Dia mendapat surat teguran tertulis dari KPI terkait aktivitasnya dalam sebuah program acara karena dianggap seperti perempuan. Hal ini membuatnya harus terdepak dari dunia pertelevisian Tanah Air.

Atas dasar itulah, Ivan Gunawan mengaku akan kembali fokus ke dunia fashion yang memang membesarkannya.

“Jadi kasus ini membuat aku kembali berpikir dunia saya memang di dunia fashion. Saya besar seperti ini juga karena aktivitas saya di dunia fashion juga. Dan buat saya, ini (teguran KPI) jadi momentum kembali ke karier saya yang dulu yakni dunia fashion ,” ujar Ivan Gunawan.

Ivan dalam kesempatan itu juga mengungkapkan kekecewaannya pada pihak stasiun televisi yang tak membelanya saat KPI menjatuhkan teguran tertulis kepadanya. Padahal selama ini dirinya berupaya tampil maksimal di program acara yang dipandunya itu.

“Yang bikin kecewa saya adalah saya ngerasa enggak dibelain mereka di rumah saya sendiri. Karena pas saya kena teguran itu, mereka enggak melakukan pembelaan, engggak ada postingan mereka yang membela saya kenapa saya seperti itu. Itu yang kemudian membuat saya ngerasa seperti ditinggalkan. Ya sudah, kalau begini saya harus berdiri di atas kaki saya sendiri, dan saya juga masih punya pekerjaan lain,” tegasnya.

Ivan juga menyebut teguran KPI terhadap dunia televisi dan dunia fashion sebagai tindakan yang tidak adil, padahal dunia televisi ini bisa berkembang akibat adanya penggabungan semua bidang.

“Jadi buat saya zaman sekarang, industri fashion masuk ke TV kayaknya enggak relate, deh. Melihat perkembangan mode yang ada, teguran dari KPI itu adalah sebuah kemunduran. Buat saya, fashion there’s no limit,” pungkas dia.

JAKARTA, Eranasional.com – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akhirnya memberikan tanggapan atas protes Deddy Corbuzier yang menanyakan soal kehadiran Fajar Sadboy di berbagai acara televisi sebagai narasumber.

Sebelumnya, Deddy Corbuzier menyampaikan aksi protesnya melalui video singkat di media sosial. Berdasarkan pengalamannya sebagai pembawa acara, Deddy Corbuzier pernah dilarang mengundang anak-anak di bawah umur untuk menjadi narasumber.

Akan tetapi, kini Fajar Sadboy justru mengisi berbagai acara talkshow untuk mengungkapkan kisah cintanya

Melalui unggahan di Instagram, KPI menjawab pertanyaan Deddy Corbuzier dan publik tentang kebijakan mengundang anak-anak usia dini sebagai narasumber.

“Berdasarkan Standar Program Siaran (SPS) anak terdiri atas anak-anak dan remaja. Anak-anak: 7-12 tahun dan remaja: 13-17 tahun. Anak tidak boleh dihadirkan sebagai narasumber di luar kapasitas mereka dalam konteks konflik rumah tangga, bencana/musibah, dan konflik kekerasan traumatis,” tulis keterangan @kpipusat.

Meskipun tidak ada aturan yang melarang fenomena seperti Fajar Sadboy tampil di televisi, pihak KPI tetap menyarankan agar penyiaran menayangkan sesuatu yang bisa menjadi teladan.

Menurut pihak KPI, tidak ada larangan untuk remaja seusia Fajar membawakan kisah asmaranya di televisi. Selama hal tersebut berjalan sesuai aturan serta tidak melanggar norma dan kesusilaan.

“Fajar remaja usia 15 tahun. Acara yang ditujukan bagi remaja (13-17 tahun), tidak ada larangan sih menampilkan cerita asmara, selama tidak melanggar norma dan kesusilaan. Kalau yang untuk anak-anak (7-12 tahun) baru dilarang,” kata pihak KPI.

Sebelumnya, nama Fajar Sad Boy melambung lantaran gaya bertuturnya saat menceritakan kisah putus cintanya. Video Fajar pun bertebaran di TikTok. Dia semakin tenar usai diundang di podcast artis hingga tampil di televisi, juga dengan kisah hidup dan kisah asmaranya.

YouTuber Deddy Corbuzier sebelumnya juga mengkritik kehadiran Fajar Sad Boy di televisi karena dinilai masih di bawah umur untuk menceritakan cerita asmaranya.

JAKARTA, Eranasional.com- Mantan Kabareskrim, Komjen (Purn) Susno Duadji, tidak terima dan akan melakukan tindakan terkait pencekalan dirinya di salah satu acara stasiun televisi belum lama ini.

