Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, proyek tersebut dilaksanakan pada tahun 2012. Saat itu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) adalah Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Saat itu Reyna menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemenakertrans periode 2011-2015.

Alex menjelaskan, perkara korupsi ini berawal dari aduan masyarakat kepada Direktorat Pengaduan Masyarakat dan ditindaklanjuti KPK dengan penyelidikan.

“Dinaikkan ke tahap penyelidikan, penyidikan dengan menetapkan Rey Usman sebagai tersangka,” kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Januari 2024.

Selain Reyna, KPK juga menetapkan seorang aparatur sipil negara (ASN) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Sistem Proteksi TKI Tahun Anggaran 2012, I Nyoman Darmanto sebagai tersangka.

“Selain itu, seorang pihak swasta, yakni Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM) bernama Karunia,” jelasnya.

Dari hasil PKN itu, kerugian yang dialami negara sebesar Rp17.682.445.455. Proyek itu dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2012.

Saat ini, Kemenakertrans sudah berganti nama menjadi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

BPK mengatakan, hasil perhitungan dugaan kerugian yang dialami negara tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara (LHP PKN) yang diserahkan kepada KPK, Senin, 15 Januari 2024 kemarin.

“BPK menyimpulkan adanya penyimpangan-penyimpangan berindikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dalam proses perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan dan pembayaran hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp17.682.445.455,” kata BPK dikutip dari situs resmi BPK, Kamis, 18 Januari 2024.

Disebutkan, yang menyerahkan hasil audit itu adalah Wakil Ketua BPK Hendra Susanto kepada Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango.

Hendra berharap, LHKPN tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh KPK dalam mengusut dugaan korupsi di Kemenakertrans.

“Dalam proses penuntutan dan pengadilan kasus,” ucap Hendra.

Menurut Cak Imin, meskipun seorang menteri tidak melakukan korupsi, masih bisa terjebak dalam perkara korupsi.

“Jadi, siapa pun yang jadi menteri maka harus siap-siap jadi koruptor. Kira-kira begitu,” kata Ketua Umum PKB itu saat menghadiri pelantikan dan deklarasi Anak Muda Indonesia (AMI) di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Dia pun mencontohkan dirinya yang diseret-seret kasus korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2014 di mana dirinya menjabat sebagai Menakertrans. Padahal, Cak Imin menklaim, tidak terlibat perkara rasuah tersebut.

“Itu terjadi dan saya mengalami. Enggak salah apa-apa tapi seolah-olah dibikin suasana pasti menjurus korupsi,” ujarnya.

“Jadi menteri sama dengan siap menjadi korban. Korupsi atau tidak korupsi, sistemnya membuat Anda akan terjebak dalam seluruh ancaman bahaya korupsi,” sambung Wakil Ketua DPR RI ini.

Sebagai informasi, Cak Imin pernah menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans) periode 2009-2014. Namanya terseret-seret dalam kasus dugaan korupsi “kardus durian” yang merujuk pada suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kemenakertrans.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK telah memeriksa anggota DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012.

Penyidik KPK mencecar pertanyaan soal adanya dugaan pesanan pengaturan proyek pengadaan oleh pejabat Kemnaker.

“Saksi (Luqman Hakim) dimintai keterangannya terkait dugaan adanya pesanan pengaturan oleh beberapa pejabat di Kemnaker,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (29/9/2023).

Selain Luqman Hakim, KPK juga memeriksa dua karyawan Kemnaker bernama Rinto Sugita dan Irwan Arifiyanto. Keduanya ditanya soal perencanaan lelang hingga pengadaan sistem proteksi TKI di Kemnaker.

Luqman Hakim diperiksa penyidik KPK, Rabu (27/9). Dia diperiksa sebagai saksi saat menjabat sebagai staf khusus di Kemnaker.

“Saudara Luqman Hakim dimintai keterangannya dalam kapasitas sebagai salah satu staf khusus di Kemnaker saat itu,” ujarnya.

Kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker terjadi pada 2012 di masa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans). Kasus ini masuk ke tahap penyidikan sejak Juli 2023.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Akibat tindak pidana korupsi ini negara dirugikan miliaran rupiah.

KPK menyebut sistem proteksi TKI tersebut tidak berfungsi akibat anggarannya dikorupsi.

JAKARTA, Eranasional.com – KPK telah menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pekan depan. Seharusnya, Cak Imin diperiksa hari ini, Selasa (5/9).

Cak Imin diperiksa terkait kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI tahun 2012. Saat itu dia menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Menakertrans) di era Presiden SBY.

“Tim penyidik akan menjadwalkan kembali pemanggilan saksi (Cak Imin) pekan depan,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Ali menyebut pihaknya telah menerima surat permintaan penundaan pemeriksaan dari Cak Imin. Wakil Ketua DPR RI itu beralasan di hari yang sama memiliki agenda lain yang harus dihadirinya.

“Informasi yang kami peroleh dari tim penyidik, telah menerima surat konfirmasi dari saksi tersebut yang menyatakan tidak bisa hadir karena ada agenda lain, di tempat lain,” jelasnya.

Dalam surat permohonan itu, Cak Imin meminta untuk diperiksa hari Kamis (7/9). Namun, permintaan itu ditolak KPK karena penyidik telah memiliki agenda penyidikan di hari yang sama. Akhirnya, penyidik memutuskan untuk memeriksanya pekan depan.

“Kamis besok penyidik ada agenda lain, yaitu mengumpulkan alat bukti di daerah,” ujar Ali.

Diberita sebelumnya, melalui Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Cak Imin mengaku tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena sedang menghadiri acara pembukaan Musabag Tilawati Quran se-Dunia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dia menyebut kehadirannya di acara tersebut sudah diagendakan sudah dipersiapkan sejak lama.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tidak memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), Selasa (5/9/2023).

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan Cak Imin tidak hadir karena sedang menghadiri acara pembukaan Musabag Tilawatil Quan se-Dunia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan kapasitas sebagai Wakil Ketua DPR RI.

“Saya ikut mendampingi beliau. Agenda ini sudah lama dijadwalkan,” kata Jazilul.

Cak Imin, kata Jazilul, meminta kepada KPK untuk menjadwalkan kembali pemanggilan dirinya.

“Minta ditunda. Tapi sejauh ini saya ingin menyampaikan bahwa saya seperti halnya warga negara uang lain mendukung seluruh langkah KPK,” kata Cak Imin dalam video yang dibagikan.

Cak Imin dipanggil oleh penyidik KPK sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) 2009-2014 di era Presiden SBY.

KPK seharusnya menjadwalkan pemeriksana terhadap Cak Imin hari ini pukul 10.00 WIB.

“Tim penyidik mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi atas nama Muhaimin Iskandar untuk hadir di Gedung Merah Putih KPK pukul 10.00 WIB,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.