Presiden KSPI, Said Iqbal, menyampaikan bahwa dinamika geopolitik internasional, khususnya konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, telah berdampak langsung terhadap lonjakan harga energi global. Kenaikan ini, menurutnya, turut memicu meningkatnya biaya bahan bakar minyak (BBM) industri yang menjadi komponen penting dalam proses produksi.

Ia menjelaskan bahwa sektor industri sangat bergantung pada energi untuk menjalankan mesin dan aktivitas operasional. Ketika harga BBM industri meningkat, maka biaya produksi secara keseluruhan ikut terdorong naik. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan cenderung mencari cara untuk menekan pengeluaran, termasuk dengan melakukan efisiensi pada biaya tenaga kerja.

Menurut Said, sinyal potensi efisiensi tersebut sudah mulai dirasakan oleh serikat pekerja di tingkat perusahaan. Ia menyebut bahwa sejumlah manajemen perusahaan telah menyampaikan kekhawatiran terkait meningkatnya biaya operasional, yang pada akhirnya bisa berujung pada pengurangan jumlah tenaga kerja.

Ia menegaskan bahwa ancaman PHK bukan sekadar wacana, melainkan sudah mulai menjadi pembahasan konkret di internal perusahaan. Jika kondisi ekonomi global tidak segera membaik, maka kemungkinan terjadinya PHK dalam skala besar akan semakin terbuka, terutama dalam tiga bulan ke depan.

]]> https://eranasional.com/100491/ancaman-phk-menguat-kspi-soroti-lonjakan-biaya-energi-dan-impor-kendaraan/feed 0 Fyan Hadi https://eranasional.com/91453/prabowo-berjanji-segera-bahas-ruu-perampasan-aset https://eranasional.com/91453/prabowo-berjanji-segera-bahas-ruu-perampasan-aset#respond Tue, 02 Sep 2025 02:01:06 +0000 https://eranasional.com/91453/prabowo-berjanji-segera-bahas-ruu-perampasan-aset Jakarta, ERANASIONAL.COM– Presiden Prabowo Subianto menerima aspirasi organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh agama, organisasi buruh, dan partai politik dalam pertemuan di Istana Merdeka di Jakarta, Senin (1/9).

Pada pertemuan yang berlangsung sejak sore hingga malam hari, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh yang diundang menyampaikan langsung pandangan mereka.

Presiden juga mendengar kritik, dan masukan-masukan, termasuk mengenai sikap pejabat arogan, ruang aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka.

Para tokoh tak luput menyoroti sikap pejabat arogan, ruang aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka, gaya hidup pejabat dan anggota DPR yang hedon dan suka pamer (melentur), kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan, dan rancangan undang-undang yang mendesak untuk segera disahkan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, dari kelompok buruh, menyampaikan kepada Presiden RUU Perampasan Aset dan RUU Ketenagakerjaan harus segera disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI bersama pemerintah, karena itu menjadi tuntutan masyarakat, termasuk kelompok buruh.

Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas, kata Andi Gani kepada wartawan.

Tekanan Aksi

kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan kelompok buruh juga tekanan aksi unjuk rasa harus selalu diberi ruang.

“Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok pelajar, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal ‘lambat’ atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah,” kata Said Iqbal.

Meski demikian, Said menekankan tekanan harus konstitusional dan anti-kekerasan. “Pada titik itu, Bapak Presiden setuju,” kata Said Iqbal.

Kemudian, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty, menilai pembicaraan antara Presiden dan tokoh-tokoh, pimpinan ormas, serta kelompok buruh berlangsung terbuka dan transparan.

“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan izin DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR,” kata Jacky, sapaan populer Pendeta Jacklevyn.

JAKARTA, Eranasional.com – Puluhan buruh mengancam akan menggelar aksi turun ke jalan secara besar-besaran untuk menuntut kenaikan upah sebesar 15%.

“Buruh mendesak pemerintah untuk segera menetapkan putusan soal kenaikan upah. Yang biasanya, untuk UMP (Upah Minimum Provinsi) 60 hari sebelum 1 Januari 2024, tepatnya 1 November 2023 dan untuk UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) pada 15 November 2023,” kata Presiden Konfenderasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, melalui siaran persnya, Senin (11/9/2023).

Said Iqbal menjelaskan alasan mengapa buruh ngotot menuntut kenaikan upah pada 2024. Sebab, saat ini Indonesia adalah salah satu negara, yang sudah masuk sebagai Upper Middle Income Country.

