Penetapan tersebut diumumkan oleh Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Terpilih Tahun 2024, yang digelar di Hotel Howard Johnson Pekalongan, Kamis, 9 Januari 2025.

Fajar mengungkapkan bahwa, dengan tidak adanya gugatan sengketa Pilkada 2024 di Kota Pekalongan, maka KPU Kota Pekalongan melakukan penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam Pilkada 2024.

Hasilnya, pasangan calon (paslon) nomor urut 2, HA Afzan Arslan Djunaid dan Balgis Diab terpilih sebagai pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024.

“Selanjutnya, besok kami akan ke DPRD ke Ketua DPRD untuk tahapan selanjutnya. Jadi, setelah kita menetapkan calon terpilih. Selanjutnya, satu hari setelah tahapan ini kita harus mengusulkan kepada Ketua DPRD. Untuk selanjutnya, di DPRD nanti di proses terkait dengan pelantikannya,” kata Fajar.

Fajar menyebutkan, berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pekalongan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan pada 3 Desember 2024 lalu.

Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan nomor urut 02, HA Afzan Arslan Djunaid-Balgis Diab (Aaf-Balgis), dinyatakan unggul telak setelah meraih 99.949 suara. Sementara, Paslon nomor urut 01, H Muhtarom-Makmur Sofyan Mustofa (Utama) meraih 66.219 suara.

Bahkan, dari hasil rekapitulasi KPU tersebut, diketahui paslon Aaf-Balgis menyapu bersih keunggulan di empat kecamatan yang ada di Kota Pekalongan.

“Untuk pelantikan kita masih menunggu ketentuan dari Pemerintah Pusat melalui KPU RI. Kalau berdasarkan regulasi yang berlaku seharusnya 10 Februari 2025,” ujarnya.

Namun, memang ada wacana di komisi II DPR RI untuk menyerentakkan pelantikan pada bulan Maret dibarengkan dengan daerah-daerah yang ada sengketa. Karena wacananya, pada bulan Maret sudah selesai proses sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pekalongan Terpilih, Hj Balgis Diab mengaku bersyukur rapat pleno terbuka terkait penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan bisa berjalan dengan lancar dan kondusif.

Ia mewakili paslon nomor urut 2 mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran KPU, Bawaslu, dan Forkopimda Kota Pekalongan serta seluruh masyarakat Kota Pekalongan yang telah bersama-sama berpartisipasi aktif  untuk menggunakan hak pilihnya di TPS masing-masing dan melakukan penertiban Pilkada serentak di Kota Pekalongan.

“Ahamdulillah hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu bersama, baik kami dari pasangan calon dan juga seluruh masyarakat di Kota Pekalongan terkait penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan,” katanya.

Hari ini, lanjut dia, artinya kami, paslon nomer urut 2 yakni Bapak Afzan Arslan Djunaid dan Ibu Balgis Diab telah resmi ditetapkan sebagai Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota  Pekalongan Periode 2025-2030.

Balgis menyebut, pelaksanaan Pilkada di Kota Pekalongan berjalan dengan lancar, dimana Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang penyelenggaraan Pilkadanya tidak ada sengketa.

“Untuk pelantikan kita menunggu arahan dari KPU seperti apa. Karena kalau berdasarkan Undang-undang itu tanggal 10 Februari 2025. Namun, kita patuh pada aturan, nanti menunggu arahan dari KPU,” ujarnya.

Ia mengajak kepada seluruh elemen untuk ikut bersama-sama membangun Kota Pekalongan ke depan yang lebih baik lagi. (em-aha)

Ratusan warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) berpartisipasi dalam simulasi pemilihan yang digelar di Aula Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan pada Minggu, 17 November 2024.

Simulasi dilakukan sama seperti proses pilkada sesungguhnya. Bahkan, panitia tempat pemungutan suara (TPS), menggunakan seragam baju kemeja putih.

Mulai tata cara pencoblosan membedakan kertas suara Wali Kota dan wakil Wali Kota Pekalongan, Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Tengah, pelipatan, memasukkan kertas suara ke dalam kotak suara hingga mencelupkan jari ke tinta sebagai tanda sudah mencoblos.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengatakan bahwa, surat suara yang digunakan saat simulasi sudah dimodifikasi dengan gambar bunga dan makanan sebagai pengganti gambar calon yang biasa digunakan dalam pemilu.

“Kegiatan simulasi ini merupakan bentuk edukasi kepada calon pemilih untuk lebih memahami alur dan estimasi waktu proses pemungutan suara,” kata Fajar.

Ia menambahkan, untuk mekanisme dalam pelaksanaan Pilkada serentak dengan Pemilu pada 14 Februari 2024 lalu tidak jauh berbeda, hanya perbedaan terletak pada jumlah surat suaranya saja yang lebih sedikit yaitu hanya 2 jenis surat  suara untuk surat suara Pilgub dan Pilwalkot.

“Pemilihan tempat simulasi kita rotasi, kali ini menunjuk di salah satu lokasi di Kecamatan Pekalongan Timur. Dan di lokasi simulasi ini nantinya akan digunakan sebagai TPS 07 Kelurahan Kalibaros dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 528 orang,” lanjutnya.

