“Berdasarkan data sampai 29 November pukul 00.00 WIB tercatat petugas TPS atau KPPS meninggal sebanyak enam orang,” ujar Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kantor KPU RI, Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

“Dan yang mengalami kecelakaan, sakit, atau sakit pas kerja sebanyak 115 orang,” tambahnya.
Afif menjelaskan, petugas yang meninggal dunia akan mendapatkan uang santunan sebesar Rp 36 juta dan dana bantuan pemakaman Rp 10 juta.

Sedangkan untuk petugas yang mengalami cacat permanen akibat kecelakaan kerja akan mendapatkan Rp 30,8 juta.

Lalu, untuk petugas yang mengalami luka berat akan mendapatkan Rp 16,5 juta dan luka sedang Rp 8,25 juta.

Afifuddin tidak merinci petugas tersebut bertugas di wilayah mana. Begitu juga penyebab meninggal, atau sakit yang diderita para petugas tersebut.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik mengatakan 686 TPS itu tersebar di 38 provinsi, 216 kabupaten/kota, 396 kecamatan dan 497 desa/kelurahan.

“Dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari hingga 24 Februari 2024,” kata Idham Holik, Jumat, 24 Februari 2024.

Mengenai alasan kenapa KPU belum menindaklanjuti semuanya rekomendasi Bawaslu, kata Idham, harus dikaji lebih jauh oleh jajarannya di daerah.

Meski begitu, lanjut Idham, dirinya sudah menginstruksikan KPU provinsi dan kabupaten/kota serta petugas pemilu setempat untuk melakukan kajian faktual dan hukum secara komprehensif.

“Kalau sekiranya memang rekomendasi itu akurat dan faktual, maka laksanakan PSU. Tapi, kalau sekiranya hasil kajian berkata lain, maka sampaikanlah itu kepada Bawaslu yang menerbitkan surat rekomendasi,” ujar Idham.

Untuk diketahui, berdasarkan pengawasan Bawaslu, terdapat banyak hal yang menjadi penyebab keluarnya rekomendasi PSU di 780 TPS.

Hal yang terbanyak dimaksud yakni ditemukannya pemilih tidak ber-KTP atau tidak memiliki surat keterangan tapi diperbolehkan mencoblos di TPS padahal tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ataupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Selain itu, terdapat pemilih yang memiliki KTP elektronik yang mencoblos tidak sesuai dengan domisili dan tidak mengurus pindah tempat memilih.

Hal lainnya yaitu, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih.

Penemuan lainnya, Bawaslu juga menemukan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Dalam persoalan ini, Bawaslu merekomendasikan agar disampaikan permintaan saksi untuk hadir menyaksikan PSU.

Selain itu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diminta segera menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) paling lambat sehari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.

Bawaslu juga meminta KPU memberi tahu kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. (*)

Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT) Nonato Da Purificacao Sarmento mengatakan para oknum KPPS itu telah dipecat dan akan diproses secara hukum.

“Mereka sudah dipecat dan sudah ada petugas baru yang menggantikan mereka,” kata Nonato saat dikonfirmasi, Rabu, 21 Februari 2024.

Nonato menyebutkan, yang menemukan pelanggaran tersebut adalah Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Lalu, pihaknya langsung menggelar rapat bersama sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu).

“Hasil rapat, merekomendasikan kepada KPU Sumba Barat Daya untuk mengganti oknum petugas KPPS itu dan menggelar pemungutan suara ulang (PSU),” jelasnya.

“Gakumdu juga memeriksa tujuh petugas KPPS dan sejumlah saksi lainnya,” sambung Nonato.

Dia menyebutkan, untuk penanganan hukum pelanggaran ini akan ditangani oleh Gakumdu Sumba Barat Daya.

Namun, Nonato tidak menjelaskan surat suara Pileg atau Pilpres yang dicoblos oleh pelaku.

Sementara itu, untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 02 di Desa Letekomouna, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya akan digelar pada hari Sabtu, 24 Februari. (*)

Kepala Seksi Pelayanan Medik RSUD Tamansari dr Ngabila Salama mengatakan, mereka terdiagnosis karena berpikir terlalu berlebihan, sulit tidur, gangguan mood, dan mudah cemas.

“Juga cepat lelah, sulit mengontrol diri,” kata Ngabila, Selasa, 20 Februari 2024.

