itu,” kata Ahmad Sahroni dalam konferensi pers di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10).

Ahmad Sahroni menegaskan bahwa partainya tidak pernah memerintahkan SYL untuk korupsi dan meminta SYL menyetorkan uang hasil korupsi ke partai. Menurut dia, NasDem telah dirugikan oleh ucapan Alexander Marwata.

“Kami sudah rugi di hadapan publik, seolah-olah partai kami ini adalah partai korupsi,” tukasnya.

Perkataan Alex Mawarta

Soal dugaan aliran uang korupsi SYL ke Partai NasDem diungkapkan Alexander Marwata saat jumpa pers penahanan SYL sebagai tersangka korupsi di Kementan, Jumat (13/10). Alex menyatakan KPK menemukan aliran uang korupsi SYL digunakan untuk kepentingan NasDem.

“Ditemukan aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai NasDem dengan nilai miliaran rupiah,” kata Alex.

Namun, Alex tidak menyebutkan secara rinci jumlahnya penggunaan uang hasil dugaan korupsi yang ditujukan kepada NasDem. Kata dia, penyidik terus mendalami kasus ini.

“KPK akan terus mendalami dugaan itu,” ujarnya.

Syahrul Yasin Limpo diduga memaksa bawahannya menyetor US$4.000 hingga US$10.000 tiap bulan. Jika tak menyetor, ASN di Kementan akan dimutasi.

Duit itu diduga disetor ke SYL melalui Kasdi dan Hatta. Ketiganya diduga telah menikmati duit haram sebesar Rp13,9 miliar.

SYL juga diduga menggunakan uang setoran itu untuk membayar cicilan kartu kredit, cicilan mobil Alphard, perawatan wajah, beli tiket pesawat, hingga ibadah umrah.

Kemudian Alex Mawarta menanggapi ancaman akan disomasi oleh NasDem. Kata dia, perkataan yang dirinya ucapkan tidak muncul secada tiba-tiba. Apa yang ia katakan berdasarkan serangkaian proses penyelidikan hingga penyidikan.

“Apa yang saya sampaikan kemarin tentunya berdasarkan alat bukti yang diperoleh pada saat penyidikan. Dan itu bukan pernyataan pribadi. Tetapi saya mewakili pimpinan dan lembaga,” kata Alex, Sabtu (14/10).

JAKARTA, Eranasional.com – KPK menangkap mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), Kamis (12/10/2023) malam.

Begitu ditangkap, politikus Partai NasDem tersebut langsung digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

SYL tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 19.20 WIB. Awalnya tiga mobil beriringan masuk ke area gedung KPK, satu di antaranya ditumpangi SYL.

Saat masuk ke Gedung Merah Putih, SYL mengenakan baju putih dilapisi jaket hitam. Kepalanya mengenakan topi dan tangannya diborgol. Dia irit bicara ketika ditanya sejumlah pertanyaan dari awak media. Dià langsung digiring ke ruang pemeriksaan dengan pengawalan cukup ketat dari petugas.

KPK telah menetapkan SYL sebagai tersangka. kasus dugaan korupsi dan pemerasan di di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Selain SYL, KPK juga menetapkan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat Mesin Pertanian, M Hatta (MH) sebagai tersangka.

SYL diduga menginstruksikan KS dan MH untuk mengumpulkan uang pungutan dan setoran dari sejumlah pejabat di lingkungan Kementan.

Ditotalkan setiap bulannya pejabat di Kementan harus menyetorkan uang ke SYL sebesar US$4.000 hingga US$10.000 jika dirupiahkan senilai ratusan juta rupiah.

Untuk memuluskan pungutan dan setoran tersebut, SYL membuat kebijakan personal. Uang itu digunakan untuk kepentingan dia dan keluarganya seperti menbayar cicilan kartu kredit dan cicilan membayar mobil mewah Alphard.

JAKARTA, Eranasional.com – Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang menduga telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri karena bertemu dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kata Saut, pada Pasal 36 UU KPK juncto Pasal 65 menyebutkan, dengan alasan apapun pimpinan KPK tidak diperbolehkan bertemu dengan pihak-pihak yang berperkara.

“Hukuman pidananya di UU KPK itu 5 tahun,” kata Saut Situmorang dalam sebuah diskusi, Senin (9/10).

Dia lalu mengutip sumber intelejen yang menyebutkan bahwa KPK menerima laporan dugaan korupsi di Kementan pada 2021. Sementara, Firli dan SYL bertemu pada Oktober 2022.

“Kita enggak tahu bulan apa di tahun 2021 laporan itu diserahkan. Sementara keduanya bertemu pada Oktober 2022,” tuturnya.

“Dan, KPK mulai melakukan penyelidikan kasus korupsi di Kementan pada awal 2023,” sambung Saut.

Saut melanjutkan, pada 13 Juni 2023 penyidik dan pimpinan KPK melakukan gelar perkara (ekspose) terkait dugaan korupsi di Kementan. Hasilnya, disepakati kasus itu statusnya dinaikkan menjadi penyidikan.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua KPK Firli Bahuri Firli Bahuri menanggapi soal viral foto dirinya bertemu dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) di lapangan bulu tangkis.

Firli mengatakan pertemuan dirinya dengan SYL terjadi pada Maret 2022, jauh sebelum KPK melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

“Pertemuan itu di lapangan bulu tangkis antara saya dengan Menteri Pertanian saat itu, saudara Syahrul Yasin Limpo, sekitar tanggal 2 Maret 2022,” kata Firli, Senin (9/10/2023).

Dia menyatakan, saat bertemu dengan SYL, di sekelilingnya ramai dengan orang lain. Dan, Firli menekankan, status SYL saat itu belum menjadi pihak yang berperkara di KPK.