Fajar juga meminta kepada petugas yang bertindak sebagai panitia pemungutan suara (PPS) untuk mencatat waktu yang digunakan bagi pemilih yang  berusia remaja (pemilih pemula), lanjut usia (lansia), pemilih umum, maupun penyandang disabilitas.

“Jadi, ada aturan baru pada PKPU Nomor 17 terkait dengan pungut dan hitung surat suara. Sebelumnya, surat suara dianggap tidak sah, salah satu cirinya adalah tidak ditandatangani oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS),” katanya.

Namun, apabila ditemukan pada saat penghitungan, bisa dilakukan penandatanganan ulang untuk mengurangi jumlah surat suara tidak sah.

“Nanti akan kami cek apakah alfa atau kelupaan, karena kami khawatir juga barangkali ada surat suara dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan calon pemilih kondusif dan tidak melakukan hal tersebut,” tegasnya.

Lanjut Fajar menambahkan, untuk estimasi waktu simulasi ini juga dibuat mirip dengan waktu hari H pencoblosan dan penghitungan surat suara.

“Waktu selesai simulasi pemungutan suara ini sama seperti pelaksanaan hari H yaitu pukul 13.00 WIB, kemudian dilanjutkan penghitungan surat suara,” katanya.

Namun, pada kesempatan ini, pihaknya hanya melakukan sampai simulasi penghitungan surat suara untuk Pilgub saja. Nanti tinggal waktunya dikali 2 untuk mengestimasi waktu penghitungan surat suara.

Salah satu calon pemilih pemula, Salwa Salsabila yang ikut dalam pelaksanaan simulasi tersebut mengaku belum memiliki kandidat yang akan dipilihnya pada Pilkada 2024.

Kendati demikian, ia senang bisa turut dilibatkan dalam simulasi ini untuk menambah wawasannya saat akan melakukan pencoblosan pada 27 November 2024.

“Senang sih meski tadi sempat mengira susah, rupanya gampang dan cepat. Tadi juga rada grogi karena baru pertama kali mencoblos,” pungkasnya. (em-aha)

Debat dengan tema “Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan, Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Teknologi”, digelar di Hotel Dafam Kota Pekalongan, Sabtu malam, 26 Oktober 2024.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengatakan debat pertama yang baru saja usai itu berjalan kondusif dan sesuai dengan aturan. Para pasangan calon (Paslon) beserta masing-masing pendukungnya pun juga mentaati aturan yang sudah ditentukan oleh pihak panitia.

“Alhamdulillah debat terbuka secara perdana ini berjalan lancar. Kami mengapresiasi kedewasaan dari para Paslon beserta tim kampanyenya,” kata Fajar.

Menurutnya, meski berjalan lancar dan kondusif, KPU akan tetap mengevaluasi pelaksanaan debat pertama dengan harapan pada pelaksanaan debat putaran kedua yang dijadwalkan digelar pada 8 November 2024 bisa berjalan lebih baik dan maksimal.

“Pada debat ini, peran panelis hanya merumuskan pertanyaan yang lebih berfokus pada studi kasus, sehingga diharapkan masing-masing paslon bisa memberikan jawaban yang konkret terhadap studi kasus yang disampaikan,” ucapnya.

Hingga debat berakhir, ia mengaku tidak ditemukan pelanggaran seperti adanya isu sara dan sebagainya dari masing-masing paslon debat perdana ini.

Dalam debat ini, kedua paslon saling menyampaikan ide-ide visioner mereka, demi menarik simpatisan dan masyarakat Kota Pekalongan selaku calon pemilih.

“Harapannya, lewat debat ini, KPU bisa membuktikan salah satu perannya untuk melakukan pendidikan pemilih. Sehingga, pemilih bisa teredukasi, mendapatkan gambaran informasi tentang calon kepala daerah yang nanti akan mereka milih pada Rabu, 27 November 2024,” harapnya.

Diketahui, debat publik pertama yang digelar KPU Kota Pekalongan ini disiarkan KPU melalui live streaming, sehingga masyarakat yang tidak bisa melihat langsung di lokasi debat, bisa menyaksikannya melalui tayangan online.

Pada debat ini, juga menjadi momen penting bagi kedua paslon untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat yang akan memilihnya saat pencoblosan. Salah satunya paslon nomor urut 1, Muhtarom-Makmur Sofyan Mustofa (Utama).

“Visi dan misi kami adalah melayani umat, membangun Kota Pekalongan lebih baik dan makmur. Kenapa melayani, karena kami berbasis melayani (khoodim), sehingga khidmat kami perluas untuk masyarakat Kota Pekalongan,” kata Ji Tarom, sapaan akrab Muhtarom saat ditemui usai debat.

Ia mengaku bersyukur pelaksanaan debat pertama berjalan lancar dan sesuai harapan, dimana tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan. Hal ini terwujud dari komitmen bersama antar kedua paslon dan masing-masing pendukungnya dari awal, saat, hingga berakhirnya debat.

“Alhamdulillah, kami cukup puas dengan penampilan kami di debat pertama ini,” katanya.

Sementara itu, paslon nomor urut 2, A Afzan Arslan Djunaid-Balgis Diab (Ajib) menerangkan, dalam debat kali ini, pihaknya menyampaikan visi, misi, dan rencana program-program kerja, serta prestasi Kota Pekalongan yang sudah diraih berlandaskan pada data-data di lapangan.

