JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) berbicara soal pemanggilan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus korupsi proyek BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Seperti diketahui, dalam kasus korupsi proyek BTS Kemenkominfo, Kejagung telah menetapkan Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif, sebagai tersangka.

Jokowi menyatakan dirinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Ya hormati semua proses hukum,” kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (3/7/2023).

Dia pun meminta Menpora Dito untuk memenuhi panggilan Kejagung dan memberikan klarifikasi.

“Kalau dipanggil KPK atau Kejaksaan ya hormati proses hukum itu. Dating dan berikan penjelasan, berikan klarifikasi,” ujarnya.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Nama Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Sekjen Kementan Kasdi Subagyo serta Direktur Alat Mesin Pertanian Muh Hatta disebut-sebut terlibat.

Penyelidikan dugaan korupsi di Kementan dilakukan berdasarkan surat perintah penyelidikan yang diterbitkan KPK pada 16 Januari 2023.

Dugaan korupsi yang menyeret Syahrul Yasin Limpo menambah daftar menteri asal Partai Nasdem yang terlibat kasus korupsi. Sebelumnya Johnny G Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terjerat kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) BAKTI Kemenkominfo dan ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sejak 17 Mei 2023 lalu.

Diketahui, Johnny G Plate adalah Sekjen Partai Nasdem. Menurut penyidik, peran Johnny sebagai Menkominfo dalam kasus korupsi BTS adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Selain Johnny Plate, Kejagung juga menetapkan enam tersangka lainnya dalam kasus yang sama yaitu Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Anang Achmad Latif serta lima pihak swasta, satu di antaranya Windi Purnama.

Kejagung menduga para tersangka dengan sengaja melakukan pemufakatan jahat dengan cara melakukan manipulasi tender dan memperbesar harga dalam proyek ini.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan kerugian yang dialami negara akibat kasus korupsi proyek BTS ini mencapai Rp8,32 triliun.

JAKARTA, Eranasional.com – Menkopolhukam Mahfud MD mengaku dapat informasi uang dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo mengalir ke Partai Politik (Parpol).

“Saya dapat informasi begitu, lengkap dengan nama-namanya. Tapi saya anggap itu gosip politik. Kita bekerja sesuai hukum saja,”kata Mahfud MD, Selasa (23/5/2023).

Ia mengatakan, informasi itu telah dilaporkan ke Presiden Jokowi.

Pembuktian informasi itu akan sulit, sehingga dia mempersilahkan Kejagung dan KPK menyelidikinya.

“Saya sudah lapor soal itu ke presiden, namun saya tidak akan masuk ke soal itu. Karena pembuktiannya rumit, dia mempersilahkan KPK dan Kejaksaan menyelidikinya,”bebernya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menko Politik, Hukum, dan Kemanan (Polhukam), Mahfud MD, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo setelah Johnny G Plate menjadi tersangka kasus korupsi proyek BTS di Kemenkominfo yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp8 triliun.

“Plt-nya Pak Menko Polhukam,” kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/5/2023).

Jokowi menegaskan, dirinya menghormati proses hukum kasus proyek BTS yang menjerat Johnny G Plate. Dia yakin Kejaksaan Agung telah bertindak secara profesional.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS. Kejaksaan Agung menyatakan sudah menemukan cukup bukti untuk menetapkan Johnny G Plate sebagai tersangka.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5,” kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Kuntadi di Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/5).

Johnny G Plate langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung. Dia digiring ke Ruang Tahanan (Rutan) Cabang Kejaksaan Agung di Salemba, Jakarta Pusat.

Kasus korupsi ini terkait proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020-2022. Kasus ini diduga merugikan negara mencapai Rp8 triliun.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung telah menetapkan dan menahan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Jhonny G Plate terancam dihukum penjara seumur hidup.

Usai diperiksa penyidik Kejaksaan Agung, Johnny G Plate langsung ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

Johnny G Plate dipanggil Kejagung sekitar pukul 10.20 WIB. Johnny diperiksa ketiga kalinya sebagai saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan Johnny diperiksa setelah ada hasil LHP BPKP yang menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp8 triliun dalam kasus BTS Kemenkominfo. Kejaksaan Agung butuh keterangan Johnny terkait hal ini.

“Kita sudah mendapatkan hasil pemeriksaan dari LHP BPKP ini perlu diklarifikasi karena kerugiannya begitu besar sampai Rp8 triliun lebih,” kata Ketut Sumedana.

