Kesaksian itu disampaikan mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief dalam sidang perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).

Dalam persidangan, Hilman mengungkapkan Yaqut saat itu menyampaikan usulan pembagian 20.000 kuota haji tambahan dengan komposisi 50 persen untuk jemaah haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.

“Pak Menteri menyampaikan, ‘Ini 50-50 arahnya beliau dari Presiden waktu itu’,” ujar Hilman.

Menurut Hilman, usulan tersebut disampaikan menjelang rapat kerja Kementerian Agama bersama DPR pada November 2023.

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR bersama Kementerian Agama telah menetapkan pembagian kuota dengan komposisi 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

Hilman mengatakan perubahan komposisi tersebut tidak bisa dilakukan sepihak karena keputusan pembagian kuota telah ditetapkan bersama DPR.

“Saya waktu itu merespons, ‘Wah, enggak bisa, Pak Menteri, karena ini sudah kita putuskan’,” kata Hilman.

“Saya sebagai ketua panja, maka harus dibahas lagi dengan DPR,” sambungnya.