KPPU menilai, setidaknya ada tujuh maskapai penerbangan tanah air termasuk Lion Air yang seringkali mematok harga tiket melebihi tarif batas atas (TBA). Mendengar itu, Rusdi pun membantah tudingan tersebut.

“Kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh mereka. Setahu kita, kita tidak melewati TBA Karena harga itu sudah masuk ke dalam sistem dan dari low season (harganya) sudah sama,” jelas Rusdi, saat ditemui di Lion City Balaraja, Tangerang pada Rabu (20/3/2024).

Rusdi menegaskan, pihaknya tidak melanggar ketentuan apapun, termasuk penetapan harga tiket pesawat untuk musim mudik Lebaran.

“Kalau dari perhubungan itu ada batas bawah dan batas atas. Selama kita tidak melewati batas atas itu, harusnya kita tidak melanggar aturan dan saya rasa tidak ada yang saya lewati,” katanya.

Dia juga berujar, penetapan harga tiket pesawat tidak bisa dibuat semena-mena oleh pihaknya. Harga tiket tersebut harus tercatat ke dalam sistem sebelum diperjualbelikan.

“Menaikkan harga itu enggak bisa satu hari langsung dinaikkan, itu kan masuk dalam sistem. Mau high season atau low season masuk ke sistem. Tidak bisa kita main sendiri,” terangnya.

Kendati demikian, bos Lion Air itu menegaskan pihaknya siap memenuhi panggilan KPPU apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut terkait polemik harga tiket pesawat itu. Namun, hingga hari ini, pihaknya mengaku belum menerima panggilan apapun.

“Oh iya (siap), tidak ada masalah. Mungkin (KPPU) salah ngerti, kita bisa perbaiki kalau memang betul ada indikasi tersebut. Tapi kita harus cek, ingat, Lion Group itu ada 1.300 penerbangan setiap harinya,” tutur dia.

“KPPU dalam waktu dekat akan memanggil berbagai lembaga pembiayaan daring yang telah menyalurkan pinjaman mahasiswa tersebut, serta mengundang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memperoleh keterangan lebih lanjut,” kata Ketua KPPU Fanshurullah Asa.

Menurut Fanshurullah persoalan pinjol untuk biaya pendidikan mahasiswa menjadi perhatian KPPU karena tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT). Seharusnya pinjaman untuk biaya pendidikan tidak berbunga.

Fanshurullah mengatakan dalam keterangan tertulis Jumat (23/2/2024), perundang-undangan justru mewajibkan pemerintah (pusat dan daerah), termasuk perguruan tinggi, memenuhi hak mahasiswa yang belum memiliki kemampuan ekonomi dalam menyelesaikan studi. Ini termaktub dalam pasal 76.

“Indikasi yang didalami KPPU adalah pembatasan pemilihan jasa logistik dalam aplikasi mereka [Shopee], terutama sejak pemberlakuan kebijakan Shopee pada tahun 2019. Dengan kebijakan tersebut, pemilihan jasa pengiriman dilakukan oleh sistem algoritma dari platform,” jelas Ketua KPPU Fanshurullah Asa saat dikonfirmasi, Rabu (21/2/2024).

Fanshurullah menambahkan bahwa pengelola marketplace ini tetap menyediakan pilihan namun harus melalui beberapa tahap dan setelah melakukan pembayaran. Hal tersebut menyulitkan konsumen.

Dari temuan KPPU pula, opsi biaya jasa pengiriman menjadi harga tunggal. Platform ini sebelumnya menampilkan ongkir bervariasi sehingga konsumen kehilangan kesempatan untuk memilih jasa pengiriman berdasarkan pertimbangan pelayanan terbaik dan harga yang diberikan.

“Diduga adanya prioritisasi yang diberikan Shopee dengan perusahaan jasa pengiriman yang terafiliasi dengannya,” terang dia. “Saat ini [KPPU] dalam proses pemberkasan dan menuju proses persidangan oleh Majelis Komisi.”