Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya khawatir BBP akan menghilangkan barang bukti terkait kasus dugaan gratifikasi importasi barang di lingkungan DJBC.

“Kita khawatir dia (Budiman Bayu) akan juga menghilangkan bukti yang lainnya gitu. Di samping dia juga akan pergi ke mana gitu. Makanya dengan alasan-alasan subjektif itu, ya kita segera melakukan upaya penangkapan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

“Jadi ini adalah sebuah strategi yang kami harus ambil terkait dengan tentunya bagaimana supaya penanganan perkara ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Budi Bayu Prasojo sebagai tersangka pada Kamis, 26 Februari 2026. KPK telah menahan Budi untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Asep mengatakan Budiman Bayu Prasojo memerintahkan pegawai Bea Cukai bernama Salisa Asmoaji untuk mengelola dan menerima uang dari para pengusaha yang produknya dikenai cukai dan para importir sejak November 2024.

Apartemen Safe House

Uang yang dikelola Salisa itu kemudian disimpan di apartemen yang berlokasi di Jakarta Pusat sebagai “safe house”. Apartemen safe house itu telah disewa sejak pertengahan tahun 2024 atas arahan langsung dari Budiman Bayu dan Sisprian Subiaksono selaku Kasubdit Intel P2 DJBC yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Uang itu diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi terkait pengaturan jalur masuk importasi barang (kepabeanan) dan pengurusan cukai,” ujar dia.

Asep mengungkapkan uang itu diduga digunakan sebagai dana operasional, sejak Sisprian Subiaksono menjabat sebagai Kasubdit Intelijen.

Selanjutnya, pada awal Februari 2026, Budiman Bayu memerintah Salisa untuk membersihkan “safe house”. Salisa pun memindahkan uang-uang tersebut ke safe house lainnya yang berlokasi di salah satu apartemen di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.

“Penyidik kemudian melakukan penggeledahan di dua lokasi safe house dimaksud. Di mana penyidik menemukan uang tunai dalam berbagai mata uang asing dan rupiah dengan total lebih dari Rp 5,19 miliar, yang disimpan dalam 5 buah koper,” tutur Asep.

Berdasarkan fakta tersebut, penyidik KPK menyimpulkan bahwa Budiman dan Sisprian secara bersama-sama atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara.

“Termasuk menerima pemberian yang berkaitan langsung dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya pada periode tahun 2024-2026,” tandas dia.

Atas perbuatannya, Budiman Bayu disangkakan telah melanggar Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 20 huruf c UU No.1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagai informasi tambahan perkara dimaksud menyeret mantan Direktur Penyidikan & Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai periode 2024-Januari 2026 Rizal; Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC) Sisprian Subiaksono.

Kemudian Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC) Orlando; Ketua Tim Dokumen Importasi PT BR Andri; Pemilik PT Blueray bernama John Field; dan Manajer Operasional PT BR Dedy Kurniawan.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

“Tentunya semua terbuka kemungkinan, pihak-pihak yang diduga mengetahui dan bisa membantu penyidik untuk memberikan keterangan sehingga perkara ini menjadi tersang, tentu penyidik akan melakukan penjadwalan untuk permintaan keterangan,” kata Jubir KPK Budi.

Meski begitu, Budi tidak mau berandai-andai kapan pemanggilan tersebut dilakukan. Dia hanya mengatakan penyidik yang akan mengambil keputusan terkait perlu tidaknya Djaka dipanggil.

Dia hanya menyatakan lembaganya tentu masih keterangan dari pihak lain di Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) untuk mengusut permainan terkait importasi barang atau kepabeanan.

“Pemanggilan setiap saksi tentu berdasarkan kebutuhan dari proses penyidikan suatu perkara,” tandas Budi

Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidiknya bakal terus mendalami aliran duit suap dan gratifikasi terkait importasi barang di DJBC Kemenkeu, termasuk jika uang itu ikut dinikmati oleh pucuk tertinggi atau Dirjen Bea Cukai.

