Langkah hukum ini dilakukan di tengah proses penyidikan atas dugaan rasuah dalam proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) PT Pertamina yang mencakup kurun waktu 2018–2023.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan konfirmasi ihwal penyitaan dana yang berasal dari Bobby, yang dalam perkara ini diposisikan sebagai saksi.

“Benar, dalam penyidikan perkara itu telah dilakukan penyitaan uang senilai Rp2 miliar dari salah seorang saksi, saudara BR,” ujar Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (6/11).

Konfirmasi serupa juga disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein.

Kendati membenarkan adanya tindakan penyitaan tersebut, Taufik tidak merinci secara gamblang besaran nominal uang yang diamankan dari pihak BR.

“Iya betul. Penyidik sudah melakukan penyitaan,” ucap Taufik singkat.

Sebelumnya, lembaga antirasuah telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bobby Rasyidin sebagai saksi pada 14 Agustus 2025 lalu.

Pada saat itu, kapasitas pemeriksaan Bobby merujuk pada kedudukannya sebagai Direktur Utama PT Len Industri (Persero) untuk periode 2021-2025.

Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU Pertamina (2018-2023) ini mulai disidik oleh KPK sejak September 2024.

Guna mendalami perkara tersebut, penyidik mulai memanggil sejumlah saksi secara maraton sejak 20 Januari 2025.

Seiring berjalannya proses hukum, KPK menyatakan telah menetapkan tiga orang tersangka.

Meski demikian, pengumuman resmi mengenai identitas lengkap para tersangka tersebut belum dirilis ke publik pada saat itu.

Menjelang akhir Agustus, tepatnya pada 28 Agustus 2025, KPK mengumumkan bahwa proses penyidikan kasus ini telah mendekati fase final.

Tim penyidik saat itu tengah mengintensifkan koordinasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI guna merampungkan penghitungan kerugian keuangan negara.

Pembaruan informasi kembali diungkapkan KPK pada 6 Oktober 2025. Lembaga antirasuah mendapati bahwa salah satu tersangka dalam pusaran korupsi digitalisasi SPBU yakni Elvizar ternyata juga terseret dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara terpisah, yaitu dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau Bank BRI periode 2020-2024.

Setelah melengkapi berkas dan alat bukti, KPK akhirnya resmi melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka kasus digitalisasi SPBU Pertamina pada 4 Agustus 2026.

Adapun tiga orang yang ditahan tersebut meliputi Elvizar, Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom Indonesia (Persero) periode 2017-2019 Dian Rachmawan, serta Senior General Manager Strategic Sourcing Operation (SGM SSO) Procurement PT Telkom Indonesia (Persero) periode 2012-2020 Weriza. []

Pemanggilan ini diposisikan untuk menggali keterangan Ashraff sebagai saksi dalam pengembangan kasus pencucian uang (TPPU) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Langkah penjadwalan ulang ini menyusul tindakan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik di kediaman Ashraff pada Jumat (23/10/2026), di mana petugas menyita sebuah mobil listrik merek BMW.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Ashraff sedianya telah dipanggil sebelumnya, namun berhalangan hadir akibat adanya agenda kedewanan di DPR RI.

“Saudara ASH itu dipanggil. Ya, sebelum dilakukan penggeledahan ada penjadwalan pemeriksaan, tapi memang saudara ASH tidak dapat hadir karena memang ada agenda kegiatan di DPR RI. Sehingga nanti penyidik juga akan segera lakukan penjadwalan ulang,” ungkap Budi pada Selasa (27/10/2026).

Lebih lanjut, Budi memaparkan bahwa pemeriksaan terhadap Ashraff tidak hanya berfokus pada dugaan keterlibatan TPPU dengan sejumlah pihak di Pemkab Pekalongan, tetapi juga untuk mengonfirmasi sejumlah barang yang diamankan saat penggeledahan rumahnya.

“Karena salah satunya penyidik menyita satu unit mobil ya yang diduga ini terkait dengan dugaan praktik pencucian uang dari proses-proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Saudari FAD selaku Bupati Pekalongan. Di mana dalam proses PBJ itu diduga ada konflik kepentingan, diduga juga ada penerimaan-penerimaan lainnya, gratifikasi ini,” imbuhnya.

