JAKARTA, Eranasional.com – Eks Jubir Kemenkominfo, Dedy Permadi mengaku dirinya menerima uang Rp1,5 miliar dari mantan Menteri Kominfo Johnny G Plate.

Diduga, uang tersebut berasal dari hasil korupsi proyek menara Base Transceiver Station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

Dedy mengungkapkan hal itu ketika dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek BTS tersebut di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (18/10/2023).

Dia dihadirkan sebagai saksi untuk tersangka eks Menkominfo Johnny G Plate, eks Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo Anang Achmad Latif,  dan eks tenaga ahli Humas Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohak Suryanto. Dedy sendiri sekarang menjadi Staf Khusus Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri menanyakan hal itu untuk mengkonfirmasi pernyataan sekretaris pribadi Johnny G Plate, Heppy Endah Palupy yang pernah dihadirkan di persidangan terkait pemberian uang ke Dedy.

“Apakah pernah Heppy menitipkan sesuatu ke saudara?” tanya hakim Fahzal kepada Deddy.

Dedy pun membenarkan bahwa Heppy yang juga Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol Kemenkominfo pernah mentransfer sejumlah uang kepada dirinya sejak Maret 2021. Totalnya sebanyak 22 kali.

Katanya lagi, setiap kali menerima transferan dari Heppy jumlahnya beragam, antara Rp60 juta hingga Rp100 juta. “Kalau diakumulasi sekitar Rp1,5 miliar,” jelasnya.

Dedy kemudian menceritakan kronologi pemberian uang itu kepada dirinya berawal ketika diminta datang ke ruangan Johnny G Plate yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo. Kepadanya, Johnny Plate menyampaikan akan memberikan insentif atau tambahan honor karena dirinya telah bekerja keras.

“Waktu itu Pak Menteri Johnny memanggil saya ke ruangnya. Beliau menyampaikan akan memberikan honor tambahan karena menganggap saya sudah bekerja banting tulang untuk membantunya,” ujar Dedy.

Dedy mengatakan, selama membantu Johnny G Plate waktu itu dirinya hampir setiap malam tidur pada dini hari dan weekend tetap bekerja.

Mendengar penjelasan Dedy, hakim Fahzal menyebut apa yang dikerjakan Dedy merupakan pekerjaannya staf khusus menteri pada umumnya, bukan juru bicara.

“Kalau staf menteri harus siap 24 jam, sama seperti pengawal. Kalau tidak siap, jangan coba-coba jadi staf khusus,” ucapnya kepada eks Jubir Kemenkominfo itu.

JAKARTA, Eranasional.com – Disebut di persidangan, Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Walbertus Natalius Wisang menerima aliran dana hasil korupsi proyek BTS 4 G BAKTI setiap bulannya sebesar Rp350 juta sebanyak 20 kali.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol Kemenkominfo sekaligus Sekretaris Pribadi Johnny G Plate, Heppy Endah Palupy saat beraksi dalam persidangan kasus korupsi proyek BTS 4G di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (19/9), dengan terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, eks Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo Anang Achmad Latif, dan Tenaga Ahli Humas Development Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto.

Kepada majelis hakim, Heppy mengaku membagi-bagikan uang Rp500 juta setiap bulannya sebanyak 20 kali. Uang itu, kata dia, dibagikan kepada Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi dan Tenaga Ahli Kemenkominfo Walbertus Natalius Wisang.

“Pembagiannya seperti itu? Ibu (Heppy Endah Palupy) ambil Rp50 juta, untuk Deddy Permadi Rp100 juta, sisanya Rp350 juta diserahkan ke Walbertus?” tanya Ketua Majelis Fahzak Hendri.

Dan, dijawab dengan tegas oleh Heppy. “Betul Yang Mulia,” ucap Heppy.

Ingin memastikan, majelis hakim mempertegas kembali. “Saudara serahkan sama dia (Walbertus Natalius Wisang)? Rp350 juta”. Dan, Heppy menjawab kembali. “Range-nya sekitar itu,” ucapnya lagi.