“Iya (akan didalami ada tidaknya aliran uang ke Dirjen Bea Cukai, red),” kata Setyo kepada wartawan, Jumat (20/2/2026) lalu.

Menag di awal menjelaskan bahwa sudah beberapa kali datang ke KPK. Menag bahkan pernah menyerahkan pemberian dari seseorang yang dia duga waktu itu terkait penyelenggaraan haji. Menag juga beberapa kali berkonsultasi ke KPK.

“Kali ini kita datang lagi untuk menyampaikan terkait kemarin kepergian saya menjalankan tugas di Sulawesi Selatan, menggunakan pesawat khusus. Saya datang ke sini untuk menyampaikkan hal itu,” ujar Menag di kantor KPK, Jakarta, Senin (23/2/2026)

Menag bersyukur pertemuannya dengan KPK berjalan lancar. Menag juga memberikan apresiasi kepada KPK yang memberi ruang baginya untuk menyampaikan penjelasan.

Menag bertekad dirinya dapat menjadi contoh bagi para pegawai di Kementerian Agama maupun para penyelenggara negara, dalam pencegahan gratifikasi dan pemberantasan korupsi.

“Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran bagi temen-temen lain. Mari kita mencoba untuk mendukung seluruh gagasan yang telah kita sosilaisasikan, terutama dari KPK. Mari kita menjadi penyelenggara yang baik,” ajak Menag.

“Laporkan apapun yang mungkin syubhat buat kita. Laporkan apa adanya. Kita jangan khawatir. Mudah-mudahan hal (pelaporan) ini adalah contoh yang baik untuk siapapun juga yang sebagai penyelenggara negara,” tegasnya.

Menang Jadi Teladan Yang Positif 

Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pelaporan dugaan gratifikasi di awal yang dilakukan Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi teladan yang positif bagi setiap penyelenggara negara untuk melaporkan apapun penerimaan yang dilakukannya. Ini juga menjadi salah satu bentuk mitigasi awal.

“Kita lakukan pencegahan-pencegahan khususnya terkait konflik kepentingan yang barang kali ke depan akan muncul,” sebutnya.

Budi Prasetyo menggarisbawahi tiga hal yang disampaikan Menteri Agama. Pertama, bagaimana seorang Menteri sebagai penyelenggara negara harus punya komitmern kuat dalam memberantas korupsi, khususnya terkait upaya pencegahan, salah satunya dengan melaporkan gratifikasi sejak awal.

Kedua, Menag menyampaikan juga bahwa ini menjadi teladan yang positif, tidak hanya di Kementerian Agama tapi juga di seluruh jajaran penyelenggara negara maupun ASN di seluruh Indonesia.

“Kita sejak awal melakukan mitigasi, khususnya pencegahan korupsi. Ketiga, ini menjadi edukasi kepada masyarakat dan pihak swasta agar tidak memberikan suatu hadiah atau bentuk lainnya kepada penyelenggara negara atau ASN,” tandasnya.

Penggeledahan yang dilakukan Penyidik KPK pada Senin (12/1) sekitar pukul 11.00 WIB hingga 22.00 WIB itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pemeriksaan pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.

“Jumlah uang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut senilai 8.000 dolar Singapura,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (13/1).

Selain uang, KPK juga menyita dokumen terkait pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara dengan Wajib Pajak PT Wanatiara Persada (WP).

Budi menambahkan penyidik juga menyita barang bukti elektronik berupa rekaman kamera pengawas atau CCTV, alat komunikasi, laptop serta media penyimpanan data terkait perkara juga disita dalam penggeledahan tersebut.

Pada hari ini penyidik KPK juga menggeledah kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan pusat. Belum diketahui hasil penggeledahan tersebut.

Dalam penanganan kasus yang berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini, KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Mereka antara lain Ketua KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi; Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi (Waskon) KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin; Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar; Konsultan Pajak Abdul Karim Sahbudin; dan Staf PT Wanatiara Persada (WP) Edy Yulianto.

