Ia tercatat sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekaligus Staf Khusus Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas.

Ishfah diketahui menjadi anggota Dewan Pengawas BPKH sejak 17 Oktober 2022 hingga Oktober 2024.

Fakta mengenai rangkap jabatan tersebut terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Dalam sidang tersebut, Kepala BPKH Fadlul Imansyah dan Deputi Keuangan BPKH Irwanto hadir sebagai saksi.

Fadlul mengatakan, berdasarkan pengetahuannya, Ishfah sudah menjadi staf khusus Menteri Agama sebelum masuk ke jajaran Dewan Pengawas BPKH.

“Seingat saya sudah menjadi stafsus menteri, baru masuk BPKH. SK BPKH-nya untuk dewan pengawas memang ada nama beliau. Sejak 17 Oktober 2022 sampai Oktober 2024,” kata Fadlul di hadapan majelis hakim.

Jaksa kemudian memastikan apakah Ishfah tetap menjalankan tugas sebagai staf khusus Menteri Agama ketika menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas BPKH.

“Iya (rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas BPKH sekaligus stafsus Menag),” jawab Fadlul.

Fadlul menjelaskan, Dewan Pengawas BPKH beranggotakan tujuh orang. Lima di antaranya berasal dari unsur masyarakat, sedangkan dua lainnya merupakan perwakilan pemerintah, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan.

Dalam susunan tersebut, Ishfah merupakan perwakilan Kementerian Agama. Adapun Kementerian Keuangan diwakili Firmansyah N Nazaroedin.

Kedua tersangka tersebut adalah Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour), Ismail Adhan, dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama yang juga mantan Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), Asrul Azis Taba.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap keduanya dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Hari ini penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan ASR sebagai Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri),” ujar Budi dalam keterangannya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penahanan terhadap kedua tersangka, Budi enggan berspekulasi dan menyebut keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Ismail Adhan dan Asrul Azis Taba sebagai tersangka baru dalam perkara korupsi kuota haji.

Dalam kasus yang sama, lembaga antirasuah itu lebih dahulu menjerat mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, serta mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Azis.

KPK menduga Ismail dan Asrul melakukan berbagai upaya untuk memperoleh tambahan kuota haji khusus dari pemerintah Arab Saudi, termasuk dengan memberikan sejumlah uang kepada pihak terkait.

Ismail diduga menyerahkan uang sebesar 30 ribu dolar Amerika Serikat kepada Ishfah Abidal Azis. Selain itu, ia juga disebut memberikan 5.000 dolar AS dan 16.000 riyal Arab Saudi kepada mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Abdul Latief.

Dari praktik tersebut, Maktour diduga memperoleh keuntungan tidak sah mencapai Rp27,8 miliar pada penyelenggaraan haji 2024.