“Data ini menurut saya menjadi penting, karena dari data menjadi pedoman apa yang akan diprogramkan dan sudah diraih, termasuk penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran, penanganan banjir dan rob,” kata Aaf, sapaan akrab A Afzan Arslan Djunaid.

Termasuk pembangunan Pasar Banjarsari, lanjut dia, peningkatan literasi masyarakat, reformasi birokrasi, dan sebagainya.

“Masyarakat yang akan menilai, kami optimis dan puas dengan penampilan debat kali ini di angka 8 sampai 9, karena tidak ada manusia yang sempurna,” pungkas Aaf.

Diketahui, pada debat pertama, KPU menghadirkan 5 orang panelis yakni Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Mokhamad Arifin, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan, Mahirun.

Paminto Agung Christianto, Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Widya Pratama Pekalongan, Achmad Muchsin, Dosen Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Maghfiroh, Ketua Program Studi Kriya Batik, Fakultas Teknik Universitas Pekalongan. (em-aha)

Perakitan dan sortir kotak suara telah dilaksanakan selama 2 hari, Sabtu-Minggu, 12-13 Oktober 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Pekalongan yang berada di Jalan Industri, Kelurahan Setono, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda saat ditemui Eranasional di Gudang Logistik mengungkapkan bahwa, kotak suara untuk Pilkada Kota Pekalongan Tahun 2024 yang diterima KPU pada 6 Oktober 2024 lalu sejumlah 868 buah.

Ratusan kotak suara itu untuk kebutuhan 430 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dimana, masing-masing TPS 2 buah kotak suara. Sisa 8 kotak suara diperuntukkan untuk 4 kecamatan yang ada, masing-masing kecamatan juga mendapatkan 2 buah.

“Kita lakukan proses perakitan sekaligus sortir kotak suara. Dari hasil sortir, ditemukan ada 4 kotak suara yang kondisinya kurang baik,” ucapnya saat ditemui di Gudang Logistik KPU Kota Pekalongan, Selasa, 15 Oktober 2024.

Menurutnya, 4 buah kotak suara yang rusak itu selanjutnya akan dilaporkan ke KPU Pusat untuk mendapatkan kotak suara pengganti. Perakitan dan sortir kotak suara ini rampung selama 2 hari dengan melibatkan 10 orang pekerja, termasuk dari pegawai internal KPU.

“Selain kotak suara yang sudah datang, kami juga sudah menerima sebagian sampul sejumlah 6.043 lembar, namun belum kami sortir. Tinta juga sudah kami terima beberapa waktu lalu,” jelasnya.

Sementara untuk surat suara pihaknya masih menunggu, dan kemungkinan surat suara dijadwalkan 23-25 Oktober 2024 sudah dalam posisi dicetak. (em-aha)

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan KPU Kota Pekalongan Nomor 599 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihn Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan Tahun 2024.

Dalam lampiran keputusan tersebut, diatur dua jenis APK dan lokasi pemasangannya. Yang pertama, APK yang difasilitasi oleh KPU Kota Pekalongan dapat dipasang di Kawasan Lapangan Mataram.

Dan yang kedua, untuk APK yang dipasang oleh peserta dapat dipasang di 221 jalan yang sudah ditetapkan dalam keputusan tersebut.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda menjelaskan, waktu pemasangan APK sudah bisa dilakukan mulai 25 September atau sejak masuk masa kampanye.

“Untuk lokasi yang dilarang adalah lokasi di luar 221 jalan tersebut. Kemudian juga ada aturan dilarang dipaku di pohon, dan ada jarak minimal pemasangan,” jelasnya yang ditemui usai kegiatan sosialisasi tahapan Pilkada Kota Pekalongan bersama awak media, Senin, 30 September 2024.

Terkait fasilitasi APK untuk paslon peserta Pilkada Kota Pekalongan, dikatakan Fajar KPU memfasilitasi APK berupa brosur, pamflet dan poster sebanyak 23.207 untuk masing-masing paslon. Kemudian ada 5 balio, 60 umbul-umbul dan 54 spanduk untuk masing-masing paslon.

“Selain APK yang difasilitasi KPU, paslon juga diperbolehkan untuk membuat APK sendiri maksimal sebanyak 200 persen dari jumlah tersebut,” kata Fajar.

Selain lokasi pemasangan APK, KPU juga telah menetapkan delapan titik lokasi kampanye rapat umum. Delapan titik tersebut terbagi dalam empat kecamatan. Yakni untuk Kecamatan Pekalongan Barat ada di Lapangan Peturen Tirto dan Lapangan Bumirejo.

Kecamatan Pekalongan Utara ada di Lapangan Krapyak dan Lapangan Palapa, Kecamatan Pekalongan Timur ada di Lapangan Gamer dan Lapangan Setono, serta Kecamatan Pekalongan Selatan ada di Lapangan Kuripan dan Lapangan Jenggot.

“Lokasi tersebut mengacu pada Perwal nomor 36 tahun 2024. Tapi untuk kampanye rapat umum pemilihan wali kota dan wakil wali kota atau bupati dan wakil bupati, hanya boleh dilakukan satu kali. Saat ini kami masih menunggu jadwal dari masing-masing paslon,” tambahnya.

