Sembilan nama baru resmi diumumkan sebagai tersangka, melengkapi deretan figur yang sebelumnya sudah lebih dulu diseret.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar menjelaskan peran masing-masing tersangka, mulai dari rekayasa kontrak hingga mark up harga sewa kapal.

“Yang pertama, tersangka AN (Alfian Nasution) memiliki beberapa peran, yaitu melakukan proses penyewaan OTM secara melawan hukum dengan menghilangkan hak kepemilikan Pertamina dan harga yang tinggi di dalam kontrak pengadaan,” kata Qohar dalam konferensi pers di Kejagung, Kamis, 10 Juli 2025.

Alfian juga disebut bekerja sama dengan Hanung Budya dalam penunjukan langsung kerja sama sewa Terminal BBM Merak tanpa prosedur lelang. Selain itu, Alfian berperan dalam penjualan solar di bawah harga dasar ke BUMN dan swasta, serta menyusun formula kompensasi tinggi untuk Pertalite.

“Kemudian melakukan proses penunjukan langsung kerja sama Terminal BBM Merak secara melawan hukum yang seharusnya dilakukan dengan cara pelelangan bersama Alfian,” ucap Qohar soal Hanung Budya.

Qohar menambahkan, Hanung juga terlibat dalam penjualan PT Orbit Terminal Merak secara melawan hukum dengan menghapus hak kepemilikan Pertamina.

Nama lain, Toto Nugroho, disebut meloloskan pemasok impor minyak mentah meski tak memenuhi syarat lelang. Ia juga menyetujui penetapan pemenang meski prosesnya tidak sesuai prinsip value based procurement.

Sementara itu, Dwi Sudarsono bersama Yoki Firnandi dituding menjual Minyak Mentah Bagian Negara ke luar negeri lalu mengimpor kembali jenis minyak sama dengan harga lebih mahal.

“Di waktu yang sama DS bersama dengan tersangka SDS dan tersangka YF melakukan impor minyak mentah dengan jenis yang sama dari luar negeri dengan harga yang lebih mahal,” terang Qohar.

Kasus mark up juga muncul dalam peran Arif Sukmara, Sani Dinar Saifuddin, dan Dimas Werhaspati. Ketiganya sepakat menaikkan tarif sewa kapal 13 persen dari harga wajar, memanipulasi pengadaan sehingga total harga membengkak menjadi USD5 juta.

Mereka juga mengatur pemenang tender kapal Suezmax dengan mencantumkan syarat teknis khusus. Indra Putra bersama Agus Purwono ikut mengangkut minyak Escravos dengan skema coloading, lalu memuluskan mark up harga hingga ke keuntungan pribadi.

Bagian lain diungkap Qohar terkait peran Hasto Wibowo, Martin Haendra Nata, dan Edward Corne. Mereka diduga menetapkan penunjukan langsung kepada Trafigura Asia Trading Pte.Ltd dalam pengadaan gasoline Semester I 2021, padahal seharusnya melalui lelang terbuka.

“Tetapi dalam kenyataannya Trafigura Asia Trading tidak terdaftar sebagai mitra atau DMUT Pertamina yang seharusnya tidak dapat mengikuti pengadaan/ lelang. Kemudian HW menyetujui dan menandatangani kontrak penjualan solar kepada Pihak Swasta yang diketahui bahwa harga dalam kontrak di bawah harga dasar,” ujar Qohar.

Riza Chalid juga kembali terseret. Qohar menyebut Riza terlibat bersama Hanung, Alfian, dan Gading Ramadhan Joedo dalam skema Terminal BBM Merak.

“Dengan melakukan intervensi kebijakan Tata Kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak yang pada saat itu PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan Stok BBM,” kata Qohar.

“Kemudian menghilangkan skema kepemilikan aset Terminal BBM Merak dalam kontrak kerja sama serta menetapkan harga kontrak yang tinggi,” imbuhnya.

Keseluruhan tersangka dijerat pasal korupsi berlapis, yaitu Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 KUHP.

Sebelum penetapan ini, Kejagung sudah lebih dulu menetapkan 18 tersangka. Nama-nama itu termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, hingga saudagar minyak Riza Chalid dan anaknya, Muhammad Kerry Andrianto Riza.