“Alasan meminta kenaikkan upah sebesar 15% tentu sudah kami sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya, yakni Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country, dengan pendapatan per kapita minimal US$4.500 per tahun,” terangnya.

“Jadi kalau dirupiahkan menjadi Rp67,5 juta dengan kurs Rp15.000 per satu Dolar AS. Dengan begitu, jika dibagi menjadi 12 bulan, maka per bulannya menjadi Rp5,6 juta,” sambungnya.

Lanjut Said Iqbal, sedangkan rata-rata upah minimum nasional, baru di angka Rp3,7 juta. “Acuan kita adalah Jakarta, sehingga dari Rp4,9 juta ke Rp5,6 juta, hanya 15%,” tuturnya.

Ditambah lagi, Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga telah membahas terkait upah minimum. Di mana terdapat instrumen yang mengatur berdasarkan dua acuan, yaitu terkait makro ekonomi, inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi serta kebutuhan hidup layak (KHL).

“64 item KHL di Indonesia, didapatkan lah kenaikan rata-rata 12%-15%. Dengan kenaikan dari item KHL yang tertinggi adalah rumah, transportasi, dan biaya pendidikan,” terang Said.

Oleh karena itu, buruh akan melakukan aksi massa yang dari tanggal 21 September hingga 25 Januari 2024 mendatang. Selain menuntut kenaikan upah, buruh juga kembali menyuarakan penolakan terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Apabila eskalasi terus meningkat dan tuntutan juga tidak didengar, maka mogok nasional jadi satu-satunya jalan perjuangan,” pungkasnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2024 sebesar 15 persen.

Said Iqbal mengatakan, usulan angka tersebut diperoleh dari hasil survei lapangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), serta indikator makro ekonomi, yakni inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Partai Buruh bersama KSPI meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemenaker RI dan seluruh gubernur/bupati/walikota, dalam menetapkan kenaikan upah minimum UMP/UMK 2024 sebesar 15 persen, atau setidak-tidaknya minimal 10 persen,” kata Said Iqbal dalam siaran persnya secara tettulis, Sabtu (22/7/2023).

Lebih lanjut Said Iqbal menuturkan, terdapat tiga alasan mengapa para buruh meminta kenaikan upah di kisaran 10 hingga 15 persen.

Pertama, dari hasil survei KHL di 25 kota industri seluruh Indonesia, seperti Jabodetabek, Sidoarjo, Semarang, Makassar, Morowali, Batam, Mimika, dan Ambon, ditemukan kenaikan nilai KHL antara 12 hingga 15 persen. Adapun, survei dilakukan pada 2022, 2023, dan prediksi 2024.

Said mengungkapkan, terdapat 60 item dalam KHL yang mengalami kenaikan. Item tertinggi yang mengalami kenaikan berasal dari sewa rumah, utamanya di daerah industri pertambangan dengan rata-rata kenaikan 45 persen, ongkos transportasi 30 persen, dan pendidikan anak.

“Kedua, adalah makro ekonomi di mana menurutnya, kenaikan upah minimum adalah inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, walaupun dalam omnibus law disebutkan indeks tertentu,” lanjutnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan ucapan selamat kepada Ganjar Pranowo yang telah resmi dicalonkan sebagai bakal Presiden RI pada Pemilu 2024.

Menurut Said Iqbal, hal ini seirama dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Buruh pada tanggal 14-17 April 2023 di Jakarta yang menjaring empat nama sebagai calon presiden (capres), yaitu Ganjar Pranowo, Said Iqbal, Najwa Shihab, dan Anies Baswedan.

“Dari keempat nama tersebut, dalam Rakernas Partai Buruh nama Ganjar Pranowo menempati urutan pertama dukungan terbanyak dari 38 provinsi, 457 kabupaten/kota, serta 4.626 kecamatan di seluruh Indonesia yang terdapat kepengurusan Partai Buruh,” kata Said Iqbal dalam pers rilisnya secara tertulis kepada eranasionalcom, Jumat (21/4/2023).

Oleh karena itu, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh berpendapat, terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 adalah sesuatu yang diharapkan terjadinya perubahan nasib kelas pekerja yang meliputi buruh pabrik, buruh kantoran, buruh perempuan, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, guru, honorer, perawat, sopir, pelaut, kaum milenial, dan lain sebagainya.

