Hasilnya, pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, sebagai pemenang dengan 2.183.239 suara.

Sementara calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), memperoleh 1.718.160 suara.

Kemudian pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana meraih 459.230 suara.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, berita acara sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten/kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKJ 2024, saya nyatakan sah,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata, Minggu 8 Desember 2024.

Sebelumnya, Wahyu menyatakan pihaknya akan mengumumkan Gubernur atau Wakil Gubernur Jakarta terpilih dalam waktu tiga hari ke depan jika tidak ada gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalaupun tidak ada gugatan tiga hari kemudian setelah diumumkan ya tidak ada gugatan, kami akan menetapkan hasil pemilunya,” katanya dalam wawancara dengan Kompas TV, Minggu (8/12).

Wahyu menuturkan, jika hasil pemilu Gubernur DKI Jakarta digugat, KPU akan mengikuti prosesnya.

“Tapi kami berharap tidak ya, karena kami sudah melakukan proses secara transparan dan masyarakat bisa melihat sendiri hasilnya,” tegasnya. []

Menurut Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, sejak Minggu 5 Mei 2024, pihaknya sudah melakukan sosialisasi tentang pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon independen yang akan dilakukan Rabu 8 Mei 2024 lusa.

Syarat pasangan independen bakal calon kepala daerah untuk pemilihan gubernur dan wakil guberur DKI Jakarta yakni harus memenuhi dukungan minimal 618.968 dari warga DKI Jakarta.

Sebanyak 618.968 dukungan dari warga DKI itu merupakan 7,5 persen dari total DPT DKI Jakarta sebanyak 8.252.897 jiwa pada Pemilu 2024 lalu.

Data pendukung pasangan calon independen gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta pun harus berasal minimal dari empat wilayah administrasi kabupaten/kota Jakarta dan dibuktikan dengan formulir dukungan, serta fotokopi KTP Elektronik.

Dokumen-dokumen itu diserahkan pada 8 hingga 12 Mei 2024 pukul 23.59 WIB.

“Untuk tanggal 8, hingga 11 kami buka penerimaan pendaftaran pada jam kerja mulai 08.00 – 16.00 WIB dan di hari terakhir kami tunggu sampai pukul 23.59 WIB,” ujar Dody dikutip dari KompasTV, Senin 6 Mei 2024.

Dody menjelaskan dokumen yang harus dilengkapkan bakal cakada independen yakni, dokumen pernyataan dari para pendukung yang disertai dengan fotokopi KTP Elektronik.

Pendukung kurang dari 17 tahun, atau belum memperoleh hak pemilih jika sudah menikah bisa menyertakan dokumen pernihkahan dan membuat surat pernyataan dukungan.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Sosialisasi Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari mengatakan, pembukaan pendaftaran pemantau Pilgub DKI 2024 ini sesuai dengan Peraturan KPU RI Nomor 2 Tahun 2024, terkait tahapan dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Tahapan pendaftaran berlangsung hingga November 2024,” kata Astri, Rabu, 28 Februari 2024.

Kata dia, pendaftaran dapat dilakukan di Kantor KPU DKI Jakarta setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB.

Nantinya, pemantau yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan tanda terdaftar dan sertifikat akreditasi dari KPU DKI Jakarta.

Berikut syarat pendaftaran Pemantau Pilgub DKI Jakarta:

1. Formulir pendaftaran

2. Surat keterangan terdaftar di pemerintah

3. Profil organisasi Lembaga Pemantau Pemilihan

4. Nama-nama anggota pemantau yang akan memantau Pilgub DKI Jakarta disertai pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 masing-masing sebanyak 2 lembar

5. Alokasi anggota pemantau Pilgub di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan

6. Rencana dan jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau

7. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan

8. Pas foto terbaru pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan ukuran 4 x 6 masing-masing sebanyak 4 lembar

9. Surat Pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan

10. Surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan

11. Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan

12. Surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan pemilihan dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud. (*)

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Masyarakat KPU DKI Jakarta Astri Megatari merincikan, sebanyak 12 TPS di antaranya berlokasi di Kelurahan Sumber Jaya, Sunter Jaya, Jakarta Utara.

“Lima TPS lagi di Pegangsaan Dua,” kata Astri, Sabtu, 17 Februari 2024.

“12 TPS di Kelurahan Sunter Jaya yaitu TPS 141 sampai 152. Sementara lima TPS di Kelurahan Pegangsaan Dua, yakni TPS 149 sampai 153,” sambung Astri.