Heppy mengatakan uang itu diterima Walbertus di ruangannya.

JAKARTA, Eranasional.com – Dana sebesar Rp11 triliun untuk pendidikan masyarakat diduga dikorupsi dalam proyek BTS BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Hal itu terungkap dari ketika majelis hakim bertanya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BAKTI, Elvano Hatorangan di persidangan yang digear di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Elvano mengatakan pagu anggaran proyek BTS untuk tahun 2021 dan 2022 mencapai Rp17 triliun.

Awalnya, hakim Fahzal Hendri menanyakan total anggaran untuk proyek 7.904 BTS tahun 2021-2022. Dan, Elvo menjawab menyebut sekitar Rp17 triliun.

“Untuk tahun 2021 sekitar Rp11 triliun kalau nggak salah, 2022 ada Rp6,4 triliun Yang Mulia,” jawab Elvano.

Untuk memastikan, hakim mengkonfirmasi kepada Direktur Infrastruktur Bakti, Bambang Noegroho, yang juga hadir sebagai saksi. Pernyataan Elvano dibenarkan Bambang.

“Benar, Yang Mulia, Rp10,8 triliun ditambah Rp 6,4 triliun,” kata Bambang.

Setelah itu, hakim Fahzal menyatakan miris dana triliunan proyek BTS yang seharusnya digunakan untuk pendidikan justru dikorupsi. Terlebih, saat masa pandemi COVID 2021-2022, siswa belajar secara online.

“Ini kan untuk mendukung pendidikan anak-anak, sekolah harus online. Kalau beli pulsa mana sangguplah orang tuanya, apalagi di daerah-daerah terpencil. Itu keinginan kepala negara, presiden,  tapi di bawahnya seperti ini, dikorupsi,” ujar hakim Fahzal.

Selain itu, Hakim Fahzal menyatakan heran kenapa perusahaan-perusahaan itu menyanggupi proyek BTS padahal terdapat beberapa kendala. Hakim pun menyebut seharusnya sejak awal ada penilaian soal proyek.

“Sebelum tanda tangan kontrak, harus ada penilaian. Apakah kita sanggup atau tidak melaksanakan ini. Ini waktunya delapan bulan loh, pendek, apakah sanggup itu tiga konsorsium. Yang kedua dalam kondisi COVID lagi,” tanyanya.

“Kalau enggak sanggup,  jangan tanda tangan kontrak,” pungkas hakim Fazhal.

Johnny G Plate didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek BTS Bakti Kominfo hingga menyebabkan kerugian negara Rp8 triliun. Plate diadili bersama eks Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Yohan Suryanto.

JAKARTA, Eranasional.com – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif Johnny G Plate meminta hakim membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G BAKTI Kemenkominfo dan membebaskan dirinya dari tahanan.

Plate menyampaikan itu dalam eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (4/7), yang dibacakan kuasa hukumnya, Achmad Cholidin.

“Kami memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sela atas nota keberatan ini dengan amar sebagai berikut, menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi terdakwa untuk seluruhnya,” kata Achmad Cholidin membacakan eksepsi.

“Memerintahkan kepada penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan,” tambahnya.

Tak hanya itu, Johnny G Plate juga meminta hakim memulihkan kedudukan, harkat dan martabat dirinya seperti sedia kala.

“Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harta serta martabat seperti semula,” ujar Cholidin.

JAKARTA, Eranasional.com – Usai diperiksa Kejaksaan Agung (Kejagung) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Ario Bimo Nandito Ariotedjo alias Dito Ariotedjo memberikan penjelasan soal informasi bahwa dirinya menerima uang Rp27 miliar dari hasil korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dari tersangka Irwan Hermawan (IH).

Begitu keluar dari Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Dito Ariotedjo tersenyum kepada awak media. Lalu, dia memberitahu sebenarnya sejak beberapa hari lalu ingin menjelaskan kabar yang beredar soal dirinya yang diduga menerima uang Rp27 miliar dari IH.