“Oleh karena itu, pada tanggal 1 Mei 2023 saat peringatan May Day, nama Ganjar Pranowo pun akan ditanyakan langsung kepada ratusan ribu buruh peserta May Day Fiesta 1 Mei 2023 di Jakarta,” ujar Said Iqbal.

Namun demikian, Said Iqbal menegaskan, keputusan Partai Buruh masih akan menunggu hasil konvensi.

“Tentunya penetapan resmi capres 2024 dari Partai Buruh akan didahului melalui konvensi capres Partai Buruh pada sekitar bulan Juli 2023,” ujarnya.

Nama Ganjar Pranowo menguat di internal Partai Buruh sebagai Capres RI 2024 dengan dukungan lebih dari 20 provinsi. Oleh karena itu, dalam konvensi Capres 2024 oleh Partai Buruh, nama Ganjar Pranowo sebagai Capres juga akan mewarnai pelaksanaan konvensi.

“Partai Buruh yang ada 38 provinsi, 457 kabupaten/kota, dan 4626 kecamatan serta lebih dari 10 juta kader dan simpatisan dari buruh, nelayan, buruh perempum, migran, guru dan tenaga honorer, tenaga kesehatan, buruh informal, generasi gen Z dan milenial yang ayah ibunya kelas pekerja, serta rakyat jelata lainnya mengucapkan selamat atas terpilihnya Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden RI Tahun 2024,” ucap Said Iqbal.

“Tentu isu tentang upah layak, outsourcing, PHK, tanah untuk petani, solar untuk nelayan, kesejahteraan guru dan tenaga honorer, serta membangun negara kesejahteraan menjadi harapan kelas pekerja yang dapat dituangkan dalam kebijakan Ganjar Pranowo bilamana terpilih sebagai Presiden,” sambungnya.

Eranasional.com – Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) menolak keras Peraturan Menaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua atau JHT.

Aturan tersebut diteken Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah di Jakarta pada Rabu, 2 Februari 2022. Dalam aturan tersebut JHT hanya bisa dicairkan peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun.

“Keputusan Menaker ini ditolak keras oleh KSPI dan Buruh Indonesia,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers yang dilakukan virtual pada Sabtu (12/2/2022).

Said Iqbal menyebut Menaker Ida Fauziyah seperti tidak bosan mengeluarkan kebijakan yang terus merugikan kaum buruh maupun pekerja. Ia menilai, Ida merupakan menteri untuk para pengusaha. Bukan menteri yang ingin mensejahterakan buruh.

“Terkesan bagi kami parah buruh ini menteri pengusaha atau menteri tenaga kerja tidak bosan-bosannya ‘tanda petik’ menindas dan bertindak tanpa hari dan pikiran dalam membuat peraturan,” tegas Said Iqbal

Belum lama ini, kata Said Iqbal, Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan sudah menghantam para buruh.

Dalam sejarah dunia, kata Said Iqbal, kecuali dalam situasi perang dan depresi seperti tahun 1920-an di Amerika maupun daratan eropa tidak pernah menaikan upah minimum di bawah inflasi.

“Inilah menteri yang tidak tepat pada posisinya. Sehingga kebijakan-kebijakan nya ngawur, dan bersifat menindas buruh bukan sebagai menaker tapi menteri pengusaha,” ucap Said Iqbal.

Dalih atas kebijakan tersebut, kata Said Iqbal, meyakini bahwa Menaker Ida untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan dan menjaga keseimbangan.

JAKARTA –  Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkapkan terjadi perbudakan modern (modern slavery) di PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN terhadap pekerja alih daya (outsourcing). Ini disinyalir akibat dari berbagai kebijakan PLN tak membuat karyawan outsourcing sejahtera.

Dijelaskan Said, setidaknya ada empat hal yang membuktikan bahwa telah terjadi perbudakan modern di PLN. Pertama, pekerjaan yang diberikan tumpang tindih.

“Jadi campur aduk, seenak-enaknya. PLN ini seenak-enaknya. Dibiayai oleh pajak rakyat, tapi memperbudak rakyat,” Kata Said dalam konferensi pers, Kamis (10/6/2021).

Permasalahan berikutnya yakni buruh outsourcing bekerja di vendor (agen). Namun, mereka mendapatkan perintah kerja dari direksi PLN.

“THR nya misalnya dibayar di bawah ketentuan menteri. Negara macam apa ini, PLN sudah kelewatan ini,” ujar Said.