Pendalaman kasus TPPU ini, kata Budi, akan mengandalkan metode penelusuran aliran dana atau follow the money.

“Sehingga dalam pengembangan penyidikan terkait dengan TPPU, tentu ini akan fokus ke follow the money-nya, ya. Akan menelusuri ke mana aliran uang dari hasil dugaan tindak pidana korupsi itu kemudian mengalir, ya, kepada siapa saja, untuk apa saja, ya. Sehingga ke depan pasti akan lebih fokus ke penelusuran aset misalnya, dan sebagainya,” jelasnya.

Sebagai informasi, kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Fadia Arafiq pada Selasa, 3 Maret 2026.

Saat ini, proses hukum terhadap Fadia telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah.

Fadia terseret hukum atas dugaan pengaturan proyek pengadaan tenaga alih daya (outsourcing) serta layanan konsumsi rumah sakit daerah dengan nilai mencapai Rp 46 miliar agar dimenangkan oleh perusahaan keluarganya.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp 22 miliar dialokasikan untuk pembayaran gaji pekerja outsourcing, sementara sisa dana diduga dinikmati sebagai keuntungan oleh pihak keluarga.

Di samping itu, Fadia juga didakwa menerima aliran gratifikasi senilai kurang lebih Rp 2,9 miliar dari sejumlah pejabat Pemkab Pekalongan.

Atas perbuatannya, Jaksa Penuntut Umum KPK melayangkan tuntutan pidana penjara selama lima tahun, denda Rp 250 juta, kewajiban membayar uang pengganti Rp 2,69 miliar, serta pencabutan hak politik selama lima tahun pasca-menjalani masa hukuman.

Seiring berjalannya persidangan tersebut, KPK turut membuka penyidikan baru guna mengusut aliran pencucian uang terkait kasus ini. []

Usulan tersebut juga mencakup kekayaan pejabat yang nilainya jauh lebih besar daripada jumlah yang tercantum dalam laporan resmi.

Tanak menilai, aset yang tidak dilaporkan atau kelebihan harta dari nilai yang tercatat dalam LHKPN perlu menjadi objek perampasan oleh negara.

“Seseorang yang melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan di LHKPN, maka harta itu berhak dirampas,” kata Tanak kepada jurnalis di Jakarta, Minggu (25/10/2026).

Ia juga mengusulkan agar aturan tersebut berlaku bagi penyelenggara negara yang diwajibkan menyampaikan LHKPN, tetapi tidak menjalankan kewajiban itu.

Menurut Tanak, harta milik pejabat yang tidak melaporkan kekayaannya dapat dikenai perampasan berdasarkan undang-undang tersebut.

“Iya, termasuk pejabat yang wajib melapor LHKPN, tetapi tidak melapor, maka harta kekayaannya dirampas saja oleh negara berdasarkan UU Perampasan aset,” ujarnya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik sedang mengkaji kemungkinan adanya hubungan antara uang tersebut dan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

KPK juga mendalami kemungkinan keterkaitan pengembalian dana tersebut dengan pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) beberapa waktu lalu.

Budi menjelaskan, uang yang dikembalikan oleh salah satu organisasi kemasyarakatan itu telah disita penyidik untuk kepentingan penyidikan.

“Materi itu sedang didalami, dan memang ada pengembalian dari salah satu ormas. Pengembalian uang tersebut juga telah dilakukan penyitaan oleh penyidik, salah satunya pengembalian uang senilai Rp250 juta,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).

Menurut dia, penyidik akan menganalisis lebih lanjut untuk memastikan apakah dana tersebut memiliki hubungan dengan perkara yang tengah ditangani KPK.

Apabila terbukti berkaitan dengan kasus tersebut, uang itu akan diproses sebagai barang bukti.

Sebaliknya, jika tidak ditemukan hubungan dengan perkara, dana tersebut akan dikembalikan kepada PCNU Nias.

Budi turut mengapresiasi langkah pengembalian dan pelaporan uang tersebut.

Menurutnya, tindakan itu menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan lembaga antirasuah.

“Namun yang pasti, kami menyampaikan apresiasi, kami menyampaikan terima kasih. Pelaporan dan penyerahan uang yang dilakukan, tentu itu juga menjadi salah satu bentuk dukungan pada proses penegakan hukum yang KPK lakukan,” katanya.

