JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Agung (MA) mengetuk palu vonis terhadap Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya. MA memvonis Hendry dengan sanksi penjara 18 tahun, di mana sebelumnya bos KSP Indosurya itu divonis lepas.

“Batal judex facti. Adili sendiri. Sendiri. Terbukti Pasal 46 ayat 1 dan Pasal 3. Menjatuhkan pidana 18 tahun penjara, denda Rp15 miliar subsider 8 bulan,” demikian bunyi putusan MA yang dilansir website resminya, Rabu (17/5/2023).

Duduk sebagai Ketua Majelis Suhadi dengan Anggota Majelis Suharto dan Jupriyadi. Vonis itu diputuskan pada Selasa (16/5) sore.

Lalu agaimana soal barang buktinya? “Confirm JPU,” tulisnya.

Henry Surya awalnya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat. Henry Surya dinilai bersalah, tapi perbuatannya bukan tindak pidana.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata,” ucap Hakim Ketua PN Jakbar Syafrudin Ainor di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1).

Hakim melepaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim lalu memerintahkan Henry agar segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan dibacakan.

“Membebaskan Terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama,” ucap hakim.

“Memerintahkan agar Terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Kejagung setelah putusan ini dibacakan,” sambung hakim.

Kini, Henry juga diadili lagi di kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

JAKARTA, Eranasional.com – Untuk kedua kalinya Bareskrim Polri menetapkan bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya sebagai tersangka. Sebelumnya, Henry telah divonis lepas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kasus penipuan nasabah Indosurya.

“Iya sudah ditetapkan sebagai tersangka (kembali),” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Rabu (15/3/2023).

Whisnu menyatakan Henry ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (13/3). Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara.

“Senin kemarin setelah gelar perkara ditetapkan sebagai tersangka,” ucapnya.

Pada penetapan sebagai tersangka pertama, Henry Surya divonis bebas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya oleh PN Jakarta Barat. Henry Surya dinilai bersalah, tapi perbuatannya bukan tindak pidana.

“Mengadili, menyatakan Terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana, melainkan perkara perdata,” ucap Hakim Ketua Syafrudin Ainor di PN Jakarta Barat, Selasa (24/1/2023).

Hakim membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim lalu memerintahkan Henry agar segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan dibacakan.

“Membebaskan Terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama,” ucap hakim.

“Memerintahkan agar Terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Kejagung setelah putusan ini dibacakan,” sambung hakim.

Bareskrim Selidiki Lagi Kasus Indosurya

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan penyelidikan baru terkait kasus penipuan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) KSP Indosurya.

“Iya, sedang kita tangani beberapa tindak pidana terkait dengan IS (Indosurya),” kata Kasubdit III Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Robertus Yohanes De Deo, Kamis (2/2/2023).

“Penyelidikan. Masih kita koordinasikan dengan jaksa penuntut umum (JPU),” ungkapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana menyebut total transaksi dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya mencapai Rp240 triliun. Dia mengungkapkan, ada aliran dana dari Indosurya ke 10 negara.

“Terkait kasus Indosurya, total yang kita temukan hasil transaksi saja hampir Rp240 triliun,” kara Ivan usai rapat bersama Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Namun, dia tidak menyebutkan satu per satu negara-negara mana yang dimaksud. Dia hanya mengatakan, negara-negara tersebut adalah negara yang suaka pajak alias tax haven, seperti wilayah negara Bermuda.

“10 negara. Ada Bermuda, ada tax haven. Banyak lah,” ujarnya.

Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Ivan melaporkan bahwa hasil tindak pidana pencucian uang (TPPU) Indosurya digunakan untuk kepentingan hura-hura pribadi. Dia menyebut dana milik nasabah digunakan untuk membeli jet, yacht, hingga operasi plastik.

“Banyak dana nasabah itu dipakai, ditransaksikan ke perusahan terafiliasi. Contohnya, dibelikan jet, dibayarkan yatch, bahkan dibayarkan untuk operasi plastik, untuk kecantikan, suntik, macam-macam,” ungkap Ivan.

Saat ini, Ivan menyebut, PPATK terus menelusuri aliran dana Indosurya. Dia menyebut aliran dana sampai ke luar negeri.

“Jika ditanya, apakah ada aliran ke luar negeri, saya jawab ya. PPATK mengikuti aliran dana itu sampai ke luar negeri,” imbuhnya.

Kata Ivan, tindak pidana ini dilakukan Indosurya dengan skema Ponzi. Dia mengaku telah melaporkan hal ini kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

“Alirannya sebenarnya sederhana. Secara keseluruhan skemanya sebenarnya skema Ponzi. Itu sudah kami sampaikan ke Pak Menteri Koperasi, Pak Teten. Koperasi KSP Indosurya ini skemanya skema Ponzi,” jelas Ivan.

Untuk diketahui, skema Ponzi adalah bentuk penipuan yang memikat investor dan membayar keuntungan kepada investor sebelumnya dengan dana dari investor yang baru.

JAKARTA, Eranasional.com – Kejaksaan Agung didorong untuk mengajukan banding atas vonis bebas terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya June Indria. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Jumat (20/1/2023).

“Kita harus hormati pertimbangan hakim dan tentu saja ini masih ada naik banding, ada kasasi, dan sebagainya. Saya akan dorong Kejaksaan Agung agar naik banding,” kata Mahfud kepada wartawan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta Pusat, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud menanggapi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memvonis bebas terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya June Indria.

Majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa June Indria tidak terbuti bersalah sebagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU).

“Petugas administrasi itu kan dihukum juga sebagai penyertaan, ya, di dalam kejahatan, tapi ini terserah hakim saja,” tuturnya.

Mengenai Henry Surya selaku pelaku utama dalam perkara ini, Mahfud berharap majelis hakim dapat memberikan keadilan bagi masyarakat yang kekayaannya dirampas hingga sekitar Rp 106 triliun.

“Menurut dakwaan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, sungguh merupakan kejahatan yang keji terhadap orang yang punya modal-modal kecil yang dipercayakan ke Koperasi Indosurya. Ternyata sebesar Rp 106 triliun itu dihabiskan uangnya, dicuri, disalahgunakan,” kata Mahfud.

Mahfud meyakini majelis hakim memiliki rasa kemanusiaan dan hati nurani untuk menegakkan keadilan dan kebaikan bagi publik dan negara.

Terdakwa June Indria merupakan kepala administrasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, sedangkan Henry Surya adalah Ketua KSP Indosurya.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana mengatakan jumlah kerugian dalam perkara ini mencapai Rp 106 triliun dengan jumlah korban sekitar 23.000 orang.