Kerugian negara akibat korupsi tata kelola minyak ini ditaksir mencapai Rp 285 triliun, mencakup kerugian keuangan dan kerugian perekonomian negara. []

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, menegaskan pihaknya tidak ragu memanggil siapa pun yang diperlukan, termasuk mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Proses penyidikan masih berjalan. Nanti pihak-pihak yang kita anggap perlu untuk membuktikan, pasti kita periksa,” kata Febrie di Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Maret 2025.

Febrie menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya membersihkan Pertamina agar tata kelola bisnisnya lebih baik dan kompetitif.

“Kita berharap Pertamina ke depan tata kelola bisnisnya lebih baik dan akan menjadi lebih kuat,” ujarnya.

Nama lain yang terseret dalam pusaran kasus ini adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan saudaranya, Garibaldi “Boy” Thohir.

Namun, Febrie menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka.

“Belum ada (keterlibatan), ini masih proses penyidikan masih berjalan,” katanya.

Kejagung sejauh ini telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, enam di antaranya merupakan petinggi di subholding Pertamina, sementara tiga lainnya berasal dari sektor swasta. Berikut daftarnya:

1. RS – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga

2. SDS – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional

3. YF – Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping

4. AP – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional

5. MKAR – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa

6. DW – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim

7. GRJ – Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak

8. MK – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga

9. EC – VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. []

Angka tersebut baru dihitung hanya untuk tahun 2023 saja.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan bahwa angka yang saat ini disampaikan barulah dugaan awal saja. Jumlah kerugian negara yang terjadi pada 2018-2023 masih dihitung.

“Di beberapa media kita sampaikan bahwa yang dihitung sementara, kemarin yang sudah disampaikan di rilis, itu Rp 193,7 triliun. Itu (hanya) tahun 2023,” kata Harli kepada wartawan.

“Makanya kita sampaikan, secara logika hukum, logika awam, kalau modusnya itu sama, ya berarti kan bisa dihitung, berarti kemungkinan lebih. Tetapi kan kita sampaikan bahwa tentu ahli keuanganlah yang akan menghitungnya berapa besar nanti kerugian itu,” lanjutnya.

Untuk diketahui, penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

Putra dari Riza yang bernama Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu.

“Kami memaknai ini rumah yang dijadikan sebagai kantor. Penyidik menemukan 34 ordner yang di dalamnya terdapat berbagai dokumen yang terkait dengan korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan kegiatan impor dari minyak mentah ini, dan termasuk shipping di dalamnya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dikutip dari Antara, Rabu (25/2/2025).

Kemudian, penyidik juga menyita 89 bundel dokumen, satu CPU, dan uang tunai.

“Ada uang tunai sebanyak Rp833 juta dan 1.500 dolar AS,” ujarnya.

Selain di rumah Riza Chalid, lanjut dia, penyidik juga memeriksa sebuah kantor di lantai 20 Gedung Plaza Asia, Jakarta Pusat, pada Selasa (25/2/2025). Di sana, penyidik menyita empat kardus berisi dokumen.

Harli mengatakan, barang-barang yang disita tersebut saat ini tengah didalami oleh penyidik.

“Penyidik terus secara maraton membaca, menganalisis data-data yang ada di dalam, termasuk yang di CPU,” ucapnya.

Adapun penggeledahan di dua lokasi tersebut masih dilanjutkan pada hari ini.

Terkait ada atau tidaknya hubungan Riza Chalid dalam kasus tata kelola minyak mentah, ia mengatakan bahwa hal tersebut akan didalami oleh penyidik melalui barang bukti yang telah disita.

“Penyidik mendalami proses bisnis BBM di Pertamina,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Saksi yang diperiksa berinisal AS, yakni Cost Management Manager-Management Acct Controller Pertamina Agus Sujiyarto. KPK enggan memerinci informasi yang dibeberkan saksi, data bakal dibuka di persidangan.

Kasus ini menyeret mantan Managing Director Pertamina Energy Service Bambang Irianto. Dia diduga menerima suap USD2,9 juta atau Rp40,9 miliar dari Kernel Oil. Suap supaya Bambang membantu perdagangan produk kilang dan minyak mentah, kepada PES/Pertamina di Singapura dan pengiriman kargo.

Penerimaan uang disamarkan lewat rekening perusahaan cangkang, Siam Group Holding Ltd, yang memiliki kedudukan hukum di British Virgin Island. Duit dikirim selama 2010-2013.