Selain itu, KPU juga rencananya akan mengadakan debat paslon yang dijadwalkan bakal berlangsung dua kali. Jadwal debat saat ini juga masih menunggu waktu dari masing-masing paslon. (em-aha)

Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda dan disaksikan oleh jajaran Forkopimda Kota Pekalongan, serta Bawaslu Kota Pekalongan pada Senin siang, 23 September 2024.

Fajar mengaku bersyukur, meski banyaknya pendukung dan simpatisan yang ikut mengantar masing-masing paslon untuk hadir ke KPU secara langsung. Namun, proses pengundian nomor urut Paslon Pilkada Kota Pekalongan tahun 2024 berjalan lancar dan kondusif.

“Alhamdulillah, kegiatan pengundian nomor urut paslon untuk Pilkada Kota Pekalongan tahun 2024 berjalan lancar. Hasilnya, paslon Muhtarom-Mustofa mendapatkan nomor urut 1 dan paslon Aaf-Balgis mendapatkan nomor urut 2,” terang Fajar saat konferensi pers dengan awak media.

Fajar berharap untuk masing-masing paslon agar bersabar dan menahan diri, mengingat tahapan kampanye baru dimulai pada 25 September sampai dengan 23 November 2024.

Pada kesempatan tersebut dilaksanakan juga deklarasi Pilkada Damai agar semua peserta pemilu dan seluruh elemen masyarakat bisa tetap menjaga kondusifitas wilayah Kota Pekalongan untuk terciptanya pilkada yang damai.

Selain itu, masing-masing paslon juga diberikan 6 orang pengawal pribadi (walpri) dari personel kepolisian Polres Pekalongan Kota.

“Silahkan berkompetisi, yang terpenting harus jaga kondusifitas dan menjunjung tinggi nilai dan norma negara kita tercinta,” tegasnya.

Ditemui usai kegiatan, calon Wali Kota Pekalongan nomor urut 1 Muhtarom mengaku bersyukur, pengundian nomer urut yang dipilihnya sesuai harapannya. Nomer satu dimaknai sesuai dengan slogannya ‘Utama’.

“Kami mengutamakan kepentingan-kepentingan rakyat dan bergotong royong dalam membangun Kota Pekalongan yang lebih baik lagi. Utama itu nomer Satu. Kami optimis bisa memenangkan Pilkada Kota Pekalongan tahun ini,” ujar Ji Tarom, sapaan akrab Ketua PCNU tersebut.

Sementara calon wali kota Pekalongan nomor urut 2, HA Afzan Arslan Djunaid atau yang kerap dipanggil Aaf mengatakan, nomor urut tidak terlalu signifikan tinggal bagaimana nomor tersebut dimaknai.

“Kami maknai nomer 2 adalah dua periode, karena perjuangan kami belum selesai. Seperti penanganan banjir rob, teman-teman lihat sendiri banjir rob sudah berkurang signifikan dengan beroperasinya rumah pompa yang berjalan normal membuat air lebih cepat surut,” jelasnya.

Aaf juga menerangkan sejumlah capaian yang sudah diraih di bawah pemerintahannya. Seperti, pembangunan pasar Banjarsari juga yang sudah dilakukan, dari bidang kesehatan 98% masyarakat tercover UHC dan dibiayai pemerintah.

Di bidang pendidikan sudah ada beasiswa, dan Kota Pekalongan menjadi kota pertama menerapkan merdeka belajar serta guru penggerak. Reformasi dan Birokrasi Kota Pekalongan berhasil pada posisi keempat di Indonesia, pembangunan bendung gerak, dan sebagainya.

“Artinya, baik administrasi dan pembangunan fisik di Kota Pekalongan sudah berjalan sesuai target, waktu dan anggaran. Kami berkomitmen untuk menjalankan progress pembangunan yang telah berjalan dengan baik ini,” pungkasnya. (em-aha)

Penutupan pendaftaran tersebut disampaikan melalui konferensi pers yang dipimpin oleh Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda, didampingi Komisioner KPU lainnya dan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin.

Fajar menyampaikan, bahwa selama 3 hari pendaftaran mulai tanggal 27 – 29 Agustus 2024 dan hingga sampai dengan pukul 23.59 Wib hanya ada 2 bapaslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan yang melakukan pendaftaran.

“Tepat pada hari ini, karena sudah lewat pukul 23.59 Wib dan tidak ada lagi tambahan pendaftar. Untuk pendaftaran bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan yang dimulai pada tanggal 27-29 Agustus 2024, secara resmi dinyatakan ditutup,” kata Fajar.

Fajar menambahkan, dalam proses pendaftaran hanya terdapat dua pasangan calon yang mendaftar. Mereka adalah Aaf – Balgis yang diusung dan didukung oleh PDIP, Golkar, PPP, Gerindra, Nasdem, Demokrat, Hanura dan PSI. Sedangkan, Muhtarom – Mustofa diusung oleh PKB dan PAN.

“Selanjutnya, mereka harus mengikuti serangkaian tahapan pasca pendaftaran. Yaitu pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon di RSUP dr Kariadi Semarang pada hari ini Jumat dan besok Sabtu. Adapun untuk berkas, saat ini sudah dinyatakan lengkap,” pungkasnya, Jumat, 30 Agustus 2024.

Sebelumnya, Muhtarom – Mustofa menjadi pasangan terakhir yang mendaftar sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan pada Pilkada 2024. Mereka tiba di KPU Kota Pekalongan pukul 15.30 Wib pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 dengan berjalan kaki diiringi musik rebana.

