Proses ini merupakan bagian dari upaya ekstradisi Tannos ke Indonesia.

“Berdasarkan informasi yang saya terima, karena sistem hukum di Singapura berbeda dengan kita, Paulus Tannos saat ini sedang dalam proses penuntutan,” jelas Setyo di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.

Setyo menambahkan bahwa KPK masih menunggu penyelesaian proses penuntutan tersebut. Setelah selesai, pemerintah Indonesia baru bisa mengambil langkah berikutnya.

“Dari proses penuntutan itu, nantinya akan ada keputusan untuk menentukan langkah selanjutnya,” ujarnya.

Mengenai tenggat waktu ekstradisi yang sebelumnya ditetapkan hingga 3 Maret 2025, Setyo menyatakan bahwa tenggat tersebut sudah tidak relevan karena proses penuntutan masih berjalan.

“Tenggat waktu 3 Maret 2025 tidak lagi berlaku karena proses penuntutan masih berlangsung,” tegasnya.

Paulus Tannos, buronan KPK dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik, telah masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak 19 Oktober 2021.

Dia berhasil ditangkap oleh Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), lembaga antikorupsi Singapura.

Sebelum penangkapan, Divisi Hubungan Internasional Polri telah mengirimkan surat permintaan penangkapan sementara (provisional arrest request) kepada otoritas Singapura.

Pada 17 Januari 2025, Jaksa Agung Singapura mengonfirmasi penangkapan Tannos. Saat ini, pemerintah Indonesia sedang berupaya menyelesaikan proses ekstradisinya.

KPK, Kementerian Hukum, Polri, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi untuk mempercepat proses ekstradisi tersebut. []

Saat ini, pemerintah sedang melengkapi dokumen untuk ekstradisi Paulus Tannos dari Singapura ke Indonesia.

“Sebagaimana yang sudah terjadi di beberapa perkara, Muhammad Nazarudin contohnya, juga itu begitu pulang ya kita langsung tahan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis 30 januari 2025.

Tessa menjelaskan, salah satu persyaratan agar Indonesia bisa mengekstradisi yang bersangkutan berupa jaminan untuk segera disidangkan.

Menurutnya, penahanan merupakan langkah awal menyeret Paulus Tannos ke ruang sidang.

“Salah satu hal yang diinginkan dari pihak Singapura adalah jaminan bahwa yang bersangkutan pasti disidangkan,” ujarnya.

Dalam menjamin menyidangkan buronan kasus korupsi e-KTP itu, Tessa menyatakan menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Intinya, begitu yang bersangkutan tiba di Indonesia maka proses pelimpahan ke persidangan dapat segera dilakukan,” ucapnya. []

Menanggapi itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan Jokowi sudah bersuara soal tudingan tersebut. Menurut, penjelasan itu sudah menjadi sikap Jokowi.

“Presiden kan sudah menjelaskan kemarin ya, sangat gamblang apa yang beliau sampaikan. Saya kira itu sudah disampaikan kepada masyarakat apa yang jadi concern beliau, apa yang jadi pernyataan beliau itu sudah disampaikan secara terbuka,” kata Ari di Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Desember 2023.

Menurut Ari, hingga saat ini Jokowi belum berencana mengambil langkah hukum. Dia pun meminta masyarakat tidak mengambil informasi sepihak.

“Sampai saat ini rencana itu belum ada,” ujarnya.

“Ini kan edukasi juga pada masyarakat, supaya jangan ambil informasi sepihak dan itu sudah kemarin disampaikan secara jelas oleh Bapak Presiden. Apa yang beliau sampaikan itu menurut saya sesuatu yang sudah clear,” sambung Ari.

Mengenai kemungkinan DPR menggunakan hak interpelasinya terkait persoalan itu, Ari mengatakan itu adalah ranah DPR.

“Saya kira itu ranahnya DPR ya. Saya tidak berkomentar soal itu,” ucapnya.

Begitu juga dengan pengakuan mantan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyatakan pernah dimarahi Presiden Jokowi gegara melaporkan kasus ‘papa minta saham’. Ari enggan berkomentar terkait munculnya pengakuan-pengakuan itu. Dia justru mempertanyakan kenapa pengakuan itu muncul jelang Pemilu 2024.

“Saya kira kita bisa memahami, karena konteks saat ini kan konteks kontestasi politik dalam pemilu. Sehingga bisa dipertanyakan apa kepentingan di balik ini,” kata Ari. (*)

Awalnya Agus menceritakan dirinya dipanggil Jokowi seorang diri tanpa empat komisioner KPK lainnya ke Istana Negara, Jakarta.