Dari puluhan peserta tes kesehatan mental itu, ada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mengalami stres dan kelelahan akibat kesibukannya saat Pemilu 2024.

“Akibat kurang tidur, petugas KPPS itu stres. Mereka harus merekapitulasi suara, pasti stres karena Pemilu. Tapi bukan karena tekanan ya,” jelas Ngabila.

Dia pun merinci peserta kesehatan mental itu terdiri dari 12 tim sukses caleg gagal, 4 orang petugas KPPS, 50 masyarakat umum, dan 29 tenaga kesehatan dari berbagai instansi dan daerah.

Untuk 95 orang tersebut, mereka mendapatkan kesempatan tes kesehatan mental gratis usai Pemilu 2024.

“Mereka dicek dengan menggunakan alat heart rate variability (HRV). Dokter mendapatkan hasil diagnosis para pasien dengan cepat,” ujar Ngabila. (*)

“Saya juga mengimbau seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk membantu keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang demokrasi kita. Apa pun bantuannya, mulai dari mungkin pemakaman, di rumah duka, atau mungkin ada keluarga yang punya anak masih kecil, perlu sekolah, diberikan beasiswa dan lain-lain,” tuturnya, di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Tidak hanya itu, Tito juga memberikan arahan kepada Ditjen Dukcapil sehubungan dengan meninggalnya 84 petugas penyelenggara Pemilu 2024.

“Kami sudah sampaikan kepada Dirjen Dukcapil untuk menyampaikan kepada seluruh jajaran dukcapil untuk mempercepat proses dokumentasi bagi saudara-saudara kita yang wafat karena tugas pemilu ini,” ujarnya.

“Jadi sekarang sistem itu, itu akan sangat tergantung manusianya. Pengguna apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung penggunanya,” kata Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Betty mengingatkan pemilu kali ini serentak dan melibatkan 1,6 juta pemilik akun Sirekap. Mereka tersebar di 800 ribuan TPS.

“Siapa mereka? Mereka itu adalah KPPS. Siapa KPPS? Adalah pekerja-pekerja KPU yang berasal dari masyarakat kita,” ujarnya.

Maka, Betty menyebut munculnya angka yang anomali di dalam Sirekap karena salah satu petugas KPPS tidak menyesuaikan dengan angka yang sebenarnya. Sehingga, data Sirekap tidak akan kompatibel dalam satu daerah pemilihan.

“Oleh karenanya sistem menemukan Ini nggak kompatibel. Silahkan diperbaiki oleh siapa? SOP-nya diperbaiki oleh KPU Kabupaten Kota. Untuk Presiden dan Wakil Presiden dan juga demikian juga untuk tadi DPR dan DPRD, DPD diperbaiki oleh KPU,” kata dia.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kepada media, Minggu (18/2/2024) menyampaikan, 57 petugas yang meninggal terdiri dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 29 orang, Perlindungan Masyarakat (Linmas) 10 orang, saksi 9 orang, petugas 6 orang, Panitia Pemungutan Suara (PPS) 2 orang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 1 orang.

Dari data tersebut, setidaknya 57 petugas pemilu meninggal itu terdiri dari 18 pasien usia 41-50 tahun, 15 pasien usia 51-60 tahun, 8 pasien usia 31-40 tahun, 7 pasien usia 21-30 tahun, 5 pasien usia di atas 60 tahun, dan 4 pasien usia 17-20 tahun.

Dari 57 orang petugas yang meninggal, 13 orang mengalami penyakit jantung, 11 orang death on arrival (DOA), 8 orang kecelakaan, 5 orang ARDS, 5 orang hipertensi, 4 orang penyakit Serebrovaskular, 2 orang Multi Organ Failure, 2 orang Septic Shock, 1 orang sesak nafas, 1 orang asma, 1 orang diabetes melitus, dan 4 orang sedang dikonfirmasi kematiannya.

Berdasarkan foto yang diterima, pada kolom partai PDI-P, suara salah satu calon legislatif bernama Ihsanudin mendapatkan 58 suara kemudian ditambah 2 suara untuk partai. Seharusnya jika ditotal, jumlah ini ada 60 suara, namun di penjumlahan akhir malah tertulis 160 suara.

