Hal itu disampaikan Ganjar dalam debat terakhir Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024.

Mulanya, Ganjar mengungkap bahwa negara harus hadir memberikan berbagai prioritas untuk disabilitas dengan data dan profiling yang lengkap. Melalui KTP Sakti, hal itu bisa diwujudkan.

“Yang pertama negara harus hadir, tidak boleh alpa. Yang kedua kita harus menyiapkan data dengan baik. Kenapa kami pakai KTP Sakti? Satu KTP saja kita bisa profiling semuanya, termasuk disabilitas,” tegasnya.

Apa yang dibutuhkan kelompok disabilitas dapat diberikan oleh negara dengan berbasis data-data yang tepat.

Menurut Ganjar, data penyandang disabilitas di seluruh Indonesia harus dilengkapi melalui program KTP Sakti.

Sehingga, pemerintah bisa membuat kebijakan yang ramah disabilitas.

Trubus Rahadiansyah, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, memberikan apresiasi terhadap rencana Ganjar-Mahfud yang bermaksud meluncurkan program KTP Sakti.

Menurut Trubus, KTP Sakti untuk menggabungkan berbagai jenis kartu bantuan sosial yang dikeluarkan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

“Sudah semestinya (kartu-kartu program bansos Jokowi) itu disederhanakan menjadi satu kartu. Ada kartu macam-macam sehingga itu menyebabkan pemborosan,” ujar Trubus kepada wartawan di Jakarta, Jumat 22 Desember 2023.

Trubus menyoroti kartu bantuan sosial yang beragam dari pemerintahan Jokowi.

Diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Tani, dan Program Keluarga Harapan.

Penyebabnya karena data yang masih berantakan, menjadi salah satu faktor ketika orang yang seharusnya menerima tersebut justru tidak tercatat.

Melihat fenomena itu, calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menegaskan, hal yang pertama akan diprioritaskan dia ketika menjadi presiden adalah memperbaiki pendataan masyarakat penerima Bansos.

Dia juga menyebut, Bansos jangan diakui punya presiden.

“Ya, Bansos itu kan untuk rakyat. Sudah dianggarkan, jadi bukan punya presiden,” kata Ganjar, di Rumah Pengasingan Bung Karno, Jalan Perintis Kemerdekaan 33, Rengasdengklok Utara, Kerawang, Jumat, 15 Desember 2023.

Dia mengingatkan, Bansos adalah program pemerintah yang harus disalurkan kepada rakyat, jadi bukan milik presiden semata.

Kata dia, para penerima manfaat cukup menggunakan KTP untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, tanpa kartu-kartu lain.

Dirinya memberikan contoh bila seorang petani memiliki tanah dua hektar maka akan mendapatkan subsidi bantuan dari pemerintah.

Petani tersebut tinggal membawa KTP untuk menerima manfaat tersebut.

“Kang Norman petani, mohon maaf, umpama kang Norman masuk kategori miskin, maka kang Norman berdasarkan data yang ada di KTP, satu profesinya petani, pasti kita tahu, punya tanah atau tidak. Kalau tidak punya tanah sendiri, masuknya penggarap, kalau penggarap, nanti dia berapa luasannya,” ucap Ganjar ketika memaparkan program KTP Sakti di Kabupaten Bekasi, Kamis 14 Desember 2023.

“Kalau petani yang dapat subsidi maksimum dua hektare, maka di data itu kang norman akan mendapat alokasi,” sambungnya.