Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan Jaksa KPK banding atas vonis terdakwa SYL, Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.

“Baik, kami menyampaikan bahwa per hari ini Jaksa Penuntut Umum KPK, Mas Muhammad Hadi dan Palupi Wiryawan, sudah mengajukan banding untuk perkara SYL, KS, dan MH,” kata Tessa Mahardhika di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (16/7/2024).

Namun, dia belum bisa menjelaskan secara detail terkait dengan alasan banding dari Jaksa KPK. Pasalnya, Jaksa KPK juga masih membaca secara jelas amar putusannya.

“Masih sedang disusun memori bandingnya, akan kita sampaikan apabila sudah disampaikan,” pungkas Tessa.

Diketahui, Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap mantan Menteri Pertanian yang juga politisi Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo alias SYL, dengan pidana penjara selama 10 tahun. Putusan tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis siang 11 Juli 2024.

Untuk diketahui, Sudin merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yang beberapa waktu lalu dipanggil penyidik KPK. Rumah dinasnya di Raffles Hills, Cimanggis, Depok juga Digeledah KPK, Jumat, 10 November lalu.

“Diduga ada Komisi IV menerima aliran dana itu,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri di sela acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang digelar di Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Desember 2023.

“Waktu itu sudah disebut rumah siapa yang digeledah, Sudin,” sambung Ali.

Sebagai informasi, KPK saat ini tengah mengusut tiga klaster dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) yakni klaster dugaan pemerasan yang dilakukan SYL terhadap bawahannya yang sudah naik ke tahap penyidikan, dugaan korupsi pengadaan sapi, dan dugaan korupsi hortikultura yang masih dilidik.

Sudin sendiri diduga menerima aliran dana terkait kasus pemerasan SYL terhadap pejabat di lingkungan Kementan.

Soal pemeriksaan terhadap Sudin kemarin, Ali menyebutkan bahwa yang bersangkutan ditanya tentang proyek di Kementan, fungsi pengawasan Komisi IV terhadap Kementan, dan lainnya.

“Kita konfirmasi proyek-proyek di Kementan dan lain-lainnya. Pengawasan anggaran yang dilakukan Komisi IV dan lain-lainnya,” terangnya.

Selain Sudin, KPK juga memeriksa dan menggeledah rumah anggota Komisi IV Vita Ervina yang juga politisi PDIP.

Dalam perkara dugaan korupsi di Kementan, KPK telah menetapkan SYL dan dua anak buahnya sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi.

Dua anak buah itu adalah mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.

Khusus SYL, ia dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Partai NasDen mulai pasang barikade setelah eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), salah satu kadernya terjerat kasus korupsi. NasDem mengancam akan mensomasi KPK.

Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan melayangkan somasi terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Mawarta yang menyebut ada dugaan uang hasil korupsi SYL mengalir ke Partai NasDem.

“Kami mempertimbangkan untuk mensomasi Pak Alex Marwata karena ucapannya itu,” kata Ahmad Sahroni dalam konferensi pers di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10).

Ahmad Sahroni menegaskan bahwa partainya tidak pernah memerintahkan SYL untuk korupsi dan meminta SYL menyetorkan uang hasil korupsi ke partai. Menurut dia, NasDem telah dirugikan oleh ucapan Alexander Marwata.

“Kami sudah rugi di hadapan publik, seolah-olah partai kami ini adalah partai korupsi,” tukasnya.

Perkataan Alex Mawarta

Soal dugaan aliran uang korupsi SYL ke Partai NasDem diungkapkan Alexander Marwata saat jumpa pers penahanan SYL sebagai tersangka korupsi di Kementan, Jumat (13/10). Alex menyatakan KPK menemukan aliran uang korupsi SYL digunakan untuk kepentingan NasDem.

“Ditemukan aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai NasDem dengan nilai miliaran rupiah,” kata Alex.

Namun, Alex tidak menyebutkan secara rinci jumlahnya penggunaan uang hasil dugaan korupsi yang ditujukan kepada NasDem. Kata dia, penyidik terus mendalami kasus ini.

“KPK akan terus mendalami dugaan itu,” ujarnya.

Syahrul Yasin Limpo diduga memaksa bawahannya menyetor US$4.000 hingga US$10.000 tiap bulan. Jika tak menyetor, ASN di Kementan akan dimutasi.

Duit itu diduga disetor ke SYL melalui Kasdi dan Hatta. Ketiganya diduga telah menikmati duit haram sebesar Rp13,9 miliar.

SYL juga diduga menggunakan uang setoran itu untuk membayar cicilan kartu kredit, cicilan mobil Alphard, perawatan wajah, beli tiket pesawat, hingga ibadah umrah.

Kemudian Alex Mawarta menanggapi ancaman akan disomasi oleh NasDem. Kata dia, perkataan yang dirinya ucapkan tidak muncul secada tiba-tiba. Apa yang ia katakan berdasarkan serangkaian proses penyelidikan hingga penyidikan.

“Apa yang saya sampaikan kemarin tentunya berdasarkan alat bukti yang diperoleh pada saat penyidikan. Dan itu bukan pernyataan pribadi. Tetapi saya mewakili pimpinan dan lembaga,” kata Alex, Sabtu (14/10).