“Alhamdulillah gayung bersambung, Kejaksaan juga memanggil saya sebagai saksi. Sebenarnya saya sejak awal ingin sekali mengklarifikasi agar isu ini tidak berlarut-larut,” kata Dito di Kejagung, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Namun, Dito tidak menjelaskan secara tegas apakah dirinya menerima atau tidak uang tersebut.

“Terkait tuduhan saya menerima Rp27 miliar, tadi saya sudah sampaikan ke penyidik Kejaksaan apa yang saya ketahui dan alami. Untuk materi detailnya lebih baik pihak berwenang yang menjelaskan,” ujarnya.

Pastinya, lanjut Dito, dirinya menjadi lega bisa mengklarifikasi hal tersebut kepada penyidik Kejagung.

“Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan tadi, hampir dua jam kami banyak memberikan keterangan dan berdiskusi,” ucap Menpora Dito Ariotedjo.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung tengah mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Tahun 2020-2022 yang turut menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif Johnny G Plate. Selasa (30/5) hari ini, penyidik Kejaksaan Agung memeriksa dua ajudan Johnny G Plate.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menerangkan ada 6 orang yang diperiksa sebagai saksi hari ini, dua di antaranya adalah ajudan Johnny berinisial AW dan NN.

“Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampidsus memeriksa 6 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022,” kata Ketut, Selasa (30/5/2023).

“Di antaranya adalah AW selaku ajudan Menkominfo, dan NN selaku ajudan Menkominfo juga,” sambungnya.

Sementara itu, 4 orang lainnya yang diperiksa sebagai saksi hari ini yakni Kepala Divisi Lastmile dan Backhaul BAKTI inisial MFM, Senior Manager Sales PT Aplikanusa Lintasarta inisial ES, Direktur PT JIG Nusantara Persada inisial I, dan Direktur PT Sarana Global Indonesia inisial BAA.

Selain ditanyakan soal kasus korupsi proyek BTS, pemeriksaan para saksi juga untuk memperkuat pembuktian.

“Ada pun enam orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1-5 BAKTI Kemenkominfo Tahun 2020-2022 atas nama Tersangka AAL, Tersangka GMS, Tersangka YS, Tersangka MA, Tersangka IH dan Tersangka JGP,” terang Ketut.

Untuk diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka baru, yaitu WP, yang berperan sebagai orang kepercayaan Tersangka Irwan Hermawan yang menjadi penghubung pihak-pihak tertentu, di dalam korupsi BTS 4G Bakti Kominfo.

Dengan adanya penambahan tersangka tersebut, kini total tersangka di kasus dugaan korupsi BTS 4G sebanyak 7 orang, salah satunya adalah Menkominfo Johnny G Plate.

Kerugian keuangan negara dalam kasus ini senilai Rp8.032.084.133.795. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan anggaran sebanyak Rp10 triliun sudah cair terkait proyek tersebut, tetapi barangnya tidak ada.

Berikut daftar 7 tersangka kasus proyek BTS Kemenkominfo:

1. Anang Achmad Latif – Direktur Utama Bakti Kemenkominfo

2. Galubang Menak – Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia

3. Yohan Suryanto – Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia Tahun 2020

4. Mukti Ali – Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment

5. Irwan Hermawan – Komisaris PT Solitech Media Sinergy

6. Johnny G Plate – Menkominfo

7. WP – orang kepercayaan Tersangka Irwan Hermawan.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana di kasus dugaan korupsi proyek BTS yang menjerat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan pihaknya sedang menelusuri kepentingan di balik kasus dugaan korupsi proyek BTS tersebut.

“Tentu kita akan minta bantuan dalam rangka penelusuran aset ya, tracing aset ke mana aja alirannya, dana-dana yang digunakan, untuk kepentingan siapa saja, nanti kita cek semuanya. Tentu kita harus menggandeng semua pihak tidak hanya PPATK, bank juga,” kata Ketut di Gedung Kejaksaan Agung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (22/5/2023).

Ketut menyebutkan pihaknya juga akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di kasus tersebut. Namun, dia belum berbicara terkait ada atau tidaknya temuan TPPU di kasus proyek BTS tersebut.