Para tersangka sudah ditahan selama 20 hari terhitung mulai 11 Januari sampai dengan 30 Januari 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Abdul Karim dan Edy Yulianto disangkakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto pasal 20 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Sedangkan Dwi Budi, Agus dan Askob Bahtiar disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B UU Tipikor atau Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto Pasal 20 KUHP.

Jakarta, ERANASIONAL.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat mengembangkan penyidikan pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Bekasi Ade Kuswara dan ayahnya.

Terbaru, tim penyidik KPK menyegel rumah pribadi Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Eddy Sumarman yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat, Jumat (19/12/2025).

Penyegelan ini diduga berkaitan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang juga menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

“Benar, tim menerima rumah tersebut, ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Jumat (19/12).

OTT tersebut dilakukan KPK pada 17-18 Desember 2025. Bupati Bekasi hingga malam hari ini masih melakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

“Bupati masih melakukan pemeriksaan di dalam,” kata Budi.

KPK mengumpulkan total 10 orang yang belum menyampaikan identitas lengkapnya.

Dalam rangkaian OTT tersebut, KPK juga telah menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

“Tiga orang pakai masker semua, masuk menunjukkan identitas KPK,” kata petugas sekuriti Gedung Bupati Bekasi mengutip Antara.

Orang ketiga itu langsung naik ke lantai dua ruang kerja Bupati Bekasi dan keluar menuju setengah jam kemudian dengan posisi dua pintu sudah tersegel.

Selain di Bekasi, KPK juga melakukan OTT di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten dan Jakarta; serta Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan.

Di Banten, KPK menangkap total 9 orang yang terdiri dari satu orang jaksa, dua orang pengacara, dan enam orang dari pihak swasta.

Selain itu, KPK juga menemukan dan menyita barang bukti sejumlah uang dalam bentuk tunai sekitar Rp900 juta.

Penanganan kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

Sementara di Kalsel, KPK menangkap enam orang yang belum disebut identitasnya.

KPK akan menyampaikan detail kronologi OTT dan konstruksi lengkap dugaan korupsi di Bekasi dan Kalsel dalam konferensi pers yang rencananya digelar Jumat malam atau Sabtu dini hari.

Di Banten, operasi senyap itu, KPK menangkap seorang oknum jaksa Kejaksaan Tinggi berinisial RZ.

“Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan sejumlah lima orang di wilayah Banten,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis, 18 Desember 2025.

Menurut Budi, hingga kini para pihak yang tertangkap tangan masih dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.

“Siapa saja yang diamankan, terkait apa, kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita sama-sama tunggu prosesnya ya,” jelas dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT terkait dugaan pemerasan warga negara asing (WNA) oleh seorang jaksa yang bertugas di wilayah Banten.

Penyelidikan sementara mengarah pada indikasi penyimpangan dalam pengadaan lahan, termasuk dugaan adanya aset milik negara yang justru dijual kembali kepada negara sendiri.

“Yang kita dalami dalam penyelidikan itu ada oknum-oknum di mana dia yang bersangkutan itu yang seharusnya milik negara, tapi dijual lagi ke negara,” ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (10/11/2025).

Menurut Asep oknum-oknum itu menjual lahan yang memang milik negara dengan harga tidak wajar. Oleh karenanya, KPK tengah mempelajari adanya kerugian negara terkait hal ini.

“Kerugian dari sisi pembebasan lahan inilah yang kita kejar dan kita akan kembalikan kepada negara,” kata Asep.

Kendati demikian, KPK tidak menjelaskan lebih jauh terkait perkara ini. Yang jelas, kata Asep, KPK akan memperkarakan kasus ini apabila biaya pembayaran pembebasan lahan untuk proyek kereta cepat itu tidak wajar.

Ya mereka tetap saja, misalkan kalau itu milik pribadi, dan seharusnya mendapat pembayaran, ya tentunya pembayaran yang wajar. Kita juga kalau pembayarannya wajar, tidak akan kita perkarakan,” kata Asep.