Pengakuan tersebut disampaikan saat dirinya memberikan kesaksian dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024, Selasa (20/10/2026).

Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) KPK mengonfirmasi penyerahan uang oleh staf Khalid, Muhamad Ulfi Makhrija, ke rekening penampungan lembaga antirasuah.

Jaksa awalnya menanyakan apakah Khalid mengetahui adanya penitipan uang oleh stafnya ke rekening tersebut. Khalid membenarkan hal itu.

“Setahu Bapak, apakah staf Bapak pernah menitipkan sejumlah uang ke rekening penampungan KPK?” tanya jaksa.

“Iya,” jawab Khalid.

JPU kemudian memperlihatkan barang bukti nomor 1590 berupa foto uang tunai senilai US$354.500. Uang tersebut terdiri dari 3.545 lembar uang pecahan US$100.

Jaksa meminta Khalid mengonfirmasi apakah dirinya mengetahui uang yang tercantum dalam barang bukti tersebut. Khalid kembali menyatakan mengetahui hal itu.

Selain uang tunai, jaksa turut mengonfirmasi setoran sebesar US$200.000 yang dilakukan melalui transfer Bank BNI. Khalid membenarkan adanya transaksi tersebut.

Berdasarkan pemaparan jaksa, total US$200.000 itu berasal dari lima kali transfer, yakni masing-masing US$37.000, US$13.000, serta tiga transaksi senilai US$50.000.

Khalid mengiyakan rincian transaksi yang dibacakan jaksa di hadapan majelis hakim.

Tiga tersangka itu adalah Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi, serta M. Amin Wahyu Utomo yang berasal dari kalangan swasta.

Direktur Penyidikan KPK Achmat Taufik Husein menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan bukti yang cukup melalui serangkaian pemeriksaan dan proses penyelidikan.

Menurutnya, perkara tersebut telah dibawa ke tahap penyidikan setelah pimpinan KPK melakukan gelar perkara dan menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

“Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana tindak pidana korupsi, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan, KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Setelah ditemukan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK menetapkan tiga (3) orang sebagai tersangka,” ujar Achmat.

Ketiganya menjalani pemeriksaan intensif selama 1 x 24 jam sebelum status hukum mereka ditetapkan.

Setelah pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, ketiganya terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan selanjutnya ditahan.

Sebelum penetapan tersangka, KPK lebih dahulu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, sebanyak 19 orang diamankan, termasuk tiga orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Dari jumlah tersebut, sembilan orang dibawa dari Klaten ke Jakarta, sementara satu orang lainnya yang turut diperiksa ditangkap di Jakarta.

Kesepuluh orang itu kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik KPK di ibu kota.

Dalam operasi tersebut, penyidik juga mengamankan uang tunai yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi. Total uang yang disita sebagai barang bukti mencapai sekitar Rp1,9 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penyitaan uang tersebut saat memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

“Untuk barang bukti yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan ini, di antaranya ada uang tunai senilai sekitar Rp1,9 miliar,” kata Budi.

Selain uang tunai, KPK turut menyita sebuah tong berwarna biru yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan uang yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam pengembangan kasus ini, KPK mengidentifikasi lima klaster dugaan praktik korupsi.

Kelima klaster tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa, perizinan, upah pungut, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta dugaan pemberian uang kepada pihak BPK untuk mengatur hasil audit.

KPK masih mendalami dugaan keterlibatan para pihak serta aliran uang dalam setiap klaster perkara tersebut. []

Langkah ini diambil usai Nusron mangkir dua kali dari panggilan pemeriksaan penyidik.

Nusron sedianya dipanggil sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara dugaan pemerasan pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa KPK berkomitmen menuntaskan perkara ini secara efektif agar konstruksi kasus dan keterlibatan pihak lain dapat terungkap secara utuh.

“Semuanya nanti akan dipertimbangkan oleh penyidik, apakah perlu dilakukan jemput paksa atau langkah lainnya. KPK berkomitmen agar seluruh proses penegakan hukum berjalan efektif,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/10) malam.

Budi menjelaskan, jadwal pemeriksaan pada Kamis tersebut merupakan penjadwalan ulang setelah Nusron absen pada pekan sebelumnya.