Sebelum datang ke KPU untuk mendaftarkan diri, Muhtarom – Mustofa beserta para pengurus partai pengusung, tim pemenangan, dan simpatisan maupun relawan terlebih dahulu mendeklarasikan diri di Lapangan Jetayu, Kota Pekalongan.

Usai pendaftaran, dihadapan awak media, Muhtarom – Mustofa membeberkan alasannya untuk maju di Pilwalkot Pekalongan menghadapi Aaf – Balgis. Selain banyaknya warga yang menghendaki adanya perubahan, banyak sektor yang harus diperbaiki di Kota Pekalongan.

“Kenapa kami harus turun atau maju pada kontestasi Pilkada ini. Karena banyak masyarakat yang menginginkan perubahan, juga banyak sisi yang harus diperbaiki agar menjadi lebih baik. Karena slogan kami adalah menuju Kota Pekalongan yang lebih baik dan makmur,” ungkapnya.

Muhtarom menjelaskan, ada 9 program prioritas yang bakal mereka laksanakan jika mendapat amanah dari masyarakat apabila terpilih nantinya. Program prioritas ini di antaranya mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, lingkungan, kebudayaan, seni, olahraga, dan sebagainya.

“Kami ingin memberikan seragam sekolah gratis untuk pelajar tingkat SD dan SMP setiap tahun ajaran baru. Meningkatkan insentif guru ngaji atau TPQ, memberikan subsidi Rp 50rb per hari bagi penunggu pasien rawat inap yang tidak mampu,” jelasnya.

Lanjut dia, pengelolaan sampah maupun limbah secara maksimal, memberikan tempat atau sarana olahraga yang representatif termasuk kesenian, dan sebagainya. Meski melawan Aaf – Balgis, dimana salah satunya merupakan petahana, pihaknya mengaku siap untuk bertarung di Pilkada 2024 ini.

“Nggak masalah, kami sudah siap. Karena majunya kami ini, tentu sudah dengan perhitungan yang matang. Dan kami berharap, untuk masyarakat kota Pekalongan nantinya bisa memilih pemimpin yang berkualitas,” pungkasnya. (em-aha)

Pantauan Eranasional, Selasa, 27 Agustus 2024, pasangan Ajib tiba di kantor KPU Kota Pekalongan sekitar pukul 15.45 Wib. HA Afzan Arslan Djunaid atau Aaf mengenakan kemeja motif batik berwarna merah, sedangkan Balgis Diab mengenakan jas beratribut Partai Golkar.

“Kami memilih hari pertama, karena kami sudah merasa sangat siap. Partai pendukung dan pengusung serta keluarga juga komplit bisa hadir pada hari ini,” kata Aaf menjawab pertanyaan awak media saat konferensi pers.

Mengenai persiapan khusus saat mendaftar, Aaf mengaku tidak ada persiapan khusus karena pendaftarannya dilakukan sangat mendadak. Namun demikian, karena dari partai pendukung dan pengusung sudah merasa siap maka pihaknya tidak mau menunda-nunda pendaftaran.

“Tidak ada persiapan khusus dan spesial, tapi kan nanti masih banyak rangkaian kegiatan lainnya. Misalkan nanti ketika sudah disahkan, terus pengambilan nomor urut dan sebagainya. Nanti akan kita persiapkan lebih matang lagi,” katanya.

Untuk target perolehan suara, dia bersama partai pengusung dan pendukung menargetkan semaksimal mungkin dari jumlah pemilih di Kota Pekalongan.

“Saat ini, kita kan belum tahu siapa sosok lawannya. Tapi kami yakin, untuk relawan, partai pengusung dan pendukung sangat solid. Jadi, target kita menang mutlak. Namun, kita belum tahu berapa persennya karena kita juga belum tahu siapa lawannya,” terang Aaf.

Aaf juga menyampaikan, beberapa program yang akan dilakukan oleh pasangan Ajib, yakni melanjutkan pembangunan di Kota Pekalongan. Diantaranya, mulai dari penanganan banjir dan rob, penuntasan pembangunan pasar Banjarsari, kesehatan, pendidikan hingga reformasi birokrasi.

Sementara itu, Balgis Diab, saat pilkada tahun 2020 lalu menjadi lawan Aaf mengaku, dirinya kini siap untuk berduet menjadi pasangan Wali Kota petahana tersebut.

“Saya siap maju bareng mas Aaf pada Pilwalkot 2024 ini, karena kita ingin kota Pekalongan ini lebih maju dan lebih baik lagi,” tandasnya.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda menyampaikan, bahwa bakal pasangan calon HA Afzan Arslan Djunaid dan Balgis Diab atau Ajib menjadi pasangan pertama yang mendaftar sebagai peserta Pilkada tahun 2024.

“Hari pertama pendaftaran, baru ada satu bakal paslon yang mendaftar ke KPU Kota Pekalongan atas nama pak Aaf dan ibu Balgis. Alhamdulillah, selama proses pendaftaran berlangsung kondusif dan lanjar,” ungkapnya.

Fajar menambahkan, berkas atau dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Aaf-Balgis saat ini tengah dilakukan pengecekan dan verifikasi administrasi oleh pihaknya. Ia berharap, sebelum proses pendaftaran pencalonan pada hari terakhir, sudah ada hasil verifikasi administrasinya.

