DPR menilai permasalahan di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum KRIS diterapkan ke masyarakat.

“Untuk itu sesuai dengan laporan Dewan Pengawas BPJS di banyak hal, saya minta tolong penundaan KRIS pelaksanaannya. Tapi harus diselesaikan carut-marut yang ada di dalam BPJS Kesehatan. Rakyat harus mendapatkan layanan yang baik untuk urusan kesehatan,” kata Anggota Komisi IX Nur Nadlifah dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Kesehatan, Kamis (6/6/2024).

Anggota Komisi IX Yahya Zaini menambahkan, banyak anggota DPR Komisi IX keberatan jika penerapan kebijakan KRIS dilanjutkan. Bahkan, ada yang minta untuk dibatalkan.

Menurut Yahya, penerapan KRIS akan berimplikasi kepada pendapatan rumah sakit karena yang awalnya satu kamar bisa 12 tempat tidur, kini hanya empat tidur saja.

“Dengan adanya perubahan ruangan dari 12 menjadi 4 [tempat tidur], ada 15% kekurangan tempat tidur. Sebab kalau tidak ada penghasilan tarifnya mereka rugi, pendapatan menurun, karena jumlah tempat tidur menurun,” tutur Yahya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, jika kebijakan KRIS hanya menguntungkan bagi BPJS namun merugikan masyarakat, pemerintah dan DPR dapat merevisi Undang-undang.

“Di-judicial review saja UU 40 tahun 2004 UU BPJS, gampang ini. Cuman kasihan bagi Kemenkes yang sudah mengeluarkan dana, persiapan KRIS sudah setengah lebih kesiapan rumah sakit,” ucap dia.

“Jadi menurut saya pertimbangkan baik-baik plus minusnya kalau mau ditunda akan lebih bijak saya kira, sehingga betul-betul siap.”

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo menerbitkan pedoman atau aturan baru dalam sistem BPJS Kesehatan. Pemerintah dan menggantinya dengan KRIS mulai 30 Juni 2025.

Aturan penghapusan itu tertuang dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Salah satu beleidnya mengatur penerapan fasilitas ruang perawatan rumah sakit KRIS dalam layanan BPJS Kesehatan.

Alasannya, peserta BPJS Kesehatan kelas 1 mengaku merasa rugi karena selama ini sudah membayar iuran lebih lebih tinggi daripada kelas lainnya, tetapi pada akhirnya akan disetarakan pelayanannya.

Implementasi KRIS ini sebelumnya telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 59/2024 yang diteken pada 8 Mei 2024 lalu.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti pun buka suara. Dia mengungkapkan, BPJS Kesehatan dan pemerintah masih belum dapat menentukan bagaimana perbedaan antara KRIS dan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan, besaran iuran yang dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan, hingga skema iuran.

“Itu, kan, diberi waktu untuk dievaluasi. Jadi belum bisa dijawab sekarang,” katanya, dikutip Sabtu (1/6/2024).

Terkait potensi kenaikan iuran yang dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan, Ghufron belum dapat memastikan hal tersebut. Namun, ia menyebut bahwa kemungkinan iuran akan naik bisa terjadi.

“Ada kenaikan, boleh. Ada (kenaikan) lebih bagus, ya. Tidak [naik] juga boleh dengan strategi yang lain, tetapi yang jelas ini menunggu semuanya evaluasi itu, kan,” kata Ghufron.

Sebelumnya, Kepala Pusat Pembiayaan Kemenkes RI, Dr. Ahmad Irsan menegaskan, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI), Kementerian Keuangan (Kemenkeu RI), dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) baru akan menetapkan tarif dan manfaat KRIS sesuai dengan hasil evaluasi selama masa transisi yang telah diberlakukan. Ia mengungkapkan, penetapan dilakukan paling lambat 1 Juli 2025.

Adapun, evaluasi terkait implementasi Perpres Nomor 59 Tahun 2024 akan terus dilakukan hingga 30 Juni 2025.

