JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan saat ini ada 22 negara yang menghentikan aktivitas ekspor bahan pangan, sehingga mengakibatkan melambungnya harga pangan di banyak negara.

“Kondisi ini menyebabkan harga pangan semakin naik. 22 negara sudah tidak mengekspor pangan,” kata Jokowi saat berpidato dalam acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (29/9).

Dia sebutkan, salah satu komoditas pangan yang dihentikan ekspornya adalah beras.

Jokowi pun menyebutkan negara-negara yang menghentikan ekspor komoditas pangan, antara lain Rusia, India, Myanmar, Uganda, Bangladesh, dan Pakistan.

“Kalau kondisi ini diteruskan, maka semua harga bahan pangan akan naik,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi menyebutkan, perubahan iklim serta situasi geopolitik dunia menjadi penyebab naiknya harga pangan beberapa terakhir ini. Berdasarkan itu, dia berpesan kepada bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo, untuk memprioritaskan program kedaulatan pangan jika terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024.

“Perencanaan disiapkan sekarang. Begitu dilantik, langsung masuk ke kerja kedaulatan pangan, sehingga swasembada pangan, ketahanan pangan, betul-betul kita miliki,” ucap Jokowi.

Eranasional.com- Pakar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti mengatakan dalam beberapa waktu terakhir permasalahan pangan dan energi dunia mulai mengkhawatirkan.

Hal tersebut ditandai dengan kenaikannya harga-harga pangan dan juga harga energi. Menurutnya, upaya menjaga ketahanan pangan nasional harus dilakukan secara konsisten dan penuh komitmen.

“Upaya untuk menjaga kestabilan produksi bahan pangan harus diimbangi dengan menjaga ketersediaan faktor produksi yang terjangkau seperti lahan, bibit, pupuk, dan irigasi,” kata Suci dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/7).

Suci menyebut selain infrastruktur pertanian seperti irigasi, pemerintah perlu memastikan akses petani terhadap pupuk.

“Para petani tentu harus dipastikan dapat mengakses pupuk sesuai dengan porsi dan kebutuhan. Pupuk subsidi yang disediakan juga harus terjamin distribusinya dan tidak salah sasaran,” Ujarnya.

Prof Suci menyebut isu pembatasan pupuk subsidi sebagai dampak perang Rusia-Ukraina harus segera diatasi. Sebab, kebijakan aturan subsidi (pembatasan) yang akan dilakukan tersebut merupakan kebijakan yang rasional dengan kondisi yang ada saat ini.

“Pada bahan baku pupuk dan dengan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk dari APBN yang terbatas maka, memang implementasi (berbeda) pengaturan subsidi pupuk tersebut,” terang Prof Suci.

Prof Suci berharap petani yang benar-benar membutuhkan akan menerima pupuk subsidi. Jalur distribusi penyaluran pupuk harus baik gar petani tetap dapat menerima pupuk subsidi sebagaimana mestinya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menegaskan komitmennya dalam memantapkan penguatan komoditas lokal untuk kemandirian pangan, demi meningkatkan kesejahteraan petani serta antisipasi krisis pangan global yang saat ini sedang melanda dunia.

Syahrul mengajak semua pihak bersama berkontribusi terhadap upaya pencapaian ketahanan pangan. Setiap kepala daerah diharapkan memperkuat lumbung-lumbung pangan dan cadangan pangan untuk mencapai maupun menjaga ketahanan pangan daerah.

“Untuk itu diperlukan pemetaan potensi unggulan daerah, termasuk potensi komoditas lokal, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani,” kata Syahrul. (fjr)

Karawang, Eranasional.com- Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dr. Dudung Abdurachman, S.E, M.M., mendukung sepenuhnya program ketahanan pangan yang dicanangkan Pemerintah dengan menjadikan sektor pertanian sebagai program strategis nasional untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bentuk dukungan Kasad tersebut berupa kebijakan yang disampaikan kepada satuan jajaran TNI AD agar menciptakan lahan kosong menjadi lahan produktif yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, sekaligus mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi krisis pangan.