Saat panggilan pertama, Nusron bergeming dengan alasan berbenturan dengan agenda internal Kementerian ATR/BPN.

Namun, pada panggilan kedua ini, Nusron kembali tak hadir tanpa memberikan konfirmasi maupun alasan resmi kepada penyidik.

“Hingga akhir jam kerja, kami belum menerima konfirmasi maupun alasan ketidakhadiran yang bersangkutan dalam agenda pemeriksaan hari ini,” jelas Budi.

]]> https://eranasional.com/107266/kpk-buka-opsi-jemput-paksa-nusron-wahid-usai-absen-tanpa-konfirmasi/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/107248/lima-orang-tersangka-bnpb-dari-swasta-dan-internal https://eranasional.com/107248/lima-orang-tersangka-bnpb-dari-swasta-dan-internal#respond Thu, 15 Oct 2026 00:31:29 +0000 https://eranasional.com/107248/lima-orang-tersangka-bnpb-dari-swasta-dan-internal Jakarta, ERANASIONAL.COM – Langkah tegas kembali diambil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kasus dugaan rasuah di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sebanyak lima orang tersangka resmi dijebloskan ke sel tahanan pada Rabu (14/10/2026).

Sebelum ditahan, para pihak terkait telah menjalani pemeriksaan maraton sejak Selasa (13/10/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan, keputusan penahanan ini berawal dari penelusuran fakta serta barang bukti yang dipaparkan dalam forum ekspos bersama jajaran Direktorat Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, hingga Deputi Penindakan.

“Dari hasil ekspos itu, disepakati penetapan tersangka yang terdiri dari pihak swasta dan pejabat di internal badan tersebut,” tutur Setyo saat berada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Guna mempermudah proses hukum, para tersangka kini mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Lembaga antirasuah tersebut juga mengisyaratkan bakal melakukan langkah paksa lainnya, seperti penggeledahan dan penyitaan, seiring berjalannya penyidikan. []

Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mendukung penyidikan kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tiga lokasi yang digeledah meliputi ruang Kepala Bagian Umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang serta dua rumah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah tersebut.

“Dalam rangkaian tiga penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan ataupun penerimaan lainnya yang dilakukan oleh Bupati,” kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (12/10/2026).

Budi menjelaskan, seluruh dokumen dan barang bukti elektronik yang disita akan ditelaah dan dianalisis lebih lanjut.

Langkah tersebut dilakukan untuk membantu penyidik mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

Selain melakukan penggeledahan, KPK juga memeriksa 10 saksi pada Senin (12/10/2026) guna mendalami perkara tersebut.

Menurut Budi, penyidik turut mendalami pemenuhan unsur tindak pidana yang disangkakan kepada para tersangka, termasuk dugaan pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e serta dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12B.

“Hal itu termasuk juga pengumpulan unsur-unsur Pasal 12e terkait pemerasan ataupun Pasal 12B terkait dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dilakukan oleh tersangka dalam perkara ini,” jelasnya.

KPK Tetapkan Empat Tersangka

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Anom Widiyantoro sebagai tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 28 Juli 2026.

Selain Anom, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Mohamad Haris, Lilik Budi Suprianto, dan Setya Budi Dias Oktavianto.

Penyidikan masih berlanjut untuk mendalami dugaan tindak pidana serta mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan dalam penanganan perkara tersebut. []

Hingga pukul 11.19 WIB, Nusron belum terlihat hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya masih menunggu kedatangan Nusron untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik.

“Sampai siang ini kami masih tunggu kehadirannya,” kata Budi saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Rabu (7/10/2026).

KPK sebelumnya meminta Nusron bersikap kooperatif dengan menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) serta penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Budi menjelaskan pemeriksaan terhadap Nusron diperlukan untuk menggali informasi dan keterangan yang dibutuhkan penyidik dalam mengungkap secara terang konstruksi perkara tersebut.

“KPK meyakini saudara NW [Nusron Wahid] akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik sebagai bentuk kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Dia menegaskan proses penyidikan dilakukan secara profesional dengan berpedoman pada alat bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPK juga memastikan proses hukum tetap menjunjung asas praduga tak bersalah serta menghormati hak-hak hukum seluruh pihak yang terkait dalam perkara.