” Tapi bagi yang pembayarannya tidak wajar, mark up, dan lain-lain, apalagi buka tanahnya, ini tanag negara dengan berbagai macam cara. Karena ini proyek nasional, lalu dia diatur sana-sini, sehingga mereka mendapat sejumlah uang. Bukan sejumlah lagi, ini uang besar, nah kita harus mengembalikan uang itu ke negara,” tandas dia.

Dalam agenda pemeriksaan yang diberikan KPK, terhadap Staf Ahli (Sahli) Menteri  Kehutanan Dida Mighfar akan diperiksa dalam jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

“Pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Rabu (17/9).

Selain itu, penyidik juga memanggil enam orang saksi lain untuk diperiksa di Kantor Polresta Bandar Lampung.

Mereka ialah Surya, Fitri, Arum dan Benny Susanto selaku staf atau pegawai PT PML perwakilan Lampung. Kemudian Koordinator Operasional wilayah Lampung bernama Wardiono dan Estate Manager PT PML Register 46 bernama Hari Sriyono.

Dalam kasus ini PT INHUTANI yang memiliki hak areal di Provinsi Lampung seluas kurang lebih 56.547 hektare bekerja sama dengan PT PML melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang meliputi wilayah: register 42 (Rebang) seluas sekitar 12.727 hektare, register 44 (Muaradua) seluas 32.375 hektare, dan register 46 (Way Hanakau) seluas 10.055 hektare. PT PML disebut tidak melakukan kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) periode 2018-2019 senilai Rp2,31 miliar, pinjaman dana reboisasi Rp500 juta per tahun, serta belum memberi laporan pelaksanaan kegiatan kepada PT INHUTANI per bulannya.

Selanjutnya pada Juni 2023, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah inkracht atas permasalahan hukum antara PT INHUTANI dan PT PML, menjelaskan PKS yang telah diubah pada tahun 2018 antara kedua belah pihak masih berlaku dan PT PML wajib membayar ganti rugi sebesar Rp3,4 miliar.

Meski dengan berbagai permasalahan tersebut, pada awal 2024, PT PML disebut tetap berniat melanjutkan kerja sama dengan PT INHUTANI untuk kembali mengelola kawasan hutan di lokasi register 42, 44, dan 46 berdasarkan PKS kedua belah pihak yang telah diubah pada tahun 2018. PT PML melalui Djunaidi mengeluarkan uang sejumlah Rp4,2 miliar untuk pengamanan tanaman dan kepentingan PT INHUTANI ke rekening PT INHUTANI.

Pada saat yang sama, Direktur Utama INHUTANI V Dicky Yuana Rady diduga menerima uang tunai dari Djunaidi sebesar Rp100 juta yang digunakan untuk keperluan pribadi.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkap Noel meminta uang Rp3 miliar untuk merenovasi rumahnya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat.

Budi menjelaskan uang itu akhirnya diberikan oleh Irvian Bobby Mahendro (IBM) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022-2025, yang juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

“IEG (Immanuel EbenzerGerungan) minta untuk rekonstruksi rumah Cimanggis, IBM kasih Rp3 miliar,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Sabtu (23/8).

KPK diduga wakil menteri di kabinet Prabowo Subianto itu menerima jatah pemerasan Rp3 miliar pada Desember 2024. Dari temuan awal KPK, Noel diduga menerima Rp3 miliar dan satu unit motor Ducati.

Dugaan pemerasan yang dilakukan Noel bersama 10 tersangka lainnya telah terjadi sejak tahun 2019. Modusnya, menurut KPK, para pihak yang hendak menyerahkan penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan K3 diharuskan membayar lebih mahal dari biaya resmi.

KPK menyebut biaya resmi seharusnya hanya Rp275 ribu, namun pihak yang mengurus sertifikasi diperas sehingga harus mengeluarkan biaya Rp6 juta.

Sementara total pemerasan diperkirakan mencapai Rp81 miliar. Duit itu kemudian mengalir ke sejumlah pihak. Salah satu yang diharapkan adalah Noel.