Susno mengatakan akan menyurati Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait pencekalan dirinya sebagai narasumber.

Dengan demikian, dua pihak tersebut yang akan memanggil dan menanyakan terkait pencekalan dirinya sebagai narasumber.

“Saya akan menulis surat langsung saya ketik, saya alamatkan kepada dewan pers dialamatkan kepada KPI. Silahkan dewan pers dan KPI memanggil tvOne untuk nanya mengapa terjadi seperti ini,” ujar Susno di kanal YouTube Irma Hutabarat – HORAS INANG pada Kamis (20/10).

Terkait kemungkinan adanya pemberian sanksi, purnawirawan polisi itu juga menyerahkannya kepada Dewan Pers dan KPI.

Menurutnya, jika Dewan Pers dan KPI sudah mengusut soal pencekalan itu, mau tak mau pihak stasiun televisi membongkar pihak yang mengintervensinya.

Bahkan, akan lebih baik jika pihak stasiun televisi juga mempublikasi sosok yang memerintahkan mencekal Susno Duadji dan Kamaruddin Simanjuntak.

“Kalau perlu diberi sanksi ya silahkan bukan kewajiban saya dan kalau sudah dipanggil oleh kedua lembaga itu, mau tak mau, suka tak suka, dia harus bongkar,” ujar Susno. (fjr)

ERANASIONAL, Jakarta – Komisi I DPR RI menyetujui Pagu Anggaran RAPBN T.A. 2022 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebesar Rp 21,79 triliun. Pada rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Menteri Kominfo RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari yang berlangsung pada 22 September 2021, disimpulkan bahwa Komisi I DPR RI akan menyampaikan hasil rapat kerja tersebut kepada Badan Anggaran DPR RI.

Namun demikian, pada kesempatan yang sama, Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, menyebutkan bahwa anggaran yang dibutuhkan Kominfo untuk tahun 2022 adalah sebesar Rp 42,36 triliun, sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 20,56 triliun. Anggaran tersebut utamanya ditujukan untuk mempercepat realisasi Agenda Transformasi Digital Nasional.

“Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kembali bahwa kebutuhan anggaran Kementerian Kominfo T.A. 2022 sebesar Rp 42,36 triliun. Namun, mengacu pada Surat Bersama Pagu Anggaran Belanja K/L Tahun Anggaran 2022 dari Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 23 Juli 2021, Kementerian Kominfo mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp 21,79 triliun. Dengan demikian, terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 20,56 triliun,” jelas Menteri Johnny.

Kebutuhan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan lintas satuan kerja yang terbagi terbagi dalam 5 (lima) program utama. Dari kelima program tersebut, terdapat dua program yang sudah terpenuhi kebutuhan anggarannya, yakni (i) Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik dan (ii) Program Dukungan Manajemen.

Sementara tiga program lainnya masih memiliki kekurangan anggaran, yakni (i) Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (ii) Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); serta (iii) Program Komunikasi Publik.

Pemenuhan atas kekurangan anggaran tersebut akan berdampak pada keberlanjutan dan perluasan layanan internet untuk masyarakat, keberlanjutan program-program peningkatan literasi digital maupun beasiswa talenta digital, keberlanjutan komunikasi publik untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid 19, dan keberlanjutan berbagai program strategis lainnya.

Menteri Johnny mengharapkan Komisi I DPR RI dapat memberikan dukungan terhadap pemenuhan kekurangan anggaran tersebut dan akan menindaklanjuti dengan mendalami skema-skema pembiayaan yang memungkinkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam raker itu, Menteri Kominfo didampingi Sekretaris Jenderal Mira Tayyiba; Inspektur Jenderal Doddy Setiadi; Dirjen SDPPI Ismail; Dirjen Aptika Semuel A Pangerapan; Kepala Badan Littbang SDM Hary Budiarto, Dirut BAKTI Anang Latif, Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi, dan Staf Khusus Menteri Kominfo Phillip Gobang. Hadir pula Ketua KPI Pusat Agung Suprio, Ketua KIP Gede Narayana, serta Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh.

Juru Bicara Kementerian Kominfo

JAKARTA- Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah cepat Polri yang langsung turun tangan dalam mengusut kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan terhadap seorang pegawai di Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat berinisial MS oleh rekan kerjanya.

Ahmad Sahroni menilai kasus perundungan di tempat kerja adalah tindakan yang tidak bisa ditoleransi karena menimbulkan efek luar biasa terhadap korban.