Dalam kasus tersebut, KPK setidaknya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Mereka yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung; politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq; mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto; serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.

KPK menyebut Arif Sugiyanto, Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid.

Seluruh tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Adrianto Pitojo Adhi bersama Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak pemberi suap disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal VII angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 606 ayat (1) KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 KUHP.

Sementara itu, Sontang bersama Erwin serta Lampri bersama Arif Sugiyanto, Fahd A Rafiq, dan Muhammad Fakhry disangkakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atau Pasal 606 ayat (2) UU KUHP juncto Pasal VII angka 49 UU Penyesuaian Pidana juncto Pasal 20 KUHP.

Kasus tersebut bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jabodetabek pada Senin (14/9/2026).

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 19 orang dan mengamankan barang bukti berupa uang dengan total sekitar Rp106,3 miliar. []

Dari penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan uang dalam mata uang asing, yakni dolar Amerika Serikat (USD) dan dolar Singapura (SGD). Selain itu, ditemukan pula sejumlah perhiasan yang diduga berbahan emas.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan adanya temuan mata uang asing dalam penggeledahan tersebut.

“Ada lembaran USD dan SGD,” kata Budi dalam keterangannya, Minggu (27/9/2026).

Tak hanya uang asing, penyidik juga menemukan beberapa perhiasan yang diduga terbuat dari emas.

Menurut Budi, perhiasan tersebut sementara ditaksir memiliki nilai puluhan juta rupiah. KPK menduga barang itu berasal dari uang yang sebelumnya dikumpulkan oleh pihak-pihak tertentu di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur.

“Penyidik tentunya akan dalami maksud dan tujuan para oknum melakukan konversi uang ke dalam bentuk perhiasan tersebut,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Temuan dolar AS dan dolar Singapura juga akan ditelusuri lebih lanjut. Penyidik KPK akan mendalami dugaan adanya penerimaan uang dalam mata uang asing di lingkungan Kanwil BPN Jawa Timur.

Kasus Korupsi di Lingkungan ATR/BPN

Penggeledahan Kanwil BPN Jawa Timur dilakukan penyidik KPK pada Kamis (24/9/2026).

Tindakan tersebut merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam penggeledahan itu, KPK sebelumnya mengamankan uang tunai dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.

Kasus tersebut berkaitan dengan proses pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka terdiri dari Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

Tersangka lainnya yakni Rizal Pahlevi yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara Summarecon, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin selaku pihak swasta, serta Muhammad Fakhry selaku pihak swasta.

Empat nama terakhir disebut KPK diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Perkara dugaan korupsi tersebut sebelumnya mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September 2026. []

Permintaan ini berkaitan dengan pengusutan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penanganan perkara ini masih berada di fase awal pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Ia menekankan bahwa penyidik saat ini tengah berkonsentrasi mengumpulkan dan memperkuat alat bukti untuk merangkai konstruksi hukum yang utuh.

“Perkara ini baru saja naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan setelah OTT. Fokus kami saat ini adalah melengkapi bukti-bukti tambahan,” ujar Budi di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).

Budi meminta masyarakat untuk bersabar dan memberikan kesempatan bagi penyidik untuk bekerja secara profesional sesuai koridor hukum.

Terkait potensi keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat tinggi, KPK memastikan akan terus melakukan pendalaman.

“Apakah ke depannya akan ada pihak lain yang memiliki peran signifikan dalam kasus ini? Mari kita tunggu bersama perkembangannya,” tambahnya.

]]> https://eranasional.com/106396/kasus-suap-hgb-summarecon-kpk-jawab-desakan-mahfud-md-soal-pemeriksaan-menteri-atr-bpn/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/105925/mantan-jampidsus-febrie-adriansyah-kembali-diperiksa-tim-9-kejagung-dicecar-22-pertanyaan https://eranasional.com/105925/mantan-jampidsus-febrie-adriansyah-kembali-diperiksa-tim-9-kejagung-dicecar-22-pertanyaan#respond Tue, 08 Sep 2026 23:37:07 +0000 https://eranasional.com/105925/mantan-jampidsus-febrie-adriansyah-kembali-diperiksa-tim-9-kejagung-dicecar-22-pertanyaan Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam penanganan perkara PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya.