Setelah diperiksa penyidik, pukul 10.28 WIB, Johnny keluar mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung berwarna pink. Dia langsung digiring ke mobil tahanan untuk ditahan di Rutan Kejaksaan Agung cabang Salemba selama 20 hari ke depan.

Direktur Penyidikan Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi, mengatakan status Johnny dinaikkan sebagai tersangka dan ditahan setelah penyidik memeriksa sejumlah bukti.

“Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga penyidik telah meningkatkan status yang bersangkutan, setelah jadi saksi menjadi tersangka, dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan di Rutan Cabang Salemba,” kata Kuntadi, Rabu (17/5/2023).

Johnny dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Johnny terancam penjara selama seumur hidup.

Terkait penahanan Johnny G Plate, Kejaksaan Agung menegaskan penetapan tersangka tersebut murni penegakan hukum, tidak ada unsur politik.

“Penetapan Tersangka dan penahanan terhadap JGP (Johnny G Plate) adalah murni penegakan hukum, tidak ada unsur politik di dalamnya,” tegas Ketut Sumedana.

Menurut dia, Kejaksaan Agung berkewajiban mengawal proyek strategis nasional dalam penggunaan anggaran pemerintah.

“Kejaksaan Agung memiliki kewajiban untuk mengawal proyek strategi nasional dalam hal ini proyek penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 demi kepentingan masyarakat yang belum terjangkau internet sesuai dengan program pemerintah,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Salah satu kadernya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh langsung mengumpulkan petinggi-petinggi partainya.

Seperti diketahui, Johnny G Plate yang merupakan kader Nasdem dan menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus proyek BTS di Kemenkominfo, Rabu (17/5).

Pertama yang tiba di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023) sekitar pukul 13.00 WIB adalah Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, kemudian Wakil Ketua DPR RI Fraksi Nasdem, Rachmat Gobel.

Tak lama berselang, tiba Ketua DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah. Kemudian disusul Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Tampak juga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, dan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya.

Sugeng Suparwoto, Rachmat Gobel dan Ahmad Sahroni langsung bergegas masuk dan tak mengatakan apa pun.

Sementara itu, Charles mengatakan partainya masih akan mempelajari lebih dulu terkait apa yang terjadi pada Sekjen Nasdem, Johnny G Plate.

“Tujuan berkumpul untuk mempelajari apa yang terjadi. Nanti ada arahan-arahan, seperti apa nanti kita sampaikan ke teman-teman,” kata Charles di Nasdem Tower, Jakarta Pusat.

Setelah itu, lanjut Charles, partainya akan mengambil sikap dan langkah terkait kasus Johnny G Plate ini.

“Akan kita bicarakan di sini, dalam pertemuan ini. Nanti kita secara internal akan mengambil langkah-langkah terbaik,” ucapnya.

“Pastinya, kami dari Nasdem sangat prihatin dan akan ada langkah-langkah yang kami sampaikan setelah arahan yang diberikan Ketum Nasdem (Surya Paloh),” pungkasnya.

Surya Paloh Sedih dan Berduka

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan dirinya sedih dan prihatin atas kasus yang menjerat Johnny G Plate.

“Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi partai ini, tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekjen Partai NasDem saudara kami, Johnny Plate, saya ucapkan sekali lagi, kami berduka untuk ini,” kata Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (17/5/2023).

Meski begitu, Paloh enggan menunjukkan kesedihan. Namun diakuinya, suasana kantor Nasdem berbeda hari ini.

“Kami dalam suasana penuh keprihatinan, kesedihan yang sukar untuk kami tutupi,” ucapnya.

Untuk diketahui, kasus korupsi proyek BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merugikan negara hingga Rp8 triliun.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengungkap hasil perhitungan jumlah kerugian keuangan negara tersebut diserahkan ke Kejaksaan Agung. Total kerugian negara sebesar Rp8.032.084.133.795.

“Berdasarkan semua yang kami lakukan dan berdasarkan bukti yang kami peroleh, kami telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp8.032.084.133.795,” kata Yusuf Ateh, Senin (15/5).

Kerugian keuangan negara tersebut terdiri atas tiga hal, yakni biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, mark up harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun.

Berikut 6 tersangka dalam kasus ini:

1. Anang Achmad Latif – Direktur Utama Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Galubang Menak – Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia
3. Yohan Suryanto – Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020
4. Mukti Ali – Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment
5. Irwan Hermawan – Komisaris PT Solitech Media Sinergy
6. Johnny G Plate – Menteri Komunikasi dan Informatika.