Pernyataan tersebut disampaikan Noel saat memasuki mobil tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

“Semoga saya mendapat amnesti dari Presiden Prabowo,” katanya dari atas tahanan mobil.

Dalam kesempatan itu, Noel yang mengenakan rompi oranye dan diborgol juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga meminta maaf kepada keluarga dan seluruh rakyat atas kasus ini.

Sebagai informasi bahwa KPK sudah menetapkan status hukum pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait pemerasan K3. Salah satu pihak yang diamankan yaitu Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelaksanaan ekspose tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi waktu 1×24 jam untuk KPK menetapkan status hukum para pihak yang tertangkap tangan.

Hal tersebut disampaikan Noel usai resmi diumumkan sebagai salah satu dari 11 orang tersangka pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan.

Ketua Umum Prabowo Mania 08 itu juga membantah dirinya melakukan pemerasan dalam kasus kepengurusan sertifikasi K3.

“Saya juga ingin mengklarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua, kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi kotor memberatkan saya,” ujarnya saat menuju mobil tahanan KPK, Jumat (22/8).

Noel yang mengenakan rompi oranye dan diborgol mulanya menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga meminta maaf kepada keluarga dan seluruh rakyat atas kasus ini.

Permintaan Maaf

“Saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua saya meminta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga saya meminta maaf terhadap rakyat Indonesia,” ujarnya.

Setelah itu ia juga membantah ikut terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK pada Kamis (21/8) dini hari.

Dalam kasus ini Noel dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pelaksanaan ekspose tersebut mengacu pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi waktu 1×24 jam untuk KPK menetapkan status hukum para pihak yang tertangkap tangan.

“Sudah ada tersangka yang ditetapkan karena memenuhi unsur pemerasan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Tadi malam sudah dilakukan ekspose dan sudah ditetapkan status hukum para pihak yang diamankan, ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8).

Nama tersangka, kronologi OTT dan konstruksi lengkap dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) akan disampaikan KPK dalam konferensi pers sore ini.

“Untuk pihak-pihak yang menetapkan tersangka, baik jumlah, siapa saja, kronologi penangkapan tangan, dan juga konstruksi perkaranya, rencana siang atau sore ini nanti kami akan update kembali melalui konferensi pera,” ucap Budi.

KPK gelar OTT pada Kamis (21/8) dini hari di Jakarta. Noel bersama 13 orang lainnya terjaring dalam operasi senyap tersebut.

Noel ditangkap terkait dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

KPK juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang miliaran rupiah, 15 mobil dan 7 sepeda motor.

Untuk kendaraan tersebut, KPK sempat memamerkannya di lobi depan dan belakang gedung merah putih.

Dalam prosesnya, KPK juga telah menyegel ruang Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3).

JAKARTA, Eranasional.com –  Munculnya nama Said Aqil Siroj di kasus suap penerimaan siswa baru Universitas Lampung (Unila) tengah didalami Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menanggapi munculnya nama Said Aqil di Pentadilan Tipikor Tanjungkarang, Lampung, Kamis, 26 Januari.

Sejumlah saksi nantinya akan diminta keterangan di persidangan. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menanggapi munculnya nama Said Aqil Siroj di Pentadilan Tipikor Tanjungkarang, Lampung, Kamis, 26 Januari. Saksi bernama Mualimin ada uang Rp30 juta darinya mengalir ke kantong Said.

“Iya, fakta sidang tersebut akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain nantinya,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa, 31 Januari.

Fakta baru di persidangan itu tak bisa langsung membuat KPK bergerak, kata Ali. Mereka harus mendapat keterangan serupa dari saksi lainnya agar bisa dikembangkan.

“Apakah benar ada fakta hukum tersebut atau kah hanya sebatas fakta keterangan saksi saja memang perlu dilakukan pendalaman,” tegasnya.