“Pertemuan itu juga bukan atas inisiasi atau undangan saya ya,” jelas Firli.

Firli meminta masyarakat untuk tidak tergiring oleh opini pertemuan dirinya dengan SYL yang tujuannya untuk mengaburkan penanganan kasus korupsi di Kementan yang sedang diusut KPK.

“Kami berharap masyarakat tidak tergiring opini-opini yang tidak sesuai fakta dan dapat mengaburkan pokok perkara yang sedang KPK tangani, yaitu tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian berupa pemersan dalam jabatan, gratifikasi, dan TPPU,” tuturnya.

Beredarnya foto Firli Bahuri bersama SYL itu saat ini menuai kontroversi di tengah kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada SYL yang tengah diusut oleh Polda Metro Jaya.

Kasus tersebut kini sudah naik ke tingkat penyidikan. Polisi akan menyelidiki lebih lanjut foto pertemuan Firli dan SYL untuk memastikan ada atau tidaknya peristiwa pemerasan.

JAKARTA, Eranasional.com – Sebuah foto yang menampilkan Ketua KPK Firli Bahuri sedang bertemu dengan eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) viral di media sosial.

Di dalam foto tersebut, Firli bergaya santai mengenakan celana pendek, sedangkan Yasin Limpo mengenakan jaket berwarna hijau. Selain keduanya, ada seorang pria lagi.

Seorang sumber yang tidak disebutkan namanya mengatakan Firli dan SYL bertemu di sebuah Gelanggang Olahraga (GOR) atau lapangan bulu tangkis.

Informasi menyebutkan, keduanya bertemu di sebuah GOR di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat.

“Tidak hanya mereka berdua, ada orang lain dan banyak pengunjung umum,” kata sumber tersebut.

Katanya lagi, saat itu SYL datang seorang diri ke GOR. Dan, Firli sempat meminta berulang agar SYL untuk pergi.

“Karena dicuekin, akhir SYL pergi, enggak pamit,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK telah mencegah istri, anak dan cucu mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait dugaan kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pakar hukum pidana dan TPPU Yenti Ganarsih mengatakan keluarga memang pihak yang paling berpotensi menerima aliran uang hasil korupsi dan TPPU.

“Biasanya yang paling adalah keluarga dekat. Tapi semuanya kembali lagi apakah ada bukti-buktinya. Kita tunggu saja profesionalisme dan integritas KPK,” kata Yenti, Minggu (8/10).

Menurut dia, apakah ada aliran TPPU kekeluarga SYL, dapat bisa dari kapan korupsi itu dilakukan dan aliran uangnya ke mana saja. Yenti menegaskan, penerima aliran uang TPPU bisa dijerat hukuman 5 tahun penjara.

“Yang mengalirkan dan yang menerima aliran hasil korupsi sama-sama pelaku TPPU. Ini penting harus diketahui. Pada akhirnya kalau ada bukti dan terbukti secara sah dan meyakinkan, akan dirampas dan diserahkan kepada negara,” tuturnya.

“Yang mengalirkan hukumannya maksimal 20 tahun penjara, dan yang menerima 5 tahun,” sambung Yenti.

Pelaku yang menerima TPPU biasanya diindikasikan dengan menerima sesuatu jumlah yang besar seperti mobil mewah atau bangunan mewah. Menurut dia, istri atau anak pelaku korupsi pasti tahu berapa pendapatan kepala keluarga.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK melakukan pencegahan terhadap sembilan orang agar tidak dapat berpergian ke luar negeri, tiga di antaranya istri, anak, dan cucu mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pencegahan dilakukan setelah dilakukan serangkaian penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi di Kementan.

Katanya, Hasil penggeledahan ditemukan sejumlah dokumen yang terkait kasus tersebut.

“Seluruh data dan informasi yang sudah kami miliki, termasuk dokumen hasil penggeledahan pasti didalami lebih lanjut,” kata Ali Fikri, Sabtu (7/10/2023).

Dari dokumen tersebut, lanjut Ali, penyidik KPK mendalami adanya keterlibatan pihak lain yang diduga berkaitan dengan kasus korupsi di Kementan.

“Termasuk siapa berbuat apa dan dengan siapa. Dengan begitu seluruh unsur pasal yang ditetapkan terpenuhi,” jelasnya.

Ali menjelaskan, sembilan orang yang dicekal itu terdiri dari tersangka dan pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan korupsi di Kementan.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memerintahkan salah satu kadernya, Syahrul Yasin Limpo (SYL), mundur dari jabatan sebagai Menteri Pertanian (Mentan) seiring diusutnya kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Untuk itu, Paloh meminta SYL untuk segera menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mengajukan pengunduran diri.

“Saya sudah menerima laporan dari Bung Syahrul. Atas nama DPP Partai NasDem, saya menyatakan segera menghadap Bapak Presiden, dan sampaikan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pertanian,” kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Adapun alasan Surya Paloh meminta SYL mundur dari jabatan Mentan agar lebih fokus menghadapi proses hukum di KPK.

“Sebagai penghormatan terhadap upaya penyidikan yang sedang berlangsung terhadap dirinya, sekaligus agar lebih berkonsentrasi menghadapi proses hukumnya,” tegasnya.

SYL Lapor ke Polda Metro Jaya

Diberitakan sebelumnya, Syahrul Yasin Limpo membuat laporan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan. Dia diperiksa selama tiga jam.

“Saya mengalami kelelahan akibat menjalani pemeriksaan cukup lama,” kata SYL.

SYL mengaku sudah menyampaikan semuanya dan secara terbuka. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail dugaan pemerasan yang dimaksud.

Bererdar kabar menyebutkan salah satu pimpinan KPK diduga melakukan pemerasan pada SYL pada tahun 2022 sebelum perkara dugaan korupsi di Kementan diusut KPK.