Kebijakan Kasad tersebut telah diimplementasikan Pangkostrad Letjen TNI Maruli Simanjuntak melalui pengolahan lahan kosong milik Kostrad seluas 37 hektar yang berlokasi di Dusun Sadariwan, Desa Kedungjaya, Kecamatan Cibuaya, Karawang melalui kerja sama penggarapan lahan pertanian padi dengan warga masyarakat setempat.

Kasad hadir ke Dusun Sadariwan, Desa Kedungjaya disamping untuk melaksanakan panen bersama di lahan pertanian milik Kostrad yang sebelumnya merupakan lahan tidur, sekaligus untuk melihat sejauh mana respons satuan jajaran TNI AD yang sudah mendapat perintah untuk mengimplementasikan Tujuh Perintah Harian Kasad khususnya pada butir kelima, dimana TNI AD harus hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat, apaun bentuknya dan senantiasa menjadi solusi, Sabtu (2/7/2022).

“Saya ingin melihat bagaimana satuan-satuan mengimplementasikan perintah saya untuk membantu masyarakat yang terdampak masalah ekonominya paska Covid-19,” ujar Jenderal Dudung.

Kegiatan panen padi bersama Kasad tersebut menggambarkan adanya peran serta TNI AD dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya padi melalui pengawalan dan pendampingan kepada para petani dalam penggarapan lahan.

“Kegiatan panen padi bersama ini telah menunjukkan adanya kebersamaan rakyat dengan TNI AD dalam upaya menyukseskan salah satu program Pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan nasional. Karenanya TNI AD akan selalu hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat apapun kesulitan itu dan bisa memberikan solusi,” ujar Dudung.

Untuk mendukung program ketahanan pangan di wilayahnya, Bupati Karawang dr. Cellica Nurrachadiana mengatakan, bahwa Pemda Karawang menghapuskan pajak 100 persen kepada petani lokal agar bisa membantu petani memperoleh kesejahteraannya, serta perbaikan infrastruktur seperti irigasi dan jalan untuk meningkatkan perekonomian petani, termasuk perbaikan traktor bajak sawah dibebaskan dari biaya.

Pada kesempatan panen bersama ini, Kasad didampingi Bupati Karawang dan Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana menyerahkan tali asih berupa beras hasil panen lahan setempat kepada masyarakat Dusun Sadariwan, Desa Kedungjaya dan anggota Kostrad yang penyerahannya dilakukan secara simbolis. (Dispenad)

ERANASIONAL- Program Pangan Dunia (WFP) yang berasosiasi di bawah PBB mengatakan sekitar 14 juta orang di Afganistan menghadapi kelaparan dan krisis pangan.

Kekeringan kedua dalam tiga tahun, dikombinasikan dengan pertempuran, telah melanda Afghanistan bahkan sebelum Taliban mengambil alih negara itu pada hari Minggu (15/8).

Dijelaskan wakil direktur negara WFP Andrew Patterson seperti dilansir AP, setelah Faizabad yang merupakan ibukota provinsi di utara jatuh ke tangan Taliban minggu lalu, kantor lapangan badan tersebut berhasil menegosiasikan akses dengan komando Taliban setempat.

Namun, Patterson mengatakan situasi di Kandahar, Herat dan Jalalabad sejauh ini tidak memungkinkan badan PBB untuk melanjutkan pendistribusian makanan di daerah tersebut.

Menurut perkiraan WFP, sekitar 2 juta anak kekurangan gizi di Afghanistan.

Badan pangan PBB mengatakan telah merundingkan akses dengan Taliban untuk mendistribusikan bantuan di ibu kota provinsi di Afghanistan.

Tetapi belum dapat melanjutkan pengiriman makanan ke tiga ibu kota provinsi lain yang dipasoknya karena kondisi yang masih tidak memungkinkan.

Seperti diketahui, kekacauan melanda Afghanistan saat pasukan Taliban menduduki kantor istana presiden. Banyak rakyat Afghanistan mencoba melarikan diri dari negara itu dengan menumpang pesawat militer AS yang terparkir di bandara Kabul.

Situasi makin tak terkendali saat presiden Ashraf Ghani juga meninggalkan negaranya. Hal itu membuat negara lain juga ramai-ramai menarik diplomatnya dan mengevakuasi warganya.