“Selain partai pendukung dan pengusung Aaf-Balgis, PKB juga sudah konsultasi ke kami. Mereka sudah meminta akses input data paslon ke aplikasi Silonkada. Tapi, belum bisa dipastikan kapan mereka mengusung paslon untuk mendaftarkan diri ke KPU,” tandasnya.

Partai politik pengusung dan pendukung pasangan Ajib, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Hanura, Demokrat, Nasdem, PPP dan PSI. (em-aha)

Dari hasil pleno tersebut, KPU Kota Pekalongan menetapkan jumlah Data Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebanyak 232.247 pemilih.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda, menyebutkan bahwa, dari 232.247 DPS yang ada ini terdiri dari 116.777 orang laki-laki dan 115.470 sisanya perempuan.

“Tahapan pemuktahiran data pemilih ini, merupakan hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) yang berlangsung pada 24 Juni hingga 24 Juli 2024 lalu,” ucap Fajar di Aula KPU setempat.

Lebih lanjut Fajar menerangkan, pelaksanaan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran (DPHP) di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah dilakukan  pada 3 Agustus 2024.

“Kami secara serentak melaksanakan rekapitulasi DPHP ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) secara serentak 7 Agustus 2024 lalu,” imbuhnya.

Tahapan penetapan DPS sendiri, kata dia, dilaksanakan guna memastikan bahwa semua warga Kota Pekalongan yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, terdaftar di dalam daftar pemilih.

“Untuk Pilkada 2024, KPU telah memetakan bahwa, ada 430 TPS. Termasuk 2 (dua) diantaranya merupakan TPS Khusus yang berlokasi di Rutan dan Lapas, dan 428 sisanya adalah TPS reguler yang tersebar di 27 kelurahan yang ada di Kota Pekalongan,” tandasnya. (em-aha)

“Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU), setiap anggota legislatif yang terpilih wajib menyerahkan tanda terima LHKPN paling lambat 21 hari sebelum dilantik,

“Dan alhamdulillah, 35 caleg terpilih di Kota Pekalongan semuanya sudah menyerahkan ke KPU hingga Senin (22/7) kemarin,” kata Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat, 26 Juli 2024.

Fajar menambahkan, saat ini pihaknya tengah menunggu proses verifikasi berkas LHKPN di KPK. Mengingat penyampaian LHKPN ini dilakukan serentak se-Indonesia, sehingga memerlukan waktu untuk menunggu.

“Karena sudah komplit, kami juga sudah serahkan berkas yang diperlukan ke Pemkot Pekalongan. Sesuai dengan ketentuan, selanjutnya akan dikirim ke Gubernur Jawa Tengah melalui biro otonomi daerah,” lanjut Fajar.

Sedangkan untuk pelantikan anggota DPRD terpilih, Fajar mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekretariat Dewan (Setwan) setempat yang rencananya akan dijadwalkan pada 14 Agustus 2024.

“Untuk pelantikan, kewenangannya ada di Setwan. Sementara KPU, hanya pengumpulan berkas dan penyampaian tanda terima LHKPN mereka. Mengacu pada aturan Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota dewan periode sebelumnya sampai dengan 14 Agustus 2024,” terangya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir mengatakan, untuk persiapan pelantikan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Pekalongan. Ia ingin menampilkan sesuatu yang berbeda pada pelantikan tahun ini.

“Rencananya, nanti akan ada pawai drum band dari Pendopo alun-alun Kota Pekalongan ke Mataram dan saat ini masih kita bahas bersama,” kata Azmi saat ditemui di Ruang Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Jumat, 26 Juli 2024.

Menurutnya, apabila itu terlaksana, maka akan menarik banyak masyarakat untuk hadir dalam pelantikan yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus mendatang.

“Kekhidmatannya bisa berjalan dengan baik di ruang paripurna, semaraknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Intinya, kami juga ingin memberikan hiburan ke masyarakat saat pelantikan nanti,” pungkasnya. (em-aha)

Menurut Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda, PPS yang baru dilantik hampir sebagian besar wajah baru. Hal ini terjadi, lantaran ada kenaikan jumlah anggota PPS perempuan yang mencapai 40 orang atau hampir separuhnya.

”Kenaikan jumlah PPS perempuan ini menjadikan banyaknya wajah baru. Sedangkan jumlah PPS laki-laki ada 41 orang,” papar dia.

Fajar menambahkan, perbedaan antara Pilpres 2024 dengan Pilwalkot yang akan diselenggarakan pada bulan November tahun ini yakni terletak pada jumlah kotak suara yang akan dipergunakan untuk mencoblos di TPS.

”Kalau di Pilpres ada 5 kotak yang terdiri untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten. Sedangkan untuk Pilkada 2024, hanya ada 2 kotak yaitu Pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024,” terangnya.

Usai pelantikan PPS Se-Kota Pekalongan, KPU akan melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih. Para PPS juga akan diikutkan Bimtek secara simultan yang fokusnya pada pemutakhiran data pemilih.

”Masa kerja PPS di Pilkada 2024 akan berlangsung selama kurang lebih 8 bulan atau hingga Januari 2025,” katanya.

Fajar berharap, para  PPS bisa langsung menyesuaikan dengan tahapan yang tengah berjalan atau yang akan mendatang.