“Kemungkinan iya, ada dugaan TPPU, karena kerugiannya begitu besar, pasti ada TPPU-nya. Kami akan akan menggandeng pasal-pasal berikutnya. Kita lihat nanti perkembangannya,” tuturnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam sekaligus Pelaksana tugas (Plt) Menkominfo Mahfud MD menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5). Kata Mahfud, sejak menerima Keppres terkait Plt Menkominfo, dirinya langsung mendalami tugas di Kemenkominfo dan mempelajari kasus proyek BTS.

“Saya melaporkan dan saya sudah siap bekerja. Untuk tugas khusus menyangkut BTS itu saya melaporkan berdasar hasil dokumen dan analisis yang saya peroleh,” kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).

JAKARTA, Eranasional.com – Menko Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) yang juga Pelaksana tugas (Plt) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan pejabat definitif pengganti Johnny G Plate yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek BTS Kemenkominfo yang tengah diselidiki Kejaksaan Agung.

“Belum diputuskan. Saya sudah sampaikan. Tadi Presiden katakana, ditunggu saja sambil berjalan. Terpenting sekarang saya kerja aja dulu,” kata Mahfud di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).

Mahfud hari ini menghadap Presiden Jokowi untuk mendapatkan arahan mengenai tugas di Kemenkominfo. Dia diminta mengawal kasus proyek BTS.

“Saya melaporkan dan saya sudah siap bekerja. Untuk tugas khusus menyangkut kasus BTS itu, saya melaporkan berdasar hasil dokumen dan analisis yang saya peroleh,” jelasnya.

Dia menjelaskan, proyek BTS sudah lama direncanakan. Proyek tersebut, kata Mahfud, sangat penting bagi Indonesia.

“Itu berlangsung sejak tahun 2006 sampai tahun 2019 berjalan bagus. Baru muncul permasalahan sejak anggaran tahun 2020, yaitu ketika proyek senilai Rp28 triliun sekian dicairkan dulu sebesar Rp10 triliun sekian pada tahun 2020-2021,” ujar Mahfud.

Lanjutnya, setelah ditemukan pada 2020, di tahun berikut, Desember 2021, diketahui barang BTS tidak ada. Mahfud juga menyinggung soal perpanjangan pengadaan barang yang seharusnya tidak diperbolehkan oleh hukum.

“BTS-nya, tower-towernya tidak ada. Dengan alasan COVID minta perpanjangan waktu sampai 21 Maret, padahal uangnya sudah keluar tahun 2020-2021. Seharusnya itu tidak boleh secara hukum, tapi diberi perpanjangan sampai Maret. Lalu, dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan, begitu diperiksa melalui satelit yang ada hanya 958,” ungkap Mahfud.

Setelah itu, ratusan tower BTS yang sudah jadi diperiksa. Namun dari sejumlah sampel yang diperiksa, tak ada barang yang berfungsi.

“Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak karena sesudah diambil 8 sampel dan itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi,” terangnya.

“Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar dan itu nilainya hanya sekitar Rp2,1 triliun. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan itu sebesar Rp8 triliun sekian,” sambung Mahfud.

Mahfud menegaskan, tidak ada unsur politisasi dalam kasus proyek BTS yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G Plate. Menurut Mahfud, proses hukum tersebut sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ini sama sekali tidak kaitan dengan politisasi, ini soal uang negara dan ada UU-nya. dan Kejaksaan Agung juga ingin, dan sudah kami dorong agar ini diselesaikan sebagai masalah hukum,” imbuh dia.

Selain itu, Mahfud menyampaikan pesan Jokowi kepada para pegawai di Kemenkominfo. Jokowi meminta jajaran Kemenkominfo bekerja seperti biasa.

“Nanti saya yang akan menjalankan tugas dan bertanggung jawab menggunakan wewenang sebagai menteri sampai nanti ada keputusan baru dari Presiden Jokowi siapa yang akan menjadi Menkominfo definitif yang waktunya belum ditentukan,” pungkas Mahfud.