Eranasional.com – Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Pabrik Blast Furnace Krakatau Steel 2021, Rabu, (8/6/2022).

Salah satu saksi adalah, Kepala Departemen BUMN dan NIA Lembaga Pembina Ekspor Indonesia berinisial RFL.

“Diperiksa terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan pabrik blast furnace oleh PT Krakatau Steel pada 2011,” ujar Kapuspenkum Ketut Sumedana melalui keterangan tertulis.  (8/6/2022).

Saksi berikutnya adalah, IP (BFC Project) yang menjelaskan bahwa pada 2012-2013 yang mengikuti proses review basic engineering BFC bersama Consultant an Mecon dari India.

Pada tahun 2013- 2014 sebagai Staf Blast Furnace Project setingkat Foreman (Teknisi) atau di atas operator yang bertugas mengikuti proses review Detail Engineering yang dilaksanakan oleh Mecon dari India.

Tahun 2014 – 2016 sebagai Supervisor Shift Raw Material Handling pada Area BFC Project yang bertugas mengkordinasikan sejumlah personil (group shift) untuk menjalankan operasi handling yang bekerjasama dengan MCC CERI.

Pada 2016 – 2018 sebagai Supervisor Mechanical Raw Material Handling BFC Project yang bertugas melakukan perawatan dan perbaikan equipment atau mesin di Areal Raw Material Handling.Perawatan atas kerjasama dengan PT KPDP.

Dan pada 2018-2019, sebagai Superintendent Raw Material Handling yang membawahi 4 (empat) grup shift yang bertugas memastikan Operasi Handling Material berjalan di Areal RMH di bawah pengawasan MCC CERI.

Eranasional.com – Setelah sebelumnya melaporkan dugaan kasus korupsi di PT Garuda Indonesia Tbk, Menteri BUMN Erick Thohir kembali melaporkan dugaan adanya korupsi dalam proyek blast furnace di PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Laporan itu disampaikan Menteri BUMN kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) beberapa waktu lalu.

Kabar tersebut disampaikan Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim kepada Komisi VII DPR RI saat sesi rapat dengar pendapat (RDP), Senin (14/2/2022). “Arahan Menteri BUMN juga untuk melihat apa penyebabnya dari sudut pandang hukum. Sehingga Kementerian BUMn juga melibatkan Gedung Bundar (Kejaksaan Agung),” ujar Silmy.

Silmy mengatakan, Erick Thohir telah meminta agar manajemen KRAS memberikan informasi atau hal-hal yang dinilai memudahkan penyelidikan Kejagung untuk melihat proyek blast furnace dari aspek hukum. Operasional blast furnace sudah dihentikan sejak 5 Desember 2019 lalu akibat ditemukan sejumlah masalah.

Salah satu alasan penghentian karena pabrik tidak mampu menghasilkan baja dengan harga pasar yang kompetitif. Sementara, biaya operasionalnya tercatat tinggi. Tak hanya itu, proyek itupun sudah menyedot keuangan KRAS daloam jumlah tak sedikit.

“Kami selaku pimpinan di Krakatau Steel mempersiapkan dengan sebaik mungkin informasi atau hal-hal yang dibutuhkan Kejagung dalam hal proses penegakan hukum melihat potensi daripada hal-hal yang bisa dilihat daripada penyimpangan dari sisi hukum,” ujar Silmy.

Saat ini Kejagung tengah memproses laporan yang diajukan Erick Thohir. Kabar terakhir, kata Silmy, ada temuan yang diperoleh pihak penegak hukum. Hanya saja, Silmy belum membeberkan hasil temuan tersebut. “Saat ini sedang berlangsung, dan kabar yang kami terima akan ada kesimpulan dan langkah lanjut daripada yang didapatkan Kejagung,” tuturnya.

Proyek blast furnace sejak sejak 2011 disebut sebagai proyek yang serba salah. Sebab bagaimanapun, proyek ini akan merugikan perusahaan senilai Rp1,3 triliun setiap tahunnya. Sedangkan jika dihentikan, maka perseroan akan kehilangan uang sekitar Rp10 triliun.

Sejak proyek tersebut dimulai pada 2011 lalu, perusahaan sudah mengeluarkan anggaran sekitar USD714 juta atau setara Rp10 triliun. Angka ini membengkak Rp3 triliun dari rencana semula yang hanya Rp7 triliun.

Pada Juli 2019 lalu, mantan Komisaris Independen Krakatau Steel Roy Maningkas mencatat permasalahan tersebut sudah disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Kementerian BUMN untuk di ambil jalan keluarnya.

BANTEN – Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik baja milik PT Krakatau Steel (Persero) Tbk di Banten. Dalam sambutannya, Jokowi menyebut bahwa pabrik ini merupakan yang termodern kedua di dunia.

Pabrik ini memiliki kapasitas produksi hot rolled coil (HRC) sebesar 1,5 juta ton per tahun. Ini merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC kualitas premium.

“Hari ini kita akan saksikan peresmian Hot Strip Mill #2 dari PT Krakatau Steel yang menggunakan teknologi modern dan terbaru di industri baja dan hanya ada dua di dunia, pertama di Amerika Serikat dan yang kedua di Indonesia, yaitu di Krakatau Steel. Tadi saya sudah melihat ke dalam proses produksinya dan betul-betul memang teknologi tinggi,” kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 21 September.

Jokowi menargetkan produksi baja di pabrik Krakatau Steel ini bisa mencapai 4 juta ton per tahun. Sehingga, dengan beroperasinya pabrik baja ini akan memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dengan keinginan pengurangan impor baja, Jokowi berharap pabrik baja ini bisa menghemat devisa Rp29 triliun per tahun.

“Jadi enggak ada lagi impor-impor yang kita lakukan, ini yang kita harapkan. Sehingga sekali lagi akan menekan angka impor baja negara kita yang saat ini berada pada peringkat kedua komoditas impor Indonesia,” ungkap Jokowi.

Jokowi berpesan agar kualitas produk yang dihasilkan tidak kalah dengan produk impor, bisa memenuhi kebutuhan dunia industri di Indonesia. Ia yakin pabrik ini nantinya akan menjadi komoditas yang mampu bersaing di pasar regional dan pasar global.

“Saya titip kepada para Menteri untuk terus mendukung para pelaku industri baja dan besi, mendukung BUMN kita agar menjadi profesional dan terus menguntungkan untuk mewujudkan klaster 10 juta ton industri baja di Cilegon ini, yang ditargetkan akan terealisasi di tahun 2025,” pungkasnya.