MAKASSAR, Eranasional.com – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan pomanto memenuhi panggilan Tipikor Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (22/6/2023).

Pria yang akrab disapa Danny Pomanto itu memenuhi panggilan sebagai saksi kasus korupsi PDAM Makassar tahun 2027-2019 dengan terdakwa mantan Direktur Haris Yasin Limpo dan mantan keuangan Irawan Abadi.

Dia memberi keterangan terkait cek yang diterimanya berjumlah Rp 600 juta.

Namun kata Danny, dana itu merupakan sisa asuransi di zaman kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin saat menjabat sebagai Wali Kota Makassar.

“Itu dulu jamannya pak Ilham, bikin asuransi. Asuransinya lima tahun sementara pak Ilham sisa tiga tahun. Waktu pak ilham selesai, dia dapat manfaatnya, besar sekali,”kata Danny usai sidang.

MAKASSAR, Eranasional.com – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto menghadiri panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dia dipanggil sebagai saksi bersama sejumlah saksi lainnya dalam kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar, Kamis (13/04/2023).

Kehadiran Danny Pomanto memenuhi panggilan Kejati Sulsel diapresiasi.

Hal ini membuktikan bahwa Danny menghormati dan mentaati hukum.

“Ini hal yang baik, dan positif. Wali Kota mengikuti prosedur yang ada. Ini contoh taat asas, taat hukum,” kata penggiat anti korupsi , Djusman AR, Kamis (13/04/2023).

Kedatangan Danny Pomanto dalam rangka memberikan keterangan terkait kasus yang menjerat mantan Dirut PDAM Makassar Haris Yasin Limpo.

Menurut Djusman, kehadiran Danny Pomanto memenuhi panggilan Kejati Sulsel merupakan langkah tepat dalam menyikapi kasus Haris Yasin Limpo.

Di sisi lain, Djusman menyatakan, hukum menganut asas praduga tidak bersalah. Semua warga negara posisinya sama di hadapan hukum.

“Ini menjadi contoh pemerintahan tentang bebas korupsi yaitu pencegahan dan penindakan,”jelas Djusman.

“Ini membuktikan pak Danny itu adalah kepala daerah yang taat hukum dan ingin transparansi untuk disampaikan ke publik,” sambungnya.

Pada prinsipnya, menurut Djusman mengapresiasi Kejati dan terperiksa sebagai saksi.

“Berdasar monitoring kami, dia dikenal petinggi birokrasi sebagai wali kota yang tidak pernah ada upaya merintangi dan menghalang-halangi proses hukum,”jelas Djayusman.

Saat ini sangat sulit ditemukan pejabat bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum.

“Ini baru sekali panggil, langung hadir. Itu artinya dia menghargai proses hukum,” puji Djayusman.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi menyebutkan, bahwa hari ini Kejati Sulsel memanggil 15 saksi untuk dimintai keterangannya.

“Melalui penyidik hari ini dilakukan pengambilan keterangan, ada 15 dimintai keterangannya termasuk Pak Danny (Wali Kota Makassar),” ucapnya.

Soetarmi juga mengatakan, kapasitas Wali Kota Makassar dimintai keterangannya karena sebagai KPM atau owner BUMD.

“Pemeriksaan ini untuk melengkapi berkas perkara dua orang kemarin yang ditetapkan tersangka, agar kasus ini lebih terang,” jelasnya.

Diketahui, pemeriksaan dilakukan kepada mantan jajaran Direksi dan Dewan Pengawas PDAM Makassar periode 2017-2019.

MAKASSAR, Eranasional.com – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.

Wali Kota yang akrab disapa Danny Pomanto itu diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi PDAM Makassar.

Hal itu dibenarkan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi.

“Penyidik Bidang Pidsus Kejati Sulsel hari ini memanggil Pak Danny sebagai saksi dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penggunaan Dana PDAM Kota Makassar untuk pembayaran Tantiem dan Bonus/Jasa Produksi tahun 2017 sampai dengan 2019,” jelasnya.

“Juga pembayaran premi asuransi Dwiguna Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2016 sampai dengan 2019,” sambungnya.