”Kami berharap teman-teman PPS bisa menjaga diri maupun bisa segera menyesuaikan dengan regulasi yang ada,” pungkas Fajar. (em-aha)

Kandidat yang ingin maju pencalonan perseorangan wajib mengumpulkan dukungan yang dibuktikan dengan mengumpulkan KTP minimal dari 23.063 orang.

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengatakan proses sosialisasi tahapan pendaftaran Pilkada 2024 telah dimulai sejak 5 Mei 2024. Untuk penerimaan dukungan KTP dari pencalonan perseorangan dimulai pada Rabu 8 Mei hingga 12 Mei 2024.

”KTP dukungan sebanyak 23.063 tersebut ditempel di formulir Model B.1-KWK Perseorangan, di dalamnya berisi tanda tangan yang bersangkutan untuk menunjukkan orang tersebut memang mendukung bakal pasangan calon perseorangan ini,” ujar Fajar di Rumah Makan Ayam Gepuk Tirto Kota Pekalongan, Selasa 7 Mei 2024.

Untuk teknisnya, kata Fajar Randi Yogananda, hingga pukul 23.59 pada 12 Mei 2024, KPU Pekalongan akan menunggu bakal pasangan calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri dengan terlebih dulu membawa bukti 23.063 KTP dukungan.

”Kami berharap KTP dukungan yang dibawa bakal pasangan calon perseorangan ini, dapat terlebih dulu diinput di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Untuk mengetahui bukti fisik dukungan tersebut memenuhi jumlah minimal dukungan atau tidak,” tuturnya.

Jika ternyata memenuhi jumlah minimal 23.063 dukungan maka prosesnya berlanjut ke tahap verifikasi administrasi. Untuk mengetahui kesesuaiannya apakah betul orang ber-KTP tersebut mendukung bakal pasangan calon perseorangan ini.

”Kalau tidak lolos, masih ada proses perbaikan. Namun ketentuannya harus mengganti dua kali lipat jumlah KTP dukungan yang tidak memenuhi syarat saat diverifikasi administrasi. Data dukungan harus yang baru,” tegas Fajar.

Sementara bila lulus verifikasi administrasi maka akan dilanjut ke verifikasi faktual, yang proses pengecekannya dengan melakukan sensus dan bukan sampel.

Untuk memastikan kembali apakah yang bersangkutan benar-benar memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan tersebut.

”Prosesnya akan sama seperti saat verifikasi administrasi, kalau gagal harus mengganti dua kali lipat dari jumlah dukungan yang tidak memenuhi syarat,” lanjutnya.

Proses pencalonan perseorangan sudah pernah dilakukan pada Pilwalkot Pekalongan 2010 dan 2015. Bahkan di 2015 ada yang memenuhi persyaratan namun ternyata tidak menggunakan kesempatan tersebut untuk melanjutkannya ke tahap berikutnya.

”Sejauh ini, belum ada yang datang ke kantor KPU Pekalongan untuk konsultasi maupun mengajukan diri menjadi bakal pasangan calon perseorangan. Untuk jangka waktu verifikasi, kami masih menunggu Juknis aturan PKPU terbaru,” jelas dia.

Fajar menambahkan, jumlah dukungan KTP sebanyak 23.063 orang minimal harus tersebar di 3 kecamatan di Kota Pekalongan.

”Proporsional jumlahnya, kami kembalikan ke masing-masing bakal pasangan calon perseorangan,” terang dia.

Menurutnya, jumlah dukungannya timpang tidak apa-apa asalkan memenuhi persyaratan persebaran dan jumlah batas dukungan minimalnya.

Misal di Kecamatan Pekalongan Timur dan Pekalongan Barat masing-masing 10 ribu dukungan, sementara di Pekalongan Selatan 3.063 dukungan, maka dukungannya masih tergolong sah.

”Ini karena basis masing-masing pendukung terkadang memang berbeda-beda,” pungkas Fajar. (em-aha)

“Untuk dapil 1 ada 11 kursi, dapil 2 ada 9. Sedangkan untuk dapil 3 dan 4 masing-masing ada 8 dan 7. Jadi, totalnya 35 kursi. Masih seperti pemilu sebelumnya, tidak ada perubahan terkait jumlah kursi maupun komposisi disetiap dapilnya,” kata Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda.

Fajar menambahkan, untuk Pemilu 2024 ini ada pergeseran kursi. PPP bertambah 1 kursi menjadi 5, dimana Pemilu 2019 hanya mendapatkan 4 kursi.  Sedangkan untuk Golkar, mengalami penurunan dari 9 menjadi 8 kursi.

“Meski menjadi peraih kursi terbanyak pada Pemilu 2024, akan tetapi Golkar mengalami penurunan kursi. Begitu juga dengan PKB, yang tadinya 7 menjadi 6 kursi. Untuk peraih suara tertinggi, dipegang oleh ketua DPRD sekarang, yakni M Azmi Basyir dengan perolehan suara sebanyak 4.671,” lanjutnya.

Menurut Fajar, karena tidak ada sengketa pemilu, maka KPU Kota Pekalongan bisa melakukan penetapan perolehan kursi maupun calon terpilih. Hal tersebut berdasarkan petunjuk KPU RI, jika ada sengketa, maka harus menunggu proses sengketanya selesai di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sebelum kami usulkan ke sekretariat dewan, para calon terpilih harus terlebih dahulu melaporkan ke KPK terkait dengan LHKPN-nya. Khusus yang petahana, mereka kan sudah melaporkan. Yang terpenting, nanti mereka mengirim ke kami tanda terimanya,” tandasnya.