“Saya terus terang pada waktu kasus e-KTP, saya dipanggil sendirian oleh Presiden. Saya heran, biasanya dipanggil berlima. Dan, dipanggilnya bukan (masuk pintu) melalui wartawan,” kata Agus dalam program Rosi, Kompas TV, Kamis, 30 November 2023 malam.

Begitu di dalam Istana Negara, Agus menyebutkan Presiden Jokowi berteriak dengan mengucapkan kalimat ‘Hentikan!’.

Agus yang mendengar teriakan Jokowi itu bingung dengan maksud ucapan sang presiden. Belakangan dia mengetahui yang dimaksud Jokowi adalah menghentikan pengusutan korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto.

“Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang diminta dihentikan itu adalah kasus Setnov, Ketua DPR pada waktu itu, mempunyai kasus e-KTP,” ungkap Agus.

Namun, dia tidak menuruti permintaan Jokowi untuk menghentikan kasus tersebut. Apalagi, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) telah diterbitkan.

“Sprindik dikeluarkan tiga minggu sebelumnya. Saat itu KPK tidak memiliki kewenangan meng-SP3-kan kasus, jadi tidak mungkin saya menghentikannya,” jelasnya.

“Karena tugas di KPK seperti itu, makanya saya tidak perhatikan (perintah Jokowi) itu. Saya jalan terus,” sambung Agus Rahardjo.

Korupsi e-KTP

Untuk diketahui, kasus e-KTP berawal saat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di tahun 2009 merencanakan pengajuan anggaran untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAP), salah satu komponennya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pemerintah pun menargetkan pembuatan e-KTP selesai di tahun 2013. Proyek tersebut merupakan program nasional dalam rangka memperbaiki sistem data kependudukan Indonesia.

Lelang e-KTP dimulai tahun 2011 dan diindikasikan bermasalah karena ditemukan terjadi mark up anggaran.

KPK kemudian menemukan adanya praktik kongkalingkong secara sistemik yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, anggota DPR, pejabat BUMN, hingga pengusaha dalam proyek pengadaan e-KTP pada 2011-2012.

Akibat korupsi berjamaah ini, kerugian yang dialami negara mencapai Rp2,3 triliun.

Dalam kasus korupsi proyek e-KTP ini beberapa pelaku sudah divonis bersalah yaitu Setya Novanto, dua mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, pengusaha Made Oka Masagung, dan mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera yang juga merupakan keponakan Setnov, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

Pelaku lainnya adalah Andi Naragong, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, dan mantan anggota DPR RI Markus Nari. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Paulus Tannos yang merupakan buronan atas kasus dugaan korupsi proyek e-KTP sempat terdeteksi berada di Thailand. Namun, Paulus Tannos mengubah identitasnya di paspor saat berada di luar negeri.

Namun, KPK tidak mengungkap lebih detail negara yang mengeluarkan paspor Paulus Tannos dengan identitas baru tersebut.

“Ya betul, tentu ada paspor yang berubah dari negara lain. Tentu kami tidak bisa sebutkan saat ini ya, negara mana yang kemudian menerbitkan paspor dari tersangka KPK yang saat ini DPO,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Meski Paulus Tannos mengubah identitas, Ali memastikan KPK tetap berupaya menangkapnya bersama tiga orang lain yang menyandang status daftar pencarian orang.

“Upaya-upaya pengejaran itu kan ada dinamika, dan itu menjadi evaluasi ke depan tentunya ketika melakukan pengejaran terhadap para DPO KPK khususnya,” tegas Ali.

Sebelumnya, Ketua KPK, Firli Bahuri mengakui terdapat buronan KPK yang mengubah identitasnya di luar negeri. Pernyataan ini disampaikan Firli di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/2/2023) kemarin.

“Jadi kalau awal namanya PT (Paulus Tannos) di saat melakukan upaya penangkapan, nama yang bersangkutan sudah berubah menjadi TTP,” kata Firli.

Firli mengakui perubahan identitas itu membuat KPK sulit menangkap Paulus Tannos. Namun, Firli memastikan jajarannya tetap berupaya menangkap buronan tersebut.

“Ini tentu akan menyulitkan kita tetapi kita tidak akan pernah menyerah karena kita sudah tahu proses peralihan nama dari PT menjadi TTP itu,” kata Firli.