Febrie diperiksa di Gedung Utama Kejagung, Selasa (8/9/2026). Berdasarkan pantauan, ia tiba sekitar pukul 10.01 WIB dan baru meninggalkan lokasi pemeriksaan pada pukul 16.42 WIB.

Saat keluar dari gedung, Febrie terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna pink dengan kedua tangan dalam kondisi diborgol.

Sikap Febrie kali ini sedikit berbeda dibanding pemeriksaan sebelumnya. Ia sempat tersenyum ketika menyadari keberadaan awak media.

Namun, ia tetap tidak banyak memberikan komentar dan menyerahkan pertanyaan wartawan kepada kuasa hukumnya, Febri Diansyah.

Febri Diansyah mengatakan, penyidik melontarkan sebanyak 22 pertanyaan kepada kliennya dalam pemeriksaan tersebut.

Salah satu materi yang didalami adalah hubungan Febrie dengan Tan Kian. Penyidik juga menanyakan apakah Febrie pernah mengenal maupun menerima sesuatu dari Tan Kian.

“Tadi ada 22 pertanyaan ya seingat saya,” ujar Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (8/9/2026).

Terkait dugaan penerimaan uang senilai Rp40 miliar dari Tan Kian, Febri menegaskan bahwa kliennya membantah tudingan tersebut.

Penyitaan kendaraan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam pengembangan kasus tersebut, KPK menemukan dugaan penerimaan aset oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, mobil tersebut disita dari VLA saat berada di wilayah Jakarta Selatan. Kendaraan itu diduga berasal dari pemberian pihak swasta.

“Penyidik telah melakukan penyitaan atas satu unit kendaraan roda empat dari Sdri. VLA selaku Anggota DPRD Kota Bengkulu. Kendaraan yang diduga merupakan pemberian dari pihak swasta tersebut, dilakukan penyitaan di wilayah Jakarta Selatan,” kata Budi dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

KPK kini masih menelusuri latar belakang serta tujuan pemberian kendaraan tersebut.

Penyidik juga telah memeriksa sejumlah pihak swasta untuk mengungkap asal-usul aset yang diduga diberikan kepada pejabat di Kota Bengkulu.

Salah satu pihak yang diperiksa adalah Eno Bowo Susilo (EBS).

Pemeriksaan terhadap EBS antara lain berkaitan dengan dugaan pemberian sejumlah aset kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Budi mengatakan, penyidik masih mendalami hubungan antara pemberian mobil tersebut dengan perkara yang sedang ditangani KPK.

“Penyidik masih akan terus mendalami keterkaitan pemberian mobil tersebut dengan penyidikan perkara yang saat ini sedang berprogres,” ujarnya.

Ia tercatat sebagai anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sekaligus Staf Khusus Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas.

Ishfah diketahui menjadi anggota Dewan Pengawas BPKH sejak 17 Oktober 2022 hingga Oktober 2024.

Fakta mengenai rangkap jabatan tersebut terungkap dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).

Dalam sidang tersebut, Kepala BPKH Fadlul Imansyah dan Deputi Keuangan BPKH Irwanto hadir sebagai saksi.

Fadlul mengatakan, berdasarkan pengetahuannya, Ishfah sudah menjadi staf khusus Menteri Agama sebelum masuk ke jajaran Dewan Pengawas BPKH.

“Seingat saya sudah menjadi stafsus menteri, baru masuk BPKH. SK BPKH-nya untuk dewan pengawas memang ada nama beliau. Sejak 17 Oktober 2022 sampai Oktober 2024,” kata Fadlul di hadapan majelis hakim.

Jaksa kemudian memastikan apakah Ishfah tetap menjalankan tugas sebagai staf khusus Menteri Agama ketika menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas BPKH.

“Iya (rangkap jabatan anggota Dewan Pengawas BPKH sekaligus stafsus Menag),” jawab Fadlul.

Fadlul menjelaskan, Dewan Pengawas BPKH beranggotakan tujuh orang. Lima di antaranya berasal dari unsur masyarakat, sedangkan dua lainnya merupakan perwakilan pemerintah, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan.

Dalam susunan tersebut, Ishfah merupakan perwakilan Kementerian Agama. Adapun Kementerian Keuangan diwakili Firmansyah N Nazaroedin.