Jumlah tersebut bertambah dari data sebelumnya yang dilaporkan oleh KPU RI pada Rabu, 14 Februari, yakni hanya 12 TPS di Sunter Jaya.

Kata Astri lagi, KPU DKI Jakarta berencana menggelar pemungutan suara susulan di 17 TPS tersebut pada hari Minggu, 18 Februari 2024.

Dia menyatakan logistik yang dibutuhkan untuk pemungutan suara di 17 TPS tersebut sudah diproses oleh KPU DKI Jakarta sejak Kamis, 15 Februari. Namun, kepastian waktu pemungutan suara susulan di 17 TPS tersebut masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno.

“Bakal diplenokan kembali. Pemungutan suara susulan tidak boleh lebih dari 10 hari setelah 14 Februari 2024,” jelas Astri.

Sementara itu, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik mengatakan dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur soal mekanisme pemilu susulan untuk wilayah terdampak bencana alam.

Dan, pada Pasal 112 Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 mengatur bahwa pemilu susulan paling lambat digelar 10 hari setelah pemungutan suara.

Mengenai hal itu, Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengatakan, pemungutan suara susulan akan dilaksanakan pada Minggu, 18 Februari 2024.

“Kemungkinan hari Minggu. Koordinasi terakhir dengan teman-teman KPU Jakarta Utara, kemungkinan dilaksanakan hari Minggu,” kata Wahyu, Kamis, 15 Februari 2024. (*)

“Sampai hari ini, pukul 08.35 WIB, sebanyak 117.754 pemilih mengajukan pindah lokasi memilih jadi di Jakarta,” kata anggota Bidang Divisi Data dah Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah saat ditemui di kantornya, Rabu, 7 Februari 2024.

Dia menyatakan hari ini merupakan yang terakhir bagi masyarakat yang ingin mengurus pindah menjadi TPS di Jakarta.

“Hari ini kami masih buka pengurusan pindah TPS sampai dengan pukul 23.59 WIB,” jelasnya.

Cara dan syarat pindah TPS

Berikut empat kelompok masyarakat yang dapat pindah tempat memilih pada 14 Februari 2024 mendatang, yaitu:

1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pencoblosan atau pemungutan suara

2. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan didampingi oleh keluarga

3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi

4. Warga yang sedang menjalani rehabilitas narkoba.

Sedangkan persyaratan pindah TPS bagi warga yang sedang dirawat yaitu melengkapi dokumen bukti pendukung berupa surat keterangan riwayat inap dari rumah sakit atau layanan kesehatan dan surat pernyataan pendamping.

Sementara itu, bagi yang bertugas di tempat atau daerah lain dapat membawa dokumen surat tugas yang ditandatangani pimpinan instansi atau perusahaan dan dicap basah.

Kemudian, bagi yang sedang menjalani rehabilitas narkoba bisa membawa dokumen pendukung berupa surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitasi narkoba yang ditandatangani dan dicap basah.

Dan, untuk penyandang disabilitas yang sedang menjalani perawatan di panti sosial dapat membawa surat keterangan dari panti sosial yang ditandangani pimpinan panti sosial disertai cap basah. (*)

Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik KPU DKI Jakarta, Nelvia Agustina membenarkan penolakan itu.

“Surat permohonan pinjam pakai yang kami ajukan ditolak,” kata Nelvia Gustina saat dikonfirmasi, Rabu, 27 Desember 2023.

Dengan begitu, lanjut Nelvia, KPU DKI terpaksa menggunakan kantor Kecamatan Kemayoran sebagai gudang penerimaan logistik Pemilu 2024 untuk sementara waktu.

Nelvia mengungkapkan, pihaknya akan menggunakan dua lantai di kantor Kecamatan Kemayoran untuk menyimpan logistik setelah didistribusikan dari KPU tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Jadi untuk tempat penerimaan awal menggunakan lantai 4 dan 3 Kecamatan Kemayoran. Sementara itu yang bisa kami gunakan,” ujarnya.

Meski begitu, KPU DKI tetap meminta Pemprov DKI mencarikan alternatif tempat untuk rekapitulasi dan gudang logistik usai pencoblosan. Sebab, lokasi dan luas gudang sementara di kantor Kecamatan Kemayoran dianggap kurang layak.

“Untuk tempat rekapitulasi nanti akan diupayakan mencari alternatifnya,” ucap Nelvia.

Wisma Atlet menjadi salah satu alternatif tempat untuk rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024 yang belum tersedia di Kecamatan Kemayoran.