Sejak pagi hingga saat ini Danny Pomanto masih menjalani pemeriksaan di ruang Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel.

“Danny datang jam 09.00 pagi Wita, hingga saat ini masih diperiksa,”bebernya.

Saat Danny diperiksa, massa yang mengaku simpatisan Danny Pomanto menunggu di depan pagar Kejati.

“Mereka mengaku dari Masyarakat Kota Makassar,”jelas dia.

MAKASSAR, Eranasional.com – Adik kandung Menteri Pertanian RI, Haris Yasin Limpo ditetapkan tersangka dugaan korupsi PDAM Kota Makassar.

Haris Yasin Limpo merupakan mantan Direktur Utama PDAM Kota Makassar periode 2015-2019.

Dia ditetapka tesangka atas kasus dugaan korupsi tahun 2017-2019.

Dia ditetapkan tersangka bersama mantan Direktur Keuangan PDAM Makassar Iriawan, periode 2017-2019.

Keduanya melakukan tindakan pidana korupsi penggunaan dana PDAM Kota Makassar untuk pembayaran tantiem dan bonus/jasa produksi tahun 2017-2019.

Serta Premi Asuransi Dwiguna Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2016-2019.

Perbuatannya mengakibatkan kerugian keuangan daerah kota Makassar khususnya PDAM Kota Makassar dengan nilai total sebesar Rp 20.318.611.975,60 berdasarkan audit kerugian negara BPKP Sulsel.

“HYL dan IA ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mendapatkan minimal dua alat bukti yang sah serta telah keluarnya penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP,” ungkap Kasi Pidsus Kejati Sulsel, Yudi Triadi, Selasa (11/4/2023).

Keduanya ditetapkan tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor: 91/P.4/Fd. 1/04/2023 tanggal 11 April 2023 atas nama HYL dan Nomor :92/P. 4/Fd. 1/04/2023 tanggal 11 April 2023 atas nama tersangka IA.

Ada pun modus operandi yang dilakukan kedua tersangka yakni pada tahun 2016-2019 PDAM Kota Makassar mendapatkan laba.

Untuk menggunakan laba tersebut dilakukan rapat direksi yang disetujui ole Dewan Pengawas kemudian ditetapkan oleh Wali Kota.

Prosedur untuk permohonan penetapan penggunaan laba dari direksi PDAM Kota Makassar Kepada Wali Kota Makassar melalui dewan pengawas sampai dengan pembagian laba tersebut seharusnya melalui pembahasan/rapat direksi dan dicatat dalam notulensi rapat.

Namun faktanya kurun waktu tahun 2016 sampai 2018 tidak pernah dilakukan pembahasan/rapat direksi terkait permohonan penetapan penggunaan laba.

Pembagian laba serta juga tidak dilakukan notulensi sehingga tidak terdapat risalah rapat, melainkan pengambilan keputusan oleh direksi hanya berdasar rapat per bidang.

“Jika tentang keuangan maka pembahasan tersebut hanya terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Keuangan PDAM Kota Makassar,” jelasnya.

Meskipun PDAM Kota Makassar mendapatkan laba, kata dia, seharusnya PDAM Kota Makassar memperhatikan adanya kerugian.

Dalam hal ini kerugian akumulasi sejak berdirinya PDAM Kota Makassar sebelum mengusulkan untuk menggunakan laba.

“Tersangka HYL dan IA tidak mengindahkan aturan Permendagri No. 2 tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, Perda No. 6 Tahun 1974 dan PP 54 Tahun 2017.

Oleh Karena beranggapan bahwa pada tahun berjalan kegiatan yang diusahakan memperoleh laba sedangkan akumulasi kerugian bukan menjadi tanggungjawabnya melainkan tanggungjawab direksi sebelumnya.

Sehingga mereka berhak untuk mendapatkan untuk pembayaran tantiem dan bonus/jasa produksi yang merupakan satu kesatuan dari penggunaan laba yang diusulkan.

Atas perbuatannya, keduanya terancam hukuman 20 tahun penjara.

“Kini keduanya ditahan di Lapas Kelas 1 makassar sejak hari ini hingga 30 April 20203,”tutupnya.