Berikut perolehan suara untuk masing-masing partai politik sebagai berikut.

1. PKB 6 kursi
2. Partai Gerindra 2 kursi
3. PDIP 5 kursi
4. Golkar 8 kursi
5. Partai NasDem 2 kursi
6. PKS 4 kursi
7. Partai Hanura 1 kursi
8. PAN 2 kursi
9. PPP 5 kursi

Berikut nama-nama caleg terpilih di Pekalongan 1

1. Nusron dari PKB
2. Meutia Azkia M. Desky dari PKB
3. Anyta Rianti dari Partai Gerindra
4. Saprudin dari PDIP
5. Faisol Khannan dari Partai Golkar
6. Budi Setiawan dari Partai Golkar
7. Sugeng Indiarso dari Partai Golkar
8. Nashrullah dari PKS
9. Bagus Riza Astian dari PAN
10. Fuhuluddin dari PPP
11. Eko Lusjianto dari PPP

Berikut nama-nama caleg terpilih di Pekalongan 2

1. Boentoro dari PKB
2. Riana Setyawati dari Partai Gerindra
3. H. Masykur dari PDIP
4. Seno Prafitri Adi dari PDIP
5. Mohamad Azmi Basyir dari Partai Golkar
6. Isnaini Ruhullah Kumaini dari Partai NasDem
7. Irawadi Setiawan dari PKS
8. H. Makmur Sofyan Mustofa dari PAN
9. Mukhlikin dari PPP

Berikut nama-nama caleg terpilih di Pekalongan 3

1. Ali Hamzah dari PKB
2. Taufan Asianto dari PDIP
3. Fauzi Umar Lahji dari Partai Golkar
4. Desy Tria Amira Fasa dari Partai Golkar
5. Hafidh Aslami dari Partai NasDem
6. Mungzilin dari PKS
7. H. M. Bowo Leksono dari Partai Hanura
8. H. Mabrur dari PPP

Berikut nama-nama caleg terpilih di Pekalongan 4

1. Zaki Maulida Tan dari PKB
2. Muhammad Latifuddin dari PKB
3. Gumelar dari PDIP
4. Hj. Balgis Diab dari Partai Golkar
5. H. Aminuddin Azis dari Partai Golkar
6. Ro’is Rahma Fathoni dari PKS
7. Nur Hadi dari PPP

Melalui pengumuman loker 571 Kota Pekalongan pendaftaran Pemantau Pilkada mulai sejak 27 Februari lalu sampai 16 November 2024.

Hal ini diungkapkan Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda saat ditemui di Kantor KPU setempat, Selasa, 23 April 2024.

“Apabila ada lembaga yang melakukan pemantauan penghitungan cepat bisa mendaftar ke KPU Kota Pekalongan,” katanya.

Disebutkan Fajar, KPU akan memberikan akreditasi bahwa yang bersangkutan telah tercatat sebagai pemantau KPU Kota Pekalongan.

“Lembaga tersebut dapat memantau jalannya pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024,” jelasnya.

Syarat untuk menjadi Pemantau Pilkada diterangkan Fajar prinsipnya ialah sebuah lembaga bukan perseorangan.

“Lembaga tersebut haruslah berbadan hukum kemudian mengisi form pendaftaran. Jadi sifat pemantau adalah lembaga tidak bisa perorangan,” bebernya.

Terkait jumlah pemantau yang mendaftarkan diri, KPU sama sekali tak membatasi jumlah.

“Pemantau sifatnya hanya melakukan pendaftaran saja kemudian KPU proses dan berikan akreditasi untuk memantau proses Pilkada 2024 di Kota Pekalongan,” pungkasnya. (em-aha)

Ketua KPU Kota Pekalongan, Fajar Randi Yogananda mengungkapkan, dari 5 jenis surat suara pada Pemilu 2024, tingkat partisipasi tertinggi pada pemilihan presiden dan wakil presiden mencapai 86,94 persen (200.512 pemilih).

“Disusul Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebesar 86,76 persen  atau 200.083 pemilih,” kata Fajar saat ditemui dikantornya, Rabu, 20 Maret 2024.

Sedangkan, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi prosentasenya sama sebesar 86,58 persen yakni 199.677 pemilih dan 199.675 pemilih, serta DPRD Kota/Kabupaten sebesar 86,39 persen atau 199.031 pemilih.

“Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu serentak Tahun 2024 ini meningkat dibandingkan Pemilu serentak pada Tahun 2019 lalu yang rata-rata 83,9 persen atau naik 2,75 persen,” ucapnya.

Menurutnya, kenaikan tingkat partisipasi masyarakat ini dipengaruhi oleh 2 faktor yakni masifnya sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu.

Dalam hal ini, KPU dan peserta pemilu yang ikut menyosialisasikan serta menggerakan konstituen mereka untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Hari Pemungutan Suara (HPS) 14 Februari 2024.

“Dua faktor ini berkolaborasi baik antara penyelenggara dan peserta pemilu sehingga mendukung kenaikan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu tahun ini di Kota Pekalongan,”pungkasnya. (em-aha)