Sebab, Gelanggang Olahraga (GOR) Kemayoran yang biasa dipakai KPU DKI Jakarta untuk keperluan Pemilu masih dalam proses revitalisasi. (*)

Anggota Divisi Data dan Informasi KPU DKI Fahmi Zikrillah mengatakan para ODGJ tersebut tersebar di semua wilayah di Jakarta dan Kepulauan Seribu.

“Betul itu. Kami akan memberikan pelayanan terhadap pemilih ODGJ atau disabilitas mental,” kata Fahmi saat dikonfirmasi, Rabu, 13 Desember 2023.

Dijelaskan Fahmi, saat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 mendatang, para ODGJ atau disabilitas mental tersebut akan didampingi. Salah satunya akan diterapkan nanti di Panti Sosial Bina Laras yang tercatat sebagai TPS Nomor 72 pada Pemilu 2024.

“Data pemilih di TPS 72 di Panti Sosial Binas Laras, Jakarta Timur ada 280 laki-laki. Di TPS itu ada pemilih yang sedang menjalankan perawatan dan rehabilitasi untuk ODGJ,” jelas Fahmi.

Berdasarkan data dari KPU DKI, DPT di DKI Jakarta pada Pemilu 2024 berjumlah 8.252.897 orang. Dari jumlah tersebut, 61.746 di antaranya merupakan penyandang disabilitas.

Jumlah itu terbagi, disabilitas fisik 24.197 orang, disabilitas intelektual 1.050 orang, dan disabilitas mental 22.871 orang.

Selain itu, disabilitas sensorik wicara 8.935 orang, sensorik rungu 735 orang, dan sensorik netra 3.958 orang. (*)

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan potensi terganggunya pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 diketahui berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan terhadap 30.766 TPS di seluruh Jakarta.

“Dari total 30.766 TPS, telah dipetakan sebanyak 2.841 TPS yang masuk ke dalam lokasi rawan banjir,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 Desember 2023.

Lanjut Dody, KPU sedang berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, untuk menganalisa TPS rawan banjir tersebut.

Dia berharap ada upaya mitigasi yang dilakukan oleh BPBD dan jajaran Pemprov DKI Jakarta di 2.814 TPS tersebut.

“Untuk selanjutnya dilakukan mitigasi bersama, khususnya dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara,” jelas Dody.

Beberapa waktu lalu, Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan puncak musim hujan diprediksi berlangsung pada Januari hingga Februari 2024. Dan, pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 dilakukan pada 14 Februari 2024.

Jadwal puncak musim hujan di Jakarta diprediksikan mundur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, awal musim hujan di Ibu Kota baru terjadi pada akhir November 2023.

“Diprakirakan awal musim hujan 2023/2024 di wilayah Provinsi DKI Jakarta terjadi pada November 2023 dan puncaknya terjadi pada bulan Januari-Februari 2024,” kata Isnawa, Jumat, 24 November 2023 lalu.

Untuk mengantisiasi terjadinya banjir di beberaa wilayah di Jakarta saat pemungutan suara Pemilu 2024, BPBD DKI menggandeng jajaran TNI dan Polri.

“Tujuannya membangun kesiapsiagaan semua pihak untuk menghadapi musim hujan 2023-2024. Berikutnya, mengantisipasi skenario terburuk kejadian banjir pada saat pelaksanaan Pemilu 2024,” jelas Isnawa Adji. (*)

“Kami berkoordinasi dengan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dalam rangka pendataan ini,” kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata dalam acara Coffe Morning di Kantor KPU DKI Jakarta, jumat, 24 November 2023.

Menurutnya, upaya tersebut sebagai bentuk mitigasi agar proses pemungutan suara, yakni Pileg, Pilpres, dan Pilgub 2024 berjalan sebagaimana mestinya.

Adapun tujuan meminta data daerah rawan banjir di DKI Jakarta, maka KPU DKI bisa membuat skenario alternatif pemungutan suara di TPS tersebut.

“Intinya, jangan sampai ada TPS enggak bisa digunakan di waktu pemungutan suara karena banjir. Kalau memang enggak bisa, dipindahkan lokasinya atau ada opsi lain. Karena syarat berdirinya TPS itu H-24 jam sebelum pencoblosan sudah harus berdiri,” terangnya.

Ia berharap pendataan akan rampunh dalam waktu dekat. Dengan begitu, KPU DKI memiliki waktu untuk merancang skenario alternatif.

25 Kelurahan di DKI Jakarta Rawan Banjir

Di kesempatan berbeda, BPBD DKI Jakarta mengungkapkan sedikitnya ada 25 kelurahan di Ibu Kota rawan banjir ketika musim hujan.