“BPJS sebagai asuransi sosial itu harus menanggung seluruh 280 juta rakyat Indonesia tanpa kecuali, jadi dengan layanan minimalnya berapa. Sehingga kalau ada dia mendadak sakit, siapapun dia, kaya – miskin, di kepulauan atau di mana dia juga bisa terlayani,” ungkap Budi kepada wartawan di DPR RI.

Menyoal iuran BPJS dengan hadirnya kelas rawat inap standar (KRIS), Budi mengatakan pada tahun 2025 akan menyederhanakan iuran BPJS dari yang tadinya jenjang kelas 1, 2, 3 berbeda setiap iurannya akan direncanakan dijadikan satu namun realisasinya bertahap.

“Iurannya, iurannya nanti akan kita sederhanakan, karena sekarang kan iurannya terlalu berjenjang, kita lihat yang kelas 3 ini mau kita standar kan, sehingga jangan terlalu dibedakan dong antara kelas 3, kelas 2, kelas 1 minimalnya. Ini kita mau standarkan,” jelas Budi.

“Dan ke depannya iuran ini harus arahnya jadi satu, tapi akan kita lakukan bertahap, karena yang namanya kelas-kelas itu bagusnya ditanggung oleh asuransi swasta,” tegasnya.

KRIS berlaku di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, target perubahan ini akan terealisasi pada Juni 2025.

“Permenkes tentang KRIS ini targetnya nanti mendekati Juni 2025, baru ada perubahan,” kata Siti dikutip dari Antara, Selasa 15 Mei 2024.

Implementasi KRIS akan menyeragamkan jenjang kelas layanan peserta JKN, yang sebelumnya terbagi dalam kelas 1, 2, dan 3, menjadi satu standar fasilitas layanan dengan 12 kriteria.

Berikut 12 Kriteria KRIS:

1. Bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.

2. Terdapat ventilasi udara yang memadai.

3. Ruangan harus memiliki pencahayaan yang cukup.

4. Kelengkapan tempat tidur yang sesuai standar.

5. Nakas per tempat tidur tersedia.

6. Temperatur ruangan yang sesuai.

7. Berdasarkan jenis kelamin pasien, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi.

8. Mempertimbangkan kepadatan ruang rawat.

9. Kualitas tempat tidur yang baik.

10. Penyediaan tirai atau partisi antar-tempat tidur.

11. Kamar mandi dalam ruangan rawat inap yang memenuhi standar aksesibilitas.

12. Penyediaan outlet oksigen.

Meskipun KRIS diterapkan, rumah sakit masih menyediakan kelas layanan bagi pasien yang tidak terdaftar dalam program JKN.

“BPJS Kesehatan adalah asuransi tanpa kelas, hanya KRIS yang ada. Jika ingin naik kelas, peserta dapat membayar selisih biayanya,” jelas Nadia. []

Penggantian tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini diteken Jokowi pada 8 Mei 2024.

Pasal 103B Ayat 1 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 ini disebutkan bahwa penerapan fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025.

“Jangka waktu sebelum 30 Juni 2025, rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sesuai dengan kemampuan rumah sakit,” bunyi Pasal 103B Ayat 2 dalam PP Nomor 59 Tahun 2024.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, pihaknya berharap agar mutu rawat inap semakin meningkat dengan adanya Perpres ini.

Ia menyebut dengan Perpres ini, kelas 1 bisa naik ke kelas VIP jika aturan ini sudah mulai diterapkan.

“Itu yang kelas 1 diatur dalam Perpres ini boleh naik ke kelas VIP rawat inapnya, bahkan rawat jalannya itu ke eksekutif boleh. Tapi hal ini tidak berlalu di PBI (Penerima Bantuan Iuran) atau kelas 3,” ujarnya dikutip dari Kompas TV Selasa, 14 Mei 2024.

Sebelumnya Ali Ghufron Mukti menyampaikan, penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak akan mengeliminasi opsi jenjang kelas pelayanan rawat inap bagi peserta.