Di antara aset yang diamankan penyidik terdapat satu unit pesawat produksi Textron Aviation dan sebuah helikopter Bell 505.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan penyitaan dua armada udara tersebut. Menurut dia, keduanya termasuk barang bukti yang diamankan dalam proses penyidikan.

” Satu unit pesawat Textron Aviation, satu unit helikopter Bell 505,” kata Anang kepada wartawan, Senin (5/10).

Selain pesawat dan helikopter, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) turut menyita sejumlah barang dan dokumen lainnya.

Aset tersebut meliputi lima unit telepon seluler, 89 dokumen, uang tunai sebesar Rp24,970 miliar, satu unit mobil Hino, dua unit mobil BYD, satu unit BYD Dolphin, serta Lexus LM500 keluaran 2025.

Dalam perkara pengadaan motor listrik tersebut, Kejagung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Mereka yakni Kolonel Cpl Budi Utomo, yang menjabat Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, serta Andri Mulyono (AM), Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT).

Tersangka lainnya adalah Yenna Yuniana selaku Direktur PT Yasa Artha Trimanunggal. Kemudian AA dan GB, yang masing-masing menjabat sebagai Direktur PT ASE.

Kejagung menduga Kolonel Budi Utomo bersama pihak lainnya melakukan kerja sama untuk memenangkan PT Yasa Artha Trimanunggal dalam proses tender pengadaan motor listrik.

Dugaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan kasus korupsi tata kelola program MBG pada klaster pengadaan motor listrik periode 2025-2026. []

Ia lahir di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 22 Januari 1972 dan baru saja menerima kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal Polisi.

Karier kepolisian Lalu Muhammad Iwan diawali di Korps Brimob dengan sejumlah penugasan di wilayah Kalimantan Barat.

Setelah itu, ia melanjutkan pengabdian di Polda Bengkulu sebelum bertugas di Polda Metro Jaya dengan menempati berbagai jabatan strategis.

Selama berdinas, ia pernah menjabat sebagai Kapolsek Metro Jagakarsa, Kapolsek Metro Kelapa Gading, Kapolsek Metro Penjaringan, Kapolsek Metro Setiabudi, hingga dipercaya memimpin Polres Dharmasraya di jajaran Polda Sumatera Barat.

Tidak hanya berkarier di satuan kewilayahan, Lalu Muhammad Iwan juga mengemban sejumlah posisi di lingkungan Baharkam Polri, STIK Lemdiklat Polri, serta Itwasda Polda Nusa Tenggara Barat.

Pengalamannya turut mencakup berbagai penugasan berskala nasional maupun internasional.

Ia pernah dipercaya sebagai liaison officer (LO) pada Asian Games 2018, menjadi LO Polri untuk KPU RI, serta terlibat dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilu Jepang pada 2019.

Di bidang pendidikan, Lalu Muhammad Iwan merupakan lulusan PTIK dan Sespimmen Polri.

Lalu Muhammad Iwan yang merupakan perwira tinggi Polri saat ini menjabat sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama BGN.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti yang dinilai cukup.

“LMI sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas BGN hingga Maret 2025. Setelah itu, yang bersangkutan dipercaya mengemban tugas sebagai Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama,” kata Syarief di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Dalam penyidikan, Lalu Muhammad Iwan diduga memiliki peran dalam proses pengadaan wadah makanan atau food tray bagi calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penyidik mengungkapkan, pada 2025 tersangka diduga meminta dua orang berinisial YCS dan RD mendirikan sebuah perusahaan. Perusahaan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai pemasok food tray untuk calon mitra SPPG.

Selain itu, Kejagung menduga harga penjualan food tray telah ditetapkan oleh tersangka.

Dalam mekanisme pengadaan tersebut, penyidik menduga terdapat keuntungan tertentu yang harus diberikan kepada Lalu Muhammad Iwan sebagai syarat agar proses pengadaan memperoleh persetujuan. []

Pernyataan tersebut disampaikan Setyo untuk meluruskan informasi yang beredar di publik terkait kelanjutan penanganan perkara tersebut.

“Belum ada rencana secara administrasi menghentikan penyelidikan,” kata Setyo melalui pesan tertulis, Kamis (18/6).

Sebelumnya, usai mengikuti rapat bersama DPR pada Rabu (17/6), Setyo sempat menyampaikan bahwa belum terdapat aktivitas lanjutan dari KPK seiring dengan proses pengungkapan dugaan korupsi program MBG yang saat ini juga ditangani Kejaksaan Agung.

Menurut dia, jika telah ada langkah penegakan hukum berupa upaya paksa dari aparat penegak hukum lain, maka KPK sementara waktu tidak akan melakukan aktivitas lanjutan.

“Kalau sudah ada upaya paksa dan sebagainya, ya untuk sementara waktu kami tidak melakukan aktivitas lagi,” ujar Setyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Ia menjelaskan, posisi KPK dalam perkara tersebut saat ini masih berada pada tahap penyelidikan.

“Karena tahapnya juga kami posisinya masih penyelidikan,” tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein sebelumnya menyatakan pihaknya akan menggelar ekspose atau gelar perkara untuk menentukan tindak lanjut dari temuan yang diperoleh selama proses penyelidikan.

“Kita akan menunggu gelar perkara, bagaimana yang diputuskan pimpinan,” kata Taufik pada Senin (8/6). []