Dalam sidang dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Unila, Mualimin mengatakan uang Rp30 juta diberikan untuk operasional Said Aqil selama di Lampung. Keterangan ini muncul usai jaksa menanyainya perihal bukti catatan tulisan berinisial SAS.

Tak dirinci kapan Said datang ke Lampung. Hanya saja, dia disebut Mualimin mengisi pengajian di sana.

Sebagai informasi, ada tiga terdakwa di sidang dugaan suap penerimaan mahasiswa baru Unila. Mereka adalah mantan Rektor Unila Karomani, Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi dan Ketua Senat Unila M Basri yang merupakan pihak penerima suap.

Sementara pihak pemberi suap yaitu Andi Desfiandi telah dijatuhi vonis hukuman kurungan penjara selama satu tahun dan empat bulan atau 16 bulan. Dia juga diharuskan membayar denda sebesar Rp150 juta subsider tiga tahun.

Pihak swasta ini terbukti memberikan suap pada Karomani dan terdakwa lain. Putusan diketuk pada Rabu, 18 Januari. **

ERANASIONAL.COM- Upaya penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya dugaan suap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak terus dilakukan.

Pada Rabu, 21/12/2022 misalnya, KPK menggeledah Kantor Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Surabaya.

“Betul, tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor gubernur,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Tidak hanya itu, lanjut Fikri, penyidik juga telah menggeledah Kantor Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak.

Penyidik juga melakukan upaya hukum yang sama di Kantor Sekretariat Daerah dan Bappeda Jatim.

Fikri menerangkan penyidik masih berada di lokasi untuk mencari bukti terkait kasus dugaan korupsi dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak.

“Kami akan sampaikan perkembangannya nanti setelah semua kegiatan selesai,” jelasnya.

Dalam kasus ini, empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah di Provinsi Jawa Timur.

Mereka ialah Wakil Ketua DPRD, Jatim Sahat Tua P Simanjuntak (STPS) dan Rusdi (RS) sekali staf ahli STPS.
Tersangka pemberi suap, yakni Kepala Desa, Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus koordinator kelompok masyarakat (pokmas), Abdul Hamid (AH) dan koordinator lapangan pokmas Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.

KPK menduga tersangka Sahat Tua telah menerima sekitar Rp 5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk pokmas.

ERANASIONAL.COM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menyita harta kekayaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Kabar itu pun sontak viral di berbagai Media sosial.

Menanggapi kebenaran video viral tersebut, KPK menyatakan bahwa video yang diunggah di salah satu akun YouTube adalah tidak benar atau hoaks.

“KPK memperoleh informasi beredarnya video hoaks tentang kegiatan penyitaan oleh KPK kepada pihak tertentu,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dikutip dari Antara, Jumat 18 November 2022.

Ali menjelaskan, dalam video hoaks tersebut menampilkan pernyataan mantan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK almarhum Artidjo Alkostar yang dikutip secara tidak utuh dan potongan-potongan gambar aktivitas lainnya yang berlatar di depan Gedung KPK.

“Video itu mengarahkan pada informasi yang tidak benar dengan judul Pagi ini Kekayaan Pihak yang Disebut dalam Video, Disita, KPK Gerak Cepat Lakukan ini Biar Jera,” tegasnya.

KPK pun meminta kepada pihak-pihak yang menyebarkan informasi hoaks dengan mengatasnamakan KPK untuk segera menghentikan aksinya dan menghapus unggahannya di media sosial YouTube.

“KPK mengajak masyarakat untuk selalu waspada dan jeli dalam memilah setiap informasi yang diterima agar tidak terprovokasi oleh informasi hoaks yang mempunyai tujuan-tujuan kontraproduktif tersebut,” ujarnya.

KPK pun mengimbau, masyarakat dapat mengakses informasi resmi mengenai perkembangan penanganan perkara ataupun kegiatan pencegahan dan sosialisasi kampanye pendidikan antikorupsi yang dilakukan KPK melalui situs resmi kpk.go.id ataupun akun resmi media-media sosial KPK.