Jakarta, eranasional.com | Terungkapnya dugaan peran Lin Che Wei dalam kasus minyak goreng disebut oleh Pakar Hukum Pidana sekaligus Dosen di Universitas Trisakti Azmi Syahputra perlu dijadikan pijakan untuk mengusut perkara itu hingga tuntas sampai ke akarnya.

Azmi mengatakan, ini adalah momentum untuk mengusut kasus migor ini tuntas sampai ke akar-akarnya. Sebab, kasus ini telah membuat masyarakat kesusahan mendapatkan migor berbulan-bulan, termasuk menuding ada pelaku lain, yaitu menuding ibu- ibu yang antri minyak goreng, padahal mereka sendirilah yang jadi kompolotan kejahatannya. Dampak dari kasus ini ke perekonomian negara sangat besar, termasuk memukul UMKM dan produsen makanan di desa-desa.

Jadi siapapun yang bekomplotan dalam kelangkaan minyak goreng jangan merasa aman, karena sewaktu-waktu pelaku dapat terjerat atas perbuatannya dan dimintai pertanggungjawaban hukum, karena perkara pelaku yang turut serta atau pembantu kejahatan termasuk dalam yurisdiksi yang sama dengan pelaku utamanya.

“dan tidak terkecuali jabatan Menteri Perdagangan sekalipun, secara jabatan setingkat Dirjen itu tidak dapat juga bergerak tanpa perintah atasan,karenanya untuk ini perlu didalami lebih lanjut oleh penyidik Kejaksaan Agung” kata Azmi Sabtu (21/5) kepada eranasional.

“Tentu apresiasi luar biasa untuk Jaksa Agung yang telah mengungkap masalah ini. Harapan kita bersama, kasus diusut sampai ke akar-akarnya sehingga publik semakin percaya bahwa negara selalu hadir memberi rasa keadilan untuk rakyat,”

Dia menambahkan, Jelas jika melihat skema perbuatan pelaku ini ada mens rea dari para pelaku, yaitu melakukan kecurangan, penyembunyian kenyataan, akal akalan untuk pengelakan aturan, dan modus nya jual kewenangan pejabat dengan memberikan suap atau gratifikasi kepada pejabat kementerian perdagangan.

Ini sangat masif dan direncanakan dan jadi kehendak bersama para pelaku sebagai kuasa pemerintah yaitu beberapa oknum dari kementerian perdagangan dengan kuasa ekonomi, perbuatan pejabat dan pengusaha melalui suap ini semakin kronis, yang kejahatannya dikemas melalui sarana penyalahgunakan jabatan.

Tindakan mereka ini jelas merugikan keuangan negara apalagi menyangkut publik interest, mengingat kejahatan mereka mendapat komisi secara tidak sah( kickbacks) dan melakukan perbuatan melawan hukum.

“Ini amburadulnya tata kelola organisasi dan kebijakan Kementerian Perdagangan. Mendag gagal dalam mengaturnya, atau mungkin ada faktor lainnya, maka Mendag juga bisa diperiksa oleb kejaksaan,” ujarnya.

Karenanya penanganan kasus ini harus dilakukan dengan cermat, teliti usut tuntas siapapun yang terlibat, termasuk hukum berat para pelaku yang tega mengambil keuntungan disaat rakyat dalam keadaan kesulitan.

Dari kasus ini semestinya tidak hanya berhenti sampai diketemukan pelaku dan sumber masalah kelangkaan minyak goreng namun yang lebih penting pemerintah dapat menunjukkan keberpihakan pada rakyat, dimana pemerintah harus mampu mengembalikan harga minyak goreng ke harga semula seperti harga sebelum terjadi kelangkaan minyak goreng, inilah point fungsi nyata pemerintah untuk rakyatnya. ‘ Tandasnya.

Seperti diketahui, Lin Che Wei telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung dalam kasus mafia minyak goreng pada (17/5). Lin Che Wei menjadi tersangka kelima dalam kasus ini. Empat tersangak sebelumnya adalah tiga petinggi perusahaan eksportir CPO dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Eranasional.com – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin berjanji akan menelisik pihak yang diduga terlibat dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Termasuk dugaan peran Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bila ada. “Bagi kami siapa pun, menteri pun kalau cukup bukti dan fakta akan kami lakukan,” kata Burhanuddin dalam konferensi pers, Selasa, 19 April 2022.

Namun Jaksa Agung Burhanuddin meminta waktu bagi penyidik untuk mendalami kasus ini. Dia mengatakan penyidikan kasus ini baru dimulai pada 4 April 2022. Penyidik, kata dia, masih menelusuri lebih jauh siapa saja yang bertanggung jawab pada kelangkaan yang menyebabkan mahalnya minyak goreng tersebut. Dia mengatakan juga membuka kemungkinan untuk menetapkan tersangka korporasi dalam kasus rasuah ini.

Kejaksaan Agung menetapkan empat orang menjadi tersangka kasus korupsi yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Salah satu tersangka adalah, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana.

Menurut Burhanuddin Wisnu diduga menerbitkan izin ekspor kepada sejumlah perusahaan produsen kelapa sawit secara melawan hukum. Perbuatannya itu mengakibatkan minyak goreng langka di Indonesia dan membuat harganya mahal.

Sementara, tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Mereka adalah Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group berinisial SMA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT; dan General Manager PT Musim Mas berinisial PT.

Burhanuddin berujar penyidik telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan keempat orang itu menjadi tersangka. Sembilan belas saks telah diperiksa, beserta 596 dokumen dan surat terkait lainnya, serta keterangan ahli.

Para tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam penerbitan izin ekspor. Kedua, dikeluarkannya izin ekspor pada eksportir yang harusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat, yaitu telah mendefinisikan harga tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri.

Tidak mendistribusikan minyak goreng ke dalam negeri sebagaimana kewajiban dalam DMO, yaitu 20 persen dari total ekspor. “Kelangkaan ini ironis sekali karena Indonesia adalah produsen CPO terbesar di dunia,” kata Jaksa Agung.

Eranasional.com – Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni sangat mengapresiasi kinerja dari Kejagung tersebut.

Menurut Jaksa Agung ST Burhanuddin, tindakan IWW ini mengakibatkan kerugian perekonomian negara karena menyebabkan kemahalan dan kelangkaan harga minyak goreng.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Jaksa Agung dan seluruh jajarannya yang terang benderang membuka siapa pihak di balik kelangkaan dan kemahalan minyak goreng yang belakangan ini terjadi,” kata Sahroni saat dihubungi, Selasa (19/4/2022).

Politikus Partai Nasdem ini mengaku sedih dan miris dengan ditetapkannya pejabat Kemendag sebagai tersangka. Sebab, faktanya orang yang membuat kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di pasaran ternyata seorang pejabat di Kemendag.

“Sangat menyedihkan dan membuat miris, karena ternyata pelakunya adalah orang di Kementerian Perdagangan itu sendiri yang tindakannya justru merugikan rakyat. Mereka adalah mafia dan oknum yang sebenarnya. Karenanya kami mengapresiasi keberanian dari Kejagung untuk mengungkap kasus ini,” katanya.

Sahroni menambahkan, dengan adanya penetapan tersangka, hal itu sekaligus menjadi peringatan pada mafia minyak goreng lainnya agar tidak melakukan hal serupa dan segera bertaubat. “Kini, kita jadi tahu siapa saja mafia minyak goreng yang sangat merugikan rakyat. Semoga ini menjadi peringatan buat mafia lainnya supaya buru-buru bertaubat, dan semoga harga minyak goreng bisa segera kembali normal,” kata legislator Dapil DKI Jakarta III ini.