Lalu persoalan lembur atau kelebihan jam kerja tidak dibayarkan. Sementara, pekerja outsourcing seringkali menjadi garda terdepan jika ada kerusakan listrik di suatu daerah.

“Negara macam apa ini. PLN sudah kelewatan ini,” keluh Said.

Dia juga mengungkapkan ada instruksi yang diberikan direksi PLN di luar kontrak yang diteken perusahaan dengan vendor. Artinya, PLN memberikan pekerjaan di luar kontrak dengan vendor.

“Jahanam sekali ini PLN,” ucapnya.

Persoalan berikutnya yakni pembayaran tunjangan hari raya (THR) tak sesuai aturan yang berlaku dalam 10-15 tahun terakhir. Selain itu, Said mengklaim pembayaran THR oleh PLN juga tak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“THR yang diterima oleh seluruh outsourcing PLN di seluruh Indonesia tidak sesuai aturan, baik PP 78 Tahun 2015, SE Menteri Ketenagakerjaan, maupun aturan yang selama ini berlaku hampir 10 tahun-15 tahun terakhir,” Terang Said.

Maka dari itu Said mengatakan buruh outsourcing PLN mengancam mogok nasional dalam waktu dekat. Sebelum mogok, buruh outsourcing akan melakukan aksi nasional terlebih dahulu di kantor pusat PLN.

Apabila aksi nasional ini tak memberikan jalan keluar yang diharapkan pekerja outsourcing PLN, maka baru dilakukan mogok nasional. Aksi nasional rencananya akan dilakukan pertengahan bulan ini.

Dalam aksi tersebut, ada beberapa tuntutan untuk PLN. Pertama, pecat direksi dan komisaris PLN.

Kedua, cabut peraturan direksi (perdir) PLN terkait pembayaran THR 2021. Said meminta PLN kembali memasukkan kembali tunjangan kinerja dan tunjangan delta sebagai komponen THR 2021.

Ketiga, kembalikan kesepakatan antara Kementerian BMN saat dinahkodai Dahlan Iskan dengan DPR terkait pekerja outsourcing yang bisa diangkat menjadi karyawan tetap setelah bekerja lebih dari lima tahun.

Keempat, buat perjanjian kerja bersama antara pekerja outsourcing dengan PLN terkait status karyawan. Kelima, meminta DPR memanggil direksi PLN untuk membayar THR karyawan outsourcing sesuai ketentuan.

Vice President Hubungan Masyarakat PLN Arsyadany G Akmalaputri mengatakan pihaknya mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. Hal ini termasuk urusan THR kepada pegawai outsourcing.

Dalam hal pembayaran THR, PLN memastikan telah memenuhi segala kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan,” ungkap Arsyadany dalam keterangan resmi, Kamis (10/6/2021).

Dia beranggapan, permasalahan THR dan pengupahan pekerja vendor merupakan ranah hubungan industrial antara pekerja vendor dengan perusahaan pekerja. Artinya, hal ini bukan menjadi urusan PLN.

Editor: Redaksi

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bertemu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko pada Sabtu (1/5/2021) dalam rangka Hari Buruh 2021.

Dalam pertemuan itu, KSPSI dan KSPI menyampaikan beberapa keresahan mengenai hak-hak para pekerja.

“Kami sampaikam kepada Pak Moel juga sama dengan yang kami sampaikam kepada MK yang pertama tentang materi-materi yang kami rasakan dari sudut pandang buruh masih merugikan,” kata Presiden KSPI Said Iqbal di Gedung Bina Graha, Jakarta, Sabtu (1/5/2021).

Hal pertama yang disampaikan pada Moeldoko, kata Said, yakni berkaitan dengan upah minimum pekerja.

Menurut dia, seharusnya perusahaan besar bisa membayarkan upah yang lebih layak mengingat perusahaan juga banyak pendapat keuntungan.

“Rasanya adil kalau memberikan tingkat upah yang lebih dibandingkan perusahaan yang tidak mampu,” ujar Said.

Said menilai, upah yang layak bagi buruh juga akan bisa menaikan daya beli masyarakat. Ia melanjutkan, konsumsi masyarakat juga tetap menjadi penyumbang besar pertumbuhan ekonomi selain investasi.

“Yang kami minta tentang rasa keadilan dan keseimbangan yaitu hak buruh khususnya di klaster ketenagakerjaan,” ungkapnya.