Adanya kekeliruan ini membuat warga mempertanyakan kesalahan dari penulisan atau ada kesengajaan. Namun, banyak yang beranggapan bahwa ini disengaja oleh pihak KPPS di TPS 01 Desa telur dahulu Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

“Saya lihat disana tulisan dari atas sampai bawah sama, berarti satu orang yang melakukan penulisan. Jika dilihat dari itu, berarti ada kesengajaan,” kata Amri warga setempat, Minggu (18/2/2024).

Terlebih, lanjut Amri, semua anggota yang bertugas disana termasuk saksi partai tidak ada yang memprotes, mereka malah menandatanganinya. Yang mana menurut Amri artinya mereka setuju dengan apa yang ditulis di kertas tersebut.

“Ini asli parah. Kita minta Bawaslu turun kelapangan untuk mengawasi hal ini,” ucap dia.

“Kepada KPU sebagai penyelenggara, tolong diberikan sanksi kepada petugas yang dibawah,” sambungnya.

Sementara itu, Robinas komisioner Bawaslu Kabupaten Tebo ketika dikonfirmasi menyebut bahwa pihaknya akan menelusuri informasi ini dan segera berkoordinasi dengan Panwascam setempat.

“Kami sudah sampaikan ke Panwascam,” kata Robi.

—

Data itu dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu 17 Februari 2024.

Berikut Badan Adhoc periode 14-15 Februari 2024 per 16 Februari 2024 pukul 18.00 WIB yang meninggal dan sakit.

Data Badan Adhoc yang meninggal dunia:

PPK: 0 orang
PPS: tiga orang
KPPS: 23 orang
Linmas: Sembilan orang

Data yang menderita sakit:

PPK : 119 orang
PPS : 596 orang
KPPS: 2.878 orang
Linmas : 316 orang

Berdasar data KPU, kasus kematian tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan masing-masing provinsi ada 7 orang meninggal.

Sementara itu, angka kasus sakit tertinggi di Provinsi Jawa Barat dengan 1995 orang sakit.

“Besaran santunan telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 melalui satuan biaya masukan lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan. Untuk besaran santunan sebesar Rp 36 juta dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp 10 juta,” kata ketua KPU Hasyim dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024).

Hasyim menambahkan, santunan tersebut sudah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023.

Sebelumnya, Hasyim Asy’ari mengungkapkan jumlah penyelenggara pemilu ad hoc yang meninggal dunia dan sakit atau mengalami kecelakaan pada hari pemungutan dan penghitungan suara, Rabu-Kamis, 14-15 Februari 2024. Berdasarkan data yang dikumpulkan hingga Pukul 18.00 WIB, Jumat (16/2/2024), sebanyak 35 panitia ad hoc dan 3.909 orang yang mengalami sakit atau kecelakaan.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan dengan ditemukannya dugaan itu maka sangat mungkin dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2.413 TPS tersebut.

“Kemungkinan PSU dilakukan di TPS-TPS itu besar sekali. Tapi sedang ditelusuri oleh Pawascam (Panitia Pengawas Kecamatan) dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apakah benar demikian,” kata Bagja kepada wartawan, Kamis, 15 Februari 2024.

Namun, Bagja mengaku pihaknya belum mendapatkan data detail berapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di 2.413 TPS tersebut.

Adapun dari laporan yang masuk ke Bawaslu RI, ribuan TPS itu tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten.

Juga ditemukan di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Loly Suhenty membeberkan masalah-masalah lainnya yang terjadi pada proses pemungutan suara.

Kata Loly, totalnya ada 13 masalah yang ditemukan, di antaranya terjadi intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara Pemilu 2024 di 2.632 TPS.

Sayangnya, Loly tidak menjelaskan secara tegas intimidasi seperti apa yang terjadi.

Masalah lainnya yaitu ditemukan kasus pemungutan suara di atas pukul 07.00 WIB di 37.466 TPS, dan di 12.284 TPS tidak tersedia alat bantu disabilitas netra atau braille template.

Kemudian, sebanyak 10.496 TPS yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap. Lalu, di 5.449 TPS petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)-nya tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

“Di 8.219 TPS didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Dan, di 6.084 TPS mengalami surat suaranya tertukar,” tambahnya.

Untuk diketahui, TPS yang mengalami surat suaranya tertukar berada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Masalah-masalah lainnya terjadi 2.509 TPS didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

“Sebanyak 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping,” ungkapnya.

Lanjut Loly, ada pula 3.521 TPS yang saksinya mengenakan atribut memuat unsur dukungan terhadap kontestan Pemilu 2024.

