Angka Rp300 triliun yang selama ini disebut sebagai total kerugian dinilai tidak seluruhnya dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Hal itu tercantum dalam pertimbangan putusan kasasi Nomor 11179 K/Pid.Sus/2025 yang berkaitan dengan perkara mantan Direktur Operasi Produksi PT Timah Tbk.

Putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis hakim kasasi yang terdiri dari Prim Haryadi, Sinintha Yuliansih Sibarani, dan Yanto.

Dalam pertimbangannya, MA menjelaskan bahwa total Rp300 triliun terdiri atas dua komponen dengan karakter berbeda.

Sebesar Rp28 triliun merupakan kelebihan pembayaran yang dilakukan tanpa didukung studi kelayakan memadai.

Sementara sekitar Rp271 triliun lainnya merupakan perhitungan kerugian lingkungan yang mencakup kerugian ekologis, kerugian ekonomi lingkungan, serta biaya pemulihan.

“Jumlah kerugian terdiri dari kelebihan pembayaran yang tidak melalui studi kelayakan yang memadai sebesar Rp28 triliun, sedangkan kerugian lainnya berupa kerugian lingkungan yang terdiri dari kerugian ekologi, kerugian ekonomi lingkungan, serta biaya pemulihan senilai Rp271 triliun,” demikian pertimbangan majelis hakim yang dikutip Kamis (13/8).

MA berpendapat, kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi harus berkaitan dengan aliran uang negara yang keluar secara tidak sah atau hilangnya keuntungan negara yang dapat dihitung secara pasti.

Adapun kerusakan lingkungan memiliki karakter hukum yang berbeda.