“Apalagi kita tahu bahwa kasus perundungan itu sudah dialami secara bertahun-tahun dan terjadi di salah satu lembaga negara. Ini tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu, kenapa kami di NasDem gencar memperjuangkan RUU PKS? Agar pelaporan-pelaporan kasus seperti ini bisa lebih efektif penindakannya,” kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/9)

Ia  juga menyoroti pengakuan korban yang sudah mengadu ke Polsek Gambir namun justru pihak kepolisian meminta korban mengadukan ke atasan dan penyelesaiannya secara internal lembaga.

Menurut dia, tugas polisi adalah memproses laporan yang masuk, apalagi jika tindakan yang diadukan ada unsur pidana.

Oleh karena itu, Sahroni menyayangkan sikap Polsek Gambir yang justru tidak menganggap serius laporan korban.

Sahroni menegaskan bahwa tugas polisi adalah memproses laporan masyarakat, dan laporan korban MS diduga mengandung unsur pidana, yaitu penganiayaan.

“Kalau begini, sangat disayangkan karena nantinya korban perundungan jadi enggan mengadu ke polisi, lalu kita mau membiarkan saja tindakan seperti ini terjadi? Bagaimana kalau yang dirundung anak kita sendiri? Karenanya polisi juga harus telusuri jajarannya yang dimaksud,” ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu juga meminta terduga pelaku dipecat dan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan.

Menurut dia, korban MS juga wajib mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan perawatan untuk memulihkan mentalnya yang tertekan.

“Saya tegaskan bahwa kami menolak keras perundungan di tempat kerja atau di mana pun, dan negara harus berdiri bersama korban,” katanya.

Sebelumnya, seorang pria yang mengaku sebagai pegawai KPI Pusat mengaku sebagai korban perundungan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tujuh pegawai di Kantor KPI Pusat dalam kurun waktu 2011 hingga 2020.

Pengakuan korban itu muncul ke publik lewat siaran tertulis yang diterima oleh sejumlah media nasional di Jakarta, Rabu (1/9).

Dalam pengakuan itu, korban mengaku mengalami trauma dan stres akibat pelecehan seksual dan perundungan yang menjatuhkan martabat dan harga diri korban.

Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi segala bentuk pelecehan seksual dan perundungan dalam bentuk apa pun.

KPI mendukung kepolisian mengusut kasus pelecehan seksual dan perundungan yang diduga dilakukan oleh tujuh pegawainya terhadap seorang pegawai KPI Pusat.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Agus Andrianto mengatakan bahwa Bareskrim akan menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan yang terjadi di Kantor KPI Pusat.

Menurut dia, penanganan perkara tersebut akan diarahkan ke Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri.

Jakarta- Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berinisial MS melaporkan lima rekan kerjanya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kelimanya dilaporkan atas kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyebut kelima terlapor masing-masing berinisial RM, FP, RE, EO, dan CL.

“Sekarang laporan sudah diterima keterangan awal telah diambil dari pelapor. Bagaimana penyelidikan, nanti akan kita periksa dan klarifikasi termasuk terlapor lima orang ini,” kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Dalam perkara ini kelima terlapor dipersangkakan dengan Pasal 289 KUHP dan atau 281 KUHP Juncto Pasal 335 KUHP.
Bantah Tulis Surat Terbuka dan Lapor ke Polsek.

Yusri sebelumnya menyebut MS tidak pernah membuat surat terbuka soal kejadian dugaan perundungan dan pelecehan seksual. Namun, kejadian itu diakui MS memang pernah terjadi di tahun 2015 silam.

Yusri mengklaim hal ini berdasar keterangan awal yang disampaikan oleh MS kepada penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Pusat.

Kepada penyidik, MS membantah telah membuat surat terbuka yang beredar di media sosial terkait kasusnya itu.

“Keterangan awal pertama saudara MS tidak pernah buat rilis (surat terbuka) tersebut,” beber Yusri.

Selain itu, kata Yusri, berdasar keterangan MS yang bersangkutan juga mengaku tidak pernah membuat laporan polisi ke Polsek Metro Gambir. Dalam surat terbuka yang beredar, sebelumnya disebutkan jika MS pernah membuat laporan ke Polsek Metro Gambir namun tak digubris.

“Kedua MS juga nggak pernah ke Polsek Gambir buat laporan. Tapi ada kejadian itu tahun 2015 yang lalu di kantor KPI Pusat,” tutur Yusri.

Adapun, Yusri menyebut kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual ini kekinian tengah ditangani Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Penyidik ketika itu mendatangi langsung MS untuk membuat laporan.

“Tadi malam dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Itu secara kooperatif penyidik Polres Metro Jakarta Pusat mendatangi pelapor di kediamannya dan datang ke polres membuat dan didampingi komisioner KPI,” katanya.