“3.724 TPS tidak memasang Papan Pengumuman DPT di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat,” papar Loly.

Kata Loly, saat ini jajaran pengawas Pemilu juga sedang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi PSU dan penghitungan suara ulang, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan. (*)

Koordinator Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos mengatakan, formulir C6 dalam undangan untuk melakukan pencoblosan pada 14 Februari 2024. Formulir itu akan diantarkan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat ke alamat masing-masing warga.

“Namanya formulir C pemberitahuan atau undangan mencoblos. Isinya tentang data Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan alamat TPS,” kata Betty, Minggu, 11 Februari 2024.

Bagaimana jika ada masyarakat yang belum menerima formulir C6 itu? Betty menyarankan agar masyarakat mendatangi Ketua RT atau Ketua RW di lingkungan tempat tinggalnya.

Biasanya, kata Betty, Ketua RT atau Ketua RW menjadi petugas KPPS. Sehingga, pemilih bisa langsung menanyakan atau meminta formulir pemberitahuan C6 kepada mereka.

Jika tidak juga menerima formulir C6 hingga hari pencoblosan, menurut Betty, masyarakat tetap bisa datang ke TPS.

Agar tidak salah TPS, pemilih terlebih dulu mengecek secara online di laman cekdptonline.kpu.go.id.

Setelah mendapatkan kepastian lokasi TPS melalui laman tersebut, masyarakat yang tidak mendapatkan formulir C6 bisa langsung ke TPS yang dimaksud.

Betty memastikan, pemilih yang tidak mendapat formulir C6 tetap bisa dilayani jika memang terdaftar di TPS yang dimaksud.

Namun ada syaratnya. Apa itu? Lemilih datang dengan membawa dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“tunjukan kartu identitas diri atau e-KTP. Nanti dilayani oleh KPPS di lokasi,” jelas Betty.

Dia pun memberikan panduan untuk mengecek data diri di laman cekdptonline.kpu.go.id dengan cara diketik satu per satu.

“Masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK), jangan copy paste, harus diketik satu per satu. Hal itu dilakukan untuk menghindari robot-robot atau hal lainnya,” tuturnya. (*)

“Dikarenakan terletak di wilayah rawan bencana, maka TPS disini disetting model TPS panggung sebagai antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika lokasi tersebut pada pemungutan suara nanti tergenang banjir,” kata Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda.

Ia menjelaskan, bahwa pihaknya menyiapkan 195 TPS panggung dari 881 TPS yang tersebar di 4 kecamatan Kota Pekalongan. Rinciannya, di Kecamatan Pekalongan Barat ada 96 TPS, 68 TPS di Kecamatan Pekalongan Utara, di wilayah Kecamatan Pekalongan Timur ada 21 TPS

“Dan di Kecamatan Pekalongan Selatan ada 10 TPS panggung. Pada simulasi ini kertas surat suara didesain berisikan gambar buah, bukan nama partai ataupun foto calon peserta pemilu 2024,” terangnya.

Menurutnya, berdasarkan evaluasi pada pelaksanaan simulasi tungsura pertama yang masih membutuhkan waktu cukup lama, maka KPU menginstruksikan petugas KPPS untuk membantu pemilih lansia dan disabilitas memasukan surat suaranya ke kotak suara.

“Harapannya dengan simulasi kedua kalinya ini bisa mendapatkan kembali formula yang terbaik dan mereka, baik masyarakat maupun petugas TPS bisa lebih memahami proses pencoblosan pada hari pelaksanaan Pemilu 2024,” pungkasnya.

Sementara itu, Kadiv Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Pekalongan, Saiful Amri menambahkan, pihaknya menyiapkan sejumlah Standar Operasional Prosedur (SOP) upaya mitigasi. Salah satunya merelokasi TPS, jika pada lokasi TPS yang ditetapkan sebelumnya terjadi banjir atau rob yang tinggi.

“Didalam regulasi KPU, terkait juknis sudah diatur. Jika TPS panggung yang sudah disiapkan ini ada kemungkinan tidak dapat digunakan karena terjadi banjir atau rob yang sangat tinggi, maka di dalam aturan regulasinya, KPU setempat dapat merelokasi TPS,” katanya kepada eranasional.com

Menurutnya, relokasi TPS itu bisa dilakukan di lokasi yang lebih aman, seperti tempat pengungsian yang menampung banyak pengungsi di wilayah tersebut. Di relokasi TPS juga dilengkapi logistik pemilu, petugas pemilu (KPPS) bisa membuat TPS baru di tempat relokasi TPS tersebut.

“Kami juga menghimbau kepada para peserta pemilu baik tim sukses dan saksi dari Paslon Capres-Cawapres, partai politik, caleg anggota DPD, DPR RI, DPRD kabupaten/kota dapat mengikuti proses SOP tersebut di TPS relokasi,” imbaunya.

Jika kemungkinan buruk itu terjadi, lanjut dia, pihaknya akan mengikuti alur kebijakan Pemerintah Pusat melalui KPU RI terkait tempat-tempat relokasi TPS jika terjadi banjir atau bencana lainnya. Rencananya pun sudah ia siapkan.

“Misalnya, di wilayah Kecamatan Pekalongan Barat terjadi banjir dan banyak masyarakat mengungsi di Aula Kecamatan Pekalongan Barat. Maka kami relokasi TPS nya disitu, termasuk menyiapkan SDM petugas pemilunya baik KPPS, PPK, PPS, dan Satlinmas yang berjaga,” pungkasnya. (em-aha).

KPPS terdiri dari 1 orang ketua yang merangkap anggota serta 6 orang anggota. Berikut tugas, tanggung jawab dan gaji KPPS di Pemilu 2024.

Sesuai buku panduan KPPS, setiap anggota KPPS memiliki tugas masing-masing, berikut penjelasannya:

Para warga, baik dari pemilih pemula hingga lansia silih berganti berdatangan ke lokasi TPS 7 yang berlokasikan di Jalan Pelita 2 Buaran Gang 3 untuk melakukan pemungutan suara pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Pekalongan.

M Galep Fiyadi (17), salah seorang pemilih pemula asal Buaran Gang 3 mengaku senang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Namun, ia juga sempat bingung saat berada di bilik suara untuk memberikan hak pilihnya. 

“Senang, tapi sempat bingung juga sih tadi karena jumlah surat suaranya ada 5 lembar. Apalagi saya baru pertama kali mengikuti ini. Tapi prosesnya mudah kok, kertasnya juga enggak susah dilipat,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Mbah Wana’i, meski usianya kini memasuki 73 tahun. Mbah Wana’i tetap antusias mengikuti kegiatan simulasi dengan diantar anaknya.

“Saya senang bisa nyoblos lagi, meski hanya simulasi. Karena tadi ada 5 surat suara, jadi bukanya agak lama. Tapi semuanya sudah saya coblos. Insya Allah, tanggal 14 Februari mendatang tetap datang ke TPS untuk nyoblos,” tutur Mbah Wana’i.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda menjelaskan, meski bersifat simulasi akan tetapi waktu pelaksanaan tungsura ini sama persis dengan hari pemungutan suara sebenarnya yakni mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB. Lalu, dilanjutkan proses penghitungan suara.

“Kami mengundang 293 pemilih riil dari DPT Pemilu 2024 di TPS 7 ini untuk mengikuti simulasi. Mulai dari pemula hingga lansia. Proses atau tata cara dan kelengkapannya pun sama dengan pemungutan suara pada Pemilu 2024 nanti.

Namun, karena ini sifatnya simulasi. Maka lambang partai kami ganti lambang buah, dan nomor urutnya tidak sesuai dengan nomor urut partai,” bebernya.

Fajar menambahkan, tujuan diadakannya simulasi yakni agar Panitia Pemungutan Suara (PPS) bisa memahami teknis pemungutan dan penghitungan suara. Sebab, PPS nantinya akan melaksanakan bimbingan teknis untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Kami akan mencari formulasi atau best practice, yang nantinya bisa kami gunakan saat pelaksanaan bimbingan teknis pada saat mendekati hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

“Kami akan lihat, hal-hal apa yang perlu dibenahi dan hal-hal bagus apa yang harus dipertahankan. Sehingga, nanti dalam memberikan materi  khususnya PPS kepada KPPS bisa efektif dan efisien,” katanya.

Menurutnya, ada 3 kategori pemilih yang menjadi perhatian saat simulasi terkait waktu yang dibutuhkan saat memberikan hak suaranya. Yakni pemilih pemula, lansia dan penyandang disabilitas. (*)